, Jakarta - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada hari Senin (22/1) mengatakan bahwa pemerintah Taliban di Afghanistan belum lama ini memecat ratusan perempuan karena diduga tidak mematuhi hukum syariah yang diterapkan kepada perempuan di negara itu.
Misi Bantuan PBB di Afghanistan, alias UNAMA, mencatat kasus-kasus pemecatan tersebut dalam laporan terbarunya mengenai kondisi hak asasi manusia selama seperempat akhir tahun 2023 di negara yang jutaan penduduknya membutuhkan bantuan kemanusiaan itu.
Baca Juga
“Otoritas de facto terus menegakkan dan mengumumkan batasan-batasan bagi hak perempuan untuk bekerja, mendapatkan pendidikan dan kebebasan bergerak,” menurut laporan tersebut, dikutip dari VOA Indonesia, Rabu (24/1/2024),
Advertisement
UNAMA mencatat bahwa Kementerian Penyebaran Kebajikan dan Pencegahan Kejahatan Taliban telah mengambil peran sebagai penegak hukum, menghalangi perempuan untuk bekerja atau mengakses berbagai layanan karena belum menikah atau tidak memiliki wali laki-laki.
Laporan itu menyatakan bahwa kurangnya kepatuhan terhadap aturan berhijab atau berpakaian, tidak adanya mahram atau kerabat laki-laki, dan pembatasan terhadap perempuan yang ingin mengunjungi ruang publik, perkantoran atau institusi pendidikan menyebabkan pemecatan sedikitnya 600 perempuan di dua provinsi di Afghanistan selama periode tersebut.
Kementerian di tingkat provinsi melarang 400 perempuan bekerja di pabrik pengolahan kacang pinus di Provinsi Nangarhas pada Oktober tanpa alasan, sementara pegawai laki-laki tetap diizinkan bekerja, ungkap laporan itu.
Pemerintah Taliban telah melarang perempuan Afghanistan mengunjungi taman nasional Band-e-Amir di provinsi Bamiyan. Penjabat Menteri Kebajikan dan Keburukan Afganistan, Mohammad Khaled Hanafi menyebut perempuan tidak mengenakan hijab di dalam taman.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Perempuan di Perusahaan Pembangkit Listrik
![Puluhan Warga Afghanistan Dideportasi oleh Pihak Berwenang Pakistan](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/QJpFVw3t73o1Z-Jgc8Dh2HJjly8=/0x376:3652x2434/640x360/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4632575/original/031771600_1698894556-Puluhan_warga_Afghanistan_dideportasi_oleh_pihak_berwenang_Pakistan-AP__5_.jpg)
Selain itu, disebutkan juga bahwa pembangkit listrik yang dikelola Taliban di Provinsi Balkh pada November lalu memecat 200 perempuan, diduga karena alasan keuangan, meski tidak ada pegawai laki-laki yang dipecat. Dalam salah satu contoh, pejabat kementerian “menyarankan salah seorang pegawai perempuan lajang di sebuah fasilitas kesehatan untuk menikah atau terancam di-PHK, dengan menyatakan bahwa perempuan lajang tidak pantas bekerja,” demikian bunyi laporan itu.
Bulan lalu, pejabat kementerian mengunjungi sebuah terminal bus di Kota Kandahar untuk memastikan tidak ada perempuan yang bepergian jauh tanpa kerabat laki-laki dan memerintahkan para pengemudi bus untuk tidak mengizinkan penumpang perempuan naik jika mereka tidak ditemani pendamping, menurut temuan UNAMA.
Laporan itu mengatakan bahwa perempuan tanpa kerabat laki-laki di Provinsi Paktia tidak diizinkan mengakses layanan kesehatan sejak awal Desember. Pejabat kementerian pun kerap mengunjungi berbagai fasilitas kesehatan untuk menjamin kepatuhan.
UNAMA menyatakan bahwa meskipun tidak ada larangan secara umum untuk mempekerjakan perempuan di Afghanistan, aturan mengenai mahram secara efektif membatasi hak mereka untuk bekerja jika mereka tidak memiliki kerabat laki-laki yang bisa mengantarkan mereka ke tempat bekerja.
