, Jakarta - Isu penyalahgunaan alokasi tambahan kuota haji 1445 H/2024 M mencuat seiring dibentuknya Panitia Khusus Hak Angket Haji (Pansus Haji) oleh DPR. Salah satu hal yang dipersoalkan adalah kenapa kuota tambahan dialokasikan 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus.
Seperti diketahui, Indonesia tahun ini mendapat 221.000 kuota haji dari Pemerintah Kerajaan Arab Saudi, terdiri atas 203.320 kuota haji reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 UU No 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah bahwa kuota haji khusus sebesar 8%.
Baca Juga
Indonesia kemudian mendapatkan kuota tambahan haji 1445 H/2024 M sebesar 20.000 jemaah yang disampaikan langsung kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat berkunjung ke Arab Saudi pada Oktober 2023. Jumlah ini cukup spesial karena baru kali pertama Indonesia mendapat kuota tambahan sebanyak itu.
Advertisement
Kuota tambahan itu selanjutnya dialokasikan 10.000 untuk jemaah haji reguler dan 10.000 untuk jemaah haji khusus. Hal ini berdasarkan Pasal 9 UU No 8 Tahun 2019 yang menjelaskan bahwa alokasi kuota tambahan haji diatur oleh Menteri Agama.
"Kita dapat kuota haji, 30 Juni 2023. Jumlahnya 221.000 jemaah. Saat pembahasan awal dengan Panitia Kerja DPR, jumlahnya masih 221.000. Di tengah jalan ada informasi hasil kunjungan presiden, Indonesia mendapat special ekstra kuota 20.000," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kementerian Agama (Kemenag) Hilman Latif di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Hilman mengaku, sejak sebelum ada kuota tambahan, pihaknya sudah mendiskusikan dengan Arab Saudi terkait kepadatan di Mina. Menurutnya, sempat didiskusikan simulasi dari 221.000 kuota, sebanyak 30.000 di antaranya menggunakan skema tanazul ke hotel, untuk mengurangi kepadatan di Mina.
Tanazul maksudnya jemaah memisahkan diri dari rombongan, tidak menginap di tenda Mina, tapi kembali ke hotel di Makkah, khususnya yang dekat dengan jamarat.
Dalam perkembangan selanjutnya, tambahan kuota 20.000 mendapat approval (persetujuan) dari Kementerian Haji dan Umrah Saudi pada 8 Januari 2024, dengan alokasi 10.000 untuk haji khusus dan 10.000 reguler.
Hal itu tertuang dalam MoU yang ditandatangani oleh Menteri Agama RI dan Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi. MoU itu yang kemudian menjadi landasan Kemenag dalam menyiapkan layanan.
Mendapat kuota tambahan sebanyak 20.000, kata Hilman, tentu membuat pihaknya senang. Namun, hal itu juga mengharuskan Kemenag untuk berpikir keras, mulai dari skema pemberangkatan jemaah, hingga penyiapan layanan, baik di tanah air maupun Tanah Suci.
Apalagi, Kemenag belum pernah mendapat tambahan kuota haji hingga 20.000. Sebelumnya, Kemenag pernah mendapat tambahan kuota 10.000 pada 2019, dan 8.000 pada musim haji 2023.
"Lalu tahun ini mendapat tambahan kuota 20.000, tambah menantang. Kita lakukan banyak simulasi," sambungnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Segera Siapkan Simulasi dan Kajian
Proses simulasi terus dilakukan, menyusul Pemerintah Arab Saudi mengeluarkan kebijakan baru tentang pembagian zona (zonasi) di wilayah Mina. Kebijakan yang terbit pada Desember 2023 ini membagi kawasan Mina dalam lima zona.
Adapun pembagiannya adalah, dua zona di dekat kawasan Jamarat (zona yang selama ini digunakan haji khusus), zona tiga dan empat di wilayah setelah terowongan Mu'aishim, sedang zona lima di Mina Jadid. Masing-masing zona ada standar biayanya. Semakin dekat dengan jamarat (tempat lontar jumrah), semakin mahal biayanya.
