Lantik 3 Wakil Menteri di Akhir Periode, Jokowi Bantah Bagi-Bagi Jabatan

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi membantah pelantikan tiga wakil menteri (wamen) merupakan ajang bagi-bagi jabatan. Jokowi menegaskan bahwa pelantikan tiga wakil menteri di akhir masa jabatannya untuk kepentingan pemerintahan Prabowo Subianto.

"Enggak, enggak, enggak (bagi-bagi jabatan). Ini sudah saya bicarakan langsung dengan kepentingan pemerintah berikut," jelas Jokowi di Stadion Si Jalak Harupat, Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024).

Menurut dia, pengangkatan Wakil Menteri Keuangan II, Wakil Menteri Pertanian, dan Wakil Menteri Investasi diperlukan untuk keberlanjutan pemerintahan periode berikutnya. Jokowi mengaku dirinya juga sudah berbicara dengan Presiden terpilih, Prabowo Subianto soal hal tersebut.

"Saya udah bicara dengan Presiden Terpilih Bapak Prabowo Subianto," kata Jokowi.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik Bendahara Umum Partai Gerindra, Thomas Djiwandono sebagai Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) II di Istana Negara Jakarta, Kamis, (18/7/2024). Thomas merupakan keponakan Presiden Terpilih RI, Prabowo Subianto.

Dalam kesempatan yang sama, Jokowi juga melantik Ketua DPD Partai Gerindra Jawa Tengah Sudaryono sebagai Wakil Menteri Pertanian. Kemudian, dia mengangkat Yuliot sebagai Wakil Menteri Investasi.

2 dari 3 halaman

Untuk Keberlanjutan Pemerintahan Jokowi ke Prabowo

Presiden Joko Widodo atau Jokowi kunjungan kerja ke Provinsi Jawa Timur pada Jumat, (8/3/2024). Jokowi tampak didampingi Menteri Pertahanan sekaligus calon presiden nomor urut 02, Prabowo Subianto. (Foto: Biro Pers Sekretariat Presiden).

Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno menjelaskan penunjukan Thomas merupakan bagian keberlanjutan pemerintahan Jokowi ke Presiden Terpilih, Prabowo Subianto. Untuk itu, Thomas akan ditugaskan menyiapkan dan mengawal APBN tahun 2025.

"Jadi ini kan bagian dari keberlanjutan, Pak Suahasil tugasnya adalah mengawal pelaksanaan APBN 2024. Sedangkan, Pak Tommy (Thomas) itu ditugaskan untuk menyiapkan, mengawal APBN untuk tahun 2025. Jadi, oleh karena itu ini bagian dari keberlanjutan," kata Pratikno di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (18/7/2024).

Kendati begitu, kata dia, APBN 2025 tetap berada dibawah Menteri Keuangan Sri Mulyani. Pratikno menyampaikan APBN 2025 akan disesuaikan dengan program-program pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Iya tentu saja, kan sudah direncanakan sejak awal, di Bappenas, di Kementerian Keuangan dan memang sudah didiskusikan karena ini bagian keberlanjutan jadi didiskusikan dengan Presiden terpilih," jelasnya.

3 dari 3 halaman

Jumlah Wamen Sesuai Kebutuhan Presiden

Presiden Jokowi Beri Keterangan Terkait Revisi UU KPK — Presiden Joko Widodo didampingi Kepala Staf Kepresiden Moeldoko dan Mensesneg Pratikno menyampaikan keterangan terkait revisi UU KPK di Istana Negara, Jakarta, Jumat (13/9/2019). Jokowi menyatakan mendukung sejumlah poin dalam draf revisi UU KPK. (/HO/Kurniawan)

Pratikno menekenkan bahwa jumlah wakil menteri tidak ditentukan dalam peraturan presiden (Perpres) kelembagaan. Sehingga, jumlah wakil menteri disesuaikan dengan kebutuhan presiden.

"Dari Perpres kelembagaan itu memang ada Wamen dan jumlah Wamen memang tidak ditentukan dalam Perpres kelembagaan itu, bukan hanya di Kementerian Keuangan. Dan ingat pada periode lalu Wamenkeu kan juga ada dua, Kementerian BUMN dulu Wamennya juga ada dua. Jadi enggak ada sesuatu yang baru," tutur Pratikno.

Dia enggan menjawab apakah penunjukan Thomas sebagai Wamenkeu II merupakan jembatan untuk menjadi Menkeu di pemerintahan Prabowo.

"Itu lain soal lah, ini kan Wamen periode sekarang ini sampai Oktober tahun ini," ucap Pratikno.