, Jakarta - Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pajak Daerah (BPKPD) Kota Surabaya Yusron Sumarto mengatakan hingga saat ini realisasi pendapatan daerah Kota Surabaya tahun 2020 secara total mencapai 35 persen.
"Pendapatan itu terdiri dari PAD (Pendapatan Asli Daerah), dana perimbangan pusat, serta Lain-lain Pendapatan yang sah seperti Dana Bagi Hasil (DBH) pajak dari Pemerintah Provinsi," katanya di Surabaya, Senin, 15 Juni 2020.
Tahun 2020, lanjut Yusron, masing-masing target penerimaan secara total untuk pendapatan sejumlah Rp 9,83 triliun. Untuk PAD ditargetkan Rp 5,584 triliun. Sedangkan dana perimbangan dari pusat ditargetkan Rp 2,266 triliun. Kemudian untuk lain-lain pendapatan yang sah yang terbesar dari bagi hasil pajak pemerintah provinsi ditargetkan Rp 950 miliar.
Advertisement
"Hingga hari ini (Senin, 15 Juni 2020-red) realisasi untuk PAD itu sebesar 30 persen atau Rp 1,7 triliun. Kemudian dari dana perimbangan itu tercapai Rp 844 miliar atau 37,25 persen. Lalu dari bagi hasil pajak provinsi baru tercapai Rp 116 miliar atau 12,28 persen,” kata Yusron di ruang kerjanya, dilansir dari surabaya.go.id.
Baca Juga
Nah, untuk meningkatkan atau merealisasikan target PAD di tahun 2020, Yusron memastikan, pihaknya telah melakukan upaya-upaya terkait dengan penagihan kepada Wajib Pajak (WP). Termasuk ke beberapa sektor pajak seperti PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) dan BPHTB (Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang porsinya paling besar di antara jenis pajak yang dikelola Pemkot Surabaya.
"Upaya kami PBB di awal tahun sudah kami sampaikan SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terutangnya) tinggal kewajiban pembayaran. Untuk PBB kami upayakan setiap hari petugas BPKPD mendatangi rumah-rumah untuk melakukan imbauan pembayaran PBB," ujarnya.
Bagi warga yang merasa kesulitan dalam hal ekonomi karena dampak Covid-19, BPKPD telah memberikan fasilitas relaksasi bagi wajib pajak untuk melakukan pembayaran secara mengangsur. Hal ini juga berlaku bagi perusahaan-perusahan yang mengalami kendala dalam pembayaran karena dampak Covid-19.
"Kami juga menyampaikan imbauan pembayaran PBB kepada perusahaan-perusahaan itu juga kami beri fasilitas pembayaran secara mengangsur apabila mereka belum bisa membayar secara tunai atau lunas langsung,” terangnya.
Sementara untuk BPHTB, pihaknya memastikan juga terus mengimbau kepada pengembang perumahan serta notaris agar segera melakukan pembayaran BPHTB apabila sudah terjadi transaksi.
"Kami melakukan upaya penagihan-penagihan karena memang menjadi kewajibannya untuk membayar pajak,” kata Yusron.
Dalam kondisi pandemi saat ini, penerimaan dari pajak tersebut juga dimanfaatkan Pemkot Surabaya dalam menangani dan menanggulangi dampak Covid-19. Salah satunya memberikan bantuan sosial berupa permakanan bagi warga terdampak hingga menyiapkan fasilitas hotel untuk kebutuhan isolasi.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa pada Senin malam, memimpin rapat koordinasi untuk memutuskan lanjutan PSBB. Hadir pula tiga kepala daerah Surabaya Raya, yakni, Bupati Gresik, Plt Bupati Sidoarjo dan juga Wali Kota Surabaya di Gedung Neg...
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Belanja Wajib
![Ilustrasi Pertumbuhan Ekonomi 2](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/52KeY1cwfSFEa6gjFqVHO-aZxvQ=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/675571/original/Ilustrasi-pertumbuhan-ekonomi-2-140511-andri.jpg)
Di sisi lain, Yusron menyatakan, Pemkot Surabaya juga harus melakukan kewajiban-kewajiban rutin belanja wajib yang tidak bisa dihindari.
Seperti pembayaran PJU untuk penerangan jalan umum, hingga perbaikan infrastruktur jalan. Oleh karena itu, penerimaan pajak ini sangat penting bagi Pemkot Surabaya untuk mendukung pelaksanaan pemenuhan kewajiban tersebut.
"Inilah kenapa kami selalu berupaya untuk mengimbau bagi warga Kota Surabaya untuk membantu Pemkot Surabaya dalam hal pemenuhan kewajiban bagi para wajib pajak untuk segera melakukan pembayaran pajak,” imbuhnya.
Di samping itu, kata Yusron, untuk meningkatkan realisasi Lain-lain Pendapatan yang sah, ia mengaku telah berkirim surat ke pemerintah provinsi agar segera merealisasikan bagi hasil pajak yang memang menjadi hak masing-masing kota atau kabupaten di Jawa Timur. Sampai dengan saat ini, bagi hasil dari pemerintah provinsi yang diterima Kota Surabaya Rp 116 miliar atau 12,28 persen.
“Padahal ini sudah mendekati semester I selesai. Kalau tahun lalu, pada semester I bisa mencapai 45 persen. Kalau di posisi sekarang ini harapan kita ya bisa sekitar 40 persen,” terang Yusron.
Yusron mengungkapkan, pendapatan pajak dari beberapa sumber itu sebenarnya pengalokasiannya sudah diperuntukkan. Misalnya, Dana Alokasi Umum (DAK) lebih condong untuk pemenuhan belanja wajib pegawai dan sebagainya.
Kemudian, dana bagi hasil pemerintah provinsi seperti berasal dari pajak kendaraan bermotor itu juga dialokasikan untuk perbaikan-perbaikan infrastruktur jalan.
“Sehingga kami selalu berharap kepada pemerintah provinsi agar merealisasikan bagi hasil pajak provinsi itu tepat waktu karena memang kami butuhkan setiap saat,” pungkasnya.
Terkini Lainnya
Update Corona COVID-19 di Jawa Timur pada 15 Juni 2020
Wali Kota Kediri: Isolasi Mandiri Efektif Cegah Penularan COVID-19
Uji Coba Normal Baru, Pemkab Banyuwangi Buka 10 Tempat Wisata
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini
Belanja Wajib
Surabaya
COVID-19
Berita Surabaya
Pajak Surabaya
Pemkot Surabaya
Kota Surabaya
Pendapatan Daerah
PAD
Pendapatan Asli daerah
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Buku Catatan Hasto Belum Kembali, KPK Pastikan Tidak Ada Kaitan Politik
120 Mahasiswa Mancanegara Ikuti AFLES 2024, Gali Kearifan Lokal untuk Kepemimpinan Masa Depan
Antusiasme Masyarakat Tinggi, Pemkab Lamongan Kembali Gelar Festival Gandrung Rajungan
Ke Mana Anwar Usman saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah?
Kinerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Naik 14,8 Persen Berkat Pengiriman Logistik ke IKN
BKD Jawa Timur Pastikan Seleksi CPNS Gratis, Waspada Praktik Penipuan
Pemkot Surabaya Kembangkan Transportasi Air Atasi Kemacetan, Sudah Masuk Perda Sejak 2014
Menteri Basuki Sebut Tinggal di IKN Bisa Menambah Panjang Usia Minimal 10 Tahun, Udara Bersih Nol Polusi
KPU Jatim Setujui Penambahan Jumlah TPS Khusus di Pilkada Ponorogo
BSKDN: Soft Skill Mudahkan ASN Koordinasi dengan Berbagai Pemangku Kepentingan
Putusan MK
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Istana Hormati Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024
Revisi UU Pilkada, Baleg DPR Hanya Setujui Putusan MK untuk Parpol Non Parlemen
Berita Terkini
6 Fakta Menarik Kang Mak From Pee Mak, Remake dari Film Horor Komedi Thailand
Pembangunan Kereta Layang di Puncak Bogor Bakal Pakai Skema Bisnis
Keberadaan Mantan Dirut Es Krim Aice Diketahui, Kena Wajib Lapor ke Polda Banten
Helena Lim Didakwa Kasus TPPU, Beli Tanah di PIK hingga Tas Mewah
Membuat Pasanganmu Merasa Terkekang, Ini 5 Sikap Guilt Trip dalam Hubungan
Wiranto Pantau Uji Coba Makan Siang Gratis Bagi Siswa di Cilegon
8 Alasan Pentingnya Menjaga Percikan Cinta Tetap Menyala dalam Hubungan, Cegah Rasa Bosan
Butuh Dana untuk Ugarte, Manchester United Bisa Dapat Bantuan dari Klub Kasta Kedua
Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM, Saham-Saham Ini Bakal Cuan
Gearbox Ungkap Trailer Borderlands 4 di Gamescom 2024, Kapan Dirilis?
PBNU Segera Umumkan Hasil Temuan Sebelum Muktamar PKB Digelar
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Ibu Mertua Masak 379 Hidangan untuk Sambut Kedatangan Menantu, Bikin Iri