, Jakarta - Rancangan undang-undang Energi Baru Terbarukan (RUU EBT) dikhawatirkan tidak mendorong kemandirian energi nasional. Bahkan, RUU itu berpeluang menghasilkan berbagai beban dan masalah bagi negara.
Guru Besar Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, Mukhtasor, menilai RUU EBT yang tengah dibahas di DPR berpeluang mengulangi kondisi seperti UU nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi.
Baca Juga
“UU Migas melanggar konstitusi sehingga dibatalkan. Dampaknya, ada krisis regulasi migas sampai sekarang. Jangan sampai RUU EBT mengalami hal serupa,” ujarnya dalam webinar Dampak Regulasi EBT Terhadap Ketahanan Energi Nasional, Senin (2/8/2021).
Advertisement
Pembuatan setiap UU seharusnya dilandasi semangat meningkatkan kedaulatan dan kemandirian nasional. Sayangnya, RUU EBT mencerminkan semangat mendukung impor dan memfasilitasi oligarki. “Detil sekali untuk fasilitasi kepentingan,” kata dia.
Ini antara lain melihat pasal 40 pada RUU EBT yang mewajibkan PLN membeli listrik EBT dari pembangkit swasta. Kewajiban itu tidak menimbang kebutuhan PLN dan listrik nasional. Hal itu bisa membebani PLN dan di sisi lain menjamin investasi para pelaku EBT.
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Inspirato Live Sharing Session PLN membahas Kesiapan PLN Menuju Ekosistem Electric Vehicle. Dengan narasumber Muhammad Ikhsan Asaad, Direktur Mega Proyekdan Energi Baru Terbarukan PLN.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Feed-In Tariff
Mukthasor juga menyoroti Pasal 51 yang mengatur soal feed-in tariff. Ada beberapa masalah dari aturan itu. Pertama, aturan itu bisa membengkakkan subsidi.
“Aturan itu mengasumsikan negara punya uang untuk menutup selisih produksi listrik PLN dan EBT. Kalau memang uangnya ada, kenapa tidak dipakai untuk menguatkan PLN atau industri nasional?” ujarnya.
Kedua, Komisi Pemberantasan Korupsi merekomendasikan tidak ada feed-in tariff. Jika RUU EBT tetap memasukkan klausul itu, maka RUU itu tersebut berpotensi melanggar rekomendasi KPK dan hal itu berpotensi menimbulkan kerugian negara.
Ketiga, klausul itu mirip ketentuan Take of Pay (ToP) yang kini diberlakukan untuk IPP swasta. Mekanisme ToP memastikan keuntungan bagi IPP atau investor. Sementara bagi negara dan PLN, untung atau rugi harus ditanggung.
Di RUU EBT, kewajiban membeli listrik dari IPP EBT tidak memandang apakah PLN butuh atau tidak. Padahal, sekarang PLN sedang kelebihan daya. Dampak berat ToP paling terasa paling tidak sejak 2019. Konsumsi listrik turun, sementara biaya yang harus dibayar tetap. Pandemi membuat konsumsi semakin turun. Sekarang cadangan daya sudah di atas 35 persen dari idealnya 30 persen.
Keempat, RUU EBT tidak menunjukkan keberpihakan jelas pada pelaku EBT skala kecil dan menengah yang lazimnya berasal dari dalam negeri. RUU itu malah condong mendorong impor.
Di luar negeri, memang ada aturan feed-in tariff. Akan tetapi, aturan itu diiringi dengan dorongan membangun industri nasional pada sektor EBT. Di RUU EBT, alih-alih mendorong industri nasional, malah condong memfasilitasi asing.
“Penetapan tarif saja dalam dollar, bukan rupiah,” kata Mukhtasor.
Sementara itu, Perintis pembangkit berbasis komunitas, Tri Mumpuni, menyebutkan potensi Indonesia untuk membuat panel surya amat besar. Indonesia dinilainya begitu tergantung pada impor solar panel. Sementara di negara lain, upaya pengembangan panel surya terus didukung.
“Kita hanya berpikir beli, impor,” kata dia.
Ia juga mengatakan, kedaulatan energi hanya bisa dicapai jika semua potensi lokal dimanfaatkan. Pembangkit mikro yang dikelola komunitas hingga ke pembangkit besar harus dimanfaatkan. Pembangkit mikro bisa dibuat dan digunakan oleh komunitas.
