Banten 'Darurat', Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Inflasi Meningkat

Banten 'Darurat', Pertumbuhan Ekonomi Melambat, Inflasi Meningkat - Regional

, Serang - Perekonomian Banten sedang darurat, lantaran jadi terendah di Pulau Jawa. Sekaligus pertumbuhan ekonominya yang melambat. Pada Triwulan I 2024, perekonomian di Banten hanya tumbuh 4,51 persen. Sedangkan yang paling cepat, dipegang Yogyakarta, 5,02 persen. Disusul Jawa Tengah, sebesar 4,97 persen. Kemudian untuk Jakarta, pertumbuhan ekonominya tercatat 4,78 persen, Jawa Barat 4,93 persen dan Jawa Timur 4,81 persen. Secara umum, pertumbuhan ekonomi Pulau Jawa berada di 4,84 persen. Sedangkan target pertumbuhan ekonomi Banten 2024, antara 4,7 persen hingga 5,5 persen secara year on year

"Memang masih menunjukkan angka yang belum cukup kuat, data dari BPS itu kan 4,51 persen. Angka itu, secara Jawa itu paling lambat," ujar Ameriza M Moesa, Kepala Bank Indonesia perwakilan Banten, Selasa, (15/5/2024).

BACA JUGA: VIDEO: Heboh! Situs Resmi KPU Kota Tangsel Diretas dan Promosikan Judi Online

Selain melambat dan rendahnya perekonomian Banten, nilai inflasi justru merangkak naik dan bisa memberatkan masyarakat. Nilai inflasinya sebesar 3,42 persen dan lebih besar dibanding nasional yang hanya 3 persen. "Kalau saya ibaratkan, inflasi dengan pertumbuhan ekonomi itu seperti naik mobil. Semakin cepat laku mobil, maka mesin semakin panas. Ini ada yang berbeda di Banten," ujarnya.

2 dari 2 halaman

Ekonomi Banten Belum Kuat

Laju pertumbuhan ekonomi Banten yang melambat, di tengah kenaikan inflasi, perlu di waspadai bersama. Agar kondisi ekonomi regional tetap terjaga dan perekonomian masyarakat terus terjaga dengan baik. "Sampai April itu inflasi di Banten itu 3,42 persen dibanding inflasi nasional yang 3 persen persen. Harus kita waspadai karena masih awal tahun," ujar Lukman Hakim, tim ahli dari BI Banten, dilokasi yang sama, Selasa, (15/05/2024).

Pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 2022, tumbuh sebesar 5,31 persen. Capaian ini merupakan yang tertinggi sejak tahun 2013. Hal ini tidak lepas dari kebijakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan penanganan pandemi Covid-19 dan ekonomi.