, Jakarta - Sejumlah pihak turut menanggapi soal kasus Gubernur Papua Lukas Enembe. Seperti diketahui, Lukas telah ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua.
Namun meski telah ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Lukas belum juga memenuhi panggilan lembaga antirasuah.
Advertisement
Baca Juga
Salah satunya, tokoh Agama Papua mengimbau kepada masyarakat di wilayah itu tidak menghalangi segala proses yang kini sedang dihadapi Gubernur Lukas Enembe.
Pendeta Alberth Yoku mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Lukas Enembe merupakan tanggung jawab pribadi dari orang nomor satu di Provinsi Papua tersebut.
"Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik, maka dalam menjalankan pekerjaan harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku," ujar Alberth Yoku, seperti dilansir Antara.
Selain itu, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum.
"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum," kata Mahfud yang dikutip dari Antara, Sabtu 24 September 2022.
Bahkan, Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menghormati panggilan KPK.
"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).
Berikut sederet tanggapan berbagai pihak terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK dalam kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait pekerjaan atau proyek yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua dihimpun :
Polisi menangkap 14 orang peserta aksi mendukung Gubernur Papua Lukas Enembe yang jadi tersangka korupsi. Mereka yang ditangkap kedapatan membawa senjata tajam hingga bom rakitan.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
1. Tokoh Agama Papua
![Gubernur Papua, Lukas Enembe](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/J8exMSB6TJDyJ0ArGCDCkl3I44w=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2885300/original/073309000_1566142496-Gubernur_Papua_KabarPapua.jpg)
Tokoh Agama Papua mengimbau kepada masyarakat di wilayah itu tidak menghalangi segala proses yang kini sedang dihadapi Gubernur Lukas Enembe.
Pendeta Alberth Yoku mengatakan kasus dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan Gubernur Lukas Enembe merupakan tanggung jawab pribadi dari orang nomor satu di Provinsi Papua tersebut.
"Setiap pejabat negara sudah melakukan sumpah jabatan pada saat dilantik, maka dalam menjalankan pekerjaan harus ingat dengan Tuhan, dan wajib mengikuti peraturan dalam undang-undang yang berlaku," katanya seperti dilansir Antara.
Menurut Alberth yang juga Ketua Forum Komunikasi Umat Beragama (FKUB) Kabupaten Jayapura itu pihaknya mengimbau agar masyarakat tidak melakukan provokasi dalam proses hukum yang dilakukan oleh KPK terhadap Gubernur Lukas Enembe.
"Kami meyakini KPK bertindak profesional terhadap Gubernur Lukas Enembe sebagaimana telah ditunjukkan lembaga antirasuah itu terhadap para kepala daerah (Bupati) di wilayah Papua yang pernah terlibat kasus korupsi," ucap dia.
Dia menjelaskan upaya penegakan hukum yang dilakukan kepada Gubernur atau kepada para bupati di Papua ialah sesuai hukum sehingga harus diproses sesuai prosedur yang ada.
Alberth menambahkan pihaknya juga berharap agar tokoh masyarakat harus mempunyai sikap profesional dan mempertanggungkan semua yang dilakukan dan kooperatif dengan pihak penegak hukum demi menyelesaikan perkara hukum.
Selain kooperatif, kata dia, masyarakat dan para tokoh di Papua juga diimbau menghormati keputusan hukum dan tidak boleh melakukan intervensi agar tidak menimbulkan kesalahan yang memberatkan Gubernur maupun menimbulkan polemik lainnya.
"Masyarakat harus tenang dan mendukung proses hukum yang berlaku yang benar, adil, jujur dan terbuka untuk kepentingan negara," jelas Alberth.
Advertisement
2. MAKI
![20151207-pilkada-papua-gubernur lukas](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Gubernur Papua Lukas Enembe dalam dugaan korupsi gratifikasi sebesar Rp 1 miliar. Kasus ini kemudian disusul dengan dugaan adanya aliran dana Lukas Enembe ke sejumlah kasino judi dengan nominal ratusan miliar, sebagaimana temuan dari Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
Hal itu berkesesuaian dengan temuan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI). MAKI menemukan sejumlah perjalanan Enembe ke sejumlah negara, yang diduga ke beberapa lokasi judi.
"Terkait Lukas Enembe yang bermain judi di luar negeri, MAKI telah mendapat data dari teman di sekitarnya bahwa memang betul ada permainan judi di 3 negara Manila (Filipina), Singapura, dan Malaysia," kata Koordinator MAKI Boyamin Saiman, kepada Merdeka, Jakarta, Minggu 25 September 2022.
Menurut dia, lokasi itu di antaranya, Solaire Resort & Casino Entertainment City, di Manila, Filipina; Casino Genting Highland, di Malaysia; dan Hotel Crockford Sentosa di Singapura.