Laporan itu juga mencatat beberapa contoh penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, penjatuhan hukuman dan pembebasan sejumlah pegiat HAM dan jurnalis, termasuk perempuan, dari Oktober hingga Desember.
“Otoritas de facto terus melanggar hak kebebasan berekspresi dengan membatasi kesempatan masyarakat untuk mencari, menerima dan membagikan informasi dan gagasan,” ungkap UNAMA.
Advertisement
Aksi Bom Bunuh Diri
![Ilustrasi ledakan (pixabay)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/GHwin2ms0xzgpg7mt44lU77CNKY=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3558799/original/065937000_1630560111-fireball-422746_1280.jpg)
Laporan itu juga mendokumentasikan semakin banyaknya aksi bom bunuh diri dan serangan lain terhadap anggota komunitas etnis Hazara di negara yang mayoritas Syiah itu selama tiga bulan terakhir. Serangan yang sebagian besarnya diklaim oleh militan ISIS itu menewaskan hampir 50 Muslim Syiah dan melukai lebih banyak lagi.
Misi PBB itu mengatakan bahwa stafnya mencatat terus terjadinya pembunuhan di luar proses hukum, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, serta penyiksaan dan perlakuan buruk terhadap mantan pejabat pemerintah Afghanistan dan pasukan keamanan. Taliban terus-menerus membantah tuduhan tersebut, dengan mengatakan mereka mematuhi amnesti umum yang diumumkan kepemimpinan mereka setelah kembali menguasai Afghanistan pada Agustus 2021.
Kelompok fundamentalis Taliban sejak itu menerapkan penafsiran ketat terhadap hukum syariah, melarang anak-anak perempuan Afghanistan bersekolah melampaui kelas enam SD dan melarang sebagian besar perempuan untuk bekerja di sektor publik maupun swasta.
Masyarakat internasional telah mengecam Taliban dan menuntutnya agar mencabut segala batasan terhadap hak perempuan sesegera mungkin. Hingga kini belum ada negara yang mengakui pemerintahan de facto Afghanistan, dengan alasan utama keprihatinan kondisi HAM dan perlakuan Taliban terhadap perempuan.
Taliban Tolak Laporan PBB
![Ilustrasi Taliban di Kabul, Afghanistan. (AFP)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/_kx90iEsfbo0kyH9TED56mfalmg=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4121232/original/071958800_1660272856-taliban.jpg)
Taliban menolak laporan PBB tersebut pada hari Senin, dengan mengklaim laporan itu menunjukkan “ketidaktahuan” lembaga dunia itu mengenai hukum syariah.
Zabihullah Mujadih, juru bicara utama Taliban, menegaskan melalui sebuah pernyataan berbahasa Inggris bahwa mencela aturan Islam sebagai “tindakan yang melanggar hak asasi manusia… jelas merupakan penghinaan terhadap keyakinan masyarakat.”
Mujahid menyarankan UNAMA untuk berhenti mengkritik masalah agama di negaranya.
“Hijab perempuan, perlunya mahram syariah bagi perempuan, lingkungan syariah bagi pekerjaan dan pendidikan perempuan… ini semua adalah komitmen dan tanggung jawab pemerintahan yang responsif dan Islami,” pungkasnya.