"Setelah dihitung, baik soal biaya maupun kepadatan, jemaah haji Indonesia bisa menempati zona 3 dan 4. Proses kontrak penyediaan tenda dan layananannya tetap first come first served, meski tetap diatur. Sebab, selain Indonesia, zona 3 dan 4, ditempati juga jemaah dari Malaysia, Singapura, Filipina, Thailand, dan China," sebut Hilman.
Dengan tambahan kuota yang ada, Kemenag melakukan kajian, terutama berkenaan dengan skema zonasi berikut biayanya, serta kepadatan karena keterbatasan lahan di Mina. Setelah dihitung, jemaah reguler bisa menempati zona 3 dan zona 4.
"Setelah dilakukan kajian, tidak semua kuota tambahan bisa ditempatkan di zona 3 dan 4. Dari kajian itulah didorong untuk bisa masuk ke zona 2 yang relatif masih kosong. Tapi itu beda jalur. Bisa dipakai haji khusus," sambungnya.
Advertisement
Sudah Dikomunikasikan dengan DPR
Dinamika ini, kata Hilman, telah coba dikomunikasikan sejak Januari 2024 dengan DPR. Namun, saat itu momentumnya menjelang pemilu.
Setelah pemilu, proses komunikasi dengan DPR juga terus dilakukan. Tujuannya, membahas kembali hasil Rapat Kerja November 2023.
"Tahun 2022, kita lakukan penyesuaian untuk nilai.manfaat bersama DPR dan bisa. Tahun 2023 kita juga lakukan penyesuaian karena ada tambahan kuota. Tapi di tahun 2024, nampaknya tidak tercapai," sebut Hilman.
"Ini kami paparkan untuk menjelaskan bahwa ada situasi teknis terkait alokasi kuota tambahan. Jadi bukan masalah jual beli. Tidak ada jual beli kuota," tandasnya.
Kemenag Hormati Pansus Haji DPR
Terkait Pansus, Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah menegaskan bahwa pihaknya menghormati apa yang sudah ditetapkan DPR. Kemenag akan mengikuti tahapan prosesnya.
"Pansus sudah ditetapkan. Kami menghargai seluruh proses yang dilakukan. Sebagaimana kata Menag, kita akan ikuti proses itu sebaik-baiknya," tegas Hilman.
"Kita siapkan data yang diperlukan, hasil-hasil komunikasi dengan pihak Saudi, serta dokumen yang kita miliki untuk menjelaskan kenapa kebijakan alokasi kuota tambahan ini muncul," sebut Hilman.
"Misalnya, dalam MoU yang ditandatangani Menag dan Menhaj Saudi sudah dinyatakan pembagian kuotanya. Dokumen ini yang berusaha kita komunikasikan ke DPR sejak awal. Hanya sampai penyelenggaraan haji Rapat Kerja belum terlaksana," sambungnya.
Menurut Hilman, upaya mengomunikasikan beragam dinamika persiapan haji sudah dilakukan sejak Januari 2024, baik secara formal maupun informal. "Kita juga sudah bersurat resmi memberitahukan kondisi ini kepada Komisi VIII," tandasnya.
![Infografis Perbedaan Rukun dan Wajib Haji dengan Rukun Umrah. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/406Z0gNGic3k3t_3Kd2BzCxXkk8=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4475703/original/056367100_1687344702-Infografis_SQ_Perbedaan_Rukun_dan_Wajib_Haji_dengan_Rukun_Umrah.jpg)
Terkini Lainnya
Pakar Buka Suara soal Kabar Kementerian Khusus Haji
Siap-Siap, Saudia Airlines Terbang dari Medan ke Jeddah dan Madinah Mulai Akhir Agustus 2024
NCW Laporkan Cak Imin ke KPK Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Timwas Haji DPR RI
Segera Siapkan Simulasi dan Kajian
Sudah Dikomunikasikan dengan DPR
Kemenag Hormati Pansus Haji DPR
Haji
Kemenag
Pansus Haji
Pansus
Pansus DPR
Kuota Tambahan
kuota haji
kuota tambahan haji
kuota
Rekomendasi
Siap-Siap, Saudia Airlines Terbang dari Medan ke Jeddah dan Madinah Mulai Akhir Agustus 2024
NCW Laporkan Cak Imin ke KPK Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Wewenang dalam Timwas Haji DPR RI
Top 3 Islami: Amalan agar Dikenal dan Dekat dengan Rasulullah di Hari Kiamat, Diungkap Syekh Ali Jaber
Viral Kabar Bayi 2 Bulan Sudah Haji, Bagaimana Hukumnya, Apakah Sah?
