, Jakarta - Direktur Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat (LBH Masyarakat) Ricky Gunawan mengatakan, praktik hukuman mati pada era kepemimpinan Presiden Jokowi menyumbang angka golput pada Pilpres 2019. Menurut Ricky, para pembela kemanusiaan merasa kecewa karena pada pemerintahan Jokowi jumlah eksekusi hukuman mati begitu banyak.
"Pada era kepemimpinan SBY yang dua periode saja tidak sebanyak di era Jokowi," kata Ricky di Jakarta ditulis Kamis (11/4/2019).
Bila Jokowi hendak memperbaiki citra dirinya agar angka golput bisa ditekan, ia menyarankan Pemerintah Jokowi mendeklarasikan moratorium hukuman mati. "Penghapusan hukuman mati akan menjadi legacy (warisan) bagi Pemerintahan Jokowi," ujar Ricky.
Advertisement
Selain itu, dirinya juga menyarankan beberapa perbaikan yang harus dilakukan Pemerintah Jokowi, seperti membenahi sistem peradilan di Indonesia supaya bersih dan adil.
Saksikan video pilihan di bawah ini:
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Kompas Moral
Direktur LBH Masyarakat itu menjelaskan jika Indonesia terus menerus melakukan vonis mati, tapi tidak diimbangi dengan eksekusinya, maka lambat laun terpidana mati itu akan menumpuk.
"Akan diapakan jika ada begitu banyak terpidana mati? Dieksekusi secara massal tidak mungkin," kata Ricky.
Ia juga melihat bahwa tidak ada masyarakat yang mempercayai bahwa kondisi sistem peradilan kita dalam keadaan baik-baik saja.
"Apakah pantas jika sistem hukum yang cacat itu diberi wewenang untuk menghukum mati?" ucap Ricky.
Bagi Ricky, kepemimpinan yang kuat itu bukan menggandeng militer atau mengeberak meja, melainkan kepemimpinan yang menggunakan kemanusiaan dan kompas moral dalam setiap tindakannya.
Advertisement
Tak Kurangi Kejahatan
Sementara itu, Amnesty Internasional menegaskan penerapan hukuman mati tidak mengurangi jumlah kejahatan.
"Banyak pelaku vonis mati sebelum (ia) dieksekusi tetap melanjutkan operasi peredaran narkotika di Lapas," kata kata Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia.
Menurut Usman, jika alasan hukuman mati adalah untuk memberikan efek jera, maka efek itu hanya berlaku kepada pelaku karena sudah meninggal.
"Mungkin efek getar yang dimaksud. Efek getar adalah efek yang ditimbulkan dari sebuah penghukuman kepada masyarakat yang sebenarnya tidak melakukan kejahatan, tapi dengan hukuman itu masyarakat diharapkan takut kalau melakukanya," ujar Usman.
Usman mencontohkan dalam kasus narkotika. Ia mengutip data Badan Narkotika Nasional (BNN) yang menunjukan tren kenaikan kasus narkoba di Indonesia sebagai negara yang memberlakukan hukuman mati kepada bandar dan pengedar narkoba.
"Angka kejahatan narkotika justru naik, dari 600-an (kasus) di 2015, 800-an di tahun 2016, 2017 mencapai 900-an sampai 2018 di atas seribu (kasus)," jelas Usman.
Usman menilai bahwa hal itu menunjukan tidak adanya efek gentar bagi para pelaku, meskipun diancam dengan hukuman mati.
Menurut Usman masih ada hukuman lain yang bisa menggantikan hukuman mati, misalnya hukuman seumur hidup. Namun begitu, hal itu juga perlu diperkuat dengan perbaikan tata kelola Lapas di Indonesia.
"Harus diikuti dengan perbaikan lapas supaya tidak bisa melanjutkan bisnisnya dari dalam Lapas. Apalagi seperti beberapa kasus bandar narkotika yang mengadakan pesta seks, melakukan pengendalian bisnis narkotika dari dalam sel," tegas Usman.
Bukan hanya itu, Usman melihat bahwa alternatif hukuman mati itu masih banyak, seperti hukuman kurungan selama-lamanya.
"Sejauh itu adil dan setimpal," kata Usman.
Terkini Lainnya
Tren Golput di Indonesia Turun atau Naik?
Saksikan video pilihan di bawah ini:
Kompas Moral
Tak Kurangi Kejahatan
Eksekusi Mati
Hukuman Mati
Golput
Golput Pemilu 2019
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Bahlil Lahadalia
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Viral Foto Bahlil dengan Miras, Kader Muda Golkar Laporkan Penyebar ke Polisi
Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Bahlil Buka Suara
Monkeypox
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
Haruskah Saya Mendapatkan Vaksin Mpox Jika Saya Menderita Mpox? Ini Jawabannya!
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
TOPIK POPULER
Populer
Gempa Terkini 5,8 M Getarkan Gunungkidul DIY Senin Malam 26 Agustus 2024, Tak Berpotensi Tsunami
Paus Fransiskus Gelar Misa Akbar di GBK pada 5 September, Diikuti 90.000 Umat Katolik
Airin Diusung PDIP di Pilgub Banten, Bahlil Buka Suara
Megawati Ulas Upaya Mengucilkan PDIP di Pilkada 2024 Malah Digagalkan Putusan MK
Viral Foto Bahlil dengan Miras, Kader Muda Golkar Laporkan Penyebar ke Polisi
Hakim Suhartoyo Pastikan Gugatan Anwar Usman ke PTUN Tidak Ganggu Kinerja di MK
Airin Datangi Partai Golkar Didampingi Ade Sumardi Usai Diusung PDIP di Pilgub Banten
Oknum Pegawai Ditjen Pajak Ditetapkan sebagai Tersangka KDRT
Arif Budimanta Imbau Para Calon Kepala Daerah Punya Komitmen soal Upaya Penghapusan Kemiskinan
Paguyuban Keluarga Besar Brimob Rayakan Syukuran HUT ke-8, Bangga Bertepatan dengan Hari Juang Polri
RUU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Berita Terkini
Usut Kasus Korupsi Tol MBZ, Kejagung Masih Lanjut Periksa Pejabat Waskita
Cerita Syekh Yasin Al Fadani, Ulama Minang Bergelar Musnid Dunia yang Tersambung Rasulullah
6 Potret Mainan Buatan Ayah untuk Anaknya, Kreatif Banget
Bandara Sultan Iskandar Muda dan Kualanamu Dipercantik Sambut PON XXI
Indra Bruggman Akui Operasi Plastik di Korea Selatan: Wajah Saya Masih Sama, Cuma Lebih Muda
Negara Maju Sudah Larang BPA, Pakar Ini Masih Beda Pendapat Soal Bahaya BPA
4 Trik Jitu Hilangkan Bau Apek pada Pakaian, Cukup dengan 1 Bahan Saja!
KPU Jatim Mulai Buka Pendaftaran Cagub-Cawagub 2024 Hari Ini, Simak Syarat dan Ketentuannya
Talullah Willis Anak Demi Moore Ungkap Masalah Kulit Unik yang Sempat Dialaminya, Kini Membaik
Resep Mudah Membuat Kacang Kapri Goreng, Bisa Jadi Teman Setia Bersantai di Rumah
5 Manfaat Bengkoang Bagi Tubuh, Bantu Menurunkan Berat Badan
Cara Pemadanan NIK NPWP, Langkah Penting Menuju Administrasi Perpajakan yang Efisien
Gelar ISEW 2024, Indonesia dan Jerman Kompak Perangi Perubahan Iklim
Cara Simpan Kacang Tanah Agar Tetap Segar Seperti Baru Dipanen