Dari data yang didapat MAKI, dia meyakini Lukas bisa dianggap dalam keadaan sehat. Karena selama perjalanan yang juga diikuti beberapa teman Enembe, dia terlihat sehat. Salah satunya tergambar ketika dia berada di bandara Singapura, dia terlihat sanggup berjalan cukup jauh.
"Memang trip perjalanan Pak Lukas mulai dari Desember 2021 sampai Agustus 2022 bahkan sampai ke Australia, Jerman dan juga Singapura, Malaysia yang diduga hendak bermain judi, di Manila juga jadi menurut saya cukup sehat," ucap Boyamin.
3. ICW
![MAKI menemukan sejumlah record perjalanan Gubernur Papua Lukas Enembe ke sejumlah negara, diduga ke lokasi judi. (istimewa MAKI)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/6Ii9h4ze5N0dHIVlHcpN8MGfYHw=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4170195/original/093259500_1664075391-IMG-20220924-WA0026.jpg)
Indonesia Corruption Watch (ICW) meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tegas terhadap Gubernur Papua Lukas Enembe. ICW mendesak KPK segera menerbitkan surat perintah penangkapan terhadap politikus Partai Demokrat itu.
"ICW mendesak KPK agar segera memberikan pesan ultimatum terkait penjemputan paksa kepada Gubernur Papua Lukas Enembe, jika hari ini ia tidak hadir memenuhi panggilan penyidik," ujar Peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam keterangannya, Senin (26/9/2022).
Diketahui, Lukas Enembe dijadwalkan diperiksa pada hari ini. Ini merupakan panggilan kedua terhadap Lukas Enembe.
Menurut Kurnia, KPK terlihat memberikan perlakukan khusus kepada Lukas Enembe dalam penanganan kasus suap dan gratifikasi ini. Pasalnya, KPK mengiming-imingi penghentian penyidikan jika tak ada bukti pidana yang dilakukan Lukas.
Kurnia menyebut, iming-iming seperti itu sebelumnya tak pernah disampaikan KPK dalam proses penanganan perkara lainnya.
"Sebagai aparat, KPK cukup menyampaikan kewajiban hukum Lukas untuk menghadiri proses pemeriksaan, bukan malah mengumbar SP3 (penghentian penyidikan)," kata Kurnia.
Selain itu, Kurnia juga mendesak KPK segera berkoordinasi dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) guna mendapatkan second opinion atas kondisi kesehatan Lukas Enembe. Pasalnya, pihak Lukas kerap menyebut sang gubernur dalam kondisi sakit.
"Jika kemudian pendapat IDI berbeda dengan tim kesehatan Saudara Lukas, maka tidak ada pilihan lain, proses hukum terhadap Gubernur Papua itu demi hukum harus dilanjutkan," Kurnia menandaskan.
Advertisement
4. Menko Polhukam
![Menko Polhukam Bersama Wakil Ketua KPK Jelaskan Kondisi Papua Pasca Lukas Enembe Jadi Tersangka Korupsi](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/OEho9kPDq_TIB9KnBszVfCbw8hc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4163290/original/023240000_1663574436-20220919-Mahfud-MD-Papua-Faizal-8.jpg)
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud Md menegaskan bahwa kasus dugaan korupsi yang dilakukan Gubernur Papua Lukas Enembe murni kasus hukum.
Mahfud mengatakan bahwa penegakan hukum kasus dugaan korupsi yang dilakukan Lukas Enembe merupakan perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua dan bukan merupakan kasus politik.
"Saya tegaskan kasus Lukas Enembe itu adalah kasus hukum, bukan kasus politik. Itu adalah perintah undang-undang dan aspirasi masyarakat Papua agar Lukas Enembe diproses hukum," kata Mahfud yang dikutip dari Antara.
Mahfud menjelaskan aspirasi masyarakat Papua yang menginginkan agar Gubernur Papua Lukas Enembe diproses secara hukum karena adanya dugaan tindak pidana korupsi.
Menurutnya, pengungkapan awal dengan bukti yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait dugaan gratifikasi sebesar Rp1 miliar tersebut dinilai sudah cukup sebagai pintu masuk untuk mengungkap kasus dugaan korupsi lain.
"Untuk dugaan korupsinya sendiri banyak sekali, ada Rp566 miliar, kemudian Rp71 miliar yang sudah kita blokir," ujarnya.
Ia menambahkan selama ini pemerintah telah memberikan dana otonomi khusus (otsus) mencapai Rp1.000,7 triliun sejak 2001. Sementara itu, lanjutnya, diperkirakan jumlah dana otsus yang diterima pada masa kepemimpinan Lukas Enembe lebih dari Rp500 triliun.