![Infografis Kejatuhan dan Kebangkitan Taliban di Afghanistan. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/FE3rl_qP4RKtQBIeQ-y9PT5zppU=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3541985/original/051134500_1629113714-infografis_kejatuhan_dan_kebangkitan_taliban_di_afghanistan.jpg)
Terkini Lainnya
Krisis Pengungsian di Myanmar: PBB Soroti Situasi yang Memburuk
Taliban Melarang Pelapor Khusus PBB Masuk Afghanistan, Tuduh Sebarkan Propaganda
PBB: Malnutrisi Makin Parah di Wilayah yang Dikuasai Pemerintah Yaman
Perempuan di Perusahaan Pembangkit Listrik
Aksi Bom Bunuh Diri
Taliban Tolak Laporan PBB
PBB
Taliban
Hukum Syariah
perempuan
VOA
VOA Indonesia
UNAMA
Rekomendasi
Taliban Melarang Pelapor Khusus PBB Masuk Afghanistan, Tuduh Sebarkan Propaganda
PBB: Malnutrisi Makin Parah di Wilayah yang Dikuasai Pemerintah Yaman
PBB Kutuk Aksi Kekerasan yang Tewaskan Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Ketentuan Terbaru Bayar PBB di Jakarta, Wajib Ketahui Nih
Hari Kemanusiaan Sedunia, PBB di Indonesia Desak Perlindungan untuk Pekerja Kemanusiaan di Konflik Gaza
Sekjen PBB Antonio Guterres Minta Pihak yang Bertikai di Gaza Beri Jaminan Penyediaan Vaksin Polio untuk Anak
DK PBB: Masa Tugas Misi Penjaga Perdamaian di Somalia Diperpanjang
UNESCO: 1,4 Juta Anak Perempuan di Afghanistan Tak dapat Akses Pendidikan Sejak Taliban Berkuasa
PT Angkasa Pura Aviasi Tegaskan, Bandara Kualanamu Akan Bayar PBB ke Pemkab Deli Serdang
Revisi UU Pilkada
KPPOD: Revisi UU Pilkada Bakal Ciptakan Kantong Kemiskinan di Daerah
5 Pernyataan Anggota Baleg hingga Wakil Ketua DPR RI Terkait Revisi UU Pilkada Batal Disahkan
Kawal Putusan MK, Sejumlah Mahasiswa Sambangi Gedung KPU
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
TOPIK POPULER
TODAY IN HISTORY
23 Agustus 1961: Insiden Penembakan Seorang Fisikawan Inggris di Persinggahan di Bedfordshire
Populer
Berlian 2.492 Karat Ditemukan di Botswana, Terbesar di Dunia dalam 119 Tahun
Sehari Akan Jadi 25 Jam Gara-Gara Bulan, Ini Penjelasannya
Viral Peringatan Darurat Biru di Indonesia, AS Ternyata Juga Punya Blue Alert
Nepal Cabut Larangan TikTok
AS Jual Senjata ke Korea Selatan, Korea Utara: Gegabah dan Provokatif
23 Agustus 1961: Insiden Penembakan Seorang Fisikawan Inggris di Persinggahan di Bedfordshire
Kongo Melaporkan 1.000 Lebih Kasus Mpox dalam Seminggu Terakhir
Pedagang Senjata Yaman Jualan via Media Sosial X
Ukraina Ratifikasi Statuta Roma, Sah Jadi Anggota ke-125 Mahkamah Pidana Internasional
AS-Indonesia dan 8 Negara Mitra Gelar Latihan Militer Super Garuda Shield, Apa Tujuannya?
RUU Pilkada
Erina Gudono Diduga Bakal Melahirkan di AS, Kewarganegaraan Anak Kaesang Pangarep Jadi Sorotan
Meneropong IHSG Usai Sentuh Rekor Tertinggi Baru
Berita Terkini
Chef Juna dan Ustaz Maulana Jadi Saksi Pengundian WINCheez Berbagi Kebaikan, Ini Dia Para Pemenang
8 Tafsir Mimpi Menyiram Tanaman, Pertanda Peringatan hingga Ketiban Rezeki Nomplok
Bandara VVIP Rampung, Jokowi Pindah ke IKN Awal September
Saksikan Sinetron Saleha Jumat 23 Agustus 2024 Pukul 18.15 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
Dasco Gerindra: KIM Solid, Keputusan MK Tak Pengaruhi Pilkada Jakarta
Resep Bakso Udang yang Kenyal dan Gurih, Lengkap Cara Bikin Kuahnya
6 Zodiak Paling Mudah Baper dan Jatuh Cinta, Rentan Terjerat Toxic Relationship
12 Inspirasi Outfit Naik Motor untuk Perempuan Ala Selebriti Wanita
Survei Alvara Strategi Indonesia: Airin Rachmi Diany Raih Elektabilitas Tertinggi Jelang Pilkada Banten 2024
Sangat Tajam, Kertas Pengumuman Diterima Kuliah Ini Bisa Cacah Daging
Erina Gudono Diduga Bakal Melahirkan di AS, Kewarganegaraan Anak Kaesang Pangarep Jadi Sorotan
KPPOD: Revisi UU Pilkada Bakal Ciptakan Kantong Kemiskinan di Daerah
Jin BTS Penuhi Janji Kunjungi Barak Setelah Lulus Wamil, Juniornya Ngaku Kangen Berat