Jurus Yogyakarta Entaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2025

Jurus Yogyakarta Entaskan Kemiskinan Ekstrem pada 2025 - Regional

, Yogyakarta - Gubernur Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X mengingatkan tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DIY Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2022-2027. Salah satu penyusunan perencanaan Pembangunan tahun 2025 adalah mengenai kemiskinan ekstrem di DIY yang ditargetkan akan tuntas pada tahun 2025.

“Untuk menurunkan kemiskinan, berikutnya kita akan lebih fokus pada strategi pengurangan beban pengeluaran masyarakat, peningkatan pendapatan masyarakat, dan penurunan jumlah kantong-kantong kemiskinan,” terang Sri Sultan di Gedhong Pracimosono, Kompleks Kepatihan, Yogyakarta Jumat 17 November 2023.

BACA JUGA: VIDEO: Menko PMK Muhadjir Effendy Optimistis Angka Kemiskinan Turun di Akhir 2024

Sultan mengatakan tahun 2025 sebagai bagian tahapan dalam mencapai visi pembangunan jangka menengah “Terwujudnya Panca Mulia Masyarakat Jogja melalui Reformasi Kalurahan, Pemberdayaan Kawasan Selatan, serta Pengembangan Budaya Inovasi dan Pemanfaatan Teknologi Informasi”.

Merujuk pada dokumen RPJMD DIY Tahun 2022-2027, terdapat beberapa permasalahan pokok pembangunan yang dihadapi termasuk kemiskinan.

"Yaitu kemiskinan, ketimpangan, pencemaran dan kerusakan lingkungan serta potensi bencana. Rencana pembangunan tahun 2025 diharapkan mampu menjawab permasalahan tersebut yang keberhasilannya tercermin pada pencapaian indikator-indikator keterwujudan panca mulia,”ujar Sri Sultan.

Sekretaris Daerah DIY Beny Suharsono menjelaskan angka kemiskinan terakhir DIY adalah 11,04, yang menurun 0,45 dibandingkan September 2023. Melalui data ini maka angka kemiskinan di DIY masih di atas rata-rata nasional (9,36).

“Sehingga kita mendorong tahun 2024 ada formasi kebijakan Pemda DIY melalui kebijakan Gubernur akan menyasar 800 lansia miskin yang akan diberi tambalan pendapatan melalui belanja sembako. Diharapkan akan menurunkan 1 digit (angka kemiskinan),” ungkap Beny.

Selain kemiskinan peningkatan aksesibilitas di berbagai sektor terutama di wilayah selatan perlu terus dilakukan. Pusat-pusat ekonomi baru berbasis potensi di wilayah selatan perlu dikembangkan secara terpadu dan lintas sektor.

Sri Sultan mengimbau agar para Asisten, Staf Ahli, dan Kepala Perangkat Daerah di lingkungan Pemda DIY agar berpkir secara kreatif untuk membuat kebijakan yang membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Salah satunya Sultan mencontohkan untuk memanfaatkan Tanah Kas Desa (TKD), Dana Keistimewaan dan Lumbung Mataraman guna menambah penghasilan masyarakat seperti menanam tanaman yang bernilai secara ekonomi.

“Nanti di APBD itu ya dasarnya kreativitas, Lumbung Mataram tanamannya ya punya potensi yang bisa mendapatkan tambahan penghasilan bagi masyarakat. Nanti yang disewa dengan danais TKD ya memberikan nilai tambah, tidak hanya berubah dari menganggur terus menanam,” terang beliau.

Selain kemiskinan di DIY Sultan juga memberikan arahan mengenai permasalahan sampah di DIY, berjalannya Reformasi Kalurahan, komitmen memanfaatkan teknologi komunikasi, penetapan Sumbu Filosofi Yogyakarta sebagai Warisan Budaya Dunia oleh UNESCO yang perlu ditindaklanjuti. Selain itu Sultan juga menekankan rencana jangka panjang Pembangunan DIY hingga dua puluh tahun kedepan.

“Harus benar-benar kita gali potensi-potensi dan isu-isu strategis yang dapat menggambarkan dinamika lingkungan internal maupun eksternal. Baik skala regional, nasional, maupun internasional yang berpotensi memberi dampak pada pembangunan daerah. Di sinilah saya menekankan pentingnya data yang akuntabel sebagai bagian dari perwujudan perencanaan pembangunan yang baik,” ujar Sri Sultan.

Simak Video Pilihan Ini:

Video Edukasi Cara Isolasi Mandiri yang Aman untuk Pasien Covid-19 - presented by PMI