, Makassar Polemik persoalan pembayaran gaji anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Makassar, Mustagfir Sabri alias Moses yang terjerat kasus korupsi bansos Sulawesi Selatan (Sulsel) menghiasi ruang publik.
Pasalnya, meski telah menyandang status terpidana dalam kasus korupsi pengelolaan dana bantuan sosial (Bansos) Sulsel terhitung sejak Kamis 16 Juni 2016, Mustagfir tetap menerima gaji penuh sebagai anggota DPRD Makassar asal Fraksi Partai Hanura sebesar Rp 37 juta per bulan. Itu berlangsung selama 22 bulan, sehingga total yang ia nikmati sejak dinyatakan resmi berstatus terpidana oleh MA sebesar Rp 813 juta.
Ia diketahui menyandang status terpidana tepatnya dalam perkara korupsi bansos bernomor 2703K/Pidsus/2015 dan telah divonis oleh Mahkamah Agung (MA) pada Kamis 16 Juni 2016 dengan hukuman pidana 5 tahun penjara.
Advertisement
Pengamat hukum Universitas Kristen Indonesia Paulus (UKIP) Makassar, Jermias Rarsina dimintai tanggapannya via telepon, Rabu (9/5/2018) mengatakan, sejatinya Moses sebagai orang yang terlilit dengan masalah hukum harus punya iktikad baik (good will) untuk secara aktif melaporkan atau menyampaikan kepada institusi tempat bekerja tentang ihwal perkembangan kasusnya tersebut.
"Kalau yang bersangkutan tidak proaktif melaporkan perkembangan kasusnya kepada institusinya, maka bisa diduga dia juga turut serta merugikan negara," kata Jermias.
Baca Juga
Kemudian, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar juga dalam hal ini, lanjut Jermias, tak bisa lepas tanggung jawab. Di mana seharusnya ia juga bersikap proaktif melihat perkembangan hukum kasus korupsi yang menjerat Mustagfir selaku legislator Makassar.
Tapi, karena Sekwan diduga tidak teliti atau lalai, sehingga tetap membayar gaji seseorang legislator yang oleh hukum dinyatakan sebagai terpidana.
"Kalau ada pihak yang katakan bahwa terpidana tetap dibayar gajinya karena belum mendapat putusan maka alasan seperti itu tidak tepat," terang Jermias.
Mengingat, kata dia, kasus Mustagfir sudah sering dipublikasikan di media massa. Selain itu, status terpidananya sudah melekat terhitung sejak jatuhnya putusan dari Mahkamah Agung (MA).
"Bukan pada saat dieksekusi," jelas Jermias.
Terpisah, Sekretaris Dewan (Sekwan) DPRD Makassar, Adwi Umar dikonfirmasi via telepon mengatakan, pihaknya membayar gaji Mustagfir Sabri meski telah berstatus terpidana karena sudah sesuai dengan aturan.
"Jelas pembayaran gaji sesuai aturan karena sepanjang belum kami terima putusan MA terkait perkara korupsi bansos yang menjerat Mustagfir, maka tidak ada dasar menyetop gajinya yang bersangkutan. Tapi sekarang kita sudah koordinasi dan putusannya sudah ada dari Pengadilan Negeri Makassar, Mei ini langsung kami setop," terang Adwi, Rabu.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Tim Kejaksaan Negeri Makassar Eksekusi Legislator Terpidana Kasus Korupsi Bansos Sulsel
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Perjalanan Kasus
![Salinan putusan MA perkara kasus korupsi bansos Sulsel yang menjerat Mustagfir Sabri (/ Eka Hakim)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/a03cvNTkSFS4dhbwSK6YAt-ZQcw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2207239/original/084122100_1525854570-IMG-20180509-WA0014.jpg)
Mahkamah Agung (MA) sebelumnya telah menyebarkan putusan kasasi perkara korupsi penyelewengan dana bansos Pemprov Sulsel yang menjerat Mustagfir Sabri melalui laman resminya. Di mana putusan yang berstatus incratch tersebut bernomor 2703 K/Pid.Sus/2015 yang resmi diputus pada Kamis 16 Juni 2016.
Dari data laman resmi MA disebutkan bahwa sidang vonis perkara yang menjerat Mustagfir Sabri dipimpin langsung oleh Ketua Majelis Hakim, Salman Luthan dan Hakim Anggota Syamsul Rakan Chaniago dan MS Lumme.
Dalam putusannya, Majelis Hakim menyatakan Mustagfir Sabri telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama dan berlanjut.
Dan atas perbuatannya itu, ia dijatuhkan pidana penjara selama 5 tahun dan pidana denda sebesar Rp 200.000.000 dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidakdibayar maka ia dikenakan pidana pengganti berupa pidana kurungan 6 bulan.
Selain itu dalam putusan MA tersebut, ia juga dijatuhi hukuman tambahan untuk membayar uang pengganti sebesar Rp 230.000.000 dengan ketentuan jika ia tidak membayar uang pengganti tersebut maka dalam waktu 1 bulan sejak putusan Pengadilan berkekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti yang dimaksud.
Kemudian jika ia tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti itu, maka hukumannya akan diganti dengan pidana penjara selama 1 tahun serta terakhir MA memerintahkan ia untuk segera ditahan.
