, Naypyidaw - Myanmar menolak temuan laporan tim pencari fakta PBB awal pekan ini, yang menuduh bahwa perwira tinggi dan panglima militer serta pemimpin pemerintahan sipil Myanmar melakukan genosida dan kejahatan kemanusiaan lain dalam penumpasan kelompok minoritas muslim Rohingya di negara bagian Rakhine tahun lalu.
Laporan itu, yang dikemukakan di Jenewa pada Senin 27 Agustus 2018 oleh Misi Tim Pencari Fakta terhadap Myanmar (TPF Myanmar) di bawah naungan Kantor Komisaris Tinggi PBB untuk Hak Asasi Manusia (OHCHR) dan Dewan HAM PBB, merupakan hasil penyelidikan selama kurang-lebih satu tahun, dengan mewawancarai narasumber dan saksi, meriset, dan menganalisis berbagai data yang ditemukan.
Merespons hal tersebut, juru bicara pemerintah Myanmar Zaw Htay pada Rabu 29 Agustus 2018 mengatakan kepada media pemerintah bahwa Naypyidaw "tidak sepakat dan tidak menerima resolusi apapun" yang disampaikan Dewan HAM PBB, demikian seperti dikutip dari BBC, Kamis (30/8/2018).
Advertisement
"Kami tidak mengizinkan TPF untuk masuk ke Myanmar, oleh karenanya, kami tidak setuju dan menerima resolusi apa pun yang dibuat oleh Dewan Hak Asasi Manusia," Zaw Htay mengatakan kepada kantor berita Global New Light dari Myanmar.
Zaw Htay mengatakan, Myanmar memiliki Komisi Penyelidikan Independen sendiri untuk menanggapi "tuduhan palsu yang dibuat oleh badan-badan PBB dan komunitas internasional lainnya".
Militer Myanmar diketahui belum memberikan komentar. Namun, sejak November 2017 lalu, Tatmadaw (nama resmi Angkatan Bersenjata Myanmar) menolak telah melakukan kesalahan apapun terkait krisis kemanusiaan Rohingya di Rakhine.
Baca Juga
Dalam laporannya, TPF Myanmar menemukan bahwa Tatmadaw telah mengambil tindakan yang "tidak diragukan lagi merupakan kejahatan yang paling berat di bawah hukum internasional."
Laporan itu juga menyebut bahwa panglima tertinggi militer Myanmar, Min Aung Hlaing, harus diselidiki dan didakwa atas dugaan mendalangi genosida dan kejahatan kemanusiaan terhadap muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine utara, serta mendalangi kejahatan perang di Negara Bagian Kachin dan Shan.
Pencarian fakta juga melampaui rentang waktu Agustus 2017, dan menemukan bahwa militer Myanmar terindikasi melakukan pelanggaran hak asasi manusia secara luas sejak 2011. Laporan itu juga menambahkan bahwa lembaga keamanan Myanmar lainnya juga terlibat dalam pelanggaran HAM tersebut.
"Atas alasan apapun, tidak akan pernah ada pembenaran bagi aksi militer yang melakukan pembunuhan tanpa pandang bulu, beramai-ramai memperkosa perempuan, menyerang anak-anak, dan membakar seluruh desa," kata laporan TPF Myanmar.
"Tatmadaw telah menggunakan taktik yang tidak konsisten dan tidak proporsional terhadap ancaman keamanan yang sebenarnya, terutama di Negara Bagian Rakhine, dan juga di Myanmar utara," tambah laporan itu.
Misi pencarian fakta menyimpulkan bahwa ada "informasi yang cukup" untuk membuka penyelidikan genosida dan kejahatan perang terhadap jenderal-jenderal senior Myanmar.
Laporan TPF Myanmar juga menyebut bahwa pemerintah sipil, yang secara de facto dipimpin oleh pemenang Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi, turut bertanggungjawab atas krisis kemanusiaan yang menimpa kelompok etnis dan agama minoritas, termasuk muslim Rohingya, di Myanmar.
Pemerintah sipil, kata laporan itu, "telah gagal untuk menyuarakan penentangan atas peristiwa yang terjadi, menyebarkan 'narasi palsu', mengawasi penghancuran bukti di negara bagian Rakhine dan menghalangi penyelidikan independen."
"Melalui tindakan dan kelalaian mereka, pihak pemerintah sipil telah berkontribusi terhadap kejahatan keji tersebut," tambah laporan TPF Myanmar.
"Aung San Suu Kyi tidak menggunakan posisi de facto-nya sebagai kepala pemerintahan, dan tak juga menggunakan moralitasnya, untuk membendung atau mencegah peristiwa yang terjadi di Rakhine."
"Pemerintah dan Tatmadaw telah mengembangkan iklim di mana pidato kebencian tumbuh subur, pelanggaran hak asasi manusia dilegitimasikan, serta hasutan untuk diskriminasi dan kekerasan justru difasilitasi."
* Update Terkini Jadwal Asian Games 2018, Perolehan Medali hingga Informasi Terbaru dari Arena Asian Games 2018 dengan lihat di Sini
Simak video pilihan berikut:
Pengungsi Rohingya memberikan tanggapan terhadap investigasi yang telah dilakukan PBB terhadap kekerasan di Myanmar.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Laporan AS: Militer Myanmar Bersalah
![Peringatan HUT Angkatan Bersenjata Myanmar](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/vTcYdwL62IYtQ6-Cn1wuu2dktVM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2037354/original/091657900_1522211636-20180327-Peringatan-HUT-Angkatan-Bersenjata-Myanmar-AP-2.jpg)
Dalam penyelidikan terpisah, Kementerian Luar Negeri Amerika Serikat mengatakan telah mengumpulkan informasi dari pengungsi muslim Rohingya yang memperkuat tuduhan bahwa militer Myanmar dan pasukan keamanan telah melakukan pelanggaran HAM yang mengerikan, termasuk pemerkosaan.
AS mengatakan temuannya itu didasarkan pada lebih dari seribu wawancara dengan para pengungsi di kamp-kamp di Bangladesh --di mana para muslim Rohingya dari Myanmar melarikan diri lebih dari satu tahun lalu.
Duta Besar Amerika Nikki Haley hari Selasa 28 Agustus mengatakan kepada Dewan Keamanan PBB bahwa dunia menyaksikan bagaimana Myanmar menanggapi situasi itu.
"Di Dewan Keamanan PBB, kita harus meminta pertanggungjawaban mereka yang melakukan kekerasan," tegas Haley, seperti dikutip dari VOA Indonesia.
Awal bulan ini pemerintahan Presiden Donald Trump telah memberlakukan sanksi-sanksi terhadap lima komandan militer Myanmar dan dua unit tentara karena keterlibatan mereka dalam berbagai aksi keji, termasuk pembakaran desa-desa.
Panel itu mendesak Dewan Keamanan PBB untuk merujuk situasi itu ke Mahkamah Kriminal Internasional di Den Haag. Tetapi dua negara pemegang hak veto di Dewan Keamanan PBB –-Rusia dan China-- tidak akan membiarkan hal itu terjadi.
Sementara itu pengungsi Muslim-Rohingya kini tinggal dalam kondisi sangat menyedihkan di kamp pengungsi terbesar di dunia di Bangladesh. PBB mengatakan kondisi di Myanmar belum memungkinkan mereka kembali ke rumah secara aman, sukarela dan bermartabat.
