KPK Harap Pilkada 2020 Berjalan Tanpa Politik Uang

KPK Harap Pilkada 2020 Berjalan Tanpa Politik Uang - Pemilu

, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI Firli Bauhari menginginkan Pilkada Serentak 2020 yang akan berlangsung pada 9 Desember berjalan dengan adil, dan jujur tanpa adanya politik uang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua KPK Firli Bauhari usai melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi dan pilkada bersih dengan seluruh kepala daerah di Provinsi Lampung, di Bandarlampung, Kamis, 6 Agustus 2020.

"Kita ketahui banyaknya korupsi di negeri ini karena biaya politik yang terlalu tinggi. Di Lampung ada delapan kabupaten/kota yang akan melaksanakan pilkada dan kami sudah bertemu KPU dan Bawaslu serta Pemda setempat, tentu ingin menjamin pilkada berjalan dengan adil bebas dari politik uang," kata dia.

Ia pun mengatakan bahwa pada Pilkada Serentak Desember nanti ada 270 daerah yang akan melaksanakan kegiatan tersebut, dan untuk mengantisipasi terjadinya politik uang KPK akan melakukan pertemuan dengan KPU dan Bawaslu RI serta Menteri Dalam Negeri (Mendagri) guna membuat kesepakatan agar pilkada berjalan bersih.

"Kita harapkan di semua daerah pilkada dapat berjalan adil, jujur dan jauh dari kecurangan," ujarnya seperti dikutip dari Antara.

Sehingga, lanjut dia, dengan pilkada bersih ke depan dapat menghasilkan pemimpin daerah yang bisa membawa dan mewujudkan tujuan negara sebagaimana pada alinea ke empat Undang-undang Dasar 1945 yakni melindungi segenap bangsa Indonesia seluruh tumpah darah Indonesia memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

e-rekap sistem baru di pilkada serentak 2020

2 dari 2 halaman

Monitoring Program Pemerintah

Selain itu, lanjut dia, KPK juga akan membangun koordinasi dengan instansi-instansi guna bisa membantu dalam pemberantasan korupsi serta melakukan monitoring terkait pelaksanaan program pemerintah negara termasuk pilkada nanti.

"Kita bangun itu karena sepakat bahwa seluruh elemen masyarakat paham betul bahwa pilkada tidak boleh ada kegiatan politik uang," tuturnya.