Menteri Bahlil Pede Pemerintah Kuasai 61% Saham Freeport Indonesia

, Jakarta - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Bahlil Lahadalia menyebut tak ada jalan yang cukup sulit dalam penambahan saham di PT Freeport Indonesia (PTFI). Dia menilai, penambahan 10 persen saham milik pemerintah bukan perkara sulit.

Bahlil mengatakan, penambahan saham jadi 61 persen menjadi salah satu syarat perpanjangan Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI. Melihat porsi saham saat ini, Bahlil Lahadalia menilai negosiasinya tidak akan sulit nantinya.

"Kita minta penambahan divestasi saham 10 persen, sekarang Freeport sudah 51 persen (saham pemerintah), nanti ke depan saat masa kontrak tahap kedua sudah selesai, itu nanti kita punya penambahan lagi 10 persen jadi 61 persen, jadi freeport bukan lagi Freeport McMoran, Freeport Indonesia," ungkap Bahlil saat ditemui di rumah dinasnya, di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

"Kalau punya kita sendiri kita mau memperbanyak kenapa kita bikin susah diri begitu loh," ia menambahkan.

Bahlil menegaskan, Freeport McMoran, sebagai induk PTFI disebut sudah memberikan sinyal pelepasan 10 persen saham lagi. Dia yang mengaku terlibat dalam tim negosiator memastikan kesepakatannya akan rampung dalam waktu dekat atau sekitar Juni 2024.

"Harus mau lah, negara-negara kita kok. Saya termasuk salah satu yang menegosiasikan itu, jadi InsyAllah," tegas dia.

Masih pada konteks perpanjangan IUPK, Bahlil mengatakan ada tugas lainnya yang harus dipenuhi PTFI. Yakni, membangun smelter pengolahan di tanah Papua. Saat ini PTFI sedang merampungkan smelter di Gresik, Jawa Timur.

"Kita minta bantu bangun smelter di Papua. Selama ini Freeport membangun smelter di luar Papua padahal tambangnya di Papua. Kita ingin untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi di Papua," tuturnya.

2 dari 5 halaman

Bos PTFI Buka-bukaan Kabar Terbaru Soal Penambahan Saham Pemerintah

Presiden Direktur PT Freeport Indonesia, Tony Wenas mengungkap kabar terbaru mengenai penambahan saham milik pemerintah di perusahaan tersebut. Menurutnya, masih banyak aspek negosiasi yang perlu dilakukan.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku negosiasi ini berjalan dengan alot. Diketahui, pemerintah akan memiliki 61 persen saham di PTFI jika negosisasi rampung. Hal ini juga jadi syarat perpanjangan izin PTFI menggarap lahan di Papua.

Tony Wenas mengungkap sejumlah poin yang kini jadi perhatian dalam negosiasi tersebut. Senada dengan Jokowi, dia berharap negosiasi rampung Juni 2024 nanti.

"Ya, ini ada proses birorkasi, administrasi, PP 96 juga perlu direvisi, kan gitu. Jadi semuanya butuh waktu, tapi mudah-mudahan bisa selesai (Juni 2024)," ucap Tony saat ditemui di Jakarta, Rabu (10/4/2024).

3 dari 5 halaman

Tunggu Revisi PP 96/2021

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 mengatur tentang Pelaksanaan Kegaiatan Usaha Mineral dan Batu Bara. Jika aturan ini selesai dibahas, pemerintah semakin dekat punya 61 persen saham di PTFI.

Tony mengakui tidak ada kendala berarti dalam negosasi yang sedang berjalan saat ini. "Secara garis besar semua sudah saling memiliki pemahaman," pungkasnya.

Seperti diketahui, revisi PP 96/2021 itu akan memuluskan negosiasi perpanjangan kontrak PTFI. Jika demikian, PTFI akan berkesempatan mendapat alokasi waktu operasi hingga 2061 mendatang. Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PTFI sendiri akan habis pada 2041 mendatang.

"Nanti tanyanya sama pak Bahlil penerbitan IUPK-nya itu," kata Tony.

4 dari 5 halaman

Jokowi Nego Saham Freeport Indonesia 61 Persen: Alot, Alot Banget!

Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu CEO Freeport McMoRan, Ricard Adkerson, saat kunjungan kerja ke Washington DC, Amerika Serikat, Senin, (13/11/2023). (Foto: Biro Pers, Media, dan Informasi Sekretariat Presiden)

Sebelumnya diberitakan, Presiden RI Joko Widodo menargetkan negosiasi kepemilikan saham pemerintah terhadap PT Freeport Indonesia sebesar 61 persen dapat selesai pada Juni 2024.

"Ini regulasinya rampung dulu baru negosiasinya bisa segera difinalkan, tapi saya melihat tadi saya targetkan enggak sampai Juni lah. Secepatnya. Kalau bisa secepatnya paling lambat Juni," kata Presiden Jokowi usai menghadiri Pembukaan Kongres ke-12 HikmahBudhi di Jakarta, dikutip dari Antara, Kamis (28/3/2024).

Presiden Jokowi meyakini bahwa kepemilikan saham sebesar 61 persen dapat terealisasi setelah negosiasi dengan PT Freeport Indonesia mencapai titik temu.

Selain itu, pemerintah juga tengah menyelesaikan Revisi Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

"Masih dalam proses negosiasi dan juga persiapan regulasinya. Tapi saya yakin angka (61 persen) itu bisa kita dapatkan," kata Presiden.

Tak Berjalan Mulus

Di sisi lain, Kepala Negara mengakui bahwa negosiasi dengan PT Freeport Indonesia memang tidak berjalan mulus atau terbilang "alot".

"Ya namanya negosiasi kan udah lama ini. Alot, alot banget," ungkap Jokowi.

5 dari 5 halaman

Cerita Jokowi

Dalam kunjungannya di Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Joko Widodo (Jokowi) bertemu dengan Chairman Freeport McMoRan, Ricard Adkerson. (dok: Setpres)

Dalam sambutannya pada Pembukaan Kongres HikmahBudhi, Presiden mengatakan bahwa kepemilikan negara terhadap saham perusahaan tambang PT Freeport semula hanya sebesar 9 persen.

Kemudian pada 2018, Indonesia resmi mengambil alih saham sebesar 51 persen sehingga menjadi pemilik saham terbesar Freeport. Penguasaan saham ini, kata Presiden, membuat penerimaan negara meningkat melalui 70 persen pendapatan perusahaan.

"Pendapatan Freeport sekarang ini 70 persen masuk ke negara. Begitu kita naik 61 persen, nantinya 80 persen (pendapatan) akan masuk ke negara," katanya.

Adapun dalam revisi PP 96, pemerintah melakukan penyesuaian untuk mewujudkan kepastian investasi yang berkelanjutan.

Penyesuaian yang dilakukan pemerintah dalam PP 96 untuk mengakuisisi Freeport dengan mengubah syarat perpanjangan kontrak perusahaan guna memaksimalkan keuntungan yang didapat bagi Indonesia.