, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia atau Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto menilai, penyelenggaraan ibadah haji 2024 ini berlangsung lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya.
Pernyataan itu disampaikan Yandri guna menanggapi timbulnya silang pendapat di sejumlah kalangan tentang pembentukan Panitia Khusus atau Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024.
Baca Juga
Mahasiswa Gelar Aksi dan Laporkan Cak Imin ke KPK Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR
Bagikan Bunga, Jaringan Perempuan Indonesia Adukan Menag Yaqut ke KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Menag Yaqut Kembali Dilaporkan ke KPK oleh Aliansi Mahasiswa Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
"Buktinya, tidak ada penelantaran dan penumpukan jemaah haji di Muzdalifah seperti tahun lalu," ujar Yandri dalam keterangan tertulis yang diterima, dikutip dari Antara, Minggu (14/7/2024).
Advertisement
Ia mengatakan, jemaah haji mengaku senang dengan pelayanan yang diberikan. Kesan itu didapatkan Yandri saat meninjau langsung ke lokasi pemondokan jemaah haji.
"Puncak haji di Arafah, Muzdalifah, dan Mina berjalan lancar. Jemaah bisa beribadah dengan baik," ucap dia.
Yandri menilai, bukan perkara mudah untuk mengoordinasi dan memastikan pelaksanaan ibadah haji berjalan baik. Terlebih, kata dia, jemaah haji Indonesia pada tahun ini merupakan yang terbesar sepanjang sejarah.
Akan tetapi, ia mengatakan para amirul hajj dan segenap jajarannya telah berhasil mewujudkan pelaksanaan haji 2024 dengan baik.
"Jika terdapat kekurangan, sudah pasti ada, tetapi bukan bersifat major dan signifikan," tutup Yandri.
Sebelumnya, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024. Hal ini disampaikan Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam Rapat Paripurna masa persidangan V Tahun Sidang 2023-2034, di Gedung Senayan, Jakarta, Selasa 9 Juli 2024.
Berdasarkan data yang diterimanya, sudah ada 31 anggota DPR RI yang menjadi pengusul dari hak angket dan pansus terkait.
"Pimpinan dewan menerima surat dari perwakilan 31 pengusul anggota DPR RI antara lain ditandatangani oleh Haji John Kenedy Azis SH MH anggota Fraksi Partai Golkar," kata Cak Imin di gedung Nusantara II MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa 9 Juli 2024.
Ketua DPRD Rembang, Jawa Tengah, Supadi, dilaporkan hilang kontak saat melaksanakan ibadah haji. Pihak keluarga dan koleganya tidak bisa menghubungi Supadi sejak 9 Juni lalu.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR
![DPR menyetujui pembentukan Panitia Khusus (Pansus) Angket Pengawasan Haji 2024, Selasa (9/7/2024).](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/AJf0ICAHOyDdbMj8wKlNsWrgtnI=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4886984/original/053147400_1720508185-IMG_1927.jpg)
Cak Imin menyampaikan, mulainya pada 4 Juli 2024 terdapat hak usul pembentukan panitia khusus hak angket haji DPR RI sesuai dengan ketentuan pasal 20 ayat 2 undang-undang dasar negara Republik Indonesia UUD 45. Hal itu ditindaklanjuti dengan rapat konsultasi pengganti rapat badan musyawarah pada tanggal 8 Juli 2024.
"Pada rapat konsultasi telah memutuskan mengagendakan penjelasan pengusul hak angket tentang pengawasan haji pendapat fraksi-fraksi terhadap hak usul angket Pansus haji serta penetapan pembentukan dan keanggotaan Pansus angket pengawasan haji dilanjutkan dengan pengambilan keputusan dalam rapat paripurna haji hari ini," jelas Cak Imin.
Cak Imin mengaku, pimpinan DPR RI sudah menerima sembilan nama sebagai juru bicara dan juga anggota yang terlibat dalam panitia khusus pelaksanaan haji tahun 2024
Dengan terkumpulnya nama-nama tersebut, dia pun bertanya kepada para peserta sidang apakah usulan hak angket dan pansus pengawasan haji 2024 bisa disetujui atau tidak.
"Setuju!," jawab anggota DPR RI peserta rapat paripurna.
"Terima kasih," kata Cak Imin sambil mengetuk palu sidang.
Advertisement
Tak Hanya Soal Kuota, Pansus Angket Haji DPR Juga Temukan Indikasi Korupsi
![Anggota DPR RI dari Fraksi PKB Luluk Nur Hamidah](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/OxOeS_xqR5hEOVEcukFuCC1Sy2Q=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4772134/original/079578400_1710398264-IMG_6855.jpeg)
DPR RI membentuk panitia khusus (pansus) hak angket penyelenggaraan ibadah haji 2024. Pansus angket haji ini dibentuk menyusul adanya berbagai temuan Tim Pengawas (Timwas) DPR dalam penyelenggaraan Ibadah Haji 2024 yang dilaksanakan Pemerintah.