Awalnya, Mustagfir Sabri divonis bebas di tingkat Pengadilan Negeri Tipikor Makassar, tepatnya 2015. Atas putusan bebas tersebut, jaksa penuntut umum melawan dengan melakukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung (MA). Alhasil pada tanggal 16 Juni 2016, MA mengabulkan permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum (JPU) dengan menjatuhkan vonis penjara 5 tahun penjara terhadap Mustagfir Sabri melalui situs web resminya.
Mahkamah Agung berpendapat bahwa Mustagfir telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaan Primer Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP.
Dalam proyek penyaluran dana bansos dimana Mustagfir Sabri diketahui sebagai salah seorang yang memasukkan proposal untuk Pembangunan Kelas Baru Sekolah Tsanawiyah Yayasan Al Hidayah yang dibuat oleh Kepala Sekolahnya Arqam Abdul Rahman ke Sekretariat Daerah Provinsi Sulawesi Selatan untuk mendapatkan dana bansos dengan usulan anggaran yang ia ajukan sebesar Rp 300.000.000. Namun, belakangan, anggaran yang disetujui sebesar Rp 230.000.000.
Setelah cair, Mustagfir Sabri tidak menggunakan dana sebagaimana tujuan penggunaannya. Melainkan, dana tersebut ia gunakan untuk kepentingan pribadinya, sehingga atas perbuatannya negara dirugikan sebesar Rp 230.000.000.
Terkini Lainnya
Terpidana Korupsi Bansos Sulsel Masih Terima Gaji Anggota Dewan Rp 37 Juta
Cerita Pengiriman Salinan Putusan Korupsi Bansos Sulsel Makan Waktu 2 Tahun
Jejak Pelarian Mantan Bupati Cirebon yang Buron
Perjalanan Kasus
Makassar
DPRD Makassar
Korupsi Bansos
Mustagfir Sabri
Korupsi Bansos Sulsel
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
Reaksi Tak Terduga Jessica Mila Lihat Suaminya Foto Bareng Jessica Wongso
IKN Nusantara
Menteri Basuki Sebut Tinggal di IKN Bisa Menambah Panjang Usia Minimal 10 Tahun, Udara Bersih Nol Polusi
RS Hermina Nusantara, Menuju Smart Hospital Berbasis Eco Green di Jantung Ibu Kota Baru
Rusia Siap Bantu Indonesia Bangun IKN, Dubes Sergei: Nusantara Bisa Belajar Pembangunan Smart City dari Moskow
PTPP Ungkap Rahasia di Balik Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Sukses Meriahkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Wishnutama Ucap Syukur
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Viral Detik-Detik Para Pendaki Berlarian Dihantam Abu Vulkanik Gunung Dukono yang Tiba-Tiba Meletus
SMA dan SMK Bisa Daftar, Pemprov Jatim Buka Rekrutmen 2.314 Formasi CPNS
Polisi Ringkus Pelaku Pencabulan Anak di Bawah Umur, Korban Sempat Diancam Santet
Rachel Vennya dan Salim Nauderer Diduga Putus, Saling Unfollow di Instagram
Cek Rekayasa Lalu Lintas Saat Hari Juang Polri di Surabaya Rabu 21 Agustus Besok
Diteror Tembakan Berkali-kali, Pekerja Kebun di Sumsel Diancam Orang Tak Dikenal
MK Resmi Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada
Antisipasi Gempa Megathrust dan Tsunami, BPBD Jatim Pasang Sirine dan EWS dari Banyuwangi hingga Pacitan
Andi Harun Bisa Maju di Pilkada Samarinda Lewat Jalur Parpol Maupun Independen
Simak, Begini Bahaya Mengonsumsi Makanan Mengandung Garam Berlebih
MK
Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada 2024, Bikin KIM Plus Bubar Jalan?
Melihat Celah Hukum di Putusan MK soal Usia Calon Kepala Daerah
PKS Siap Ikuti Putusan MK di Pilkada 2024
Ke Mana Anwar Usman saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah?
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Berita Terkini
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Kuasai 4 Langkah Ini Agar Mahir Berbahasa Inggris
Atasi Permukiman Kumuh di Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Program 1 Arsitek 1 Kecamatan
Warna Bulan Berubah-ubah, Ternyata Ini Warna Asli Bulan
Inilah 18 Tokoh Inspiratif Jawa Tengah
Akar Tradisi Rebo Wekasan Bulan Safar Diungkap Buya Yahya, Benarkah Bid'ah?
Deddy Sitorus PDIP: Kami Siap Sendirian, Kita akan Berkoalisi dengan Rakyat
Setahun Menikah dengan Pratama Arhan, Azizah Salsha Ramai Dirujak Warganet karena Dikabarkan Selingkuh
Mengenal Lokasi Syuting Video Musik Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi
Dzikir Ini Hapus Dosa Sebanyak Buih di Lautan, Cukup Amalkan Tiap Hari Kata Syekh Ali Jaber
Taman Nasional Lore Lindu, Kawasan Healing Komplit di Kabupaten Poso
Arief Wismansyah Sebut Putusan MK Sesuai Suara Rakyat
Kisah Selebgram Asal Sukabumi Batal Nikah H-1 Padahal Sudah Gelar Acara Siraman
3 Alasan Bumi Hanya Miliki Satu Bulan
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 21 Agustus 2024