, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati mengeluarkan wacana untuk mengubah skema pembayaran uang pensiun PNS, TNI dan Polri. Perubahan ini karena skema yang berjalan saat ini memberatkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
APBN ternyata tak hanya menanggung pembayaran uang pensiun untuk PNS, TNI dan Polri. Berdasarkan UU Nomor 12 tahun 1980 tentang Hak Keuangan/Administrasi Pimpinan dan Anggota Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara serta Bekas Pimpinan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara dan bekas anggota Lembaga Tinggi Negara, pemerintah juga harus membayar pensiunan bagi anggota DPR dan MPR yang habis masa jabatannya.
Baca Juga
"Segala pembiayaan yang ditetapkan dalam Undang-undang ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara," tulis Pasal 26 UU tersebut.
Advertisement
Dalam beleid tersebut anggota atau pimpinan DPR atau MPR bisa mendapatkan jatah pensiun jika mengakhiri masa jabatannya dengan hormat.
"Pimpinan dan Anggota Lembaga Tinggi Negara yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun," tulis pasal 12.
Mereka bisa mendapatkan pensiun sebulan setelah tidak lagi menjabat. Namun, jatah pensiun ini akan berhenti jika anggota meninggal dunia. Penghentian pembayaran pensiun dilakukan setelah 4 bulan penerima pensiun meninggal dunia.
"Penghentian pembayaran pensiun dilakukan pada akhir bulan keempat setelah penerima pensiun yang bersangkutan meninggal dunia," tulis pasal 16 ayat (2) poin (a).
Meski begitu, istri atau suami sah dari penerima pensiun tetap akan mendapatkan jatah pensiun dari pasangannya yang meninggal dunia. Hanya saja besarannya setelah dari yang diterima saat penerima pensiun meninggal dunia.
"Apabila penerima pensiun meninggal dunia, maka kepada isterinya yang sah atau suaminya yang sah diberikan pensiun janda/duda yang besarnya 1/2 (setengah) dari pensiun yang diterima terakhir oleh almarhum suaminya atau almarhumah istrinya," tulis Pasal 17 ayat (1).
Pemberian pensiun ini akan berhenti jika pensiun janda/duda meninggal dunia atau kawin lagi. Pemberhentian dilakukan satu bulan setelah yang bersangkutan meninggal dunia atau kawin lagi.
Sementara itu, besaran dana pensiun yang diterima tercantum pada Pasal 13 aturan tersebut. Besarnya pensiun pokok sebulan merupakan 1 persen dari dasar pensiun untuk setiap satu bulan masa jabatan. Adapun ketentuan besarnya pensiun pokok minimal 6 persen dan maksimal 75 persen dari dasar pensiun.
Kini cuti bisa diambil PNS pria ketika istri melahirkan.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Alasan Sri Mulyani Mau Skema Pensiun PNS Dirombak, Bebani Negara Rp 2.800 Triliun
![Hari Pertama Masuk, PNS DKI Jakarta Langsung Aktif Bekerja](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/1qSQNS9XIqkEeE5dm0oDDBVr_VM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2824835/original/050624400_1560140448-20190610-Hari-Pertama-Kerja_-PNS-DKI-Langsung-Aktif-Bekerja6.jpg)
Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati berharap pemerintah bisa merombak skema pensiun PNS atau ASN.
Keinginan bendahara negara ini karena melihat beban belanja anggaran negara untuk pensiun PNS kian berat, nilainya menembus Rp 2.800 triliun.
Adapun skema pensiun PNS saat ini memakai sistem pay as you go. Perhitungannya, dana pensiun didapat dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen, plus dana dari APBN.
Sri Mulyani mengatakan, belanja pensiun di dalam APBN tidak hanya ditujukan kepada para pensiunan PNS di instansi pemerintah pusat, maupun TNI/Polri.
Skema yang sama juga diterapkan untuk pengumpulan dana pensiun TNI/Polri, namun dikelola oleh PT Asabri.
"Bahkan ASN daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh, karena kita masih menggunakan prinsip defined benefit. Artinya, setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defined," jelas dia dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, belum lama ini.
"Di sisi lain juga, untuk yang disebut policy mengenai pensiun, itu selain pemotongan dari gaji ASN TNI/Polri dan ASN daerah, pemerintah sebagai pemberi kerja seharusnya memberikan iuran juga," imbuh Sri Mulyani.
Yang terjadi sekarang, ia menambahkan, baik PNS maupun TNI/Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri. Namun untuk dana pensiunnya mereka tidak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh.
"Ketidak simetrian ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," kecam Sri Mulyani.
Advertisement
Berpikir Bersama
![Hore, Kenaikan Pangkat PNS dan Pensiun Sudah Bisa Online](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/TPm86c7SuIHi1cXVgghutxhiLrM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1414601/original/029146000_1479889833-Akses_Komputer_1.jpg)
Dia pun mengajak seluruh elemen pemerintah berpikir serius untuk merombak regulasi mengenai pembayaran dana pensiun. Pasalnya, itu merupakan produk hukum yang berusia cukup tua, yakni sekitar 60 tahun.
"Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reform di bidang pensiunan di Indonesia," seru Sri Mulyani.
Dirjen Anggaran Isa Rachmatarwata, menyampaikan dana Rp 2.800 triliun terdiri dari pemerintah pusat sebesar Rp 900 triliun dan Rp 1.900 triliun pemerintah daerah. Hal ini sudah disampaikan kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sebab menjadi risiko bagi keuangan negara.
Reporter: Anisyah Al Faqir
Sumber: Merdeka.com
![Infografis Kenaikan Tunjangan PNS Jabatan Fungsional hingga Rp 1,7 Juta. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/msr_-C37GcXKqD3AwRT5R-tNuZ4=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3463731/original/020594900_1621846434-Infografis_kenaikan_tunjangan_fungsional_pns-n.jpg)
Terkini Lainnya
Baru Berusia 38 Tahun, Wanita Asal China Pilih Pensiun Dini dan Tinggal di Panti Jompo
Penampakan Kapal Penampung Produksi Minyak Tertua di Dunia, Akhirnya Pensiun!
Pos Indonesia Jamin Layanan Pembayaran Pensiun ASABRI Lancar
Alasan Sri Mulyani Mau Skema Pensiun PNS Dirombak, Bebani Negara Rp 2.800 Triliun
Berpikir Bersama
Pensiun
DPR
MPR
apbn
Pensiun PNS
Uang Pensiun PNS
Uang Pensiun
Rekomendasi
Penampakan Kapal Penampung Produksi Minyak Tertua di Dunia, Akhirnya Pensiun!
Pos Indonesia Jamin Layanan Pembayaran Pensiun ASABRI Lancar
Patuhi Regulasi, Dana Pensiun Telkom Terapkan ESG dalam Portofolio Investasi
Populasi Kian Bertambah, China Akan Naikkan Usia Pensiun Warganya
Banyak Penjaminan Lari ke Luar Negeri, OJK Minta Reasuransi Domestik Ambil Peran
Sebelum Pensiun, Jokowi Undang Presiden MBZ Kunjungi Indonesia pada September 2024
Didukung Masuk DPA, Jokowi Tegaskan Ingin Pulang ke Solo saat Pensiun
Projo Minta Jokowi Jangan Cepat Pensiun, Dinilai Cocok Masuk DPA
Sederet Tantangan Industri Dana Pensiun di Indonesia, Apa Saja?
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Perdana Ikut Rapat, Sri Mulyani Perkenalkan Thomas Djiwandono ke Komisi XI DPR
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
Heboh Azizah dan Arhan, Buya Yahya Beri 2 Opsi bagi Pasangan yang Selingkuh
Ribut di Jalanan, Polisi Dibacok Pemuda Mabuk di Kupang
Kesal Tidak Diajak Selfie, Pria Ini Aniaya Kekasihnya di Lift Hotel Cengkareng
Putusan Sela Sidang Warga Dago Elos Melawan Muller: Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Dilanjutkan
5 Fakta Menarik The Voyager Golden Record
Derita Warga di Tengah Erupsi Gunung Lewotobi Laki-Laki yang Tak Kunjung Usai, Dihantui Banjir
Kisah KH Hasyim Asy’ari Tak Pernah Ikut Ngaji saat Berguru ke Mbah Kholil Bangkalan, Diungkap Gus Muwafiq
Polisi Geledah Kantor BP Batam, Dokumen Alokasi Hutan Lindung Disembunyikan?
5 Rekrutan Baru yang Tampil Mengesankan di Pekan Pertama Liga Inggris: Termasuk Pemain Manchester United?
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Serba-serbi Tari Legong Lasem, Seni Tari Populer di Bali
Utusan Khusus Presiden Palestina: Normalisasi Hubungan dengan Israel Tak Kurangi Penderitaan Warga Gaza
Kronologi 4 Penumpang Hilang saat Kapal Tenggelam di Perairan Alor, 3 di Antaranya Anak-Anak
Cak Imin Soal Absen dari Panggilan PBNU: Saya Sengaja Tidak Datang
Idrus Marham Bicara Posisi Jokowi di Golkar: Jika Jadi Dewan Pembina, Demi Besarkan Partai