Mahasiswa Gelar Aksi dan Laporkan Cak Imin ke KPK Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR
BPKH Tunjuk Unit Usaha Syariah Bank DKI jadi Pengelola Keuangan Haji
DPR Terima Testimoni Kinerja Kemenag soal Haji dari Jemaah, Ini Isinya
Pulang ke Yogyakarta, Wagub DIY Pesan Ini ke Jemaah Haji
Bagikan Bunga, Jaringan Perempuan Indonesia Adukan Menag Yaqut ke KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
Reaksi Tak Terduga Jessica Mila Lihat Suaminya Foto Bareng Jessica Wongso
Jessica Wongso Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat, Kasus Kopi Sianida Dibuka Lagi?
Kejagung Siap Hadapi Kubu Jessica Wongso yang Akan Ajukan PK Kasus Kopi Sianida
IKN Nusantara
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
Jokowi Minta Rosan Roeslani Tarik Investasi Asing ke IKN
Pengusaha Usul Pemerintah Bentuk Banyak Koperasi ASN di IKN, Ini Fungsinya
Menteri Basuki: Tinggal di IKN, Umur Tambah Panjang 10 Tahun
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Borneo FC Tuntaskan Dendam pada Arema FC
TOPIK POPULER
Populer
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jessica Wongso Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat, Kasus Kopi Sianida Dibuka Lagi?
Plt Ketum: Pemilihan Ketum Golkar Sudah Selesai, yaitu Bahlil Lahadalia
MK Kabulkan Parpol Bisa Usung Calon Gubernur Meski Tak Dapat Kursi DPRD, Ini Syaratnya
Airlangga Hartarto Diisukan Akan Diperiksa Saat Rapimnas Golkar, Ini Kata Kejagung
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Kaesang Gagal Maju Pilkada 2024
MK Ubah Syarat Pencalonan di Pilkada, PDIP Bisa Usung Anies Baswedan
Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum, Ini Kata Agus Gumiwang
Perjalanan Anies Bersama PKS, Nasdem, PKB yang Buntu di Pilkada Jakarta
Hasto Kristiyanto Akan Diperiksa KPK Terkait Kasus Korupsi DJKA Hari Ini
MK
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Golkar Bicara Potensi Perubahan Jagoan Pilkada 2024 Usai Putusan MK
Komisi II DPR dan KPU Akan Bahas Putusan MK Senin Pekan Depan
Sambut Putusan MK, Anies Baswedan Siap Maju Pilkada Jakarta dengan Siapapun
Ridwan Kamil Soal Putusan MK Terkait Pilkada: Serahkan kepada Institusi yang Memutuskan
Berita Terkini
7 Ciri-Ciri Kamu Memiliki Kepribadian yang Sederhana dan Selalu Bersyukur
8 Tips Efektif untuk Membantu Anak Menunjukkan Kasih Sayang Tanpa Rasa Malu
Hasil Visum Jasad Pria Tanpa Identitas di Perairan Pulau Pramuka, Polisi: Ada Luka di Perut
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
6 Alasan Banyak Minum Air Putih Membantu Menurunkan Berat Badan dan Mendukung Kesehatan Mental
Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif Anggota KPU Sebesar 50 Persen
Daftar Transfer Gagal Manchester United, Siapa Paling Rugi?
10 Idol Kpop Berzodiak Virgo, Si Karismatik yang Perfeksionis
BPIP: Paskibraka Bukan Sekadar Pengibar Bendera, Kalian Duta Pancasila Nyalakan Api Nasionalisme
Pemilik Oxford United Buka Suara usai Marselino Ferdinan Resmi Bergabung
Apple Rilis Film Pendek The Relay, Komitmen terhadap Fitur Aksesibilitas di iPhone dan Lainnya
Mengenal Braising, Teknik Memasak yang Mengubah Rasa dan Tekstur Lebih Nikmat
Sarwendah Diam-Diam Beri Kado Ulang Tahun untuk Ruben Onsu, Dibeberkan Betrand Peto