, Jakarta - Peredaran ponsel BM (ponsel black market) alias ponsel ilegal di Indonesia dianggap sudah sangat merugikan dan meresahkan. Menurut data dari Asosiasi Ponsel Seluruh Indonesia (APSI), 20 persen dari total penjualan ponsel yang beredar di Indonesia adalah ilegal.
Ketua APSI Hasan Aula menuturkan, ada 45-50 juta ponsel terjual setiap tahunnya di Indonesia. Jika 20 persen di antaranya adalah ilegal, maka jumlahnya sekitar 9 juta unit per tahun. Bila rata-rata harga ponsel itu sekitar Rp 2,5 juta, maka nilai total mencapai Rp 22,5 triliun.
Maraknya ponsel BM tersebut, membuat negara menjadi kehilangan potensi pemasukan pajak.
Advertisement
"Total potensi pajak yang hilang sekitar Rp 2,8 triliun per tahun,” ujar Hasan Aula melalui email, Kamis (11/7/2019) di Jakarta.
Bukan hanya pemerintah, fenomena itu juga merugikan banyak pihak, termasuk pengembang teknologi, operator seluler, dan konsumen.
Untuk membendung peredaran ponsel BM, pemerintah melalui tiga kementerian: Kementerian Perindustrian (Kemenperin), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), dan Kementerian Perdagangan (Kemendag), akan menerbitkan aturan pemblokiran ponsel BM via International Mobile Equipment Identification (IMEI) pada 17 Agustus 2019.
Baca Juga
Lalu, apakah sistem kontrol IMEI ini efektif mematikan peredaran ponsel BM?
Pengamat smartphone Lucky Sebastian menilai, jika aturan ini telah diterbitkan dan diterapkan, secara efektif dapat menghentikan peredaran ponsel BM di Indonesia.
"Aturan ini yang nantinya akan menentukan apakah ada kemungkinan celah-celah yang bisa dimanfaatkan produk BM. Intinya, kalau pemerintah sudah menetapkan aturan baku pada berbagai skenario dan dilaksanakan dengan benar, ya bisa menghentikan peredaran ponsel BM," tutur Lucky ketika dihubungi Tekno , Kamis (11/7/2019).
Bahkan menurut pendiri komunitas Android Gatorade ini, jika peraturan tiga menteri mengenai pembatasan IMEI telah diterapkan, smartphone yang dicuri atau IMEI-nya digandakan bisa diatasi.
Sistem ini juga dipakai untuk untuk memverifikasi nomor IMEI ponsel menggunakan jaringan operator, dengan mengacu pada database ponsel resmi.
Lucky menyebut, saat ini pemerintah memang belum menyelesaikan peraturan sistem kontrol IMEI, sehingga banyak skenario yang masih belum diketahui. Misalnya, tentang pemberlakuan aturan IMEI bagi wisatawan asing yang datang ke Indonesia dan lain-lain.
Menurut Lucky, saat ini database yang dimiliki pemerintah terkait IMEI adalah database smartphone resmi. Selain itu, merujuk pada informasi dari Kemenperin, setelah 17 Agustus 2019, konsumen yang membeli smartphone dari luar negeri tidak akan bisa memakai perangkatnya.
Pasalnya, IMEI smartphone yang dibeli di luar negeri tidak muncul di database smartphone resmi milik pemerintah. Namun, dia menyebut, wacana ini bisa saja berubah, sesuai dengan peraturan yang nantinya diterbitkan.
![Infografis Ponsel Black Market Diblokir via IMEI](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/WwEP9RHGrzgvkO0MtROzxaD0fLg=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2850775/original/075324800_1562839674-Infografis_HL_Blokir_Ponsel_Black_Market.jpg)
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Mulai 17 Agustus 2019, konsumen tidak bisa lagi membeli smartphone black market (BM) dari luar negeri ataupun yang tersedia di pasar dalam negeri. Pasalnya pada tanggal tersebut pemerintah akan memberlakukan peraturan tiga menteri (Kemendag, Kemkomin...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Fungsi IMEI
![imei-phone-131125b.jpg](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/0ym-vxGk6gUqOrTRlGsSPuMxUGU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/6096/original/imei-phone-131125b.jpg)
IMEI adalah kode unik dari setiap perangkat ponsel yang berlaku secara internasional. Kode IMEI yang diterbitkan oleh Global System for Mobile Communications Association (GSMA) terdiri dari 14 hingga 16 digit. Pengguna bisa mengecek nomor IMEI dengan dial *#06#.
