Jokowi Soroti Kasus Warga Tolak Rapid Test dan PCR Corona

Jokowi Soroti Kasus Warga Tolak Rapid Test dan PCR Corona - News

, Jakarta Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta jajarannya melakukan sosialisasi terkait deteksi virus corona baik melalui rapid test maupun dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Hal ini disampaikan Jokowi karena mendengar adanya sejumlah warga yang menolak diperika terkait Covid-19.

"Pemeriksaan PCR maupun rapid test yang ditolak masyarakat, karena apa? Datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, seharusnya, masyarakat diberikan penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga, wajar apabila warga banyak yang menolak diperiksa.

"Tidak didahului sosialisasi dulu ke masyarakat yang ingin didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan," ucap Jokowi.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini:

Dalam video sidang kabinet paripurna yang dirilis BPMI Kesekretariatan Negara, Presiden Joko Widodo sebut banyak menteri-menteri yang tak punya sense of crisis, dan masih bekerja biasa saja. "Apa-apaan ini!" tegur Presiden Joko Widodo pada para mente...

2 dari 2 halaman

Salah Satunya di Serang

Sebelumnya, warga Serang, Banten, sempat menolak menjalani rapid test Covid-19. Mereka memilih meninggalkan rumahnya, setelah mendapatkan informasi akan dilakukan rapid test massal oleh tim kesehatan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, warganya menolak bukan karena ketidaktahuan soal pentingnya rapid test Covid-19, melainkan karena khawatir munculnya beban psikologis. Warga khawatir bila hasil rapid test menunjukkan positif, mereka akan dikarantina sehingga terpisah dari keluarga.

"Jadi lebih kepada psikologis kalau saya diskusikan dengan masyarakat," kata Wahidin dalam Talk Show Kontroversi Rapid Test yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat 19 Juni 2020.

Selain itu, warga juga khawatir rapid test Covid-19 membutuhkan ongkos. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, gelaran rapid test memang berbayar. Karena itu, warga Banten menolak keras mengikuti imbauan rapid test massal di wilayahnya.