, Jakarta Pakar Hukum Tata Negara (HTN) Yusril Ihza Mahendra menilai, tak ada persoalan mendasar mengenai perubahan Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) menjadi Dewan Pertimbangan Agung (DPA) dalam revisi Undang-Undang Wantimpres.
Mulanya, Yusril menjelaskan sejarah pembentukn Wantimpres pada era Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).
Advertisement
"Tahun 2006, dalam posisi sebagai Menteri Sekretaris Negara, saya ditugasi Presiden SBY untuk mewakili Presiden membahas RUU tentang Wantimpres itu dengan DPR hingga selesai. Dalam teks UU Nomor 19 Tahun 2006 itu tercantum tanda tangan pengesahan dari Presiden SBY dan tanda tangan saya selaku Menteri Hukum dan HAM Ad Interim yang mengundangkan UU itu dalam Lembaran Negara," kata Yusril dalam keterangannya, Selasa (16/7/2024).
Menurut Yusril, polemik revisi UU Watimpres tidak substantif. Ia menyebut pembicaraan terkait revisi UU itu ialah soal pergantian nomenklatur dari Wantimpres kemudian kembali menjadi DPA menurutnya bukan hal yang perlu diperdebatkan.
"Perubahan dalam RUU yang diajukan DPR ini pada hemat saya memang tidak substansial jika dikaitkan hanya dengan nomenklatur dan berapa jumlah serta syarat untuk menjadi anggotanya. Apa yang substansial adalah perubahan kedudukan dewan pertimbangan itu dari semula berada di bawah Presiden sebagaimana disebutkan dalam UU Wantimpres menjadi lembaga negara yang sejajar dengan lembaga negara lainnya," ujar dia.
Menurut Yusril, DPA diatur dalam Bab IV UUD 1945 sebelum amandemen dan digolongkan sebagai lembaga tinggi negara. Namun, Bab IV yang mengatur DPA dalam konstitusi itu dihapus saat amandemen. Dengan begitu, Wantimpres yang ada saat ini berada di bawah presiden, bukan sebagai lembaga negara.
"Tetapi Pasal 16 yang mengatur tentang DPA dan berada di bawah Bab itu tetap ada namun diubah sehingga berbunyi, 'Presiden membentuk suatu dewan pertimbangan yang bertugas memberikan nasihat dan pertimbangan kepada Presiden, yang selanjutnya diatur dengan undang-undang'. Apa nama dewan pertimbangan yang dibentuk oleh presiden itu, tidak ada nomenklaturnya di dalam UUD 45 hasil amandemen," kata dia.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Ditempatkan di Bawah Presiden
Yusril menjelaskan, UU Nomor 19 Tahun 2006 menamakannya 'Dewan Pertimbangan Presiden' dan menempatkan lembaga itu di bawah presiden.
“Itulah tafsir yang berkembang saat itu. Pemikirannya adalah karena DPA sebagai 'lembaga negara' dihapuskan oleh amandemen, maka kedudukan Wantimpres ditempatkan berada di bawah Presiden sebagai lembaga pemerintah," kata dia.
Terkait revisi UU Wantimpres saat ini yang menempatkan DPA sejajar dengan lembaga-lembaga negara lain, hal itulah perubahan substansial yang membedakan antara Wantimpres dengan DPA.
“Kewenangan presiden membentuk lembaga untuk memberikan pertimbangan dan nasihat kepadanya dengan tegas diberikan oleh Pasal 16 UUD 1945,” pungkasnya.
![Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/1oEKnCWzeRdSifMlI-tgCVjIfJA=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4622276/original/094002900_1698144987-Infografis_SQ_Jokowi_dan_Keluarga_Dilaporkan_Kolusi-Nepotisme_ke_KPK.jpg)
Terkini Lainnya
Eks Ketum PBB Yusril Ihza Mahendra Diadukan ke Bareskrim Terkait Dugaan Pemalsuan Dokumen
Ditempatkan di Bawah Presiden
Yusril Ihza Mahendra
Wantimpres
DPA
Dewan Pertimbangan Agung
Revisi UU Pilkada
Jokowi Tanggapi Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Jokowi Tegaskan Tak Akan Keluarkan Perppu Pilkada: Enggak Terpikirkan
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
HMI Blora Turun ke Jalan Ikut Kawal Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti Jokowi
Soal Kisruh Revisi UU Pilkada, Bos Apindo Enggan Ikut Campur Politik
Rupiah Perkasa Usai DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
TOPIK POPULER
Populer
Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Ikut Setujui RUU Pilkada, Kini PKS dan PKB FOMO Dukung Pendemo
‘Peringatan Darurat’ Bikin Revisi UU Pilkada Batal, Bagaimana Nasib Anies dan Kaesang?
Bukan Kaesang, KIM Plus Usung Luthfi-Gus Yasin di Pilkada Jateng 2024
Isu Jokowi Bakal Terbitkan Perppu Pilkada, MenkumHAM: Terlalu Dramatisir
Kaesang Diam-Diam Sudah Urus Surat Belum Pernah Dipidana di PN Jaksel untuk Maju Pilkada Jateng
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan RUU Pilkada
Demo 'Peringatan Darurat', Massa Bakar Ban dan Desak KPU Keluarkan PKPU
Megawati Bicara Soal Peluang PDIP Dukung Anies di Pilkada Jakarta 2024
3 Pernyataan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri Terkait Pilkada 2024
RUU Pilkada
Gerindra Duetkan Luthfi-Taj Yasin di Jateng, Qodari: RUU Pilkada Tidak Lanjut, KIM Ikut Keputusan MK
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
DPR Bentuk Tim untuk Cek Korban Luka Akibat Demonstrasi Tolak RUU Pilkada
50 Demonstran Tolak RUU Pilkada Di Polda Metro Dibebaskan, Dasco: Kami Sebagai Penjaminan
Keberhasilan Rakyat Batalkan Revisi UU Pilkada Jadi Sorotan Media Asing
Berita Terkini
PIHC Berhasil Konversi 300 Motor Listrik
BI Beberkan Pekerjaan Rumah Utama di Sektor Keuangan Indonesia
Survei ASI Jelang Pilbup Tangerang: Elektabilitas Maesyal-Intan Capai 61 Persen
Wamentan Bakal Revitalisasi Industri Pupuk di Indonesia
Persiapan Studi ke Jenjang Selanjutnya, Lembaga Ini Berikan Konsultasi Gratis Kuliah ke Luar Negeri
Al Hilal Ajukan Tawaran Menggoda untuk Rekrut Joao Cancelo dari Manchester City
Jokowi Tanggapi Aksi Demo Tolak Revisi UU Pilkada: Itu Sangat Baik
Gerindra Duetkan Luthfi-Taj Yasin di Jateng, Qodari: RUU Pilkada Tidak Lanjut, KIM Ikut Keputusan MK
Simpan Potensi 21 Ribu Pengguna KRL, Adhi Commuter Properti Resmikan Area Komersial Cisauk Point
Alasan Krisdayanti Sempat Mundur dari Calon Wali Kota Batu, Akui Ada Kegelisahan Berkecamuk di Hati
Partai Demokrat Dukung Pasangan Sachrudin-Maryono di Pilkada Kota Tangerang
Sahkah Talak Diucapkan dalam Kondisi Emosi? Begini Hukumnya
Indonesia Lirik Potensi Bahan Bahan Penerbangan Berkelanjutan dari Kelapa Sawit
Kris Dayanti Pastikan Tetap Maju Sebagai Bakal Calon Wali Kota Batu: Ini Titik Balik Saya untuk Bangkit
KPU: Usia Minimum Calon Kepala Daerah Dihitung Saat Penetapan