Nomor IMEI bukan sekadar identifikasi perangkat untuk keperluan dagang, tapi juga untuk keamanan ponsel yang dipakai.
Lucky dalam blog-nya menjelaskan, pada smartphone atau ponsel yang terhubung dengan layanan operator, memiliki tanda pengenal berupa IMEI. Jika smartphone memiliki dua slot kartu SIM, ada dua IMEI dalam satu perangkat.
Lucky menuturkan, IMEI dikeluarkan oleh Asosiasi GSM atau GSMA untuk seluruh dunia. Oleh karenanya, IMEI tidaklah dibuat oleh masing-masing negara.
"Setiap kita memasukkan kartu SIM dan menyalakannya, operator yang kita gunakan selain tahu nomor ponsel yang aktif, juga mengetahui IMEI perangkat yang kita gunakan, termasuk posisi lokasi kita berada," ujar Lucky.
Ia menambahkan, dari identitas IMEI inilah, operator akan mengetahui merek smartphone dan tipenya. Tanpa ada IMEI, smartphone tidak dapat terhubung ke operator.
Dengan kata lain, lewat informasi yang demikian rinci dari IMEI yang terhubung dengan nomor ponsel, operator dapat memblokir IMEI jika ternyata smartphone yang dipakai si pengguna tidak terdaftar sebagai produk resmi.
Dampak Positif Bagi Industri Ponsel
Pelaku industri menyambut baik rencana penerapan peraturan sistem kontrol IMEI oleh pemerintah. Salah satu distributor ponsel terbesar di Indonesia, Erajaya Group, mengaku mendukung upaya pemerintah tersebut.
"Peraturan ini setidaknya akan memiliki tiga dampak positif terhadap industri Tanah Air. Hal ini termasuk keuntungan bagi konsumen," kata Direktur Pemasaran dan Komunikasi PT Erajaya Swasembada Tbk, Djatmiko Wardoyo, Kamis (11/7/2019).
Dampak pertama, kata Djatmiko, akan terjadi peningkatan potensi penerimaan negara dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) ponsel resmi.
Selain itu, peraturan tersebut akan memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam bentuk garansi resmi ponsel dari principal. Faktor ketiga, ada kepastian iklim usaha bagi perusahaan yang mentaati aturan negara.
Diungkapkan Djatmiko, Erajaya sebagai distributor resmi, dan taat terhadap peraturan negara, merasa kalau produk BM sangat mengganggu. Hal ini terutama karena harga jual yang lebih murah daripada produk resmi.
Selain itu, katanya, dari sisi konsumen seharusnya juga mempertimbangkan risiko produk BM karena tidak dilengkapi garansi resmi.
"Kami berharap dengan diterapkannya peraturan validasi IMEI, nantinya akan menutup celah masuknya ponsel BM. Dengan demikian negara bisa mendapat tambahan penerimaan pajak, dan konsumen memperoleh perlindungan yang menjadi haknya," ucap Djatmiko menutup pembicaraan.
Advertisement
Tujuan Kontrol IMEI
![IMEI](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/q3_rMKzY63hzcWVGXX1FwxjwThU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2850594/original/003538400_1562831468-New_Project__3_.jpg)
Sementara, Direktur Elektronika dan Telematika Kemenperin Janu Suryanto mengatakan, pemblokiran ponsel BM via IMEI sangat penting untuk melindungi industri dan konsumen dalam negeri.
Untuk itu, perlu dilakukan identifikasi, registrasi, dan pemblokiran perangkat telekomunikasi seluler yang tidak memenuhi ketentuan.
"Jadi, bisa melindungi industri ponsel dari persaingan tidak sehat sebagai dampak peredaran ilegal. Selain itu, mengurangi tingkat kejahatan pencurian dan melindungi pengguna," kata Janu melalui keterangan tertulisnya.
Kontrol IMEI juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas layanan telekomunikasi dan menghilangkan ponsel BM di pasaran, sehingga potensi pajak pemerintah meningkat. Adapun program ini sudah diinisiasi Kemenperin sejak 2017.
"Dalam upaya mendukung program kontrol IMEI itu, dibutuhkan regulasi sebagai payung pengelolaan data IMEI. Pemerintah secara cermat akan membuat regulasi terkait Sistem Informasi Registrasi Identifikasi Nasional (SIRINA) agar berjalan dengan baik," tutur Janu.
