Konferensi Perburuhan Internasional ke-111 Resmi Ditutup, Ini Sederet hasilnya

, Jakarta Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 telah resmi ditutup. Beberapa rekomendasi dan resolusi ILC antara lain, adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, pelindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran ILO 2024/25.

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah, mengatakan hasil ini tentunya akan membawa dampak positif bagi Indonesia dalam pembangunan ketenagakerjaan khususnya untuk memajukan keadilan sosial.

VIDEO: Lebih dari 5 Juta Buruh Ancam Mogok Nasional Jika Undang-undang Cipta Kerja Tak Dicabut
Data Kemenperin: 11 Ribu Buruh Kena PHK Sejak Permendag 8/2024 Terbit
Ribuan Buruh Turun ke Jalan di Jakarta, Tuntut Pembatalan UU Cipta Kerja

Dalam sidang pleno ILC ke-111, Menaker menyoroti tiga hal yang perlu diperhatikan dalam mewujudkan keadilan sosial di dunia kerja. Pertama, memastikan ketersediaan penyerapan tenaga kerja secara menyeluruh dan produktif serta pentingnya pembelajaran sepanjang hayat.

Kedua, revitalisasi kelembagaan pasar kerja sebagai kunci untuk mengurangi ketidaksetaraan di dunia kerja. Terakhir, meningkatkan kualitas serta kondisi kerja melalui pelindungan bagi pekerja dalam mendukung transisi yang berkeadilan akibat perubahan iklim.

Menaker juga menekankan pentingnya akses pekerja terhadap pelindungan sosial yang komprehensif melalui keterlibatan semua pemangku kepentingan dan kerja sama internasional yang lebih luas.

"Bagi kami, keadilan sosial adalah bagian dari lima prinsip dasar Negara Indonesia, yang dirancang oleh para pendahulu kami untuk mencapai kesejahteraan bagi rakyat Indonesia. Indonesia mendukung sepenuhnya agenda memajukan keadilan sosial ini untuk dilaksanakan secara komprehensif dan tanpa meninggalkan siapapun," kata Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah dalam keterangan pers Biro Humas, Minggu (18/6/2023).

Di sela-sela kegiatan ILC ke-111 ini, Menaker Ida juga mengajak menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN untuk melakukan breakfast meeting. Dirjen ILO Gilbert Huongbo turut hadir dalam pertemuan itu.

2 dari 3 halaman

Tingkatkan Kerja Sama

Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah. Konferensi Perburuhan Internasional (International Labour Conference/ILC) ke-111 telah resmi ditutup. Beberapa rekomendasi dan resolusi ILC antara lain, adopsi standar internasional pemagangan berkualitas, transisi yang adil, pelindungan tenaga kerja dan keselamatan dan kesehatan kerja (K3), serta laporan program dan anggaran ILO 2024/25. (Dok. Kemnaker)

Dalam kesempatan itu, Menaker Ida mengajak negara-negara ASEAN untuk meningkatkan kerja sama dan kolaborasi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) guna mendorong peningkatan daya saing kawasan ASEAN terhadap ekonomi global.

Selain pertemuan dengan menteri-menteri ketenagakerjaan di kawasan ASEAN, Menaker juga menjamu seluruh delegasi tripartit dalam ILC ke-111. Kebersamaan dalam berbagai event ILC ini diharapkan menciptakan saling pengertian antara pemerintah, pekerja/buruh, dan pengusaha terjaga dengan baik. "Saya harap kita dapat terus menjaga suasana kekeluargaan tripartit ini. Bukan hanya momen ILC sebagai delegasi yang berjuang untuk kepentingan nasional kita, namun juga terus bawa spirit kebersamaan ini dalam menciptakan ekosistem ketenagakerjaan yang kondusif," kata Ida.

Sementara itu, dalam menanggapi hasil positif ILC, Direktur Jenderal Pembinaan Pengawasan Ketenagakerjaan dan K3, Haiyani Rumondang mengatakan bahwa Indonesia juga mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite Recurrent Discussion mengenai pelindungan tenaga kerja.

3 dari 3 halaman

Pelindungan Tenaga Kerja

Kemnaker — Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah saat 'sosialisasi pencegahan/penanganan dan seksual penanggulangan Tuberkolosis (TB) di tempat kerja' di Djarum Oasis Kretek Factory, Kudus, Jawa Tengah, Rabu (31/5)/Istimewa.

"Resolusi yang diadopsi mengarahkan langkah ke depan untuk pelindungan tenaga kerja yang lebih inklusif, memadai, dan efektif bagi semua pekerja, serta menciptakan dasar untuk pengembangan rencana aksi," kata Haiyani.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, Indah Anggoro Putri menyatakan bahwa Indonesia mendukung kesimpulan yang telah diadopsi oleh Komite General Discussion mengenai Transisi yang Adil.

"Kami menekankan perlunya mendukung transisi yang adil untuk mencapai keadilan sosial, menghapus kemiskinan, dan mendukung pekerjaan layak. Indonesia mendukung pedoman ILO untuk transisi yang adil menuju ekonomi dan masyarakat yang berkelanjutan sebagai dasar tindakan dan referensi sentral guna pembuatan kebijakan," pungkas Indah.