Wejangan Bahlil ke Mahasiswa Harvard: Kalau Ingin Mengabdi ke Negara, Jadilah Menteri

, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyambut hangat 50 mahasiswa Harvard University pada kegiatan Fireside Chats with Harvard Graduate Student di Kementerian Investasi/BKPM.

Bahlil Lahadalia menyampaikan nasihat-nasihat yang memotivasi mahasiswa untuk menentukan karir ke depannya, serta pandangan baru bagi mahasiswa dalam menentukan berkarir di bidang pemerintahan atau menjadi pengusaha.

Menteri Bahlil mengatakan, baik menjadi pengusaha atau menteri memiliki tanggung jawab dan tantangannya masing-masing. Bahlil juga menambahkan bahwa perkembangan suatu bangsa tidak terlepas dari peran anak-anak muda yang berprestasi dengan segala ide dan inovasinya.

Oleh karena itu, diharapkan para mahasiswa berpartisipasi aktif turut mendukung pembangunan di daerahnya masing-masing melalui profesi yang dijalininya kelak.

"Pengusaha jadi orang yang merdeka sekarang, kalau jadi pengusaha waktu tidur tidak ada yang mengatur. Tetapi ketika menjadi menteri, saya diperintah oleh undang-undang dan aturan protokoler. Kalau kalian ingin mengabdi kepada negara maka jadilah menteri karena di pemerintahan itu kita bisa merumuskan kebijakan kesejahteraan. Jangan pernah mau dan lengah untuk menyerahkan kekuasaan kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” kata Bahlil, Selasa (10/1/2023).

Lebih lanjut, Menteri Bahlil terus memberikan motivasi bahwa di dunia ini tidak ada satu pun hal yang tidak mungkin terjadi. Sebagai contohnya, semua orang dapat menjadi menteri apabila berusaha dengan sungguh-sungguh dan memegang teguh integritas. Selain itu apabila terus menanam kebaikan, maka akan memetik hasil yang terbaik pula.

"Saya tidak berpartai, saya bukan anak jenderal, saya bukan anak konglomerat, dan bukan anak sahabat dari konglomerat. Satu hal yang bisa saya percaya bahwa ketika anda melakukan pekerjaaan dengan baik dan khusyuk, saya yakin tuhan akan memberikan jalan yang terbaik," pungkas Bahlil.

Presiden Jokowi mengaku tak masalah namanya dicatut oleh Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia untuk urusan investasi. Bahkan, Jokowi justru meminta agar Bahlil melayani para investor.

2 dari 3 halaman

Menteri Bahlil Tawarkan 22 Proyek Investasi Senilai Rp 37,3 Triliun

Menteri Bahlil Bahas Kinerja Kementerian Investasi/BKPM Bersama Komisi VI DPR — Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia saat rapat kerja dengan Komisi VI DPR di Jakarta, Rabu (14/12/2022). Rapat tersebut membahas kinerja Kementerian Investasi/BKPM dan target investasi sampai Desember 2022. (/Angga Yuniar)

Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) yang dipimpin oleh Bahlil Lahadalia telah selesai menyusun Peta Peluang Investasi (PPI) Prioritas Strategis 2022 yang siap ditawarkan. Pihak instansi secara resmi meluncurkan 22 Proyek PPI 2022 dengan total nilai investasi sebesar Rp 37,32 triliun.

Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia dalam video sambutannya menyampaikan, penyusunan peta potensi investasi prioritas sangat berdampak positif terhadap pertumbuhan realisasi investasi.Bahlil menjelaskan, saat ini pemerintah fokus pada sektor hilirisasi, bukan hanya komoditas tambang saja, tetapi juga pangan.

"Karena kalau dulu kita melakukan promosi, itu selalu mengarang bebas. Nah sekarang alhamdulillah, dengan Kementerian Investasi melakukan program untuk melakukan detailing terhadap potensi investasi apa saja di daerah, itu lengkap dengan FS (Feasibility Study)," ujarnya dalam sambutan secara daring peluncuran PPI 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).

"Ini adalah sebuah instrumen untuk bagaimana kemudian mempermudah para investor dalam bisa melakukan investasi," kata Bahlil.

Proyek PPI 2022 yang siap ditawarkan ini berada di 13 provinsi yaitu Sumatra Utara, Sumatra Selatan, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), Maluku, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jawa Barat, Jawa Timur, Gorontalo, Kepulauan Riau, dan Banten.

Adapun 22 proyek prioritas strategis 2022 ini terdiri dari 11 proyek berbasis sumber daya alam dan 11 proyek berbasis industri manufaktur.

Kegiatan penyusunan PPI ini sudah dimulai oleh Kementerian Investasi/BKPM sejak 2020 lalu. Sebanyak 47 proyek investasi berkelanjutan telah diluncurkan senilai Rp 155,12 triliun dengan 4 sektor proyek investasi berkelanjutan yang ditawarkan, yaitu sektor pariwisata, kawasan ekonomi, industri, dan infrastruktur yang tersebar di 33 provinsi.

Melalui berbagai strategi promosi yang dilakukan oleh Kementerian Investasi/BKPM, 14 proyek investasi berkelanjutan di antaranya telah diminati oleh investor senilai Rp49,82 triliun dengan status NDA (Non-Disclosure Agreement).

3 dari 3 halaman

Terganjal Izin, Investasi Macet di Indonesia Capai Rp 1.000 Triliun

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) mengumumkan adanya Rp 1.000 triliun investasi macet lantaran masih menunggu perizinan masuk. Namun, Kementerian Investasi/BKPM mengaku terkejut dan baru mengetahui kabar itu.

"Waduh, saya enggak tahu tuh. Komunikasi belum ada sih. Terus terang informasi itu saya baru dapet pagi ini," ujar Sekretaris Kementerian Investasi/BKPM Ikmal Lukman di acara peluncuran Peta Peluang Investasi (PPI) 2022 di Conrad Hotel, Bali, Jumat (16/12/2022).

Berdasarkan laporan Kemendagri, temuan Rp 1.000 triliun investasi macet itu didapat oleh Tim Investasi Presiden. Namun, Ikmal mengaku baru mendengar keberadaannya.

"Rasanya enggak ada. Investasi yang Kementerian Investasi/BKPM, itu amanahnya pak Presiden, semua satu pintu di Kementerian Investasi/BKPM. Enggak ada yang lain. Karena BKPM lah yang mengeluarkan NIB-nya, fasilitasnya, insentifnya. Semua ada di Kementerian Investasi/BKPM," imbuhnya.

Ikmal lantas meminta isu tersebut bisa langsung ditanyakan kepada Kemendagri. Pasalnya, ia benar-benar tidak memegang data soal itu.

"Enggak tahu juga tuh. Mungkin ditanyakan ke yang mengeluarkan sumber data itu. Tapi terus terang sih kita belum tahu itu," ungkapnya.

Menurut dia, kemungkinan adanya investasi mandeg dengan nilai sebesar itu sedikit kurang wajar, lantaran itu bakal turut menghambat proses pertumbuhan ekonomi.

"Kalau itu macet pertumbuhan investasi enggak bagus dong. Investasi kan yang kita umumkan realisasi diambil dari perusahaan-perusahaan, yang mereka mengisi online secara faktual seperti itu, itu yang kita umumkan," sebutnya.

"Kalau misal itu ada, terlihat pasti. Gede banget itu, 1/3 APBN," tandas Ikmal.