Oleh sebab itu, Kemenperin mengatur tentang database IMEI. Sementara Kemkominfo akan mengatur pemanfaatan data IMEI termasuk dengan operator.
Sistem kontrol IMEI akan memproses database IMEI yang diperoleh dari berbagi pemangku kepentingan. Informasi dari berbagai kepentingan itu lantas diolah dan disimpulkan untuk mendapatkan daftar IMEI yang valid sesuai ketentuan hukum.
"Informasi atas daftar IMEI yang valid tersebut dapat dimanfaatkan instansi pemerintah untuk membuat kebijakan sesuai kewenangannya," ujar Janu melanjutkan.
Untuk diketahui, saat ini server sistem basis data IMEI atau SIRINA telah terpasang di Pusdatin Kemenperin dan dilakukan pula pelatihan.
Teknologi yang Dipakai untuk Kontrol IMEI
![DIRBS](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Sejak 2017, Qualcomm menandatangani memorandum of understanding (MoU) dengan Kemenperin mengenai proses validasi database IMEI.
Dengan kerja sama antara dua pihak ini, produk ilegal dalam hal ini ponsel BM, dibasmi dengan sistem milik Qualcomm yang bernama Device Identification, Registration, and Blocking System (DIRBS).
DIRBS merupakan sistem yang dikembangkan bertahun-tahun oleh Qualcomm dengan software open source.
DIRBS sendiri memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi, mendaftarkan, dan mengontrol akses jaringan seluler melalui nomor IMEI ponsel.
Sistem ini juga bisa dipakai untuk memverifikasi nomor IMEI ponsel menggunakan jaringan dari operator dengan mengacu pada database milik Kemenperin dan GSMA selaku asosiasi komunikasi mobile internasional.
"Ini merupakan wujud dukungan Qualcomm dalam membantu pemerintah mengenai validasi IMEI pairing (dengan) nomor telepon, sekaligus membantu pemerintah meningkatkan kualitas jaringan," kata Director, Government Affairs South East Asia and Pasific Nies Purwanti di Jakarta, Senin (8/7/2019).
Nies lebih lanjut mengatakan, selain memberikan sistem pendeteksi IMEI ilegal DIRBS, Qualcomm juga mengedukasi tim IT untuk menggunakan sistem pendeteksi tersebut.
"Qualcomm hanya transfer pengetahuan, misalnya mengajari bikin program, teknis pengelolaan dari pemerintah dan kami pun tidak bisa mengakses datanya sehingga datanya tidak akan bocor," papar Nies.
Advertisement
Nasib Ponsel BM yang Beredar Saat Ini
![Pemerintah Bakal Blokir Ponsel Black Market](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/_mj1kLQwJTfy1J5iW2e_9AA5m3Q=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2844879/original/041382700_1562238308-20190704-Ponsel-Ilegal-4.jpg)
Kemenperin menyebutkan, bagi pemilik ponsel BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019, IMEI tidak akan langsung diblokir.
"Ponsel BM yang dibeli sebelum tanggal 17 Agustus akan mendapatkan pemutihan," demikian penjelasan dari Kemenperin.
Pemutihan yang dimaksud adalah pengampunan bagi pengguna ponsel BM atau ilegal yang sudah dipakai atau dibeli sebelum tanggal 17 Agustus 2019.
Namun, Kemenperin menegaskan, semua smartphone yang dibeli dari luar negeri setelah tanggal 17 Agustus 2019, tidak akan lagi bisa digunakan di Indonesia.
Hal ini karena nomor IMEI disinkronisasi dengan kartu SIM, sehingga jika nomor telepon berada di IMEI smartphone yang tidak terdaftar dalam database Kemenperin, IMEI smartphone tersebut akan diblokir.
Dengan demikian, smartphone yang IMEI-nya diblokir, tidak lagi bisa dipakai.
Saat ini, laman untuk mengecek IMEI tengah disiapkan sehingga pengguna ponsel tidak perlu terburu-buru mengecek IMEI ponsel milik masing-masing.
(Tin/Din/Isk)
Terkini Lainnya
Saat Blokir IMEI Berlaku, Apakah Ponsel dari Luar Negeri Bisa Dipakai di Indonesia?
