, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan memberikan izin hak guna usaha (HGU) untuk para investor Ibu Kota Nusantara (IKN) dengan jangka waktu hingga 190 tahun. Jokowi mengatakan HGU dikeluarkan untuk menarik investor sebanyak mungkin ke IKN.
"Ya (izin HGU) itu sesuai dengan UU IKN yang ada. Kita ingin memang OIKN itu betul-betul diberikan kewenangan untuk menarik investasi yang sebesar-besarnya, baik investasi dalam negeri maupun luar negeri," jelas Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta, Selasa (16/7/2024).
Baca Juga
Dia menyampaikan bahwa APBN hanya membiayai kawasan inti pusat pemerintahan (KIPP) IKN seperti, Istana Presiden, Istana Wakil Presiden, serta gedung pemerintahan. Sedangkan, gedung-gedung selain KIPP dan fasilitas lain di IKN mengandalkan pembiayaan dari investor.
Advertisement
"Karena yang dibangun dari APBN itu hanya kawasan inti yaitu kawasan pemerintahan, yang lainnya itu kita berharap kepada investasi, kepada investor baik dalam dan luar negeri," tutur Jokowi.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meneken peraturan presiden (Perpres) Nomor 75 tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Dalam aturan tersebut, Jokowi memberikan jaminan hak guna usaha (HGU) hingga 190 tahun melalui dua siklus untuk para investor IKN.
Berdasarkan Pasal 9, dijelaskan bahwa Otorita IKN dapat memberikan jaminan kepastian hak atas tanah melalui 1 siklus pertama. Nantinya, hak atas tanah dapat diperpanjang 1 siklus yang diatur dalam perjanjian.
"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," demikian bunyi Pasal 9 ayat 2 sebagaimana dikutip dari salinan Perpres, Jumat (12/7/2024).
Sementara itu, hak guna bangunan (HGB) akan diberikan maksimal 80 tahun melalui satu siklus pertama. HGB dapat diperpanjang satu siklus dengan jangka waktupaling lama 80 tahun berdasarkankriteria dan tahapan evaluasi.
"Hak pakai untuk jangka waktu paling lama80 tahun melalui 1 siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui 1 siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," bunyi Pasal 9 ayat (2), diktum c.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Evaluasi 5 Tahun
Adapun hak atas tanah melalui 1 siklus pertama akan diberikan oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), berdasarkan permohonan dari Otorita IKN. Jokowi meminta Otorita IKN untuk melakukan evaluasi lima tahun, setelah hak siklus pertama diberikan.
Pemberian hak tanah harus memenuhi persyaratan antara lain, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dantujuan pemberian hak.
Kemudian, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Lalu, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang dan tanah tidak terindikasi telantar.
Aturan ini ditetapkan Jokowi pada Kamis, 11 Juli 2024. Perpres ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.
"Segala perbuatan hukum yang telah dilakukan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara dalam rangka percepatan pembangunan Ibu Kota Nusantara sebelum Peraturan Presidenini berlaku, dinyatakan tetap berlaku," jelas Pasal 13.
Advertisement
Soal HGU 190 Tahun, Zulhas: Namanya Hak Guna Tetap Milik Negara
Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi menandatangani Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2024 yang mengatur langkah-langkah penting terkait dengan Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN).
Dalam aturan itu tertuang, siklus pertama HGU berlangsung selama 95 tahun dan dapat diperpanjang dengan siklus kedua yang juga berdurasi 95 tahun. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum yang jelas kepada para pelaku usaha yang berinvestasi di IKN.
Menanggapi ini, Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan (Zulhas) menerangkan, meski HGU itu bisa berlangsung lama namun tetap lahan tersebut milik negara.
"Gini, HGU itu kan bisa diperpanjang terus, kayak Singapura bisa 90 tahun. kalau kita kan berapa, 20 tahun 20, 20, 20 ya. Tapi kan tetap milik negara, namanya kan hak guna, punyanya Indonesia, punya negara," kata Zulhas di kantor DPP PAN, Jakarta Selatan, Minggu (14/7/2024).
Zulhas menyebut, dengan adanya HGU ini, maka negara sudah memberikan kejelasan status untuk investor. Harapannya, investor semakin banyak yang berinvestasi di IKN.
"Kalau kemarin kan belum ada kejelasan status nya, jadi gimana orang ngebangun enggak ada tanahnya. kemarin itu baru selesai aturannya, ditandatangani presiden, mudah-mudahan dengan itu yang tadi berminat untuk membangun, investasi, di IKN, jadi lebih cepat," tuturnya.
