, Tana Toraja Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dit Reskrimsus) Polda Sulsel memeriksa intensif pihak panitia pengadaan lahan (Panitia sembilan) dalam tahap penyidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek, Kabupaten Tana Toraja, Sulsel.
Selain tim sembilan, penyidik juga turut mendalami keterangan saksi lainnya dari pihak Pemerintah Kabupaten Tana Toraja (Pemkab Tana Toraja). Sehingga total saksi yang telah diperiksa hingga saat ini sudah berjumlah empat orang.
Advertisement
Baca Juga
"Tim pengadaan lahan (tim sembilan) yang diperiksa itu yakni mantan Setda, mantan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) serta mantan Kepala Badan Perencanaan Daerah (Bappeda)," kata Kepala Subdit III Tipikor Dit Reskrimsus Polda Sulsel, Kombes Pol Yudha Wiradjati via telepon, Selasa (12/2/2019).
Ia mengakui penyidikan kasus dugaan korupsi yang telah mengambang selama 7 tahun itu akan menjadi prioritas pihaknya karena mendapat atensi besar dari Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri untuk segera dituntaskan.
"Bareskrim turut memberikan atensi penyidikan kasus Bandara Mangkendek Toraja ini. Tentunya akan maksimal," akui Yudha.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
potret tendong silaga adu gengsi anak Toraja
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kasus Bandara Mangkendek Ditangani Sejak 2012
![Kasus Bandara Mangkendek Toraja masuk dalam atensi Bareskrim Mabes Polri (/ Eka Hakim)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/HGPILnwMZLEqrITjr81iSICQg58=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2726844/original/086596800_1549968923-IMG20181210125102.jpg)
Penyelidikan kasus dugaan korupsi pembebasan lahan Bandara Mangkendek dilakukan Polda Sulsel sejak tahun 2012. Kemudian dalam perjalanannya kasus tersebut ditingkatkan ke tahap penyidikan dan menetapkan 8 orang tersangka di tahun 2013.
Usai penetapan 8 orang tersangka, penyidik pun langsung menahan 2 orang diantaranya yakni mantan Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tana Toraja Enos Karoma dan mantan Camat Mengkendek Ruben Rombe Randa. Namun karena masa penahanan keduanya habis, mereka pun dikeluarkan dari sel titipan Lapas Klas 1 Makassar demi hukum.
Setelah keduanya terlepas dari jeratan hukum, penyidik Polda Sulsel diam-diam membuka kembali penyidikan kasus itu dan menahan kembali 6 orang tersangka sebelumnya.
Mereka adalah Mantan Kepala Bappeda Yunus Sirante, Mantan Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Tana Toraja, Haris Paridy dan Mantan Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi, Informatika, Pos dan Telekomunikasi Tana Toraja, Agus Sosang.
Selanjutnya ada juga mantan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tana Toraja, Yunus Palayukan, Mantan Kepala Dinas Tata Ruang dan Permukiman Tana Toraja, Gerson Papalangi dan Mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Tana Toraja, Zeth John Tolla.
Hanya selang beberapa bulan kemudian, 6 tersangka tersebut akhirnya dilepas lantaran proses penyidikan belum rampung dan masa penahanan para tersangka telah habis.
Karena kewalahan merampungkan penyidikan, Polda Sulsel kemudian berinisiatif meminta KPK melakukan supervisi. Dan di tahun 2017, KPK pun melakukan supervisi dan mengundang pihak Polda Sulsel dan Kejati Sulsel untuk melakukan gelar perkara terbuka di gedung KPK. Hasilnya pun telah dikembalikan ke Polda Sulsel untuk segera ditindak lanjuti. Namun faktanya hingga saat ini penyidikan tak kunjung juga rampung.
Dari hasil penyidikan, para tersangka yang bertindak selaku panitia pembebasan lahan atau tim sembilan diduga telah menyelewengkan anggaran. Mereka melakukan pembayaran kepada warga yang sama sekali tidak memiliki alas hak atas lahan tersebut.
Para tersangka melakukan mark up dana yang dialokasikan sebagai dana ganti rugi pembebasan lahan untuk persiapan pembangunan bandara baru Mangkendek sebesar Rp 38,2 miliar.
Khusus tersangka Enos yang bertindak sebagai Ketua Panitia pembebasan lahan di ketahui langsung berinisiatif sendiri menetapkan harga lahan basah senilai Rp 40. 250 per meter persegi. Sementara hal itu belum di sepakati sehingga belakangan banyak lahan menjadi sengketa.
Dari hasil musyawarah antara panitia pembebasan lahan dengan para pemilik lahan yang berlangsung di ruang pola Kantor Bupati Tana Toraja tepatnya 28 Juni 2011, disepakati harga tanah untuk jenis tanah kering non sertifikat senilai Rp 21.390 per meter persegi, tanah kering bersertifikat Rp 25.000 per meter persegi, tanah basah non sertifikat Rp 35.000 permeter per segi serta untuk jenis tanah basah bersertifikat belum disepakati.
Tak hanya itu, dari hasil penyidikan juga ditemukan terjadi pemotongan PPH sebesar 5 persen dan administrasi 1,5 persen dalam proses pembebasan lahan. Panitia pengadaan tanah tidak mengacu pada peraturan perundang-undangan sebagaimana yang diatur dalam UU Nomor 5 tahun 1960 tentang UUPA, Perpres 65 tahun 2006 tentang pengadaan tanah untuk pemerintah bagi kepentingan umum dan Perka BPN RI Nomor 3 tahun 2007 tentang ketentuan pelaksanaan Perpres 65 tahun 2006 hingga menimbulkan perkara kepemilikan lahan.
Atas perbuatannya para tersangka disangkakan melanggar pasal 2 ayat (1) sub pasal 3 UU RI Nomor 31 tahun 1999 Jo UU RI Nomor 20 tahun 2001 atas perubahan UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHPidana.
Kasus ini pun sempat menyebut keterlibatan Bupati Tana Toraja (Tator) kala itu, Thefelius Allererung. Dimana keterlibatannya terungkap dari keterangan beberapa saksi yang telah di periksa penyidik saat itu.
Beberapa saksi telah mengaku dan membenarkan jika ada pertemuan pembahasan ganti rugi lahan yang digelar di rumah jabatan Bupati, Thefelius Allererung.
Berdasarkan audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Sulawesi Selatan (Sulsel) disimpulkan terjadi kerugian negara sebesar Rp 21 miliar dari total anggaran Rp 38 miliar yang digunakan dalam proyek pembebasan lahan bandara tersebut. Meski belakangan nilai kerugian itu dianulir setelah dilakukan audit ulang oleh BPKP Sulsel. Dimana kerugian ditetapkan hanya senilai Rp 7 miliar lebih.
Anggaran proyek sendiri diketahui bersumber dari dana sharing antara APBD Kabupaten Tana Toraja dan APBD Propinsi Sulsel. Kesalahan pembayaran dalam proyek pembebasan lahan tersebut dikuatkan oleh putusan perdata dari pihak yang mengaku sebagai pemilik lahan, namun tak mendapatkan haknya. Malah pihak yang bukan pemilik lahan justru menerima pembayaran ganti rugi.