"Rp1.000,7 triliun itu sejak 2001 (hingga saat ini). Sementara pada masa Lukas Enembe, lebih dari Rp500 triliun, tidak jadi apa-apa, rakyat tetap miskin dan pejabatnya foya-foya," ujarnya.
Sejumlah infrastruktur yang saat ini ada di Papua, seperti jalan tol, lanjutnya, merupakan proyek pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Ia merasa kecewa sebagian besar dana otsus tidak jelas peruntukannya.
"Di Papua memang sudah ada infrastruktur jalan tol, tapi itu adalah proyek PUPR dari pusat, saya sudah cek. Untuk dana otsus, itu banyak dikorupsi," ujarnya.
Ia menegaskan selama ini pemerintah pusat telah memberikan banyak pendanaan untuk wilayah Papua. Namun, besarnya dana yang digelontorkan pemerintah pusat tersebut tidak dirasakan masyarakat.
"Jadi untuk Papua, negara menurunkan (memberikan dana) banyak sekali, tapi rakyatnya tetap seperti itu. Oleh karena itu, kita ambil korupsinya. Jangan main-main, ini penegakan hukum. Kalau negara ini ingin baik, hukum harus ditegakkan," tegas Mahfud.
5. Tenaga Ahli KSP
![Gubernur Papua Lukas Enembe](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/bckkk5ms49JxMqXj1Ov_FrZq_TQ=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3623611/original/014493200_1636081877-WhatsApp_Image_2021-11-05_at_06.54.50.jpeg)
Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Kepresidenan (KSP) Theo Litaay mengharapkan masyarakat Papua menghormati segala proses hukum yang kini sedang dihadapi Gubernur Papua Lukas Enembe.
Dilansir dari ANTARA, menurut Theo, kini pemerintah sedang berupaya melakukan peningkatan good governance baik di Papua maupun seluruh Indonesia.
"Ini adalah usaha yang ditujukan untuk meningkatkan pemerintahan yang bersih dan berwibawa,” katanya dalam siaran pers di Jayapura.
Untuk itu, Theo berharap agar masyarakat Papua bisa turut serta mengawal kasus politikus Partai Demokrat hingga tuntas.
"Berdasarkan informasi sebanyak dua panggilan yang dikeluarkan oleh KPK kepada Lukas Enembe, namun dirinya ternyata sama sekali tidak memenuhi panggilan tersebut dan masih belum ada upaya jemput paksa," jelas dia.
Advertisement
6. Wapres
![Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/H85E-n1_D99Trx29hk6YldxeX2c=/0x83:1600x984/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3624780/original/062684400_1636184591-AD0CC3E5-0965-485B-A015-337C166B6D85.jpeg)
Wakil Presiden Ma'ruf Amin buka suara bicara terkait Gubernur Papua Lukas Enembe yang ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka korupsi. Ma'ruf mengatakan, semua orang harus patuh pada hukum.
"Kita lihat nanti prosesnya seperti apa, semua ada aturannya itu, tidak terkecuali siapa saja dan semua orang harus bisa patuh kepada penegakan hukum dan itu komitmen kita sebagai bangsa tentu untuk mematuhi hukum berlaku di Indonesia," kata Ma'ruf kepada wartawan di Masjid Raya Baiturrahman Semarang, Jawa Tengah.
Dia menyebut, apabila terdapat sebuah kasus atau tindak pidana, setiap individu yang terjerat harus ditindak sesuai proses hukum yang berlaku di Indonesia.
"Sepanjang memang ada bukti-bukti yang jelas, saya kira semua orang, siapa saja bisa diproses secara hukum," ucapnya.
Ma'ruf mengatakan, dasar penegakan hukum terhadap korupsi sudah menjadi kewenangan KPK. Komisi antirasuah juga bekerja dengan bukti yang jelas.
"Saya kira masalah penegakan hukum oleh KPK terhadap korupsi itu sudah ada dasarnya hukumnya, undang-undangnya ada, kewenangan memang diberikan ke KPK sepanjang ada bukti-bukti yang jelas," kata Ma'ruf.
7. Presiden
![Presiden Joko Widodo (Jokowi)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/GJANdEC40FhmdV4KNPiMg6P2FLo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3344562/original/097279200_1610180328-jkw5.jpg)
Presiden Joko Widodo atau Jokowi meminta semua pihak, termasuk Gubernur Papua Lukas Enembe untuk menghormati panggilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Adapun Lukas sudah beberapa kali mangkir dari pemeriksaan sebagai sebagai tersangka kasus dugaan korupsi.
"Saya sudah sampaikan agar semuanya menghormati panggilan KPK dan hormati proses hukum yang ada di KPK. Semuanya," kata Jokowi di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma Jakarta Timur, Senin (26/9/2022).
