, Samarinda - Rancangan Undang-Undang (RUU) Ibu Kota Negara (IKN) kini telah sah menjadi UU, seusai disepakati pada Rapat Paripurna DPR RI di Jakarta, Selasa (17/1/2021) lalu. Meski telah disepakati, ternyata masih terdapat berbagai kalangan yang melakukan penolakan terhadap hal tersebut.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Barisan Muda Daerah (DPP Barmuda) Anderiy Syachrum menilai penolakan terhadap pengesahan untuk perpindahan IKN merupakan hal yang keliru.
Menurutnya, dalam pembuatan setiap kebijakan sejatinya berlandaskan aturan. Begitupula ketika menganggap terdapat hal-hal yang tidak tepat atau bermasalah dalam proses maupun isi dari UU IKN, seluruh warga negara berhak untuk melakukan uji materiel dengan langkah Judicial Review (JR) di Mahkamah Konstitusi (MK).
Advertisement
Baca Juga
"Karena pro kontra dalam menyikapi kebijakan adalah hal yang biasa dalam dinamika kehidupan berbangsa dan bernegara," kata Andre, sapaannya, Jumat (21/1/2021).
Andre menegaskan ketika masyarakat Indonesia khususnya asal Kaltim menolak kebijakan perpindahan IKN, itu juga bukanlah hal yang tepat.
Dia menambahkan, terdapat kekhawatiran dari beberapa kalangan yang menganggap perpindahan IKN nanti akan merusak wilayah masyarakat adat, pun dianggapnya sebuah kekeliruan yang berlebihan, dan menunjukkan sikap pesimisme. Karena lanjut dia, berbagai hal yang dikhawatirkan merupakan masih berdasarkan kemungkinan-kemungkinan.
"Tentunya tugas kita untuk memastikan agar kemungkinan-kemungiinan yang dikhawatirkan tersebut tidak terjadi, bukannya menunjukkan sikap kontra produktif dengan menggunakan dalih kemungkinan atau suatu hal yang belum pasti," tutur dia.
Simak juga video pilihan berikut
Setelah dibahas secara maraton, Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara (RUU IKN) akhirnya disahkan oleh DPR. Pengesahan itu diambil dalam Rapat Paripurna yang berlangsung di Gedung DPR, Selasa (18/1/2022).
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kekhawatiran Berlebihan
![Anderiy Syachrum](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/8NKmXQezOXmwujAr8gJxPfvV-sA=/0x0:1080x1030/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp):watermark(kly-media-production/assets/images/watermarks/liputan6/watermark-color-landscape-new.png,540,20,0)/kly-media-production/medias/3911259/original/027327800_1642815379-Anderiy_Syachrum.jpeg)
Di sisi lain, lanjut Andre, Pemprov Kaltim juga telah menegaskan bahwa pembangunan IKN secara menyeluruh menggunakan lahan negara. Hal ini secara otomatis menepis kekhawatiran yang dilayangkan kelompok kontra perpindahan IKN.
Selanjutnya, menyangkut tudingan bahwa perpindahan IKN untuk mengakomodir kepentingan oligarki, menurut dia, sejatinya perlu melihat sejarah. Sebab, wacana perpindahan IKN bukanlah hal baru.
Sebab sejak era kepemimpinan Presiden Soekarno, Soeharto dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), hal tersebut telah di wacanakan. Namun baru terealisasi di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo.
“Ketika dipahami dan dicermati dengan baik, perpindahan IKN justru memberikan manfaat secara nasional terkhusus terhadap Kaltim sebagai Provinsi yang wilayahnya akan dibangun IKN,” katanya.
Karena secara nasional, sambungnya, ini diharapkan menjadi pemicu untuk pemerataan pembangunan yang selama ini di anggap Jawa sentris. Juga dapat menarik investor agar mendorong pertumbuhan ekonomi.
"Yang harus dipahami sekarang oleh seluruh elemen masyarakat Kaltim bahwa dengan telah disahkannya UU IKN, artinya Perpindahan IKN sudah di depan mata," terang dia.
Karena itu, kini telah menjadi tugas bersama antara Pemprov Kaltim beserta masyarakatnya untuk mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang mampu berdaya saing dalam mengisi pembangunan yang nantinya sangat kompetitif.
"Karena masyarakat Kaltim harus mengambil peran, jangan justru hanya sebagai penonton," pungkasnya.
Advertisement
Bantah Ada Penolakan
![Isran Noor](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/bsv7mCHw2vA-iXYzeZY0amNCQS4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3078177/original/043539700_1584374758-Isran_Noor.jpg)
Gubernur Kaltim Isran Noor ikut menegaskan, tidak ada penolakan yang dilakukan masyarakat terkait penetapan Benua Etam sebagai ibu kota negara (IKN). Begitu juga setelah pengesahan UU IKN oleh DPR RI.
"Bahkan sejak diumumkan oleh Presiden Joko Widodo 26 Agustus 2019 lalu, masyarakat Kaltim sudah mendukung penuh. Tidak masalah, tidak ada klaim-klaim, apalagi penolakan," kata Isran Noor dalam sebuah talkshow televisi, Kamis (20/1/2022).
Soal masyarakat Kaltim akan terpinggirkan dengan keberadaan pendatang yang mencapai jutaan orang di ibu kota negara baru sehingga berpotensi memunculkan penolakan masyarakat, Gubernur Isran Noor menepis kekhawatiran itu. Menurutnya, masyarakat Kaltim tidak memiliki jejak yang buruk dalam urusan toleransi, keberagaman, termasuk keterbukaan menerima pendatang.