"Pansus Hak Angket Haji kita harapkan dapat membongkar kotak pandora pengalihan kuota haji, yang seharusnya berdasarkan UU hanya diperbolehkan digunakan 8% untuk Haji Plus, tapi justru digunakan 50% oleh Kemenag ke Haji Khusus," kata Anggota Pansus Angket Haji, Luluk Nur Hamidah, dalam keterangannya, Rabu 10 Juli 2024.
Diektahui, pansus Angket Haji 2024 disepakati DPR dalam Rapat Paripurna yang digelar pada Selasa 9 Juli 2024. Anggota Pansus terdiri dari anggota-anggota Fraksi DPR lintas Komisi, yang artinya bukan hanya dari Komisi VIII DPR sebagai mitra dari Kementerian Agama (Kemenag).
Menurut Luluk, Timwas Haji tak hanya menemukan adanya indikasi pelanggaran terhadap undang-undang terkait pengalihan kuota haji yang berdasarkan UU Nomor 8 tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Haji dan Umroh pada pasal 64 ayat 2, kuota haji khusus ditetapkan hanya sebesar 8% dari kuota haji Indonesia.
"Bukan hanya ada indikasi pelanggaran terhadap UU, tapi kami juga mencium adanya indikasi korupsi dalam pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus," tuturnya.
"Ada informasi yang kami terima jika pengalihan kuota haji reguler ke haji khusus sebanyak 50% itu terindikasi ada korupsi. Kami akan dalami dan selidiki apakah benar informasi yang kami terima itu. Kami akan panggil para pihak terkait dengan hal ini nanti," imbuh Luluk.
Pengalihan Kuota Jemaah Haji Plus Ciderai Nilai Keadilan
![PKB Targetkan Hak Angket Pemilu Bisa Digulirkan Usai Pengumuman KPU 20 Maret 2024](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/OcyBXne3Ps4QfnuOywSRkiIA3hY=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4772133/original/057677500_1710398262-IMG_6859.jpeg)
Mengenai pengalihan kuota jemaah untuk haji plus itu, Luluk menilai hal tersebut telah mencederai nilai-nilai keadilan.
"Ada rasa keadilan yang diabaikan oleh Pemerintah/Kemenag dari pengalihan kuota ini. Apalagi antrean jemaah yang sangat panjang. Khususnya antrean jemaah lansia reguler," paparnya.
Lebih lanjut, Pansus Angket Haji juga dibuat karena DPR menemukan adanya indikasi kuota tambahan di tengah adanya penyalahgunaan oleh pemerintah. DPR juga menyoroti tentang layanan Armurzna yang masih belum ada perubahan karena kesepakatan yang tidak sempurna yaitu over capacity baik tenda maupun toilet.
Oleh karena itu, kata Luluk, Pansus Angket Haji dibentuk sekaligus untuk mengevaluasi kebijakan yang ada dan memberikan rekomendasi guna meningkatkan kualitas pelayanan haji serta efisiensi dan transparansi dalam pengelolaan dana haji.
"Kita ingin membangun ekosistem Haji yang jauh lebih baik, transparan, komprehensif hulu hilir, ramah lansia dan perempuan serta memperkuat dimensi lain yang seharusnya juga diperkuat," pungkas Luluk.
![Infografis 3 Kriteria Jemaah Indonesia Dapat Badal Haji Gratis. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/LdNhXoFuvDX-Rjzfkjztm5syZXQ=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4476902/original/009792200_1687423896-Infografis_SQ_3_Kriteria_Jemaah_Indonesia_Dapat_Badal_Haji_Gratis.jpg)
Terkini Lainnya
Mahasiswa Gelar Aksi dan Laporkan Cak Imin ke KPK Terkait Kasus Dugaan Penyalahgunaan Tugas Timwas Haji DPR
Bagikan Bunga, Jaringan Perempuan Indonesia Adukan Menag Yaqut ke KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Menag Yaqut Kembali Dilaporkan ke KPK oleh Aliansi Mahasiswa Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Disetujui dalam Rapat Paripurna DPR
Tak Hanya Soal Kuota, Pansus Angket Haji DPR Juga Temukan Indikasi Korupsi
Pengalihan Kuota Jemaah Haji Plus Ciderai Nilai Keadilan
Haji
Wakil Ketua MPR RI
Wakil Ketua MPR RI Yandri Susanto
Yandri Susanto
ibadah haji
Haji 2024
Ibadah Haji 2024
Pansus Hak Angket Penyelenggaraan Haji 2024
Jemaah Haji
Rekomendasi
Bagikan Bunga, Jaringan Perempuan Indonesia Adukan Menag Yaqut ke KPK Atas Kasus Dugaan Korupsi Kuota Haji
Menag Yaqut Kembali Dilaporkan ke KPK oleh Aliansi Mahasiswa Terkait Dugaan Korupsi Kuota Haji
Gerakan Aktivis Mahasiswa Laporkan Menag Yaqut dan Wamenag Saiful Rahmat ke KPK
KPK Diharapkan Bisa Dampingi Pansus DPR RI Dalami Persoalan Haji 2024
Gerakan Mahasiswa Penegak Hukum Harap KPK dan Kejagung Bisa Tuntaskan Kasus Cak Imin
Cak Imin soal Pansus Haji: Enggak Ada Urusannya dengan PKB atau PBNU
DPR: Jangan Kebakaran Jenggot, Pansus Haji Bukan Soal PKB dan PBNU
Ketum PBNU Curigai Pansus Haji DPR untuk Menyerang NU: Jangan-jangan Ini Masalah Pribadi
Data Terkini Jemaah Haji Indonesia 2024 Meninggal di Tanah Suci
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
Reaksi Tak Terduga Jessica Mila Lihat Suaminya Foto Bareng Jessica Wongso
Jessica Wongso Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat, Kasus Kopi Sianida Dibuka Lagi?
