Banggar DPR Setuju Anggaran Program Makan Bergizi Prabowo Rp71 Triliun: Tak Ganggu Fiskal

Banggar DPR Setuju Anggaran Program Makan Bergizi Prabowo Rp71 Triliun: Tak Ganggu Fiskal - News

, Jakarta Ketua Banggar DPR RI Said Abdullah mengaku pihaknya setuju jika anggaran untuk makan bergizi gratis yang dicanangkan oleh Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebesar Rp71 triliun.

Menurut dia, hal ini tak menganggu anggaran.

VIDEO: PPATK Sebut Lebih dari 1.000 Orang di DPR dan DPRD Bermain Judi Online
Polemik Izin Tambang, Pimpinan Komisi VII DPR Ingatkan Hal Ini
1.000 Anggota DPR-DPRD Ikut Judi Online, Berapa Lama Ancaman Pidananya?

"Rp71 triliun karena memang begini, kalau ini menyangkut hajat hidup orang banyak, walaupun disitu sudah ada bansos, subsidi dan kompensasi selama ini hampir Rp500 triliun, bahkan pernah kita mencapai Rp540 triliun, dan kini sekitar Rp570 triliun. Menurut saya masih make sense dan tidak mengganggu fiskal kita," kata Said, kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (25/6/2024).

Politikus PDIP ini mengatakan, tinggal dibahas kementerian mana yang akan mengelola anggaran tersebut. Hal tersebut, menjadi kewenangan pemerintah selanjutnya untuk menentukannya.

"Persoalannya tinggal kementerian mana apakah Kementerian Sosial apakah Kementerian Pendidikan apakah itu Kementerian Kesehatan itu kewenangan pemerintah," ungkap Said.

Dia pun menyebut, pihaknya juga akan terus mengawasi terkait program makan bergizi gratis yang menggunakan anggaran hingga Rp71 triliun itu.

"Betul, tapi kan di dalam memberikan keleluasaan itu kan tidak berarti DPR tidak mengawasi. Kan pengawasan itu melekat," tutur Said.

Sebelumnya, Ekonom dari Center of Economic and Law Studies (Celios) Nailul Huda menilai alokasi Rp 71 triliun di tahun perdana tadi hanya sebagian kecil dari target keseluruhan. Prediksinya, program andalan Prabowo Subianto itu bisa menelan dana Rp 450 triliun untuk menyasar seluruh targetnya.

Sampai saat ini, dana APBN yang disepakati adalah Rp 71 triliun atau saya prediksi sebesar 1,83-1,91 (persen) dari APBN. Dana tersebut juga hanya 16 persen dari kebutuhan untuk pelaksanaan program makanan bergizi gratis bagi semua siswa, santri, dan ibu hamil yang diprediksi mencapai Rp 450 triliun," ujar Huda dalam keterangan yang diterima , Selasa (25/6/2024).

2 dari 3 halaman

Tak Bisa Capai Target

Dia mengatakan, dengan beban anggaran tadi, disinyalir program makan bergizi gratis itu tak bisa mencapai target. Mengingat kemampuan kas negara yang dinilai tak mampu menopang kebutuhannya.

Huda memprediksi, selama periode pertama Prabowo-Gibran nanti, program makan siang gratis cuma berjalan 50 persen dari target.

"Saya pernah sampaikan hingga 2029, paling mentok program akan terlaksana 50 persen dengan kemampuan APBN saat ini. Angka tersebut juga sudah memperhitungkan batasan defisit fiskal terhadap PDB sebesar 3 persen," ucapnya.

"Jika dipaksakan realisasi 100 persen dari carget, maka defisit APBN akan mencapai lebih dari 3 persen. Presiden bisa terkena impeachment. Maka tidak mungkin menghadirkan program makan bergizi gratis 100 persen," imbuh dia.

Huda mengatakan, perlu ada realokasi anggaran hingga tambahan pemasukan lain untuk menopang makan bergizi gratis tadi. Dengan defisit pada patokan 2,29-2,82 persen dari PDB, maka maksimal ada defitit minimal Rp 586 triliun yang ditutup oleh pembiayaan atau hutang baru.

"Walaupun hanya 1,83-1,91 dari APBN, porsi makan bergizi gratis akan menimbulkan realokas anggaran yang bisa menyebabkan implikasi ekonomi, seperti pengurangan subisidi energi yang akan mengakibatkan inflasi meningkat dan daya beli turun," paparnya.

3 dari 3 halaman

Disetujui Era Jokowi

Diberitakan sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menjelaskan alokasi anggaran Rp 71 triliun untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG) atau makan siang gratis. Menurutnya itu jadi alokasi secara bertahap.

Sri Mulyani menyampaikan telah menjalin komunikasi dengan tim utusan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Termasuk untuk menyesuaikan besaran anggaran dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2025.

"Banyak pertanyaan mengenai program prioritas makanan bergizi gratis, kami telah berkomunikasi dengan presiden terpilih bapak prabowo dan timnya dan ini untuk memberikan clarity mengenai bagaimana makaan bergizi gratis akan fit dalam RAPBN 2025," ujar Sri Mulyani dalam Konferensi Pers di Kantor Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Senin (24/6/2024).

Dia mengakui, Prabowo sudah menyepakati alokasi anggaran program Makan Bergizi Gratis atau makan siang gratis andalannya sebesar Rp 71 triliun. Ini merupakan anggaran untuk tahap pertama di tahun perdana Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka.

"Presiden terpilih bapak Prabowo telah menyampaikan beliau menyetujui pelaksanaan program makan bergizi gratis dilaksanakan secara bertahap dan untuk tahun pertama pemerintahan beliau, tahun 2025 telah disepakati alokasi sekitar Rp 71 triliun di dalam RAPBN 2025," bebernya.

Reporter: Alma Fikhasari/Merdeka.com