Antisipasi Warga Curi Start Mudik, Satgas COVID-19: Tokoh Masyarakat Bisa Ingatkan Perantau

Antisipasi Warga Curi Start Mudik, Satgas COVID-19: Tokoh Masyarakat Bisa Ingatkan Perantau - Health

, Jakarta Satgas COVID-19 mengatakan bahwa tokoh-tokoh masyarakat di desa atau kelurahan, bisa berperan untuk mengingatkan para perantau agar tidak mudik terlebih dulu.

Sonny Harry B. Harmadi, Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satgas Penanganan COVID-19 mengatakan, hal tersebut juga bisa menjadi cara sosialisasi, demi mencegah masyarakat tidak melakukan mudik sebelum larangan berlaku.

"Larangan mudik mulai tanggal berapa, orang sudah ada yang curi start duluan. Itu yang harus kita antisipasi dari sekarang," kata Sonny dalam dialog dari Graha BNPB.

"Melalui PPKM mikro ini, posko desa, bahkan tokoh masyarakat yang ada di desa atau kelurahan tersebut, bisa mengingatkan para perantau di daerah: jangan pulang dulu kalau sayang dengan sanak keluarga di desa atau kelurahannya," kata Sonny.

Menurut Sonny, PPKM (Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat) mikro dan posko desa memiliki peran penting terkait kebijakan larangan mudik yang akan segera diberlakukan.

Apabila suatu daerah tidak memberlakukan PPKM, Sonny menyebut bahwa Ketua Satgas COVID-19 Doni Monardo telah meminta mereka untuk mengaktifkan Posko Desa dan Posko Kelurahan, untuk mencegah terjadinya mudik dan liburan.

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan Juga Video Menarik Berikut Ini

Pemerintah resmi melarang mudik lebaran 2021

2 dari 3 halaman

JIka Mudik Tidak Dilarang

Banner Infografis Menanti Ketok Palu Mudik Lebaran 2021. (/Trieyasni)

Hal senada disampaikan Doni Monardo dalam Rapat Koordinasi Satgas Penanganan COVID-19 pada hari Minggu lalu.

Doni mengatakan bahwa tokoh agama, budayawan, atau keluarga, bisa berperan memberikan sosialisasi agar orang tidak mudik atau pulang kampung mengingat pandemi COVID-19 masih belum berakhir.

Selain itu daerah juga diminta untuk membuat kebijakan, misalnya wajib karantina, yang tidak menyimpang dari kebijakan pusat "demi menyelamatkan masyarakat."

Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) itu menyebut bahwa apabila mudik tidak dilarang, ada potensi lonjakan kasus COVID-19 yang sangat tinggi di masyarakat.

"Kalau Lebaran nanti (mudik) tidak dilarang, ini prediksi dari tim data Satgas, telah membuat simulasi, membuat asumsi, akan terjadi kenaikan rata-rata kasus harian antara 37 sampai 119 persen," katanya.

Sementara, jumlah kematian setiap pekan bisa meningkat dari 6 hingga 75 persen. "Positivity rate juga mengalami peningkatan. Dan satu lagi adalah kenaikan BOR (Bed Occupancy Rate)."

"Oleh karenanya, strategi dilarang mudik, saya minta betul-betul dijadikan tema oleh seluruh pihak, oleh seluruh instansi, oleh seluruh lembaga, oleh seluruh daerah. Saya ulangi lagi dilarang mudik."

"Tidak ada embel-embel. Jangan ada nuansa liburan. Saya ingatkan, jangan memberikan harapan adanya liburan," katanya secara tegas.

3 dari 3 halaman