"Penduduk asli Kaltim itu sedikit. Yang banyak itu dari Jawa 35 persen. Baru Sulawesi 20 persen. Sisanya campur dengan suku lain, termasuk suku asli Dayak, Kutai. Campur sama Banjar dan lainnya. Mereka hidup berdampingan tidak ada masalah," tegas Gubernur.
Sementara soal klaim sekelompok masyarakat minta untuk dilibatkan, menurut Gubernur itu suatu hal yang biasa dan patut dipenuhi.
"Yang penting sesuai dengan kemampuan dan kapasitas masing-masing. Tapi yang jelas, IKN ini bukan hanya untuk Kaltim, tapi pemerataan pembangunan untuk seluruh wilayah Indonesia. Bukan Jawa sentris, apalagi hanya Jakarta," tandasnya lagi.
Isran menguraikan, penduduk Kaltim adalah warga yang taat terhadap perintah dan aturan negara. Sebab sejak Indonesia merdeka hingga saat ini pun Kaltim menjadi penghasil minyak terbesar bagi republik ini dan menjadi sumber pembiayaan negara.
Demikian juga di era 70an, Kaltim kembali menjadi penyumbang devisa terbesar dari kayu terbesar dan termewah bagi negara.
Selanjutnya dari era 80an hingga saat ini Kaltim menjadi penyumbang produksi batu bara terbesar di Indonesia mencapai 60 persen. Dan sepanjang itu pula, rakyat Kaltim tidak pernah memberontak kepada negara.
"Apalagi saat Kaltim ditetapkan menjadi ibu kota negara. Rakyat Kaltim sangat mendukung penuh karena kami sangat taat. IKN ini menjadi tantangan, sekaligus peluang besar bagi rakyat Kaltim sendiri," kata Isran.
Terkini Lainnya
Dua Perempuan Muda dan Berbahaya
Kronologi Kecelakaan Maut Muara Rapak Balikpapan Versi Sopir Truk
Kapal Tenggelam di Bengkalis Ungkap Penyelundupan TKI
Simak juga video pilihan berikut
Kekhawatiran Berlebihan
Bantah Ada Penolakan
IKN Nusantara
IKN
IKN Kaltim
Ibu Kota Baru
Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur
Isran Noor
Gubernur Kaltim
Gubernur kaltim Isran Noor
Kaltim
Kalimantan Timur
Rekomendasi
Unesa Siapkan 4 Hektare Lahan, Buka Kampus Baru di IKN
Singapura Minat Investasi Hijau di IKN, Mau Garap apa?
Video Pembeli Lepas Alas Kaki Diduga di Minimarket IKN Bikin Warganet Heran
6 Istana Kepresidenan di Berbagai Daerah dan Sejarah Singkatnya, Terbaru Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara
Kinerja Pelabuhan Tanjung Perak Surabaya Naik 14,8 Persen Berkat Pengiriman Logistik ke IKN
RS Hermina Nusantara, Menuju Smart Hospital Berbasis Eco Green di Jantung Ibu Kota Baru
Rusia Siap Bantu Indonesia Bangun IKN, Dubes Sergei: Nusantara Bisa Belajar Pembangunan Smart City dari Moskow
PTPP Ungkap Rahasia di Balik Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Sukses Meriahkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Wishnutama Ucap Syukur
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Gunung Marapi Meletus Lagi, Warga Sempat Panik Dengar Suara Dentuman dan Rasakan Getaran
Gempa Magnitudo 4,9 Guncang Bulungan Kaltara, Terasa di Berau dan Tanjung Selor
Viral Konten Siswi SMP di Tabanan Bali Pakai Seragam Ketat Berpose Sensual dengan Latar Belakang Sekolah, Dieksploitasi Guru?
Gempa Megathrust Berpotensi Guncang Indonesia, Kepala BMKG Dwikorita: Ayo Segera Mitigasi
Menpan RB: Jangan Tergiur Tipu Daya Calo CPNS, Anaknya Presiden Saja Tidak Lolos
Jalan Lintas Riau-Sumbar Amblas, Antrian Kendaraan Mengular Menunggu Giliran Lewat
Massa Demo DPRD Banyuwangi Tolak Kotak Kosong Pilkada 2024
Polisi Gerebek Industri Rumahan Miras Ilegal di Kota Batu, Beroperasi Sejak 2017
Cocok untuk Healing, Berikut Danau di Solok yang Wajib Dikunjungi
Surga Benih Bening Lobster Sukabumi di Rantai Pasok Dunia
Putusan MK
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Berita Terkini
Bejat, Pelajar SMA Perkosa Teman Adiknya yang Masih SD
Keistimewaan Gus Dur saat Dilengserkan Diungkap Gus Baha, Baru Sadar setelah Bertahun-tahun
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Kucing-Kucing Menggemaskan Milik Anies Baswedan yang Membuatnya Raih Gold Play Button dari Google
Atmosfer Jadi Keruh Dampak Erupsi Gunung Merapi, BRIN Teliti dengan Menggunakan Data Satelit
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Jodoh Sudah Ditentukan 50 Ribu Tahun sebelum Kita Diciptakan Kata Ustadz Hanan Attaki, Lalu Sekarang di Mana?
Pesta Keluarga Berdarah, Nyawa Melayang usai Duel Kakak Adik
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta
Putrinya Diduga Selingkuhi Pratama Arhan, Ibunda Azizah Salsha Bagikan Kata-Kata Bijak dan Singgung Soal Pernikahan
Terbungkus Kain Merah, Jasad Pria Tak Dikenal Ditemukan di Sungai Pesawaran
5 Fakta Menarik Paus Kepala Kotak
Ngamuk Membabi Buta hingga Jatuh Korban Jiwa, Pria di Kupang Coba Bunuh Diri
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 22 Agustus 2024
Bahlil Soal Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Anggap Semua Didesain Pemerintah