Terkini Lainnya
Saran Serikat Pekerja soal RUU EBT: Diserahkan ke Pemerintahan Prabowo-Gibran
Pembahasan RUU EBET dengan DPR Hampir Tuntas, Tinggal Masalah Ini
Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:
Feed-In Tariff
RUU EBT
Energi Baru Terbarukan
Rekomendasi
Pembahasan RUU EBET dengan DPR Hampir Tuntas, Tinggal Masalah Ini
Revisi UU Pilkada
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Rakyat Menang!
Dasco: Saat Pendaftaran Pilkada, Yang Berlaku Putusan MK Hasil JR Partai Gelora dan Buruh
Jebol Pagar DPR RI, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Berujung Ricuh
Bahlil Lahadalia
Sentil Bahlil, Megawati: Aku Mau Kenalan Deh dengan Raja Jawa
Istana Bicara soal Sosok Raja Jawa: Silahkan Ditafsirkan Masing-masing
Bahlil Sebut Tak Akan Banyak Mengubah soal Rekomendasi Nama di Pilkada 2024
Aturan Pembatasan Pertalite Selesai 3 Pekan Lagi, Langsung Berlaku?
Disentil Bahlil Gara-Gara Lambat Penuhi Izin Tambang, Ini Kata Bos Freeport
Monkeypox
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
Vaksin Mpox Bukan untuk Semua Orang, Ini Daftar Kelompok yang Jadi Prioritas Kemenkes RI
Tidak Dijual Bebas, Program Vaksinasi Mpox di Indonesia Sasar Kelompok Berisiko Tinggi
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
TOPIK POPULER
Populer
Gelombang Demo 'Peringatan Darurat' di Jakarta
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Megawati: Ngapain Saya Disuruh Dukung Anies, Mau Nggak Nurut Sama PDIP?
Viral Video Syur Diduga Mirip Azizah Salsha Istri Pratama Arhan, Polisi Selidiki
Demo Revisi UU Pilkada di DPR, Sejumlah Artis Turun Ikut Aksi
Wakil Ketua Baleg Sebut Ada Anggota DPR Dilarang Istri untuk Ikut Pengesahan RUU Pilkada
Rapat Paripurna Pengesahan RUU Pilkada Batal karena Tidak Kuorum
Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Pagar Gedung DPR Dijebol
Puan Maharani Tak Hadir di Rapat Paripurna RUU Pilkada
RUU Pilkada
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Jebol Pagar DPR RI, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Berujung Ricuh
Ada Demo RUU Pilkada di DPR, Sederet Stasiun KRL Ini Dijaga Ketat
Andovi Da Lopez Ikut Unjuk Rasa di DPR/MPR RI Terkait RUU Pilkada, Akui Sempat dituding Sebagai Provokator
Begini Nasib Rupiah di Tengah Kisruh RUU Pilkada 22 Agustus 2024
Istana soal Muncul Tagar Peringatan Darurat Terkait RUU Pilkada: Biarkan Saja, Itu Kebebasan Berekspresi
Berita Terkini
Meneropong Gerak Rupiah Jelang Akhir Pekan, Lanjutkan Koreksi Imbas Revisi UU Pilkada?
7 Tanda Seseorang Bahagia Tanpa Mengandalkan Barang Mewah, Inspirasi Hidup Sederhana
Berlangsung hingga Malam Hari, Unjuk Rasa Tolak Revisi UU Pilkada Memanas
Efek Buruk Sering Menunda Servis Mobil ke Bengkel
Dasco Bantah Temui Jokowi di Istana, Sebelum Batalkan Keputusan Pengesahan Revisi UU Pilkada
Setahun Terakhir Kemenkes Terima 356 Laporan Bullying, 39 Pelaku Perundungan Dapat Sanksi Tegas
OJK Sudah Tutup 10 Ribu Entitas Keuangan Ilegal dan Blokir 6.000 Rekening Judi Online
Resep Toppa Lada Khas Makassar, Pedas Gurih yang Bikin Nagih
Cerita Pelatih Hendra Basir Sempat Salah Sangka dengan Usia Veddriq Leonardo, Tertipu Tampangnya
Gara-gara Pelajar Mabuk Hingga Tak Sadarkan Diri, Polisi Gerebek Gudang Pembuatan Arak Bali di Bandar Lampung
KPU Siapkan 3 Rancangan PKPU untuk Pilkada Serentak 2024
Orasi Bintang Emon di Depan Gedung DPR: Kalau Belum Umur 30 Jangan Nyalon Dulu, Jangan Ya Dek!
DPR Batalkan Pengesahan Revisi UU Pilkada, Rakyat Menang!
Waspadai 9 Tanda Kamu Sedang Bornout, Bisa Ancam Kesehatan Mental dan Fisik