Kejagung Tetapkan 7 Tersangka Kasus Korupsi Emas, Pakai Merek Antam Secara Ilegal

, Jakarta - Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru di kasus dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 sampai dengan 2022. Mereka berperan menggunakan merek PT Antam Tbk secara ilegal.

“Pada hari ini, 18 Juli 2024 penyidik telah melakukan pemanggilan terhadap tujuh saksi. Para saksi diperiksa sejak pagi secara maraton dan ditemukan ada bukti permulaan yang cukup bahwa terhadap tujuh saksi ini memiliki keterkaitan dan peranan yang kuat terhadap tindak pidana korupsi,” tutur Kapuspenkum Kejagung Harli Siregar di Kejagung, Jakarta Selatan, Kamis (18/7/2024).

Harli merinci, tujuh tersangka berasal dari swasta yakni berinisial LE, SR, SJ, JT, GAR, HKT, dan DT selaku Direktur PT JTU. Dua di antaranya yakni ST dan GAR ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejagung.

“Sedangkan lima orang lainnya ditahan dengan status tahanan kota, dengan alasan setelah dokter melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap tersangka ini dengan mempertimbangkan alasan sakit, maka penyidik menetapkan sebagai tahanan kota,” jelas dia.

2 dari 3 halaman

Persekongkolan

Adapun peranan ketujuh tersangka bahwa dalam kurun waktu 2010 sampai dengan 2021, masing-masing tersangka selaku jasa pelanggan manufaktur PT Antam Tbk telah secara melawan hukum melakukan persekongkolan dengan para General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam.

“Para tersangka menggunakan jasa manufaktur untuk melekatkan merek dagang Antam tanpa didahului kerjasama dan membayar Antam,” kata Harli.

3 dari 3 halaman

Kerugian Negara

Lebih lanjut, sesuai dengan estimasi yang telah dipasok oleh para tersangka, produksi logam mulia yang dilekatkan merek Antam secara ilegal mencapai 109 ton. Sementara estimasi kerugian keuangan negara mencapai Rp 1 triliun.

“Apa yang beredar informasi di masyarakat apakah emas itu palsu, tadi sudah saya jelaskan sesunggunnya emas itu tidak palsu, tapi hak merek Antam dilekatkan secara ilegal dengan para tersangka sehingga ada selisih harga,” Harli menandaskan.