6 Tahun Mangkrak, Jokowi Optimistis Sodetan Kali Ciliwung Rampung April 2023

, Jakarta - Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023). Dia optimistis proyek yang mangkrak selama enam tahun ini bisa rampung pada April 2023 sehingga bisa mengendalikan banjir di DKI Jakarta.

"Sebentar lagi akan selesai. Mungkin April Insyaallah sudah selesai Sodetan Ciliwung yang sudah berhenti 6 tahun," kata Jokowi kepada wartawan usai peninjauan, Selasa (24/1/2023).

BACA JUGA: VIDEO: Pamflet Kekecewaan Terhadap Jokowi Beredar di Gedung DPR

"(Optimis) selesai. Baru ditengok tadi kita lihat terowongannya ke dalam, apa tunnelnya sudah bergerak lagi. Rampung, lihat nanti di April," sambung dia.

Dia menyampaikan penanganan banjir di Jakarta harus dari hulu sampai hilir. Untuk di hulunya, Jokowi menuturkan Bendungan Ciawi dan Sukamahi di Jawa Barat sudah selesai dibangun.

Dia pun bersyukur saat ini masalah pembebasan lahan yang membuat proyek sodetan Kali Ciliwung mangkrak sudah selesai. Jokowi menyebut keberadaan sodetan Kali Ciliwung akan sangat mengurangi dan mengatasi masalah banjir di Jakarta.

"Karena ini dari Sungai Ciliwung, kalau sudah dibuka siaga 4 itu akan mengurangi 33 meter kubik per detik. Gede banget. Kemudian kalau pada siaga 1, 63 meter kubik per detik. Gede sekali, karena terowongan ini salurannya ini 3,2 meter, dua. Kanan 3,2 meter kiri terowongannya 3,25 meter, sepanjang 1,3 kilometer," jelas Jokowi.

Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan mencabut kebijakan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) yang selama ini menjadi kebijakan penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia. PPKM resmi dicabut mulai Jumat (30/12/2022).

2 dari 3 halaman

Usai Sodetan, Lanjut Pompa hingga Normalisasi Kali

Presiden Joko Widodo atau Jokowi meninjau proyek pembangunan sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur (KBT) Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023). (Foto:Liputan6/Lizsa Egeham)

Jokowi mengatakan, jika proyek sodetan ini rampun, maka pemerintah bisa fokus menyelesaikan urusan pompa yang ada di sungai-sungai dan normalisasi sejumlah kali. Mulai dari Kali Angke, Kali Cipinang, hingga Kali Pesanggrahan.

"Plus yang di utara banjir rob, baik dengan tanggul laut maupun dengan giant sea wall itu jugaharus segera dimulai. Saya sudah perintahkan ke (Pj) Gubernur DKI," tutur Jokowi.

Dalam kesempatan ini, Jokowi didampingi Menteri PUPR Basuki Hadimuljono dan Pj Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono. Jokowi juga sempat meninjau area inlet yakni, terowongan dan sungai Ciliwung.

3 dari 3 halaman

Usulan Kenaikan Biaya Haji 2023, Jokowi: Belum Final Sudah Ramai

Presiden Joko Widodo (Jokowi) — Presiden Joko Widodo (**Jokowi**) memimpin Rapat Terbatas Evaluasi Pelaksanaan Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 Bali di Kantor Presiden, Istana Kepresidenan Jakarta pada Senin, 28 November 2022. (Dok Humas Sekretariat Kabinet RI)

Di sisi lain, Presiden Joko Widodo menyampaikan usulan kenaikan biaya haji 2023 masih dalam proses kajian dan kalkulasi. Dia pun heran usulan itu sudah menuai pro kontra, padahal belum difinalisasi.

"Biaya haji masih dalam proses kajian, itu belom final. Belum final, sudah ramai. Masih dalam proses kajian, masih dalam proses kalkulasi," ujar Jokowi saat meninjau Proyek Pembangunan Sodetan Kali Ciliwung ke Kanal Banjir Timur di Jakarta Timur, Selasa (24/1/2023).

Sebelumnya, Kementerian Agama (Kemenag) mengusulkan rerata biaya perjalanan ibadah haji (BPIH) tahun 1444 Hijriah/2023 Masehi menjadi Rp98,89 juta per jemaah, naik Rp514,88 ribu dibanding tahun lalu.

Dari jumlah tersebut, biaya yang perlu ditanggung jemaah mencapai 70% atau Rp69,19 juta per orang. Sementara 30% atau Rp29,7 juta sisanya dibayarkan dari nilai manfaat pengelolaan dana haji.

Sementara itu, Fraksi PAN mendesak Kementerian Agama untuk mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH (Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji) tahun 2023. Pasalnya, PAN menilai usulan kenaikan biaya haji hampir 30 juta rupiah per jemaah itu akan memberatkan para jemaah.

"Usulan kenaikan itu terlalu tinggi. Pasti memberatkan. Dengan jumlah jemaah haji terbesar di dunia, BPIH Indonesia mestinya tidak perlu naik. Kemenag harus menghitung lagi secara rinci structure cost BPIH. Penghematan bisa dilakukan di setiap rincian stucture cost tersebut," kata Ketua Fraksi PAN DPR RI, Saleh Partaonan Daulay pada wartawan, Senin (23/1/2023).