Dia menekankan bahwa semua masyarakat sama di mata hukum. Untuk itu, Jokowi mengingatkan semua pihak menghormati proses hukum yang berjalan di KPK.
"Saya kira proses hukum di KPK semua harus hormati. Semua sama di mata hukum," kata Jokowi.
![Infografis Deretan Kepala Daerah Terkena OTT KPK. (/Trieyasni)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/e1HlpuFjim33cU1VyNqiXVamVlc=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4010133/original/049465700_1651146343-Infografis_SQ_Deretan_Kepala_Daerah_Terkena_OTT_KPK.jpg)
Terkini Lainnya
KPK Pastikan Surat Pemeriksaan Sudah Diterima Gubernur Papua Lukas Enembe
KPK Buka Kemungkinan Jerat Gubernur Papua Lukas Enembe Pasal TPPU
1. Tokoh Agama Papua
2. MAKI
3. ICW
4. Menko Polhukam
5. Tenaga Ahli KSP
6. Wapres
7. Presiden
Lukas Enembe
KPK
Jokowi
Gubernur Papua Lukas Enembe
Gubernur Papua
Joko Widodo
Revisi UU Pilkada
Massa di DPR Bakar Ban hingga Lempar Batu, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
Sebagian Mahasiswa Masuk ke Kawasan DPR, Polisi Langsung Tangkap
Tolak Revisi UU Pilkada, Massa Tutup Ruas Tol Dalam Kota Depan DPR
Demonstran Duduki DPRD Jambi Kawal Putusan MK, Kantor Kosong Tak Ada Satu pun Anggota Dewan
7 Pernyataan Sikap The Prakarsa Soal Revisi UU Pilkada: Selamatkan Demokrasi Indonesia
Bahlil Lahadalia
Aturan Pembatasan Pertalite Selesai 3 Pekan Lagi, Langsung Berlaku?
Disentil Bahlil Gara-Gara Lambat Penuhi Izin Tambang, Ini Kata Bos Freeport
Bukan Jokowi, Bahlil Pilih Agus Gumiwang Kartasasmita Sebagai Ketua Dewan Pembina Golkar
Umumkan Kepengurusan Baru, Bahlil Tunjuk Sarmuji Sebagai Sekjen Golkar
Infografis Isu Panas Munas XI Golkar dan Kelakar Politik Ketum Terpilih Bahlil Lahadalia
Bahlil soal Pernyataan 'Jangan Main-main dengan Raja Jawa': Itu Candaan Politik Saja
Monkeypox
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
TOPIK POPULER
Populer
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Masinton Sebut PDIP Akan Daftarkan Anies ke KPU Jakarta, Ajak Warga Kawal Ramai-Ramai
Viral Video Syur Diduga Mirip Azizah Salsha Istri Pratama Arhan, Polisi Selidiki
Demo Revisi UU Pilkada di DPR, Sejumlah Artis Turun Ikut Aksi
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Batal karena Tidak Kuorum
Puan Maharani Tak Hadir di Rapat Paripurna RUU Pilkada
3.286 Personel Gabungan Dikerahkan Kawal Aksi Demo di Jakarta Hari Ini
RUU Pilkada
Demonstran Duduki DPRD Jambi Kawal Putusan MK, Kantor Kosong Tak Ada Satu pun Anggota Dewan
Berita Terkini
Massa di DPR Bakar Ban hingga Lempar Batu, Polisi Lepaskan Gas Air Mata
5 Perbedaan Profesi Sales dan Marketing yang Didominasi Perempuan, Mirip Tapi Tak Sama
Makna Kuorum Sidang Paripurna DPR Saat Persetujuan RUU, Begini Perannya
Serupa Tapi Tak Sama, Intip 4 Perbedaan Americano dan Long Black
Tahun 2005 Shio Apa? Ini Penjelasan Selengkapnya
Parah, 40 % Produk Impor Ternyata Tak Bayar Pajak
5 Model Kebaya yang Membuat Penampilan Sehari-Hari Jadi Lebih Stylish, Jadi Inspirasi
Tolak Revisi UU Pilkada, Massa Tutup Ruas Tol Dalam Kota Depan DPR
Paula Verhoeven Siap Promosikan Produk Lokal ke Belanda
Proyek Bakau Terbesar di Asia Tenggara, The Coca-Cola Foundation dan CI Ventures Siap Selamatkan Garis Pantai
Ciri-Ciri Hubungan Sehat, Ini 5 Tanda Pasangan yang Bahagia dan Sukses
Saksikan Sinetron Saleha Kamis 22 Agustus 2024 Pukul 18.15 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Saksikan Mega Series Magic 5, di Indosiar, Kamis 22 Agustus 2024, via Live Streaming Pukul 18.00 WIB