Terkini Lainnya
Protes Krisis Rohingya, Facebook Nonaktifkan Akun Panglima Militer Myanmar
Laporan PBB: Militer Myanmar dan Aung San Suu Kyi Bertanggung Jawab atas Genosida Muslim Rohingya
Ratusan Anggota Parlemen Se-ASEAN Desak Myanmar Selesaikan Konflik Rohingya
Laporan AS: Militer Myanmar Bersalah
Myanmar
Rohingya
PBB
Rekomendasi
PBB: Malnutrisi Makin Parah di Wilayah yang Dikuasai Pemerintah Yaman
PBB Kutuk Aksi Kekerasan yang Tewaskan Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
Ketentuan Terbaru Bayar PBB di Jakarta, Wajib Ketahui Nih
Hari Kemanusiaan Sedunia, PBB di Indonesia Desak Perlindungan untuk Pekerja Kemanusiaan di Konflik Gaza
Sekjen PBB Antonio Guterres Minta Pihak yang Bertikai di Gaza Beri Jaminan Penyediaan Vaksin Polio untuk Anak
DK PBB: Masa Tugas Misi Penjaga Perdamaian di Somalia Diperpanjang
UNESCO: 1,4 Juta Anak Perempuan di Afghanistan Tak dapat Akses Pendidikan Sejak Taliban Berkuasa
PT Angkasa Pura Aviasi Tegaskan, Bandara Kualanamu Akan Bayar PBB ke Pemkab Deli Serdang
4 Hal yang Harus Dilakukan Jika Orang Terdekat Jadi Korban KDRT Menurut PBB
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
TODAY IN HISTORY
21 Agustus 1959: Hawaii Jadi Negara Bagian ke-50 Amerika Serikat
Populer
Putra Mahkota Arab Saudi Dituduh Palsukan Tanda Tangan Raja Salman pada Dekrit Perang Yaman
Taliban Musnahkan 21.000 Alat Musik, Ini Alasan Mereka
Putin Kunjungi Chechnya, Periksa Pasukan untuk Lawan Ukraina?
6 Jenazah Sandera Israel Ditemukan di Khan Younis Gaza
Meghan Markle Curi Perhatian Saat Kenakan Anting Kupu-kupu Milik Mendiang Putri Diana
Gara-gara Rekam Perselingkuhan Istri, Pria di Taiwan Dijatuhi Hukuman Penjara 3 Bulan
Skotlandia Tangguhkan Seluruh Pertemuan dengan Israel, Ini Pemicunya
PBB Kutuk Aksi Kekerasan yang Tewaskan Pekerja Kemanusiaan di Seluruh Dunia
5 Perubahan pada Tubuh yang Bisa Menunjukkan Masalah Kesehatan Anda
21 Agustus 1959: Hawaii Jadi Negara Bagian ke-50 Amerika Serikat
Putusan MK
Alasan Baleg DPR Lebih Merujuk MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Kepala Daerah
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Berita Terkini
Ingin Allah Kabulkan Setiap Doa dan Permohonan? Lakukan Hal Ini saat Sujud Kata UAH
Viral Video Syur Diduga Mirip Azizah Salsha Istri Pratama Arhan, Polisi Selidiki
Erina Gudono Goda Kaesang Pangarep Ngeluh Mahalnya Harga Makanan di AS, Ada Telur Dadar Rp500 Ribu
Alasan Baleg DPR Lebih Merujuk MA Ketimbang MK Soal Batas Usia Kepala Daerah
Pantun, Kesenian Tradisional yang Telah Diakui Dunia
Asteroid Bernilai 100 Juta Triliun, Psyche Tampak Berkarat
Bejat, Pelajar SMA Perkosa Teman Adiknya yang Masih SD
Keistimewaan Gus Dur saat Dilengserkan Diungkap Gus Baha, Baru Sadar setelah Bertahun-tahun
MKMK Sebut DPR-Pemerintah Membangkang Putusan MK Soal Pilkada 2024
Kucing-Kucing Menggemaskan Milik Anies Baswedan yang Membuatnya Raih Gold Play Button dari Google
Atmosfer Jadi Keruh Dampak Erupsi Gunung Merapi, BRIN Teliti dengan Menggunakan Data Satelit
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Jodoh Sudah Ditentukan 50 Ribu Tahun sebelum Kita Diciptakan Kata Ustadz Hanan Attaki, Lalu Sekarang di Mana?
Pesta Keluarga Berdarah, Nyawa Melayang usai Duel Kakak Adik
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta