, Bandung Direktur Eksekutif Setara Institute Ismail Hasani mengungkapkan bahwa saat ini belum ada lembaga yang memperkuat efektivitas Peraturan Gubernur (Pergub) No. 21 Tahun 2018 Tentang Peraturan Pelaksanaan Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Produk Hukum Daerah Provinsi Jawa Barat.
Menurut Ismail, pihaknya ingin mendorong pemerintah Provinsi Jawa Barat dengan membentuk perangkat yang melembaga sehingga secara konsisten dan terus menerus melakukan pemantauan, mendiskusikan, dan mencarikan jalan keluar atas potensi munculnya peristiwa dan kebijakan intoleran dan diskriminatif di Jawa Barat.
Baca Juga
Pelembagaan partisipasi yang dimaksud ialah dengan membentuk Local Law Center atau Pusat Hukum Daerah. Lembaga tersebut nantinya sebagai organ ad hoc atau permanen di tingkat provinsi yang bisa dibentuk dengan menggunakan pergub sebagai tindak lanjut dari Pergub Nomor 21 Tahun 2018.
Advertisement
Menurut Ismail, ada beberapa perubahan yang terjadi di Jawa Barat sejak era kepemimpinan Ridwan Kamil. Hadirnya kelompok kerja kerukunan umat beragama, Gerakan Welas Asih dan juga sejumlah langkah dari pemerintah kabupaten kota yang sudah positif melatari dibentuknya lembaga Pusat Hukum Daerah.
"Saya kira dorongan ini melengkapi inisiatif-inisiatif yang sudah mulai muncul di kepemimpinan Pak Ridwan Kamil. Adanya perubahan tadi menjadi pembeda dari kepemimpinan sebelumnya untuk terus menerus menurunkan "prestasi" Jabar sebagai kota intoleran. Saya kira itu harus diakhiri dan kita harus bergerak mendorong munculnya kebijakan-kebijakan toleran di Jawa Barat," kata Ismail di Bandung, Selasa (23/7/2019).
Dalam kesempatan itu, Ismail memaparkan sejumlah temuan terbaru Setara Institute. Lembaga swadaya masyarakat yang melakukan penelitian dan advokasi tentang demokrasi, kebebasan politik dan hak asasi manusia melakukan penelitian tentang dampak produk hukum daerah diskriminatif terhadap akses pelayanan publik di Jawa Barat.
Penelitian yang dilakukan sejak September 2018-Februari 2019 ini mengkaji 91 produk hukum daerah di Jawa Barat. Kajian hukum ini dilengkapi dengan wawancara terstruktur pada kelompok-kelompok minoritas dan terkena dampak untuk memperoleh informasi tentang contoh-contoh dan pengalaman spesifik diskriminasi pelayanan publik di masing-masing provinsi.
Padahal, lanjut Ismail, pelayanan publik adalah hak semua warga negara. Oleh karena itu ia berharap Gubernur Ridwan Kamil bisa memprakarsai terbentuknya lembaga Pusat Hukum Daerah sebagai tindak lanjut dari Pergub Nomor 21 Tahun 2018.
"Karena itu saya kira Kang Emil bisa memprakarsai evaluasi terhadap 91 produk hukum daerah yang dinilai diskriminatif ini. Apa dasar hukumnya? Biro hukum provinsi oleh Undang-Undang diberikan kewenangan untuk melakukan evaluasi dan pengkajian, jadi saya kira bisa dimulai langkah-langkah baik ini," ujar Ismail.
Simak Video Pilihan Berikut Ini
Di beberapa titik keanekaragaman budaya dan agama di Kota Bandung tercermin melalui rumah ibadah seperti masjid, gereja dan vihara sering hadir berdekatan.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Dampak Peraturan Hukum Daerah Terhadap Pelayanan Publik
![Rumah Ibadah Berdampingan](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/wnXYWSq521zuSus8TKB69QOvwCc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2851102/original/037750700_1562859366-IMG_20190711_221200.jpg)
Riset Setara juga mencatat 91 produk hukum daerah yang berpotensi diskriminatif di Jawa Barat, baik produk di tingkat provinsi maupun di kabupaten/kota yang ada di Jawa Barat dengan beragam jenis. Yaitu Peraturan Gubernur sebanyak 1 buah, Peraturan Daerah Provinsi (1), Perda Kab/Kota (37), Surat Edaran (18), Perbup/Perwal (9), SKB (8), SK Bupati/Walikota (6), Imbauan/Instruksi Bupati (9), dan Keputusan Walikota (2). Dari 91 produk hukum tersebut 5 di antaranya di Kota Tasikmalaya, 3 di Kota Bogor, dan 10 di Cianjur.
"Diskriminasi itu terdapat di sektor administrasi dan jasa seperti jasa penggunaan ruang, jasa tempat ibadah. Dari studi yang kita lakukan dampaknya nyata, misalnya ada sebagian orang yang tidak bisa menjalankan ibadah haji karena keyakinan yang berbeda, ada orang yang tidak punya KTP dan lain-lain," katanya.
Lebih jauh Ismail mengungkapkan, peraturan hukum di daerah, jika dilihat muatan kontennya lekat dengan isu-isu keagamaan. Pihaknya ingin memfokuskan isu tersebut pada pelayanan publik.
"Karena itu kami tidak mau terjebak pada soal isu ini, dalam riset kami ingin melihat ada tidak dampaknya pada pelayanan publik. Karena pelayanan publik itu harus diberikan ke warga negara tanpa syarat," ujarnya.
Adapun dasar hukum pembentukan lembaga Pusat Hukum Daerah sangat kuat dan berdasar. Di level nasional sudah ada UU Pemerintahan Daerah, lalu diperkuat UU No 12 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang memberikan kewenangan kepada pemerintah provinsi untuk mengevaluasi rancangan produk hukum kabupaten/kota.
Ismail menyebutkan, lembaga Pusat Hukum Daerah harus ada agar memperkuat efektivitas Biro Hukum di pemerintahan provinsi.
"Karena Biro Hukum itu tidak mungkin mampu secara teknis apalagi dengan SDM terbatas dia harus memeriksa 27 aturan kota/kabupaten. Ini jelas pekerjaan yang tidak ringan. Makanya kita dorong badan ini yang nantinya berisi kalangan perguruan tinggi, kanwil kumham, LSM termasuk kelompok potensial yang kena dampak," katanya.
Selain itu, lembaga ini jika dibentuk nantinya tidak perlu menambah anggaran negara.
"Lembaga ini tidak perlu biaya karena kegiatannya rapat, pakai biaya biro hukum bisa. Minggu lalu ke biro hukum dan kesbangpol dan posibilitynya sudah ada," ujar Ismail.
Terkini Lainnya
KPU Jakarta: Pemeriksaan Kesehatan Pramono-Rano 30 Agustus, RK-Suswono 31 Agustus
Bawa Semangat Baru, RK-Suswono Bermimpi Bawa Jakarta Lebih Maju Lagi
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Simak Video Pilihan Berikut Ini
Dampak Peraturan Hukum Daerah Terhadap Pelayanan Publik
Ridwan Kamil
Toleransi di Jawa Barat
Setara Insitute
Rumah Ibadah
Rekomendasi
Bawa Semangat Baru, RK-Suswono Bermimpi Bawa Jakarta Lebih Maju Lagi
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Didukung KIM Plus, Ridwan Kamil-Suswono Resmi Maju di Pilgub DKI Jakarta 2024
Ridwan Kamil-Suswono Bawa Slogan Jakarta Baru di Pilkada 2024
Ogah Dipanggil RAWON, Ridwan Kamil-Suswono Tegaskan Singkatan Namanya RIDO
Ridwan Kamil Minta Doa ke Ibunda Sebelum Daftar Pilkada Jakarta 2024
Diantar Rombongan Koalisi, Ridwan Kamil-Suswono Siap Daftar Pilgub Jakarta 2024
Usai Konpers di KPU Jakarta, Ridwan Kamil-Suswono Abaikan Sesi Tanya Jawab
Selain Lautan Massa, RK-Suswono Didampingi Elite 13 Parpol KIM Plus ke KPU Jakarta
Pramono Anung
KPU Jakarta: Pemeriksaan Kesehatan Pramono-Rano 30 Agustus, RK-Suswono 31 Agustus
3 Fakta Terkait Pramono Anung-Rano Karno Daftar ke KPU Maju di di Pilgub Jakarta 2024
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Pesan Megawati untuk Pramono Anung-Rano Karno Sebelum Daftar Pilkada Jakarta
Meski Didukung Satu Partai, Pramono Optimistis Menangkan Pilkada Jakarta
Rano Karno
KPU Jakarta: Pemeriksaan Kesehatan Pramono-Rano 30 Agustus, RK-Suswono 31 Agustus
3 Fakta Terkait Pramono Anung-Rano Karno Daftar ke KPU Maju di di Pilgub Jakarta 2024
KPU Jakarta: Berkas Pendaftaran Pramono-Rano dan RK-Suswono Lengkap
Pesan Megawati untuk Pramono Anung-Rano Karno Sebelum Daftar Pilkada Jakarta
Meski Didukung Satu Partai, Pramono Optimistis Menangkan Pilkada Jakarta
Monkeypox
WHO: Butuh Rp1,3 Triliun untuk Tangani Mpox 6 Bulan ke Depan
Antisipasi Monkeypox, 1.600 Dosis Vaksin Mpox Bakal Tiba Pekan Ini
Perkuat Deteksi Mpox, Anggota Komisi IX DPR RI Sarankan Active Case Finding
Waspada Mpox Jelang Indonesia-Aftica Forum di Bali, Jokowi Minta Ada Pencegahan dan Protokol Kesehatan
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
TOPIK POPULER
Populer
Confirm, Risma Bakal Tantang Khofifah di Pilkada Jatim 2024
Diarak Ratusan Pendukung Daftar Pilkada Kota Batu ke KPU, Krisdayanti: Tidak Kalah dengan Pawai Artis
PKB Usung Luluk-Lukman di Pilkada Jatim 2024, Daftar ke KPU Kamis Besok
Diusung 7 Partai, SDK-Salim Pasangan Pertama yang Daftar Pilgub Sulbar
Sonny Septian Kembali Aktif Setelah Alami Penyempitan Pembuluh Darah, Ini Kondisinya
Naik Motor Listrik Daftar Pilkada Jatim ke KPU, Khofifah: Insyaallah Menang
Kirab Budaya Iringi Khofifah-Emil Daftar Pilkada 2024 ke KPU Jatim, Diikuti Ribuan Relawan
Pertarungan Sengit Koalisi Gemuk 'Santri' Vs Petahana Helmi-Yudi di Pilkada Garut 2024
Dampak Kabut Asap Karhutla, Kualitas Udara di Jambi Tidak Sehat
Bocah SD di Palembang Tewas Tersetrum Tiang Bendera
Pilkada 2024
4 Paslon Bakal Daftar Pilkada Kota Bogor di Hari Terakhir, Kamis 29 Agustus 2024
Haru-Dhani Pasangan Pertama yang Daftar Pemilihan Wali Kota Bandung ke KPU
Daftar Pilkada Sulteng, Rusdy Mastura Sebut Ada yang Zalim Memanfaatkan Kekuasaan
Koalisi Masyarakat Sipil Minta Pertanggungjawaban Kapolri Terkait Kekerasan di Aksi Tolak Revisi UU Pilkada
Mundur dari Pilkada Tangsel, Marshel Beri Dukungan ke Benyamin-Pilar Saga
Sulteng 'Rawan' Gangguan Keamanan Pilkada 2024, Ribuan Polisi Disiagakan
Berita Terkini
Jokowi Pindahan ke IKN Awal September, Prabowo Ikut?
Uniknya Perusahaan di Jepang yang Nyaris Berusia 1.500 Tahun, Masih Beroperasi hingga Kini
Jangan Dibuang Dulu, Intip 3 Cara Membuat Nasi Kering di Rice Cooker Jadi Pulen Lagi
Perluas Pasar ke Vietnam, Sido Muncul Incar Penjualan Ekspor Andil 15%
500 Tamu VIP ISF 2024 Bakal Dijamu Makan Malam di Monas
Sebelum Raih Emas Olimpiade Paris 2024, Rizki Juniansyah Akui Pernah Dapat Tawaran Jadi Pembalap Motocross
Marshel Widianto Mundur dari Pilkada Tangsel, Berikan Dukungannya untuk Benyamin Davnie dan Pilar Saga
Xiaomi Luncurkan Electric Scooter 4 Lite 2nd Gen di Indonesia, Harganya?
Daftar Cabang Olahraga Paralimpiade Paris 2024, Ini Atlet Perwakilan dari Indonesia
4 Paslon Bakal Daftar Pilkada Kota Bogor di Hari Terakhir, Kamis 29 Agustus 2024
5 Zodiak Paling Sukses Secara Finansial, Ahli dalam Mengelola Keuangan
Jin BTS Akan Tampil di Variety Show Terbaru Netflix KIAN’s Bizarre B&B, Tayang 2025
Saksikan Sinetron Naik Ranjang Rabu 28 Agustus 2024 Pukul 20.00 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya