Capim KPK Paham Maritim Dinilai Mampu Tangkal Rasuah Sektor Kelautan

Capim KPK Paham Maritim Dinilai Mampu Tangkal Rasuah Sektor Kelautan - News

, Jakarta - Pengamat Maritim dari IKAL Strategic Center (ISC) Capt. Marcellus Hakeng Jayawibawa mengatakan, Indonesia sebagai negara kepulauan, memiliki banyak potensi sumber daya melimpah dari sektor kelautan. Dia menilai, perlu adanya sosok yang mengerti akan pemberantasan rasuah di wilayah tersebut.

“Ada usulan untuk memberikan ruang kepada calon pimpinan KPK yang memiliki latar belakang di dunia maritim, itu gagasan yang menarik dan strategis,” kata Hakeng melalui keterangan tertulis diterima, Rabu (17/7/2024).

Hakeng melihat, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan dapat membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi, terutama yang terkait dengan sektor kelautan.

Dia yakin, dengan pengetahuan mendalam mengenai isu-isu kelautan, perikanan, pelayaran, dan sumber daya laut, serta pengalaman praktis di dunia maritim, maka calon pimpinan KPK tersebut dapat merumuskan strategi pemberantasan korupsi yang lebih efektif.

“Mereka cenderung memiliki jaringan luas di sektor tersebut yang dapat digunakan untuk meningkatkan kerja sama dalam upaya pemberantasan korupsi lintas sektor dan lintas negara,” ujar Hakeng.

Hakeng optimis, dengan begitu maka Indonesia bisa menjadi negara kepulauan yang lebih kuat. Sebab, menjadikan sektor maritim sebagai salah satu pilar utama ekonomi dan keamanan nasional.

“Oleh karena itu, latar belakang maritim pada calon pimpinan KPK diharapkan membawa perspektif baru dalam upaya pemberantasan korupsi,” jelas dia.

“Calon pimpinan KPK dengan latar belakang maritim untuk mengenali celah-celah yang bisa dimanfaatkan untuk tindakan korupsi dan untuk menyusun langkah-langkah pencegahan yang lebih efektif dan efisien,” imbuhnya menutup.

2 dari 2 halaman

Pendaftaran Capim KPK

Sebagai informasi, pendaftaran calon pimpinan dan dewan pengawas (Dewas) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sudah ditutup pada 15 Juli 2024. Total, ada 525 pendaftar yang terdiri dari calom pimpinan KPK dan Dewas KPK.

Banyaknya jumlah tersebut menunjukkan besarnya minat dan tanggung jawab berbagai kalangan dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Maka dari itu, dalam proses seleksi ini, tidak hanya kuantitas pendaftar yang menjadi perhatian, tetapi juga kualifikasi dan latar belakangnya.