Menunggu Mobil Nasional Baru Milik Malaysia, Indonesia Kapan?

Menunggu Mobil Nasional Baru Milik Malaysia, Indonesia Kapan? - Otomotif

, Jakarta - Setelah Proton diakuisisi perusahaan asal Cina, Geely, Perdana Menteri (PM) Malaysia terpilih, Mahathir Mohamad sudah tidak menganggap Proton sebagai mobil nasional.

Bahkan, PM berumur 92 tahun ini mengatakan jika Malaysia memiliki aspirasi untuk memulai proyek mobil nasional baru. Pernyataan tersebut, disampaikan saat berbicara di International Conference 24th tentang Future of Asia, or Nikkei Conference di Jepang.

"Mobil nasional harus dimiliki oleh orang Malayasia. pada awalnya, kami memiliki investasi yang sangat kecil di Mitsubishi Motor Corporation, dan akhirnya kami dapat mengelola sendiri," jelas Mahathir, disitat Paultan, Senin (11/6/2018).

Lanjutnya, namun sekarang, Proton telah dijual ke perusahaan Cina, dan itu bukan lagi mobil nasional.

"Ambisi kami adalah untuk memulai mobil nasional lain, mungkin dengan bantuan dari mitra kami di Asia Tengara, seperti Thailand. Dan juga Jepang, Korea, dan Cina karena jelas ada kapasitas untuk memproduksi mobil berkualitas baik yang laku di pasar dunia, dan kami ingin mengakses pasar dunia," tambahnya.

Pria yang masih hobi menyetir kendaraannya sendiri ini, Malaysia memiliki kemampuan untuk melakukan proyek semacam tersebut (mobil nasional). Meskipun untuk awalnya, masih bergantung pada teknologi dan mitra asing di awal.

2 dari 2 halaman

Selanjutnya

Proton sendiri, kini berada di bawah perusahaan induknya, DRB-Hicom, dan pemegang saham terbesarnya, adalah Tan Sri Syed Mokhtar Albukhary.

"Proton bukan milik pemerintah. Itu milik Tan Sri Syed Mokhtar Albukhary," jelas Mahathir.

"Terserah padanya, apakah dia ingin membeli (kembali saham). Pemerintah tidak punya niat untuk membeli kembali Proton," tegasnya.

Untuk diketahui, Mahathir memang bukan orang baru di Proton. Ia merupakan penasihat Proton, sebelum akhirnya menjadi ketua pada 2014, dan mundur dua tahun kemudian setelah perusahaan memperoleh pinjaman dana dari pemerintah.