Jokowi Prihatin, Ada Kasus Warga Tolak Rapid Test dan PCR Corona

, Jakarta- Presiden Joko Widodo menginstruksikan jajarannya terus mensosialisasikan mendeteksi virus corona baik melalui rapid test maupun dengan metode polymerase chain reaction (PCR). Ini disampaikan Jokowi lantaran mendengar adanya sejumlah warga yang menolak diperika terkait Covid-19.

"Pemeriksaan PCR maupun rapid test corona yang ditolak masyarakat, karena apa? Datang-datang pakai PCR, datang-datang bawa rapid test, belum ada penjelasan," kata Jokowi saat memimpin rapat terbatas yang disiarkan secara virtual, Senin (29/6/2020).

Menurut dia, seharusnya, masyarakat diberikan penjelasan dan sosialisasi terlebih dahulu sebelum dilakukan pemeriksaan. Sehingga, wajar apabila warga banyak yang menolak diperiksa.

"Tidak didahului sosialisasi dulu ke masyarakat yang ingin didatangi sehingga yang terjadi adalah penolakan," ucap Jokowi.

2 dari 3 halaman

Salah Satunya di Serang

Sebelumnya, warga Serang, Banten, sempat menolak menjalani rapid test Covid-19. Mereka memilih meninggalkan rumahnya, setelah mendapatkan informasi akan dilakukan rapid test massal oleh tim kesehatan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, warganya menolak bukan karena ketidaktahuan soal pentingnya rapid test Covid-19, melainkan karena khawatir munculnya beban psikologis. Warga khawatir bila hasil rapid test menunjukkan positif, mereka akan dikarantina sehingga terpisah dari keluarga.

3 dari 3 halaman

Psikologis

Jokowi Pimpin Rapat Terbatas — Presiden Joko Widodo didampingi Wakil Presiden Ma'ruf Amin memimpin rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (30/10/2019). Ratas perdana dengan jajaran menteri Kabinet Indonesia Maju itu membahas Penyampaian Program dan Kegiatan di Bidang Perekonomian. (/Angga Yuniar)

"Jadi lebih kepada psikologis kalau saya diskusikan dengan masyarakat," kata Wahidin dalam Talk Show Kontroversi Rapid Test yang disiarkan melalui YouTube BNPB Indonesia, Jumat 19 Juni 2020.

Selain itu, warga juga khawatir rapid test Covid-19 membutuhkan ongkos. Seperti yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia, gelaran rapid test memang berbayar. Karena itu, warga Banten menolak keras mengikuti imbauan rapid test massal di wilayahnya.

(LIzsa Egeham)