, Jakarta - Surat dugaan pemecatan terhadap mantan Wakil Sekjen PKS Fahri Hamzah beredar di dunia maya. Namun, Presiden PKS Sohibul Iman menegaskan, Majelis Tahkim (MT) PKS telah memberhentikan Fahri sejak 11 Maret 2016. Surat itu pun ditandatangani dirinya.
"Saya selaku Presiden PKS adalah pihak yang berwenang menyampaikan keputusan MT tersebut kepada FH dalam bentuk SK DPP PKS. Saya sudah menandatangani SK DPP tersebut bertanggal 1 April 2016 dan tadi malam saya sudah meminta pihak sekretariat untuk segera mengirimkannya," ucap Iman saat dikonfirmasi di Jakarta, Minggu (3/4/2016).
Baca Juga
Advertisement
Baca Juga
- Kicauan Fahri Hamzah Usai Surat Pemecatan dari PKS Beredar
- Ketua Fraksi PKS Belum Tahu Fahri Hamzah Dipecat DPP
- PKS Pecat Fahri Hamzah
Sosok Fahri selama ini dinilai tak pernah lepas dari sikapnya yang kerap menimbulkan kontroversi. Bahkan, beberapa aksinya membuat orang 'gerah'. Mereka pun tak terima hingga melaporkan wakil ketua DPR itu ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD) DPR.
Apa saja aksi itu dan siapa saja yang melaporkan Fahri? Berikut ini ulasannya:
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Inaz soal Kata Bloon
![20151216-Jelang Sidang Putusan Setnov di MKD-Jakarta-Johan Tallo](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/9J7vhkZk59i2OjYAF2KTVfhL-hg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1086333/original/097515400_1450261670-20151216-Jelang-Sidang-Putusan-Setnov-di-MKD-Jakarta-03.jpg)
Anggota DPR dari Fraksi Partai Hanura Inaz Nasruloh Zubir resmi melaporkan Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah ke Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR. Pelaporan tersebut terkait pernyataan Fahri yang menyebut banyak anggota DPR 'rada-rada bloon' beberapa waktu lalu.
"Sudah selesai tadi jam setengah 11 siang. Saya serahkan langsung ke sekretariat MKD," kata Inaz saat dihubungi di Jakarta, Senin 24 Agustus 2015.
Inaz mengatakan, meski pun Fahri adalah pimpinan DPR, dianggap tidak pantas mengeluarkan pernyataan yang merendahkan institusinya sendiri. "Beliau ini pejabat publik, tidak sepantasnya bicara ini kurang cerdas," ujar dia.
Untuk itu, Inaz berharap, MKD segera menindaklanjuti pelaporan yang dibuatnya. Dia ingin, dengan pelaporan tersebut, Fahri tidak sembarangan lagi mengeluarkan komentar terhadap lembaganya sendiri.
Dalam wawancara di sebuah stasiun televisi terkait pembangunan 7 proyek DPR beberapa waktu lalu, Fahri Hamzah mengatakan, dalam tradisi demokrasi, otak anggota dewan harus diperkuat. Anggota dewan dipilih rakyat bukan karena kecerdasannya, melainkan karena rakyat suka.
"Makanya, kadang-kadang banyak orang datang ke DPR ini tidak cerdas, kadang-kadang mungkin kita bilang rada-rada bloon, begitu. Akan tetapi, dalam demokrasi, kita menghargai pilihan rakyat," kata dia.
"Karena itu, kita memberikan kekuatan kepada otak dari orang-orang yang datang ke gedung ini dengan memberikan mereka staf, dengan memberikan sistem pendukung, pusat kajian, ilmuan, peneliti, dan lain-lain. Itulah cara kerja lembaga demokrasi. Ini tentunya memerlukan fasilitas," sambung Fahri.
Atas aduan tersebut, MKD memberikan sanksi berupa teguran. "MKD memutuskan memberikan teguran agar lebih hati-hati ke depan dalam menjalankan tugas," kata Ketua MKD Surahman Hidayat usai rapat MKD di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin 19 Oktober 2015.
Advertisement
Akbar Faizal soal MKD
![20151216- Akbar Faizal-Jakarta-Johan Tallo](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/ESHFehUVH4_W4Hz5n_wacruTWlc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1086463/original/029359100_1450267642-20151216--Akbar-Faizal-Jakarta-Johan-Tallo-02.jpg)
Tak hanya itu, Fahri Hamzah juga sempat dilaporkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem Akbar Faizal. Dia tidak terima dinonaktifkan dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) lantaran disebut, terkait kasus pembocoran informasi MKD ke publik yang dilaporkan anggota MKD lainnya, Ridwan Bae.
Kebijakan itu diambil menjelang pengambilan putusan etik Ketua DPR Setya Novanto dalam kasus 'Papa Minta Saham'.
Meskipun akhirnya Setya Novanto mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR, Akbar masih geram terhadap Fahri yang menandatangani penonaktifannya dari MKD.
"Ya, dia akan saya laporkan karena sudah sewenang-wenang menandatangani surat penonaktifan saya dari MKD," kata Akbar saat dihubungi di Jakarta, Kamis 17 Desember 2015.
Akbar menyebut suratnya sudah diserahkan ke MKD dan pimpinan DPR. Selanjutnya tinggal MKD memproses sesuai tata beracara. Jika terbukti, sesuai aturan ada 3 sanksi yang menunggu Fahri mulai teguran ringan, hingga pemberhentian tetap.
