, Naypyidaw - Lembaga pemerhati HAM, Amnesty International, dikabarkan telah mengindentifikasi 13 orang pejabat militer dan polisi Myanmar, yang memiliki peran kunci dalam kejahatan kemanusian terhadap minoritas Muslim Rohingya di Myanmar.
Laporan identifikasi di atas kembali menegaskan desakan kepada Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi terkait ke Pengadilan Pidana Internasional.
Dikutip dari Time.com pada Rabu (27/6/2018), Amnesty International mengklaim memiliki bukti bahwa sembilan dari 11 Kejahatan HAM yang tercantum dalam Statuta Roma, termasuk pembunuhan, pemerkosaan dan penyiksaan, dilakukan terhadap minoritas Rohingya sejak akhir tahun lalu.
Advertisement
Laporan setebal 190 halaman itu, berdasarkan lebih dari 400 wawancara yang dilakukan selama sembilan bulan di Myanmar dan Bangladesh, menggambarkan saksi dan laporan lain tentang pembunuhan di luar hukum, perkosaan massal, perampasan sumber daya vital, dan pembakaran desa-desa Rohingya dalam "cara yang disengaja".
Ditambahkan oleh Amnesty International, masyarakat Rohingya merupakan minoritas muslim yang teraniaya dan kebanyakan tanpa kewarganegaraan dari negara bagian Rakhine di wilayah barat Myanmar, negara dengan mayoritas penganut Buddha.
Baca Juga
Setelah kelompok pemberontak yang dikenal sebagai Arakan Rohingya Salvation Army (ARSA) melancarkan beberapa serangan terhadap pasukan keamanan negara pada 25 Agustus 2017, militer Myanmar melakukan pembalasan brutal yang menargetkan warga sipil Rohingya.
Sejak itu, lebih dari 700.000 warga Rohingya melarikan diri melintasi perbatasan ke Bangladesh, mewakili sekitar 80 persen dari total populasi mereka di wilayah utara negara bagian Rakhine.
Sekitar 200.000 orang warga Rohingya tinggal di permukiman pengungsi di distrik Cox's Bazar, Bangladesh, setelah melarikan diri dari kekerasan sebelumnya. Kini, kelompok pengungsi itu memiliki perkiraan total populasi sekitar 1,1 juta orang.
Lebih lanjut, Amnesty International menuduh bahwa pelanggaran militer terjadi, baik sebelum dan sesudah serangan ARSA Agustus tahun lalu, serupa dengan "serangan brutal" yang terjadi pada Oktober 2016.
Laporan tersebut juga mengidentifikasi dua divisi tempur yang diketahui terlibat dalam pelanggaran serupa lainnya di Myanmar, yakni 33rd and 99th light infantry divisions yang dikerahkan ke negara bagian Rakhine sebelum kekerasan Agustus terjadi.
Amnesty International juga memperoleh rekaman audio tentang "konflik Agustus 2017" --diyakini otentik-- yang didapat dari panggilan telepon antara penduduk Rohingya dan seorang perwira militer setempat.
Dalam rekaman itu, petugas mengatakan, dalam bahasa Burma, "Kami mendapat perintah untuk membakar seluruh desa jika ada gangguan. Jika Anda penduduk desa tidak hidup dengan damai, kami akan menghancurkan segalanya ... Kami memulai operasi ... Jika Anda hanya diam, tidak akan ada masalah. Jika tidak, Anda semua akan berada dalam bahaya."
*Pantau hasil hitung cepat atau Quick Count Pilkada 2018 untuk wilayah Jabar, Jateng, Jatim, Sumut, Bali dan Sulsel. Ikuti juga Live Streaming Pilkada Serentak 9 Jam Nonstop hanya di .
Simak video pilihan berikut:
Warga etnis Muslim Rohingya tetap melarikan diri dari Rakhine, Myanmar dan terus membanjiri Bangladesh.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pemberian Akses Terbatas
![Pengungsi Rohingya](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/mgRCFATb73wBJUVlRI135NUr0jg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1790105/original/002896100_1512384593-18454054_303.jpg)
Sejak tensi krisis Rohingya meningkat, pemerintah Myanmar, yang dipimpin oleh peraih Nobel Aung San Suu Kyi, membantah tudingan kejahatan HAM, termasuk memblokir hampir semua akses ke berbagai titik di negara bagian Rakhine.
Pemerintah hanya memberikan kemungkinan akses kunjungan terbatas pada diplomat, petugas kemanusiaan, dan jurnalis terverifikasi.
Sampai saat ini, tujuh tentara diketahui telah diselidiki, dan mungkin dipenjara, karena peran mereka dalam pembunuhan 10 pria Rohingya di satu desa. Tetapi, Amnesty International mengatakan semua penyelidikan yang dipimpin militer Myamnar "tidak bisa sepenuhnya dipercaya".
Laporan tentang identifikasi pejabat yang terlibat kejahatan HAM itu merupakan langkah besar untuk mengajukan rekomendasi hukum kepada PBB, ASEAN, masyarakat internasional, otoritas Myanmar, kepemimpinan ARSA, pemerintah Bangladesh, dan lembaga kemanusiaan, guna memastikan perdamaian, keadilan, dan peluang mata pencaharian yang berkelanjutan bagi warga Rohingya.
Pada hari Senin, 25 Juni 2018, Uni Eropa dan Kanada mengumumkan sanksi terhadap tujuh pejabat senior militer Myanmar, yang dituduh terlibat dalam kampanye melawan Rohingya, termasuk Mayjen Maung Maung Soe, mantan kepala Komando Barat ketika konflik terjadi.
Maung Maung Soe sempat dipindahkan ke komando lain, sebelum kemudian diberhentikan pada pekan ini karena kinerja militernya dianggap kurang, selama penangana konflik di negara bagian Rakhine. Ia juga dikabarkan terkena sanksi dari Amerika Serikat karena perannya dalam konflik.
Awal bulan ini, Myanmar menandatangani perjanjian dengan berbagai lembaga PBB, yang berjanji memastikan proses pemulangan pengungsi Rohingya berjalan sebagaimana mestinya.
Terkini Lainnya
PBB dan Myanmar Sepakati Proses Pemulangan Pengungsi Rohingya
Myanmar dan Israel Sepakat untuk Saling Merevisi Isi Buku Sejarah
Amnesty International: Militan Rohingya Lakukan Pembantaian terhadap Warga Hindu Myanmar
Pemberian Akses Terbatas
Myanmar
Rohingya
Rekomendasi
PM Baru Bangladesh Janjikan Dukungan untuk Rohingya dan Industri Garmen
Drone Serang Warga Rohingya Myanmar Hendak Mengungsi, Puluhan Orang Tewas Termasuk Ibu Hamil dan Anak 2 Tahun
Pengungsi Rohingya di Makassar Cabuli Siswi SMA Hingga Hamil dan Melahirkan
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
TODAY IN HISTORY
21 Agustus 1959: Hawaii Jadi Negara Bagian ke-50 Amerika Serikat
Populer
Putra Mahkota Arab Saudi Dituduh Palsukan Tanda Tangan Raja Salman pada Dekrit Perang Yaman
Taliban Musnahkan 21.000 Alat Musik, Ini Alasan Mereka
Putin Kunjungi Chechnya, Periksa Pasukan untuk Lawan Ukraina?
6 Jenazah Sandera Israel Ditemukan di Khan Younis Gaza
5 Perubahan pada Tubuh yang Bisa Menunjukkan Masalah Kesehatan Anda
Meghan Markle Curi Perhatian Saat Kenakan Anting Kupu-kupu Milik Mendiang Putri Diana
Gara-gara Rekam Perselingkuhan Istri, Pria di Taiwan Dijatuhi Hukuman Penjara 3 Bulan
Skotlandia Tangguhkan Seluruh Pertemuan dengan Israel, Ini Pemicunya
PBB Kutuk Aksi Kekerasan yang Tewaskan Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Iran Tutup Institut Bahasa Jerman, Ada Apa?
Putusan MK
Alasan Baleg DPR Lebih Merujuk MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Kepala Daerah
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Berita Terkini
Jokowi Jawab Isu Jadi Ketua Dewan Pembina Golkar: Tanyakan pada Ketum, Jangan ke Saya
HP Android Kamu Tiba-Tiba Mati, Padahal Baterai Penuh? Begini Cara Mengatasinya
Top 3: Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
Top 3 Islami: Orang-Orang yang Dimuliakan di Hari Kiamat Menurut Syekh Ali Jaber, Siapa Mereka?
Ashanty Ngaku Suka Petai tapi Selalu Izin Anang Hermansyah Kalau Mau Makan
Cuaca Hari Ini Kamis 22 Agustus 2024: Sebagian Langit Pagi Jabodetabek Berawan Tebal dan Cerah Berawan
Jangan Semaunya, Perhatikan Hal-Hal Ini saat Manfaatkan Fasilitas Pengisian Daya Mobil Listrik
Bahlil Punya Kewenangan Tunjuk Dewan Pembina Golkar, Bakal Angkat Jokowi?
Studi Ungkap Digital Switching, Nonton Video Online dengan Scrolling Cepat Malah Tingkatkan Kebosanan
Kronologi Miliarder Inggris hingga Bos Morgan Stanley Hilang saat Kecelakaan Kapal di Italia
Wijaya Karya Siapkan Pembayaran Obligasi dan Sukuk Rp 900 Miliar, Kapan?
Intip, 6 Tempat Wisata Alam Memesona di Kuningan
Investor Melonjak Pesat, Perusahaan Kripto Wajib Berinovasi
Jadwal dan Link Live Streaming Japan Open 2024, Kamis 22 Agustus di Vidio: 7 Wakil Indonesia Bidik Tiket 8 Besar
22 Agustus 1978: Bapak Pendiri Kenya Jomo Kenyatta Meninggal Dunia di Usia 89 Tahun