Zulhas mengklaim, sebelum HGU terbit sudah banyak pembangunan di IKN seperti bank, hotel, restoran, dan sekolah. Dia meyakini, jika sudah ada HGU pembangunan bakal semakin banyak.
"Nah ngebangun, tanahnya statusnya enggak jelas, bayangin, itu sudah banyak yang bangun, apa lagi kalau nanti diberikan HGU yang agak panjang," pungkasnya.
![Infografis Jokowi dan Keluarga Dilaporkan Kolusi-Nepotisme ke KPK. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/1oEKnCWzeRdSifMlI-tgCVjIfJA=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4622276/original/094002900_1698144987-Infografis_SQ_Jokowi_dan_Keluarga_Dilaporkan_Kolusi-Nepotisme_ke_KPK.jpg)
Terkini Lainnya
Bukan Kaesang, KIM Plus Usung Luthfi-Gus Yasin di Pilkada Jateng 2024
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan RUU Pilkada
Isu Jokowi Bakal Terbitkan Perppu Pilkada, MenkumHAM: Terlalu Dramatisir
Evaluasi 5 Tahun
Soal HGU 190 Tahun, Zulhas: Namanya Hak Guna Tetap Milik Negara
Jokowi
IKN
HGU
HGU 190 Tahun
Rekomendasi
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan RUU Pilkada
Isu Jokowi Bakal Terbitkan Perppu Pilkada, MenkumHAM: Terlalu Dramatisir
Perkuat Kemitraan Bidang Pertahanan, Prabowo Terima Kunjungan Komandan Koopsus AS
Saat Rakyat Demo Besar Tolak RUU Pilkada Jokowi Justru Bahas Tambang dengan PBNU, Iriana Kunjungan ke Sulsel
Bos Freeport Undang Jokowi Resmikan Smelter Gresik Pekan Depan
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
Dimana Jokowi saat Ramai Demonstrasi Tolak Revisi UU Pilkada di DPR?
7 Potret Erina Gudono dan Kaesang di Amerika Serikat, Siapkan Kuliah S2
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Sejumlah Mahasiswa Sambangi Gedung KPU
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
TOPIK POPULER
Populer
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Ikut Setujui RUU Pilkada, Kini PKS dan PKB FOMO Dukung Pendemo
‘Peringatan Darurat’ Bikin Revisi UU Pilkada Batal, Bagaimana Nasib Anies dan Kaesang?
Sentil Bahlil, Megawati: Aku Mau Kenalan Deh dengan Raja Jawa
Sufmi Dasco: RUU Pilkada Kemungkinan Akan Disahkan di Periode Berikutnya
DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Rakyat Menang!
Dasco Pastikan Rapat Paripurna Revisi UU Pilkada Batal, Pendaftaran Calon Pakai Putusan MK
Istana soal Muncul Tagar Peringatan Darurat Terkait RUU Pilkada: Biarkan Saja, Itu Kebebasan Berekspresi
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
RUU Pilkada
Meneropong IHSG Usai Sentuh Rekor Tertinggi Baru
Kondisi Terkini Halaman Gedung DPR: Pagar Roboh Sudah Diperbaiki, Coretan Dihapus
Berita Terkini
5 Pernyataan Anggota Baleg hingga Wakil Ketua DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada Batal Disahkan
Perawatan Rutin Sedot Anggaran Rp 40 Miliar, Kondisi Jembatan Suramadu Dipastikan Aman
Pesawat Jatuh di Hutan Thailand, 9 Penumpang Diyakini Tewas Namun Jasad Belum Ditemukan Semua
4 Langkah Sederhana Membuat Obat Pengusir Semut dari 2 Bahan Dapur
Saksikan Mega Series Magic 5, di Indosiar, Jumat 23 Agustus 2024, via Live Streaming Pukul 18.00 WIB
Kolaborasi Global untuk UMKM Indonesia, BINUS dan Politeknik eLBajo Commodus Berinovasi di ICDP 2024
IMOS 2024 Janjikan Arena Lebih Luas dan Ragam Acara Seru
Djakarta Lloyd Lepas Ancaman Pailit, Mayoritas Kreditur Sepakat Damai
Kisah Pangeran Arab Koma 19 Tahun, Viral di Dunia Maya
Ponakan Prabowo, Budi Djiwandono, Ramaikan Persaingan Jadi Ketum Perbasi
799 Hektare Hutan di Lampung Terbakar, Terparah di Lampung Timur
Mewah, Samsung Siap Hadirkan Galaxy Z Fold6 Slim dengan Bahan Titanium
Kawal Putusan MK, Sejumlah Mahasiswa Sambangi Gedung KPU