, Jakarta - Penanganan COVID-19 di Indonesia masih tidak maksimal bagi sebagian orang. Berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan masih dirasa tidak cukup untuk melawan penyakit yang disebabkan Virus Corona tersebut.
Berkaitan dengan hal tersebut, baru-baru ini Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia, Luhut Binsar Panjaitan, meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengetatkan kebijakan bekerja dari rumah atau work from home (WFH) hingga 75 persen mulai 18 Desember 2020 hingga 8 Januari 2021.
Namun, menurut Pengamat Kebijakan Publik Agus Pambagio, kebijakan tersebut tidak akan efektif. Dia berpendapat bahwa kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) bukan cara terbaik melawan Corona. Jika melihat contoh kebijakan negara lain, lockdown dirasa lebih efektif ketimbang PSBB.
Advertisement
“Sejak Maret sudah saya katakan bahwa pandemi tidak bisa didobel-dobel dengan ekonomi. Selesaikan pandemi, begitu selesai ya sudah seperti negara-negara lain,” ujar Agus kepada Health melalui sambungan telepon, Rabu (16/12/2020).
Agus, menambahkan, Indonesia seharusnya bisa belajar dari kebijakan-kebijakan negara lain. Kebijakan-kebijakan tersebut perlu diramu dari berbagai negara agar mendapatkan kebijakan terbaik.
“Banyak yang bisa dicontoh tinggal kita ramu tidak hanya dari satu negara. Banyak yang lockdown dan beberapa negara tersebut sudah ke fase kedua sedangkan kita fase satu saja belum selesai," ujarnya.
Beberapa nama negara yang disebutkan Agus adalah Taiwan, Korea Selatan, Malaysia, dan Filipina. Walau demikian, ia mengaku bukan hanya itu faktornya. Faktor lain adalah tracing yang tidak sesuai dengan persyaratan organisasi kesehatan dunia (WHO) yaitu satu juta penduduk per satu kali uji.
** #IngatPesanIbu
Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.
Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.
Simak Video Berikut Ini:
Presiden Jokowi meninjau simulasi vaksinasi Covid-19 di Puskesmas Tanah Sareal, Bogor. Jokowi menjelaskan pendistribusian vaksin ke seluruh Indonesia tidak mudah.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Jika Lockdown Dilakukan Sekarang
Walau lockdown disebut sebagai upaya yang lebih baik dari pengetatan WFH dan PSBB, namun jika kebijakan tersebut diterapkan sekarang maka sudah terlambat, kata Agus.
“Sudah terlambat, tidak akan berpengaruh dan orang akan protes. Sudah dibuka terus tutup lagi kan rugi mendingan kan sekaligus waktu awal pandemi.”
Dengan demikian, lanjut Agus, hal terbaik yang dapat dilakukan saat ini adalah mengikuti protokol kesehatan. Namun, pelanggaran protokol harus disertai sanksi yang jelas.
Sanksi sendiri dapat diberikan secara materil dan sanksi yang baik adalah sanksi yang membuat jera.
“Kalau sanksi hanya 250 ribu kecil sekali, minimal sanksi itu 1 juta, mau tertib tidak? Kalau tanpa sanksi mana bisa,” pungkasnya.
Advertisement
Infografis Vaksin COVID-19 dan Rencana Vaksinasi di Indonesia
![Infografis Vaksin Covid-19 dan Rencana Vaksinasi di Indonesia. (/Triyasni)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/-oyhuGLzjqRT7EqIMNuXWZQXKb0=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3308922/original/000030200_1606464733-Infografis_vaksin_covid-19.jpg)
Terkini Lainnya
Simak Video Berikut Ini:
Jika Lockdown Dilakukan Sekarang
Infografis Vaksin COVID-19 dan Rencana Vaksinasi di Indonesia
Luhut Binsar Pandjaitan
Corona
COVID-19
Corona COVID-19
virus corona
Corona di Indonesia
covid-19 di indonesia
PSBB
Lockdown
Indonesia lockdown
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Populer
Segini Gaji Fantastis Pratama Arhan di Tengah Gosip Dugaan Selingkuh Azizah Salsha
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: 5 Fakta Tentang Wabah Kolera di Sudan
3 Tips Redam Gejala Mata Kering, Dokter Sarankan Penggunaan Sampo Bayi
WHO: Mpox Bukan COVID Baru, Ini Ancaman Kesehatan Global Lain yang Mengkhawatirkan
Penelitian UI: Yoga Modifikasi Solusi Alami Atasi Nyeri Kepala Servikogenik Tanpa Operasi
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
2024 Tahun Terburuk Demam Berdarah, Tercatat 11 Juta Kasus DB di 80 Negara
Mimpi Buruk Bertemu Jin dan Setan dalam Rumah, Bagaimana Pandangan Islam dan Psikolog?
Putusan MK
Alasan Baleg DPR Lebih Merujuk MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Kepala Daerah
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Berita Terkini
Ingin Allah Kabulkan Setiap Doa dan Permohonan? Lakukan Hal Ini saat Sujud Kata UAH
Viral Video Syur Diduga Mirip Azizah Salsha Istri Pratama Arhan, Polisi Selidiki
Erina Gudono Goda Kaesang Pangarep Ngeluh Mahalnya Harga Makanan di AS, Ada Telur Dadar Rp500 Ribu
Alasan Baleg DPR Lebih Merujuk MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Kepala Daerah
Pantun, Kesenian Tradisional yang Telah Diakui Dunia
Asteroid Bernilai 100 Juta Triliun, Psyche Tampak Berkarat
Bejat, Pelajar SMA Perkosa Teman Adiknya yang Masih SD
Keistimewaan Gus Dur saat Dilengserkan Diungkap Gus Baha, Baru Sadar setelah Bertahun-tahun
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Kucing-Kucing Menggemaskan Milik Anies Baswedan yang Membuatnya Raih Gold Play Button dari Google
Atmosfer Jadi Keruh Dampak Erupsi Gunung Merapi, BRIN Teliti dengan Menggunakan Data Satelit
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Jodoh Sudah Ditentukan 50 Ribu Tahun sebelum Kita Diciptakan Kata Ustadz Hanan Attaki, Lalu Sekarang di Mana?
Pesta Keluarga Berdarah, Nyawa Melayang usai Duel Kakak Adik
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta