, Jakarta - Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta menolak kebijakan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terkait pembersihan guru honorer. Kebijakan ini dinilai merugikan guru yang mempunyai kontribusi besar dalam dunia pendidikan.
Wakil Ketua Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta Ima Mahdiah menyatakan, cleansing massal guru honorer ini berpotensi mengganggu sistem pembelajaran di sekolah-sekolah.
Baca Juga
"Kebijakan ini perlu dikaji lebih dalam karena masih banyak sekolah yang kekurangan guru dengan kualifikasi linear. Jika kebijakan cleansing ini terus dilakukan dikhawatirkan akan mengganggu sistem pembelajaran di sekolah-sekolah," kata Ima dalam keterangan tertulis, Kamis (18/7/2024).
Advertisement
Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta ini juga menyoroti potensi tumpang tindih antara kebijakan daerah dan kebijakan pusat soal penghapusan tenaga honorer, termasuk guru honorer.
Pasalnya, kata Ima, kebijakan penataan tenaga honorer merupakan kebijakan yang awalnya dibuat oleh pemerintah pusat melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN).
Pasal 66 UU tersebut mengharuskan seluruh instansi pemerintahan pusat maupun daerah melakukan penataan pegawai non-ASN dengan batas waktu hingga Desember 2024.
Ima bilang, tujuan utama dari kebijakan ini ialah meningkatkan kualitas dan kesejahteraan pegawai pemerintahan dengan mengakui hanya Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) dan ASN.
"Bukan untuk melakukan pemecatan ataupun pembersihan (cleansing). Jadi menurut kami, Pemprov (Jakarta) sudah gagal memahami apa amanat dari UU tersebut," ucap Ima.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Akui Ada Masalah Perekrutan Guru Honorer
Selain itu, Ima tak menampik adanya masalah dari proses rekrutmen tenaga honorer pendidikan.
Ima berujar, banyak guru honorer diangkat kepala sekolah tidak melalui mekanisme pengangkatan yang sesuai prosedur, dipengaruhi oleh faktor subjektivitas, dan seleksi yang tidak sesuai ketentuan.
"Pengangkatan mereka tidak sesuai dengan kebutuhan di sekolah dan tidak ada rekomendasi dari dinas pendidikan. Hal ini yang akhirnya menjadi temuan BPK," ujar Ima.
Lebih lanjut, Ima juga menyoroti soal dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang dipakai untuk menggaji guru honorer via Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal itu, ujar Ima, seharusnya tidak membebani daerah.
Advertisement
Kebijakan Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
Oleh karenanya, Ima memandang kebijakan cleansing ini menunjukkan adanya ketidaksinkronan kebijakan pusat dan daerah yang perlu segera diselesaikan.
Pemerintah daerah dan pemerintah pusat didesak untuk menemukan solusi bijak bagi seluruh pihak.
"Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov DKI Jakarta untuk melakukan penataan tenaga honorer dengan bijak dan memperhatikan kesejahteraan guru yang telah lama mengabdi. Langkah ini diharapkan dapat menjaga kualitas pendidikan di Jakarta dan memberikan kepastian serta keadilan bagi para tenaga pendidik," ujar Ima.
Terkini Lainnya
Seleksi PPPK Belum Bisa Rekrut Seluruh Guru Honorer Bergaji Rp 350 Ribu
DPRD Kota Depok Minta Hasil Investigasi Kasus Mark Up Nilai SMPN 19 Dibuka
Ombudsman Temukan Penyebab Ribuan Guru Honorer Gagal jadi ASN
Akui Ada Masalah Perekrutan Guru Honorer
Kebijakan Pusat dan Daerah Tidak Sinkron
ASN
Jakarta
Guru Honorer
Honorer
guru
PDIP
Cleansing
Cleansing Guru Honorer
UU ASN
Pemprov Jakarta
Rekomendasi
DPRD Kota Depok Minta Hasil Investigasi Kasus Mark Up Nilai SMPN 19 Dibuka
Ombudsman Temukan Penyebab Ribuan Guru Honorer Gagal jadi ASN
Tiga Guru Honorer Dipecat Usai Mark Up Nilai 51 Siswa SMPN 19 Depok
DPRD Jakarta Minta Disdik Angkat 4.000 Guru Honorer Terdampak Cleansing Jadi KKI
Disdik Jakarta Pastikan Guru Honorer yang Sempat Dipecat Akibat Cleansing Sudah Kembali Mengajar
Anies Baswedan
Sempat Diisukan Maju Pilkada Jabar, Anies Baswedan Bantah Pergi ke Bandung
Anies Baswedan Beri Selamat ke Peserta Pilkada 2024: Semoga Demokrasi Berjalan Baik
Batal Maju Pilkada 2024, Ini Pesan Anies Baswedan ke Pendukung
Rano Karno
Ridwan Kamil Tampil Bak Si Pitung Saat Daftar Pilkada 2024, Pakai Kain Betawi Bermotif Tolak Bala
Pemeriksaan Kesehatan Pramono Anung-Rano Karno untuk Pilkada Jakarta 2024
Jalani Tes Kesehatan untuk Pilgub Jakarta, Pramono: Saya Yakin Tidak Ada Masalah
Rano Karno Deg-degan Jalani Tes Kesehatan: Saya Paling Males Disuntik
Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan di RSUD Tarakan
Makna Cukin yang Dipakai Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno Saat Daftar Pilkada Jakarta 2024
Monkeypox
Masyarakat Was-Was soal Mpox, Menkes Budi: Tenang, Terpenting Berperilaku Baik
Mengenal Gejala dan Cara Cegah Monkeypox, Virus Cacar Monyet yang Sedang Viral
Infografis Jurus Kemenkes Tangkal Penyebaran Mpox dan Gejala hingga Pengobatan Cacar Monyet
Waspada Mpox Varian Clade 1b yang Merebak di Afrika, Apa Langkah Strategis Kemenkes?