Terkini Lainnya
Kasus Dugaan Korupsi Bandara Mangkendek Toraja, 2 Pegawai Aset Diperiksa
Kerennya Menyambangi Pemakaman Gua Londa Toraja
Bareskrim Turun Tangan Tuntaskan Kasus Korupsi Bandara Mangkendek Toraja
Kasus Bandara Mangkendek Ditangani Sejak 2012
Korupsi
Toraja
Polda Sulsel
Bareskrim
Bandara Mangkendek
Rekomendasi
Korupsi Proyek SPAM Bandar Lampung Rp19,8 Miliar, 5 Jadi Tersangka
Bakal Cabup Majalengka Eman Suherman Dinilai Komitmen Berantas Korupsi, Raih Dukungan Masyarakat
Kejari Bengkalis Usut Korupsi di Bank Riau, Modus Kredit Beli Lahan Kawasan Hutan
Anggota DPR RI Ujang Iskandar Ditahan di Rutan Palangka Raya, Ini Kasusnya
Sudirman Said Nilai KKN Jadi Sumber Kerumitan Masalah Bangsa Indonesia Saat Ini
Mantan Gubernur Maluku Utara Abdul Gani Kasuba Dituntut 9 Tahun Penjara
Tilap Uang Negara Rp6,9 Miliar, 2 Dokter RSUD Bangkinang Dibui
Pengusutan SPPD di DPRD Riau, Polisi Klaim Temukan Rp19 Miliar Tanpa SPJ
Kembali, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Jalani Pemeriksaan KPK
Revisi UU Pilkada
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC: Pangeran Biru Kembali Terpeleset
Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs Malut United: Tanpa Gol di Brawijaya
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
TOPIK POPULER
Populer
Pilih Pakaian Tepat Agar Terhindar Dari Bau Badan
Ketika Musisi di Padang Turut Suarakan Peringatan Darurat
Besok, Jokowi ke Lampung untuk Resmikan 3 Proyek Nasional
Bagaimana Peran Analisis Proximate Bekerja Dalam Menjaga Nutrisi di Industri Makanan ?
Turun dari Kereta, Hup! Penumpang Ditangkap, usai Digeledah Orang-Orang Baru Paham
Hutan Kota Unhas Belum 'Merdeka' dari Aksi Pembakaran Sampah
Tips dan Ide untuk Dekorasi Rumah Minimalis
Catat, 3 Tempat Main Gokart Seru di Bandung untuk Libur Akhir Pekan
Mengenal Soto Tangkar Tanah Tinggi, Kuliner Legendaris di Jakarta Pusat Sejak 1946
Gelar Lomba Lari Inklusif, Mahakam Run Sukses Terselenggara untuk Semua Kalangan
RUU Pilkada
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Koleksi Barang Mewah Jelita Jeje, Istri Pejabat Bela Erina Gudono tapi Diduga Terima Gratifikasi
Berita Terkini
Fenomena Lepas dan Pasang Hijab di Kalangan Artis, Hati-Hati Ancamannya Berat
3 Kesalahan Fatal Manchester United yang Bikin Keok di Markas Brighton
Anies Baswedan Akui Jalan Menuju Pilkada Jakarta Terjal, Ini Curahan Hatinya
Putusan MK Jadi Dasar Koalisi Banten Maju Bersama Terbentuk
Ini 8 Parpol yang Dinyatakan Resmi Lolos ke Parlemen Senayan
For Revenge hingga Deadsquad Panaskan Panggung Jelang Aksi BabyMetal dan Bring Me The Horizon di NexFest 2024
Korupsi Proyek SPAM Bandar Lampung Rp19,8 Miliar, 5 Jadi Tersangka
Cerita Ira Puspadewi, Bayi yang Lahir di Tengah Gelombang Laut dalam Kapal Perintis
Peran Digitalisasi dalam Upaya Mendongkrak Destinasi Wisata
Pilih Pakaian Tepat Agar Terhindar Dari Bau Badan
Hasil SEA V League 2024: Kembali Tumbang dari Thailand, Timnas Voli Putra Indonesia Jadi Runner-up
Vidio Bekerja Sama dengan Unifi TV Malaysia, Para Bintang Serial Gelas Kaca Sapa Fans di Negeri Jiran
Hukum Yoga dalam Pandangan Islam, Boleh atau Haram?
Menperin: Kompetisi Olahraga Gairahkan Permintaan Produk Lokal
Hasil Liga Inggris Wolverhampton vs Chelsea: Cetak Gol Setengah Lusin, The Blues Petik 3 Poin