, Jakarta Pilkada terakhir tahun berapa? Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia telah menjadi bagian penting dalam proses demokratisasi di negara ini. Salah satu penanda penting dalam sejarah Pemilihan Kepala Daerah di Indonesia adalah pada 9 Desember 2020, di mana Pilkada serentak kembali digelar sebagai proses pemilihan pemimpin daerah di tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.
Baca Juga
Advertisement
Pilkada terakhir tahun berapa? Pilkada terakhir yang dilaksanakan secara serentak pada 2020 di Indonesia ini diwarnai dengan situasi yang tidak biasa, yaitu pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Pandemi ini tentu memberikan tantangan tersendiri, dalam memastikan keamanan dan kesehatan seluruh masyarakat yang memilih.
Dalam situasi yang sulit ini, pemerintah dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan berbagai upaya untuk menjaga kelancaran pelaksanaan pilkada. Protokol kesehatan yang ketat diberlakukan, seperti penggunaan masker, menjaga jarak fisik dan mencuci tangan secara rutin. Selain itu, jumlah pemilih yang masuk ke TPS juga dibatasi, agar tidak terjadi kerumunan massa yang berpotensi menyebabkan penyebaran virus.
Pilkada terakhir tahun berapa? Setelah Pilkada serentak 2020, kini pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak pada 27 November 2024 di Indonesia akan menjadi tonggak sejarah baru, dalam penyelenggaraan pemilihan umum di tanah air. Berikut ini regulasi Pilkada tahun 2020 yang rangkum dari berbagai sumber, Rabu (17/7/2024).
Tak hanya putra sulung Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming saja yang akan maju di Pilkada 2020. Beberapa anak pejabat tinggi ini juga disebut masuk dalam daftar calon Pilkada 2020.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pilkada Terakhir Tahun Berapa?
![Banner Infografis Awas Klaster Baru di Pilkada 2020. (/Trieyasni)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/r2ZI7106sK4G0Est4jSGyn86gDo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3232196/original/078911900_1599564031-Banner_infografis_awas_klaster_pilkada_2020.jpg)
Pilkada terakhir tahun berapa? Pada tahun 2020, Indonesia menyelenggarakan Pilkada keenam sejak pertama kali diterapkan pada tahun 2005. Pilkada serentak ini digelar pada tanggal 9 Desember 2020 dan mencakup 270 daerah di seluruh Indonesia yang terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota.
Pelaksanaan Pilkada 2020 ini menjadi perhatian khusus, karena dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19. Untuk memastikan keamanan dan kesehatan seluruh peserta dan pemilih, protokol kesehatan yang ketat diterapkan di seluruh tahapan Pilkada.
Beberapa langkah yang diambil oleh KPU untuk menjamin pelaksanaan Pilkada yang aman di antaranya adalah penyediaan sarana cuci tangan, penggunaan masker, serta pembatasan kerumunan di setiap TPS. KPU juga mengadakan rapid test bagi para penyelenggara, untuk memastikan mereka dalam kondisi sehat sebelum menjalankan tugasnya. Pelaksanaan Pilkada 2020 juga mempertimbangkan kondisi zona risiko di setiap daerah.
Beberapa provinsi yang menjadi lokasi Pilkada termasuk Sumatera Barat (zona oranye), Kepulauan Riau (zona kuning), Jambi (zona kuning), Bengkulu (zona oranye), Kalimantan Utara (zona oranye), Kalimantan Tengah (zona merah), Kalimantan Selatan (zona merah), Sulawesi Utara (zona merah), dan Sulawesi Tengah (zona oranye). Teknis pelaksanaan pemilu di setiap daerah disesuaikan dengan kondisi zona risiko masing-masing, untuk memastikan keamanan pemilih dan penyelenggara.
Pelaksanaan Pilkada 2020 di tengah pandemi menunjukkan komitmen Indonesia terhadap demokrasi, dan partisipasi masyarakat dalam pemerintahan. Pilkada merupakan proses penting dalam menentukan pemimpin daerah yang akan mewakili masyarakat dalam mengelola pemerintahan dan pembangunan di tingkat lokal. Dengan adanya pemilihan kepala daerah secara berkala, Indonesia berharap dapat menciptakan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan mampu membawa kemajuan serta kesejahteraan bagi masyarakat di seluruh daerah.
Pemilihan yang dilakukan secara serentak juga bertujuan untuk memperkuat sistem demokrasi di Indonesia, serta memberikan kontrol yang lebih besar kepada masyarakat, dalam menentukan pemimpin yang dianggap mampu memberikan pelayanan terbaik bagi daerahnya. Dengan demikian, pelaksanaan Pilkada secara berkala ini diharapkan dapat menciptakan pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan dan aspirasi masyarakat, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan di seluruh Indonesia.
Advertisement
Regulasi Pelaksanaan Pilkada pada Masa Pandemi COVID-19
![Ilustrasi Pilkada](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/O9M0sO--Ln_I_aHlADzuBhtKEE4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3319051/original/066840600_1607480737-pexels-element-digital-1550337.jpg)
Meskipun regulasi dasar pelaksanaan Pilkada tidak mengalami perubahan signifikan, Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan beberapa tambahan peraturan yang disesuaikan dengan kondisi pandemi COVID-19. Penyesuaian ini dilakukan untuk memastikan keamanan dan kesehatan bagi semua pihak yang terlibat dalam proses Pilkada, baik itu penyelenggara maupun pemilih.
Dalam teknis pelaksanaan Pilkada, KPU menekankan pentingnya protokol kesehatan. Bagi penyelenggara, KPU menyediakan berbagai fasilitas kesehatan yang sangat diperlukan selama masa pandemi. Fasilitas tersebut meliputi desinfektan, masker (baik yang terbuat dari kain maupun masker medis), hand sanitizer, sabun cuci tangan, sarung tangan, pengukur suhu tubuh, pelindung wajah (face shield), dan pembatas bagi Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS).
Selain itu, sebelum menjalankan tugas mereka, para penyelenggara diwajibkan menjalani rapid test untuk memastikan bahwa mereka dalam kondisi sehat dan bebas dari COVID-19. Tempat pemungutan suara (TPS) juga diatur sedemikian rupa untuk menerapkan physical distancing. Kursi-kursi di TPS diatur berjarak 1-2 meter untuk memastikan pemilih dapat menjaga jarak aman satu sama lain.
Para pemilih diwajibkan menggunakan masker selama berada di TPS dan mengikuti semua instruksi petugas yang ada di sana untuk menjalankan Pilkada sesuai dengan protokol kesehatan yang ketat. Selain teknis pemungutan suara, peraturan mengenai pelaksanaan kampanye juga mengalami penyesuaian, demi menekan risiko penyebaran virus. Kampanye yang berpotensi menimbulkan kerumunan besar tidak diperbolehkan.
KPU mengutamakan pelaksanaan kampanye menggunakan media daring, sehingga dapat mengurangi kontak fisik dan kerumunan. Jika pertemuan tatap muka tetap harus dilaksanakan, kapasitas ruangan tidak boleh melebihi 40 persen dari kapasitas maksimal. Selain itu, peserta pertemuan harus menjaga jarak, serta selalu menggunakan masker dan pelindung wajah.
Hasil Pilkada 2020
![pilkada](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/OMghbfLoOHT6ldEvBvNXT1lwT5M=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3358636/original/009207000_1611561621-WhatsApp_Image_2021-01-25_at_14.34.26.jpeg)
Pilkada 2020 telah menghasilkan beberapa kepala daerah yang terpilih melalui proses demokrasi yang dijalankan di 270 daerah di Indonesia. Setelah hasil pemilihan diumumkan, Mahkamah Konstitusi (MK) mengambil putusan penting yang berdampak pada masa jabatan para kepala daerah ini.
MK memperpanjang masa jabatan gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota di daerah-daerah tersebut hingga beberapa bulan. Keputusan ini hanya berlaku bagi kepala daerah dan wakil kepala daerah yang masa jabatannya tidak melebihi lima tahun.
Keputusan yang diambil oleh MK bertujuan untuk memaksimalkan masa jabatan kepala daerah, tanpa mengganggu penyelenggaraan Pilkada Serentak dan untuk memberikan kepastian hukum. Dengan putusan ini, kepala daerah hasil pemilihan tahun 2020 akan menjabat hingga dilantiknya kepala daerah hasil Pilkada 2024.
MK menolak permohonan beberapa kepala daerah yang ingin membagi pelaksanaan Pilkada Serentak. Menurut MK, pembagian pelaksanaan Pilkada akan menghilangkan keserentakan yang telah diatur dalam undang-undang dan dapat mengganggu kesatuan proses demokrasi di tingkat daerah.
Namun, MK mengabulkan permohonan kepala daerah yang meminta agar masa jabatan mereka tidak harus berhenti pada akhir 2024. MK menyatakan bahwa Pasal 201 Ayat (7) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada yang mengatur hal tersebut bertentangan dengan prinsip negara hukum, dan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan.
MK memahami keinginan para kepala daerah, untuk memaksimalkan masa jabatannya hingga pelantikan kepala daerah baru hasil Pilkada 2024. MK menegaskan pentingnya prinsip negara hukum dan kesetaraan di dalam hukum dan pemerintahan, serta pentingnya memastikan bahwa tidak ada kekosongan kekuasaan di daerah-daerah tersebut, yang dapat mengganggu stabilitas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Putusan ini juga menunjukkan komitmen MK untuk menjaga keserentakan dalam penyelenggaraan Pilkada, serta memberikan kepastian hukum kepada para kepala daerah. Keputusan ini diharapkan dapat memastikan bahwa kepala daerah dapat terus menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, hingga dilantiknya kepala daerah baru hasil Pilkada 2024.
Hal ini menjadi sangat penting dalam menjaga kontinuitas pemerintahan di tingkat daerah, sehingga pelayanan kepada masyarakat tidak terganggu. Keputusan MK ini juga menegaskan pentingnya prinsip negara hukum dan persamaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan. Prinsip ini harus dijunjung tinggi untuk memastikan bahwa semua warga negara, termasuk para kepala daerah, memiliki hak dan kewajiban yang sama di hadapan hukum. Keputusan ini juga memberikan pesan bahwa MK berkomitmen, untuk menjaga keadilan dan kesetaraan dalam sistem demokrasi di Indonesia.
Terkini Lainnya
Pilkada Serentak Tahun Berapa Saja? Ketahui Kapan yang Pertama
Kapan Masa Tenang dalam Pemilu/Pilkada Sedang Berlangsung? Ini Penjelasannya
Apakah Anggota DPRD Maju Pilkada Harus Mundur? Ini Aturannya
Pilkada Terakhir Tahun Berapa?
Regulasi Pelaksanaan Pilkada pada Masa Pandemi COVID-19
Hasil Pilkada 2020
Pilkada Terakhir Tahun Berapa
Pilkada Tahun 2020
pilkada
Regulasi Pelaksanaan Pilkada
Pelaksanaan Pilkada pada Masa Pandemi COVID-19
content
Revisi UU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Partai Buruh Gelar Demo di KPU, Ini Tuntutannya
Prof Henry Indraguna: Revisi UU Pilkada Berpotensi Melanggar Konstitusi
Bahlil Lahadalia
Bahlil Pastikan Tagih Denda ke Perusahaan Tambang yang Mandek Bangun Smelter
Adies Kadir: Munas Golkar Tak Melanggar AD/ART Partai
Andhika Hazrumy Ungkap Nasib Airin Rachmi Diany dalam Pilgub Banten 2024
Top 3: Menteri Bahlil Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Monkeypox
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
Haruskah Saya Mendapatkan Vaksin Mpox Jika Saya Menderita Mpox? Ini Jawabannya!