Namun MKD menolak laporan yang diajukan Akbar tersebut. Putusan itu diambil melalui rapat pimpinan dan rapat pleno anggota MKD
"Laporan terhadap Fahri Hamzah tidak ditindaklanjuti," kata Wakil Ketua MKD Junimart Girsang, Kamis 14 Januari 2016 malam.
Junimart mengungkapkan, kendati sempat terjadi perdebatan, akhirnya semua anggota MKD sepakat menolak melanjutkan laporan ini ke tahap penyidikan dan persidangan.
Alasannya, MKD melihat Fahri tidak bersalah. Sebab, Fahri hanya menandatangani surat penonaktifan Akbar yang dikirimkan oleh pimpinan MKD.
Terkini Lainnya
Sah! Muhidin-Hasnur Kunci SK B1 KWK PKS untuk Pilgub Kalsel
PKS Tegaskan Tidak Akan Usung Anies Usai Putusan MK Soal Pilkada 2024
PKS Resmi Usung Riza Patria dan Marshel Widianto di Pilkada Tangsel
Inaz soal Kata Bloon
Akbar Faizal soal MKD
Fahri Hamzah
PKS
Rekomendasi
Sah! Muhidin-Hasnur Kunci SK B1 KWK PKS untuk Pilgub Kalsel
PKS Tegaskan Tidak Akan Usung Anies Usai Putusan MK Soal Pilkada 2024
PKS Resmi Usung Riza Patria dan Marshel Widianto di Pilkada Tangsel
PKS Siap Ikuti Putusan MK di Pilkada 2024
Siap Berlayar di Pilgub Sulteng 2024, Anwar-Reny Dapat Surat B1 KWK PKS
Presiden PKS soal Alihkan Dukungan ke Ridwan Kamil di Pilgub Jakarta
Presiden PKS: Nama Calon Kepala Daerah yang Diusung Berdasarkan Proses Bottom Up
Konsolidasi Nasional, PKS Bagikan 365 Formulir Persetujuan untuk Calon Kepala Daerah di Pilkada 2024
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada 2024, Bikin KIM Plus Bubar Jalan?
Mitigasi Ancaman Gempa Megathrust, BMKG Minta Pemda Siapkan Infrastruktur Keselamatan
Rapat Panja UU Pilkada: Baleg DPR Setujui Usia Cagub 30 Tahun saat Pelantikan, Kaesang Bisa Maju
Baleg DPR Setujui Batas Usia Cagub 30 Tahun Saat Pelantikan, Hanya PDIP yang Menolak
Masinton Sebut PDIP Akan Daftarkan Anies ke KPU Jakarta, Ajak Warga Kawal Ramai-Ramai
Sah, Bahlil Lahadalia Resmi Jadi Ketum Partai Golkar
PDIP Buka Peluang Usung Anies di Pilkada Jakarta: Asalkan Jadi Kader
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
Polisi Hentikan Kasus Pencatutan NIK Dukung Dharma-Kun, Mahfud: Itu Pertimbangan Politis
Baleg DPR Bahas RUU Pilkada Hari Ini, Anulir Putusan MK?
PKS Tegaskan Tidak Akan Usung Anies Usai Putusan MK Soal Pilkada 2024
PBNU: Akan Kami Bersihkan PKB Sesuai Harapan Alim Ulama
DPR Sepakat Bawa RUU Pilkada ke Paripurna, Pembahasan Dikebut dan Ditolak PDIP
Habiburokhman Gerindra Sebut MK Begal DPR dan Tak Berhak Susun UU
PDIP Minta DPR Patuhi Putusan MK, Jangan Cederai Demokrasi
Pengamat Nilai Putusan MK Soal Pilkada Bisa Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
5 Rekrutan Baru yang Tampil Mengesankan di Pekan Pertama Liga Inggris: Termasuk Pemain Manchester United?
Karpet Merah Jokowi di Partai Kuning
Serba-serbi Tari Legong Lasem, Seni Tari Populer di Bali
Utusan Khusus Presiden Palestina: Normalisasi Hubungan dengan Israel Tak Kurangi Penderitaan Warga Gaza
Kronologi 4 Penumpang Hilang saat Kapal Tenggelam di Perairan Alor, 3 di Antaranya Anak-Anak
Cak Imin Soal Absen dari Panggilan PBNU: Saya Sengaja Tidak Datang
Idrus Marham Bicara Posisi Jokowi di Golkar: Jika Jadi Dewan Pembina, Demi Besarkan Partai
Simulasi Sispamkota, Polres Pemalang Hadapi Massa Anarkis
Berkemeja Kuning, Presiden Jokowi Hadiri Penutupan Munas XI Partai Golkar 2024
Anwar Hafid Dinilai Buat Masyarakat Jatuh Hati Berikan Dukungan Jadi Gubernur Sulteng
Bontang Gelar Sosialisasi Satu Data Indonesia untuk Pengambilan Keputusan Berbasis Data
Arsenal Batal Tambah Peluru di Bursa Transfer Musim Panas 2024, Alasannya?
Berkah bagi 1.912 Narapidana di Sulut, 19 Orang Hirup Udara Bebas
Siapa Pemilik PT Freeport? Salah Satu Tambang Emas Terbesar di Indonesia
Wamenlu RI: Diaspora Jadi Kunci Menuju Indonesia Emas 2045 Lewat Perdagangan dan Teknologi