IKN Nusantara
Menteri Basuki Sebut Tinggal di IKN Bisa Menambah Panjang Usia Minimal 10 Tahun, Udara Bersih Nol Polusi
RS Hermina Nusantara, Menuju Smart Hospital Berbasis Eco Green di Jantung Ibu Kota Baru
Rusia Siap Bantu Indonesia Bangun IKN, Dubes Sergei: Nusantara Bisa Belajar Pembangunan Smart City dari Moskow
PTPP Ungkap Rahasia di Balik Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Sukses Meriahkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Wishnutama Ucap Syukur
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Plt Ketum: Pemilihan Ketum Golkar Sudah Selesai, yaitu Bahlil Lahadalia
MK Tolak Gugatan Syarat Usia Calon Kepala Daerah, Kaesang Gagal Maju Pilkada 2024
MK Kabulkan Parpol Bisa Usung Calon Gubernur Meski Tak Dapat Kursi DPRD, Ini Syaratnya
Respons Fahri Hamzah Usai Gugatan Partai Gelora Dikabulkan MK
Airlangga Hartarto Diisukan Akan Diperiksa Saat Rapimnas Golkar, Ini Kata Kejagung
MK Ubah Syarat Pencalonan di Pilkada, PDIP Bisa Usung Anies Baswedan
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Politisi Senior Golkar Minta Jokowi Jadi Ketum, Ini Kata Agus Gumiwang
Munas Golkar Putuskan Bahlil Lahadalia Jadi Formatur Tunggal
Gugatan Dikabulkan MK, Said Iqbal: Anies Cukup Diusung PDIP, Hanura, dan Partai Buruh di Pilkada Jakarta
MK
Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada 2024, Bikin KIM Plus Bubar Jalan?
Melihat Celah Hukum di Putusan MK soal Usia Calon Kepala Daerah
PKS Siap Ikuti Putusan MK di Pilkada 2024
Ke Mana Anwar Usman saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah?
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Berita Terkini
Dzikir Ini Hapus Dosa Sebanyak Buih di Lautan, Cukup Amalkan Tiap Hari Kata Syekh Ali Jaber
Taman Nasional Lore Lindu, Kawasan Healing Komplit di Kabupaten Poso
Arief Wismansyah Sebut Putusan MK Sesuai Suara Rakyat
Kisah Selebgram Asal Sukabumi Batal Nikah H-1 Padahal Sudah Gelar Acara Siraman
3 Alasan Bumi Hanya Miliki Satu Bulan
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Rabu 21 Agustus 2024
Heboh Kabar Istri Pemain Timnas PSSI Pratama Arhan, Azizah Salsha Diduga Selingkuh dengan Salim Naudrer
PDIP Akui Ada Inisiasi Komunikasi dari Anies Baswedan Soal Pilgub Jakarta
Jangan Sepele, Berikut Bagian Tubuh Ayam yang Berisiko Terhadap Kesehatan
Buya Yahya Ungkap Golongan yang Diberkati Keberuntungan di Hari Kiamat, Siapa Mereka?
MA Tolak Gugatan Uji Materi Nurul Ghufron Terkait Peraturan Dewas KPK
Jadi Terpidana Kasus Pencabulan, AKP Mahmud Belum Dipecat
Perubahan Iklim Buat Rotasi Bumi Melambat, Begini Alasannya
Air Minum di Batam : Buruk Layanan, Protes Didapat
Apakah Habib Pasti Masuk Surga? Begini Jawaban Telak UAS dan Sayyid Abdullah al-Haddad