, Jakarta Ketua Komisi VII DPR RI, Sugeng Suparwoto meminta kebijakan migrasi kompor listrik tidak dijadikan program nasional. Mengingat masih banyak wilayah yang belum mendapatkan aliran listrik secara optimal.
"Jadi jangan jadi kebijakan nasional dulu," kata Sugeng saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC) Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (21/9).
Sugeng mengatakan rencana migrasi kompor listrik tersebut masih berupa wacana. Sehingga belum ada pembahasan secara khusus antara pemerintah dengan DPR. Meski begitu dia meminta agar pemerintah melakukan kajian yang komprehensif sebelum benar-benar menerapkan program tersebut.
Advertisement
"Ini masih wacana, belum sampai pembahasan. Makanya kita sarankan dibuat studi komprehensif yang menyangkut beberapa hal," ungkapnya.
Salah satu yang perlu jadi pertimbangan utama ketersediaan listrik di tingkat rumah tangga yang memadai. Kemudian tentang kehandalan listrik sepanjang waktu. Artinya tidak ada lagi pemadam listrik bergilir di berbagai wilayah.
"Apakah dari sisi daya naik turun apa enggak karena ini menyangkut alat elektronik," kata dia.
Tak kalah penting lanjut dia kajian tentang kemampuan masyarakat dalam membayar listrik setelah menggunakan kompor listrik. Selain itu dampaknya terhadap cara memasak masyarakat.
"Dan ingat kompatibel enggak kompor listrik ini dengan alat masak di rumh tangga rata-rata. Ini penting juga, karena kompornya ini ceper, bagaimana dengan wajan, ini bisa apa enggak," kata dia.
Apalagi kata Sugeng penggunaan kompor listrik atau induksi ini menggunakan jenis bahan yang tidak cocok. "Induksi ini dengan logam dengan steel, tapi bagaimana dengan alumunium. Ini seolah-olah sederhana tapi ini penting loh," pungkasnya.
Pemerintah berencana menurunkan impor gas LPG dengan program migrasi kompor gas ke kompor listrik. Peralihan penggunaan sumber energi ini diyakini akan menurunkan konsumsi LPG termasuk subsidinya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Soal Kompor Listrik, Pengamat Minta Masyarakat Diberi Kebebasan Memilih
Pemerintah kembali menyuarakan migrasi kompor gas ke kompor listrik. Rencananya, tahun ini didorong 300.000 masyarakat menggunakan kompor listrik, diikuti peningkatan di tahun-tahun selanjutnya.
Ekonom dari Institute foe Development of Economic and Finance (Indef) Abra Talattov meminta upaya ini dibarengi dengan kebijakan soal subsidi energi. Misalnya, dengan penerapan subsidi LPG secara tertutup.
Dengan demikian, konversi kompor listrik akan sejalan dengan tepat sasarannya subsidi LPG. Ini juga turut menimbang kondisi subsidi LPG yang membengkak cukup besar dari alokasi pemerintah.
"Saya justru ingin menyampaikan kalau kompor listrik ini jadi strategi pelengkap kebijakan subsidi energi, tapi komplementer, pemerintah ingin dorong penggunaan kompor listrik, sifatnya adalah opsional, diberikan kebebasan apakah ingin beralih ke kompor listrik dengan potensi manfaat dan sebagainya, atau tetap ingin LPG 3kg," terangnya dalam diskusi bertajuk Dampak Kenaikan Harga BBM dan Isu Penghapusan Daya Listrik 450 VA, Rabu (21/9/2022).
Harapannya, masyarakat akan memilih secara rasional antara menggunakan kompor listrik atau tetap bertahan dengan kompor gas. Syaratnya, subsidi LPG 3 kg dilakukan secara tertutup, sehingga mempersempit penerimanya.
"kalau migrasi kompor induksi jalan, dibagikan gratis, kalau LPG (subsidi) terbuka tetap masyarakat bisa beli, volume kuota LPG 3 kg akan tetap berpotensi jebol. Jadi harusnya dilakukan integratif kebijakan antara subsidi energi dan konversi kompor listrik. Dilakukan secara sistemik," terangnya.
Melihat target pemerintah untuk penggunaan 2 juta kompor listrik di tahun depan, harusnya juga turut menekan angka subsidi LPG. Karena, adanya proses migrasi yang direncanakan tersebut. Artinya, ada realokasi anggaran dari subsidi LPG kepada kegiatan akselerasi instalasi kompor listrik.
