Jokowi Minta Pelemahan Rupiah Jangan Sampai Bikin Susah Bisnis

Jokowi Minta Pelemahan Rupiah Jangan Sampai Bikin Susah Bisnis - Bisnis

, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengundang Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution dan Menteri Keuangan Sri Mulyani serta Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo untuk membahas mengenai pelemahan nilai tukar rupiah. Rapat tersebut digelar terbatas di Istana Negara, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Darmin mengatakan, dalam pertemuan tersebut Jokowi meminta jangan sampai pelemahan rupiah menyulitkan jalannya bisnis di Indonesia. Selain itu, para menteri juga diminta menjaga agar investasi asing tidak keluar dari Indonesia.

"Artinya konsen pemerintah tentu saja pertama-tama. Jangan sampai rupiah kemudian kurs buat bisnis menjadi susah dijalankan dan investasi asing di potofolio mulai pada keluar, lebih banyak ke arah itu. Ya politiknya tentu saja tidak bahas, yang dibahas ekonomi," ujar Darmin di Kantornya, Jakarta, Senin (3/9/2018).

Pertemuan itu juga membahas mengenai efektivitas upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah dalam rangka menjaga fluktuasi nilai tukar rupiah. Beberapa di antaranya perkembangan devisa hasil ekspor (DHE), Biodiesel 20 persen (B20) dan ekspor batu bara.

"Presiden mendiskusikan dan menanyakan perkembangan langkah-langkah kebijakan yang sudah diambil terutama mengenai kurs rupiah, menanyakan mengenai seperti apa perekembangan soal DHE, soal B20, soal ekspor batu bara, soal kebijakan impor yang sedang dibahas di Keuangan," jelasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Melemahnya nilai tukar rupiah ini membuat kenaikan harga barang elektronik hampir di semua jenis barang.

2 dari 2 halaman

Komunikasikan Strategi

Paparkan RAPBN 2019, Menteri Kabinet Kerja Kompak Duduk Bersama — Menko Perekonomian Darmin Nasution bersama sejumlah menteri memberi keterangan pers RAPBN 2019 di Media Center Asian Games, JCC Jakarta, Kamis (16/8). Pada konpers tersebut nilai Rupiah dipatok Rp 14.400/US dalam RAPBN 2019. (/Fery Pradolo)

Mantan Direktur Jenderal Pajak tersebut juga mengatakan, pemerintah akan terus menyampaikan langkah stabilisasi yang telah dilakukan kepada masyarakat. Hal ini untuk menghindari anggapan bahwa pemerintah belum melakukan langkah apapun dalam meredam pelemahan nilai tukar mata uang garuda.

"Presiden mengatakan jangan sampai kalian sudah lakukan sesuatu, masyarakat bilang belum. Komunikasinya bagaimana, selain komunikasinya juga monitoringnya. B20 bahkan TKDN sudah ngomongin ini 2 tahun berarti monitoringnya gimana? Jangan sampe B20 juga sama lagi," paparnya.