Mpox Clade 1 Menyebar di Afrika, Rasa Sakit Tak Tertahankan Menghantui Seorang Pria di Burundi
Waspada Wabah Mpox, Bandara Changi Singapura Berlakukan Cek Suhu dan Visual Pelancong
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Semen Padang vs PSS Sleman
Hasil BRI Liga 1 Persib Bandung vs Arema FC: Pangeran Biru Kembali Terpeleset
Hasil BRI Liga 1 Persik Kediri vs Malut United: Tanpa Gol di Brawijaya
TOPIK POPULER
Populer
6 Potret Pertemuan Agnez Mo dengan Inul Daratista dan Ayu Ting Ting, Tuai Pujian
7 Potret Stefan William Umumkan Punya Anak dengan Ria Andrews, Sudah Umur Setahun
Cinderella at 2 AM, Drama Korea Romantis Terbaru yang Wajib Ditonton
Kenali 8 Penyebab Pasangan Bersikap Posesif, Cinta Berlebihan Tak Selamanya Baik
Resep Mudah Membuat Es Krim Goreng di Rumah, Cukup Pakai 6 Bahan Murah Meriah
Cara Cek KIP SMA Secara Online, Bisa Masuk ke Link pip.kemdikbud.go.id
5 Resep Pangsit Goreng Isi Kanji yang Renyah, Lezat, dan Mudah Dibuat
4 Potret Pesona Ayu Rania Yamin dalam Kebaya Wisuda Bergaya Kontemporer
Punya Bau Badan yang Tak Biasa? Wapadai 7 Penyakit Serius Berikut Ini
9 Aplikasi Pinjol Cepat Cair yang Aman, Sudah Terdaftar di OJK
RUU Pilkada
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Prabowo: Saya Jamin Tidak Akan Intervensi Pilkada, Jokowi juga Tak Pernah Titip Calon
Berita Terkini
4 Blunder Fatal Erik ten Hag yang Bikin Manchester United Merana di Awal 2024/2025
Alhamdulillah.. 37 Pasangan di Jabar Resmi jadi Suami Istri, Sah Secara Agama dan Negara
Arsenal Keringat Dingin Tunggu Hasil Pemeriksaan Cedera Gabriel Jesus
Air Susu Ibu Kaya Nutrisi, ASI Eksklusif Solusi Utama Cegah Stunting pada Bayi
Etika Berinternet, Kunci Menjaga Keharmonisan di Ruang Digital
Apel Pasukan Pengamanan Pilkada 2024, Wali Kota Helldy Apresiasi Kesiapan Polres Cilegon
Anies Sudah Urus Berkas di PN Jaksel untuk Syarat Maju Pilkada Jakarta 2024
Arne Slot Ultimatum Para Bintang Liverpool yang Belum Dapat Kontrak Baru
Postur APBD Perubahan 2024 Disampaikan Pj Gubernur Bey, PAD Jabar Ditarget Rp36,27 Triliun
Aksi Timnas Indonesia U-19 di Seoul Earth On Us Cup Disiarkan Vidio
9 Mindset Orang Sukses, Rahasia Ubah Hidup dalam Semalam
Mentan Amran Pastikan Tak Ada Kelangkaan Pupuk Subsidi di Kabupaten Karawang
Jangan Melupakan Sholat Meski Sedang Sakit, Ini 4 Hal yang Perlu Diperhatikan
6 Resep Sapo Tahu Sederhana, Rahasia Masakan Chinese Food ala Restoran
Begini Persiapan Kementan untuk Dukung Program Makan Bergizi Gratis