Mengenal DIRBS, Sistem yang Bakal Dipakai Pemerintah untuk Blokir Ponsel BM Lewat IMEI
Kemenperin: Aturan Blokir Ponsel BM Lewat IMEI Terbit 17 Agustus
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Fungsi IMEI
Tujuan Kontrol IMEI
Teknologi yang Dipakai untuk Kontrol IMEI
Nasib Ponsel BM yang Beredar Saat Ini
Ponsel bm
Headline
Headline Tekno
IMEI
Blokir Ponsel BM via IMEI
Revisi UU Pilkada
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Viral Aksi Bagi-Bagi Nasi Padang dan Obat Gratis untuk Demonstran Penolak Revisi UU Pilkada
Bahlil Lahadalia
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC: Pangeran Biru Kembali Terpeleset
Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs Malut United: Tanpa Gol di Brawijaya
Hasil BRI Liga 1 Persija Jakarta vs Persis Solo: Ryo Matsumura Hantui Mantan, Macan Kemayoran ke Puncak Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Madura United vs Persita Tangerang: Menang 1-0, Pendekar Cisadane Jaga Momentum Positif
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Sabtu 24 Agustus: Madura United vs Persita Tangerang
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
TOPIK POPULER
TIPS TEKNO
5 Fitur AI Samsung Galaxy Z Flip6 Paling Digandrungi Pengguna
Buat Foto Liburan Makin Seru dengan Sketch to Image di Samsung Galaxy Z Fold6
Bikin Caption dan Email Lebih Mudah Pakai AI Composer di Samsung Galaxy Z Fold6
Populer
Profil dan Kekayaan Pavel Durov, Bos Telegram yang Ditangkap di Prancis
Control Panel Akan Hilang dari Windows, Microsoft Dorong Pengguna Beralih
Top 3 Tekno: Jakarta akan Diselimuti Jaringan 5G Sepenuhnya Tuai Perhatian
WhatsApp Business Makin Canggih, Ada Fitur Baru Bikin Bisnis Makin Laris
Redmi Watch 5 Active Siap Meluncur, Baterai Tahan 18 Hari
Pengalaman Belanja Unik di iBox Apple Premium Partner Kini Hadir di Medan
Black Myth: Wukong Pecahkan Rekor, Terjual 10 Juta Kopi dalam 3 Hari
RUU Pilkada
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Polemik RUU Pilkada, Anies Puji PDIP Konsisten Kawal Konstitusi
Perubahan UU Untuk Kepentingan Pribadi, Masalah Dasar Indonesia
Koleksi Barang Mewah Jelita Jeje, Istri Pejabat Bela Erina Gudono tapi Diduga Terima Gratifikasi
Berita Terkini
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Senin 26 Agustus 2024
Surya Paloh: Tidak Ada Satu Partai pun yang Mampu Sendiri Selesaikan Permasalahan Bangsa
Represi pada Jurnalis Bandung-Jakarta saat Demo Peringatan Darurat: Intimidasi, Perampasan, hingga Pemukulan
Ciri-Ciri Orang Kurang Bekal Akhirat yang Bisa Dirasakan Diungkap Ustadz Adi Hidayat
KPU Segera Terbitkan PKPU yang Akomodir 2 Putusan MK
Aliansi Masyarakat Sipil Jabar Kecam Kekerasan Polisi saat Demo Peringatan Darurat di Bandung
Jokowi Akan Resmikan Pasar Pasir Gintung di Lampung, Puluhan Pedagang Dipindah
Fenomena Lepas dan Pasang Hijab di Kalangan Artis, Hati-Hati Ancamannya Berat
3 Kesalahan Fatal Manchester United yang Bikin Keok di Markas Brighton
Anies Baswedan Akui Jalan Menuju Pilkada Jakarta Terjal, Ini Curahan Hatinya
Putusan MK Jadi Dasar Koalisi Banten Maju Bersama Terbentuk
Ini 8 Parpol yang Dinyatakan Resmi Lolos ke Parlemen Senayan
For Revenge hingga Deadsquad Panaskan Panggung Jelang Aksi BabyMetal dan Bring Me The Horizon di NexFest 2024
Korupsi Proyek SPAM Bandar Lampung Rp19,8 Miliar, 5 Jadi Tersangka
Cerita Ira Puspadewi, Bayi yang Lahir di Tengah Gelombang Laut dalam Kapal Perintis