"Saya tidak ingin kita terjebak di persoalan teknis apakah hemat, karena PLN sudah piloting di solo dan bali, dari piloting ke 2.000 rumah tangga, ada pengehematan suginifkan 15-20 persen, dan bisa bantu kurangi over supply. saya tak ingin terjebak disana," bebernya.
Advertisement
Kepastian Tarif
![Kompor listrik induksi - Image by alondav from Pixabay](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/6ZzVh6ZwhYBVcSR9TptEvqjHEYE=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3347575/original/007789800_1610504639-stove-338139_640.jpg)
Menurut Abra, aspek penting lainnya adalah menyoal tarif dasar listrik yang dibebankan ke masyarakat. Pasalnya, dengan penggunaan kompor listrik akan juga meningkatkan kebutuhan daya listrik.
Hal ini, berarti meningkatkan biaya yang harus dibayarkan oleh masyarakat. Jika ada peningkatan itu, khawatirnya migrasi ke kompor listrik malah menjadi lebih mahal ketimbang penghematan.
"Memang pemeintah kita dengar sudah memberikan jaminan bahwa tarif untuk masaknya itulah tarif subsidi, tetapi sampai hari ini kita belum melihat regulasi, payung hukum yang bisa menjamin memastikan bahwa tarif listrik yang nanti mereka bayarkan untuk memasak itu adalah tarif subsidi, dan besaran berapa kita belum tahu, karena sekarang masih di piloting," paparnya.
Ia menerangkan, dari proses uji coba atau piloting tadi, belum jelas apakah tarif yang berlaku itu disubsidi pemerintah atau ditanggung oleh PLN. Ini juga mempengaruhi proses pelaksanaan migrasi kedepannya.
"Tetapi kan kalau ini masif sampai 2 juta rumah tangga tahun depan ya tidak mungkin tanpa adanya regulasi yang jelas. Kalau tarif listrik ternyata tarif listrik subsidi tapi belum ada regulasi, nanti terpaksa mau tidak mau pasti PLN yang akan menanggung selisihnya tadi," pungkasnya.
![Infografis](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/olu4ibzvt92o86G8QgsIvatGylw=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3412514/original/068477900_1616778543-HL_vertikal_rev.jpg)
Terkini Lainnya
Soal Kompor Listrik, Pengamat Minta Masyarakat Diberi Kebebasan Memilih
Kepastian Tarif
Kompor Listrik
Listrik
Kompor Induksi
kompor gas
kompor LPG
Kompor
Euro 2024
Sudah 39 Tahun, Cristiano Ronaldo Beri Bocoran Terkait Masa Depannya di Portugal
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Tekel Keras Gelandang Jerman Akhiri Kiprahnya di Euro 2024, Pedri Kirim Pesan pada Toni Kroos
Jadwal Lengkap Euro 2024 dan Hasil Babak 16 Besar, 8 Besar, Semifinal, Final
Jadwal Lengkap Euro 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D, E, F Cek di Sini
Copa America 2024
Infografis Jadwal Semifinal dan Final Euro 2024 dan Copa America 2024
Jadwal Lengkap Copa America 2024, Hasil, Klasemen Grup A, B, C, D Cek di Sini
Kesedihan Selimuti Fan Zone Copacabana Brasil
Mengejutkan, Uruguay Depak Brasil dari Copa America 2024
Hasil Copa America 2024 Uruguay vs Brasil: Selecao Kalah Dramatis Lewat Adu Penalti, La Celeste Tantang Kolombia di Semifinal
Hasil Copa America 2024 Kolombia vs Panama: Gulung Los Canaleros 5-0, Luis Diaz Cs Kunci Tiket Semifinal
Timnas Indonesia U-16
Timnas Indonesia Rebut Perunggu Piala AFF U-16 2024, Erick Thohir: Lebih Baik di Kualifikasi Piala Asia U-17 2025
Jadwal Lengkap, Hasil, dan Klasemen Piala AFF U-16 2024: Timnas Indonesia Bidik Gelar Ketiga
Timnas U-16 Kalahkan Vietnam 5-0, Nova Arianto Minta Skuad Garuda Muda Tak Euforia
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak 5 Gol Tanpa Balas, Garuda Nusantara Amankan Peringkat 3
Hasil Piala AFF U-16 Vietnam vs Indonesia: Cetak Gol Telat, Garuda Nusantara Unggul 2-0 di Babak Pertama
Link Live Streaming Piala AFF U-16 2024 Vietnam vs Indonesia, Sebentar Lagi Mulai di Vidio
Pilkada 2024
Kinerja Sudah Terbukti, Anwar Hafid Disebut Paket Komplit Cagub Idaman Warga Sulteng
Diskominfo Kepulauan Babel Tingkatkan Pengawasan untuk Lawan Hoaks Menjelang Pilkada 2024
Kaesang Pangarep Ungkap PSI-PKS Jalin Kerja Sama di Pilkada untuk 3 Wilayah Ini
Kapan Pilkada 2024? Simak Jadwal Persiapan dan Penyelenggaraannya
Jelang Pilkada 2024, Masyarakat Aceh Barat Diminta Tak Terprovokasi Hoaks
Proses Pendaftaran PPS Pilkada 2024, Simak Tanggung Jawab dan Masa Kerjanya
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Kementerian ESDM Buka Informasi Lowongan Kerja Energi Terbarukan Lewat Daring, Cek Linknya
Lowongan Kerja bagi Lulusan D3 dan S1, Simak Posisi dan Syaratnya
Platform Digital jadi Destinasi Favorit Pencari Kerja, Bantu Tekan Pengangguran
Populer
Pembiayaan Multifinance Capai Rp 490,69 Triliun per Mei 2024
6 Dana Pensiun Dibubarkan OJK di Semester I-2024, Simak Alasannya
BUMN Karya Numpuk Utang ke Subkontraktor, Erick Thohir Siapkan Solusi
Kementerian ESDM Buka Informasi Lowongan Kerja Energi Terbarukan Lewat Daring, Cek Linknya
LRT Jabodebek Terapkan Skema Tarif Baru, Cek di Sini
Mahalnya Harga Thiago Alcantara, Pensiun di Usia 33 Tahun Usai Bela 3 Klub Raksasa
Tingkatkan Komitmen Keterbukaan Informasi Publik, Jasa Marga Gelar Bimbingan Teknis dan Workshop Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2024
Spin-off Unit Usaha Syariah Tahun Depan, BTN Siapkan Dana Jumbo
Bos OJK: Stabilitas Jasa Keuangan Juni 2024 Tetap Terjaga
2 Ruas Tol Kuala Tanjung-Tebing Tinggi-Parapat Rampung 100%, Kapan Dibuka?
Pegi Setiawan
DPR Minta Semua Pihak Hormati Putusan Praperadilan Pegi Setiawan
Profil Eman Sulaeman, Hakim PN Bandung yang Kabulkan Praperadilan Pegi Setiawan
5 Fakta Terkait Pegi Setiawan Bebas dari Tahanan, Kabulkan Gugatan Praperadilan
Pegi Setiawan Bakal Dibebaskan, Komnas HAM Pastikan Penyelidikan Kasus Vina Cirebon Berlanjut
Hotman Paris Ajak Pegi Setiawan Makan Ramen Setelah Status Tersangka Kasus Vina Cirebon Batal
Berita Terkini
Pegi Setiawan Bebas, Kapolri: Kita Hormati Putusan Pengadilan
Target Hattrick Juara Umum PON, 148 Atlet Jabar Berlatih di Korea Selatan
Profil Dewi Paramita, Mantan Ibrahim Risyad yang Jadi Sorotan Warganet
Menpora: Presiden Jokowi Lepas Kontingen Olimpiade Paris 2024 pada 10 Juli
Peristiwa Dahsyat dan Menakjubkan Di Bulan Muharram, Bulan Keberkahan bagi Para Nabi
Respons Golkar soal Nagita Slavina Diusulkan Jadi Wagub Sumut Pendamping Bobby Nasution
Top 3 Berita Hari Ini: Turis Indonesia Rugi hingga Rp20 Juta Saat Liburan ke Jepang, Beri Saran Pesan Tiket Pesawat Lintas Kota
Pria Mabuk Tikam Bayi Berulang-ulang di Indragiri Hilir hingga Tewas
Adhi Karya Minta PMN Rp 2 Triliun Buat Garap Tol Joglosemar
Kinerja Sudah Terbukti, Anwar Hafid Disebut Paket Komplit Cagub Idaman Warga Sulteng
Kepastian Hukum jadi Kunci Picu Kinerja Industri Manufaktur di Indonesia
Orang Tua di Jepang Tuai Kecaman Usai Biarkan Anaknya di dalam Mobil demi Konten
Industri Plastik Lokal Terancam Gulung Tikar, Ini Sebabnya
Jokowi Sebut Cuti Melahirkan 6 Bulan untuk Ibu Hamil Sangat Manusiawi
Kemendagri Bersama KPK dan BPKP Perkuat Fungsi APIP untuk Berantas Praktik Korupsi di Pemda