, Jakarta - Kepala Badan Pembinaan Hukum (Kababinkum) TNI, Laksda Kresno Buntoro mengusulkan untuk menghapus larangan prajurit TNI terlibat dalam bisnis. Sebagaimana sebelumnya, aturan itu diatur dalam Pasal 39 huruf c Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI).
Menanggapi hal itu, Koalisi Masyarakat Sipil memandang usulan Kababinkum TNI itu merupakan pandangan keliru dan mencerminkan kemunduran upaya reformasi di tubuh TNI.
Baca Juga
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
VIDEO: Purnawirawan TNI Berusia 60 Tahun Jadi Korban Kelompok Begal di Bekasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
“Militer dididik, dilatih dan dipersiapkan untuk perang. Hal itu merupakan raison d’etre (hakikat) militer di negara manapun. Tugas dan fungsi militer untuk menghadapi perang/pertahanan merupakan tugas yang mulia dan merupakan kebanggaan penuh bagi seorang prajurit. Karena itu prajurit militer dipersiapkan untuk profesional sepenuhnya dalam bidangnya, bukan berbisnis,” kata Andi Muhammad Rezaldy selaku Kepala Divisi Hukum KontraS mewakili masyarakat sipil, seperti dikutip Rabu (17/7/2024).
Advertisement
Andi menegaskan, militer tidak dibangun untuk kegiatan bisnis dan politik. Sebab hal itu akan mengganggu profesionalismenya dan menurunkan kebanggaan sebagai seorang prajurit yang akan berdampak pada disorientasi tugasnya dalam menjaga kedaulatan negara.
“Rencana menghapuskan larangan bisnis dalam UU TNI bukan hanya akan berdampak pada lemahnya profesionalisme militer tetapi juga akan berpengaruh pada lemahnya usaha militer menjaga pertahanan negara dan kedaulatan negara karena bertambahnya tugas yang jauh dari dimensi pertahanan dan keamanan,” wanti Andi.
Andi mencatat, militer diberikan anggaran yang besar triliunan rupiah untuk belanja alat utama sistem (Alutsista) seperti pesawat tempur, tank, kapal selam, kapal perang, helikopter dan sebagainya yang sepenuhnya ditujukkan untuk menyiapkan kapabilitas mereka untuk berperang. Artinya, bukan kemudian dilakukan untuk tujuan berbisnis dan berpolitik.
“Karena itu rencana revisi usulan mencabut larangan berbisnis dalam UU TNI adalah sesuatu yang berbahaya dalam pembangunan profesionalisme militer itu sendiri,” tegas dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pengalaman Historis Masa Orde Baru
Selain itu, lanjut Andi, dimasukkannya Pasal larangan berbisnis dalam batang tubuh UU TNI adalah karena pengalaman historis masa Orde Baru. Kala itu, tugas dan fungsi militer yang terlibat dalam politik dan bisnis telah mengganggu–bahkan mengacaukan– profesionalisme militer sendiri masa itu.
Tidak hanya itu, dampak lainnya adalah mengancam kehidupan demokrasi dan kebebasan sipil. Karena itu ketika reformasi 1998 bergulir, militer dikembalikan ke fungsi aslinya untuk pertahanan negara.
“Oleh karena itu DPR dan Pemerintah harus segera menghentikan pembahasan revisi UU TNI yang kontroversial ini karena hanya akan memundurkan jalanya reformasi tubuh TNI,” minta Andi.
Andi berkesimpulan, sudah sepatutnya, yang dilakukan negara bukanlah merevisi UU TNI dengan mencabut larangan berbisnis bagi prajurit TNI, tetapi memastikan kesejahteraan prajurit terjamin dengan dukungan anggaran negara dan bukan memberikan ruang Prajurit TNI untuk berbisnis.
“Praktek ini terbukti menyebabkan profesionalisme prajurit menjadi rusak seperti era Orde Baru. Selain itu, militer harus jelas alokasi anggaran pertahanannya untuk memastikan alutsista yang modern dan kesejahteraan prajurit,” dia menandasi.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan terdiri dari sejumlah kelompok. Mereka adalah Imparsial, KontraS, Elsam, Centra Initiative, PBHI Nasional, WALHI, YLBHI, Public Virtue, Amnesty International Indonesia, Forum de Facto, LBH Pers, ICW, LBH Masyarakat, HRWG, ICJR, LBH Jakarta, LBH Pos Malang, Setara Institute, AJI Jakarta, AlDP.
![Infografis Kilas Balik Pemisahan Polri-TNI hingga Lahirnya UU Polri](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Imx5oo3-3qrwQF1yHT-_zsQjzWI=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4854362/original/014465400_1717597016-Polri_1.jpg)
Terkini Lainnya
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
VIDEO: Purnawirawan TNI Berusia 60 Tahun Jadi Korban Kelompok Begal di Bekasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
Pengalaman Historis Masa Orde Baru
TNI
TNI Berbisnis
Larangan TNI Berbisnis
UU TNI
Kontras
Rekomendasi
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
Din Syamsuddin Bakal Audiensi dengan TNI, Lakukan Aksi Bela Palestina pada Oktober 2024
Beredar Video Viral di Medsos Anggota TNI di Batam Diduga Aniaya Polisi, Ini Penjelasannya
Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber, Dave Laksono: Lebih Baik Maksimalkan yang Sudah Ada
Eks Napiter Dukung Pengamanan Maksimal Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN
Bamsoet Dorong TNI Bentuk Angkatan Siber Sebagai Matra ke-IV di Sidang Tahunan MPR
Jawaban Jokowi Saat Diingatkan Janjinya Loloskan Joni Pemanjat Tiang Bendera Jadi Tentara Tuai Pro Kontra Warganet
Buntut Aksi Koboi di Perumahan, Oknum Pegawai PN Depok Ditetapkan Tersangka
Revisi UU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Kawal Putusan MK
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Bahlil Lahadalia
4 Pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat Usung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Monkeypox
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
TOPIK POPULER
Populer
Jokowi dan Prabowo Sudah ‘Tak Romantis’ Lagi?
Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Bahlil Buka Suara
Viral Foto Bahlil dengan Miras, Kader Muda Golkar Laporkan Penyebar ke Polisi
Ketum Projo Respons Pernyataan Jokowi soal Ditinggalkan Jelang Lengser
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Hakim Suhartoyo Pastikan Gugatan Anwar Usman ke PTUN Tidak Ganggu Kinerja di MK
Paguyuban Keluarga Besar Brimob Rayakan Syukuran HUT ke-8, Bangga Bertepatan dengan Hari Juang Polri
Airin Datangi Partai Golkar Didampingi Ade Sumardi Usai Diusung PDIP di Pilgub Banten
Surya Paloh: Kita Bukan Orang Munafik di Tengah Hiruk Pikuk Demokrasi dalam Negeri
Eks Sekjen Lukman Edy Minta Hasil Muktamar PKB Bali Tidak Segera Disahkan
RUU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Berita Terkini
Buntut Represi Aparat di Aksi 'Kawal Putusan MK', Polda Sulteng Diminta Copot Kapolresta Palu
Timnas Indonesia U-20 Fokus Matangkan 3 Hal Jelang Tantang Argentina di Korea Selatan
Cara Pembubuhan e-Materai untuk Daftar CPNS 2024, Ini Link Belinya
Gedung Putih Optimistis Soal Gencatan Senjata Gaza, Meski Israel dan Hizbullah Bentrok
Perluas Ekosistem Bisnis, Bank Mandiri Perkuat Kerja Sama dengan Agung Sedayu Group dan Yayasan Buddha Tzu Chi Indonesia
Nonton Film Romance Posesif di Vidio, Kisah Romansa Lala dan Yudhis yang Penuh Drama
Potret Sabrina Chairunnisa Ngampus Bareng Azka Corbuzier, Sambil Jagain Anak
Imigrasi Jakut Laksanakan Operasi Jagratara di Kawasan Kelapa Gading
5 Resep Tahu Isi Sayur untuk Jualan, Enak dan Bikin Nagih
Hasil Korea Open 2024: Leo/Bagas dan Fikri/Daniel Kompak ke Babak 16 Besar
7 Tanda Seseorang Berusaha Menjatuhkanmu Karena Takut Tersaingi
Golkar Resmi Usung Eman Suherman-Dena Muhamad Ramdhan Maju Pilbup Majalengka 2024, Serahkan B1 KWK
6 Tanda Bahwa Persahabatan Anda Sejati, Meski Tidak Sering Bertemu