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Populer
Sekjen PDIP Ungkap Pihak yang Gagalkan Anies Maju Pilkada 2024
Sekjen PDIP: Rakyat Tahu Siapa yang Halangi Anies Maju Pilkada Jakarta
Orang Dekat Anies: Lebih Baik Tak Jadi Berlayar daripada Menumpang Perahu Bajak Laut
Unggah Foto Anies, Tom Lembong: Lebih Baik Tak Jadi Berlayar Daripada Menumpang Perahu Bajak Laut
Istana Bantah Tudingan Jokowi Jegal Pencalonan Anies Baswedan di Pilkada
Puan Respons Jokowi Soal RUU Perampasan Aset: Apakah Dipercepat Akan Menjadi Lebih Baik?
Hubungan Anies Baswedan dan PDIP Tetap Harmonis Meski Batal Maju Pilkada 2024
Risma Temui Jokowi Usai Daftar Pilgub Jatim 2024, Mundur dari Mensos?
Gaji Direktur di PT Timah Mencapai Rp200 Juta per Bulan, Hakim: Waduh, Kaget Saya
Intervensi Gizi Spesifik dan Kolaborasi Jadi Kunci Sukses Kukar Turunkan Angka Stunting Secara Signifikan
Pilkada 2024
Cerita Ramzi Yakinkan Istri Maju di Pilbup Cianjur 2024, Awalnya Sulit Mendapat Restu
Daftar Tokoh Politik yang Mundur dari Kontestasi Pilkada 2024
KPU RI soal Cakada di Pilkada 2024: 51 Paslon Mendaftar Independen, 1.467 Lewat Parpol
KPU: Ada 48 Wilayah Calon Tunggal di Pilkada 2024, Kotak Kosong Naik Signifikan
Marshel Widianto Siap Jadi Tim Sukses Usai Batal Mencalonkan Diri di Pilkada Tangsel 2024
Sempat Diisukan Maju Pilkada Jabar, Anies Baswedan Bantah Pergi ke Bandung
Berita Terkini
Banyak Hoaks Seputar Vaksin Polio, Masyarakat Diminta Cari Sumber Informasi Terpercaya
Nathalie Holscher Ungkap Kesedihan Disebut Tak Mampu Rawat Anak oleh Netizen: Kalian Enggak Tahu Apa-Apa...
Bursa Transfer Hampir Tutup, Manchester United Terancam Gagal Singkirkan Pemain Tak Berguna
Resep Tape Goreng Singkong, Cocok untuk Menemani Ngopi dan Ngeteh
PLTS Atas Tanah Terbesar di Indonesia Resmi Beroperasi, Pakai 160 Ribu Modul Panel Surya
Hasil MotoGP Aragon 2024: Marc Marquez Jadi yang Tercepat di FP 1, Bagnaia Terpuruk
4 Tips Praktis Memasak Nasi Agar Tidak Cepat Basi, Cukup 2 Bahan Tambahan
Ada Misa Akbar Paus Fransiskus di GBK, Polisi Sediakan Kantong Parkir
Kaki Bengkak Asam Urat, Ini Cara Efektif Mengatasinya
Dialog Allah SWT dengan Nabi Musa Mengungkap Kepastian Terjadinya Kiamat, Simak Baik-Baik
Rupiah Ambruk Pekan Ini, Bagaimana Minggu Depan?
Cerita Ramzi Yakinkan Istri Maju di Pilbup Cianjur 2024, Awalnya Sulit Mendapat Restu
Strategi Baru Media Digital untuk Dongkrak Pendapatan di Era AI
Krisdayanti Minta Jadwal Ulang Tes Kesehatan Pilkada Kota Batu, Ada Apa?