, Jakarta Pengamat Ekonomi dari Indonesia Strategic and Economic Action Institution Ronny P. Sasmita, menilai tidak semestinya TNI secara personal maupun secara institusional diperbolehkan berbisnis. Ini karena bukan tugas TNI untuk berbisnis.
Menurutnya, dengan memperbolehkan TNI berbisnis secara institusional akan merusak tata kelola pemerintahan yang baik di satu sisi karena akan terjadi conflict of interest.
Baca Juga
Di sisi lain akan memperburuk demokrasi negara, karena akan memberikan TNI power resources di luar senjata atau di luar urusan pertahanan.
Advertisement
"Artinya, penambahan power resources untuk TNI bidang ekonomi akan meningkatkan daya tawar TNI di arena politik, yang secara otomatis akan melemahkan daya tawar aktor ekonomi lain," kata Ronny kepada , Kamis (18/7/2024).
Dampak negatifnya, akan terjadi dominasi TNI di arena pengambilan keputusan dan kebijakan publik. Hal ini karena urusan ekonomi jauh lebih komplek dan terkait dengan banyak bidang lainya jika dibanding bidang pertahanan itu sendiri.
Ganggu Iklim Usaha dan Politik
Selain itu, dengan masuknya TNI ke ranah bisnis, juga akan mengganggu kesehatan dunia usaha di Indonesia. Pelaku bisnis yang memiliki senjata memiliki power berbeda dengan pelaku bisnis yang tidak bersenjata pada tataran prakteknya.
"Level playing field di sektor-sektor yang dimasuki TNI nantinya akan mendadak rusak, kualitas kompetisi akan mendadak hilang. Toh siapa yang berani bersaing dengan pelaku usaha yang sekaligus pemegang senjata toh. Pada takut didor semua toh!," ujarnya.
Disisi lain, dengan memperbolehkan TNI berbinis akan mengganggu kesehatan sistem politik sekaligus sistem ekonomi nasional.
Bahkan di Amerika, tanpa berbisnis langsung saja, hanya melalui jejaring pengusaha mitra militer atau dikenal dengan sebutan industrial military complex, level playing field bisnis di sektor pertahanan menjadi sangat buruk karena dikuasai segelintir pihak yang memiliki koneksi khusus dengan petinggi-petinggi militer.
"Apalagi jika militer turun langsug berbisnis, lebih bahaya lagi," tegas Ronny.
"Boleh jadi, ada sedikit pengecualian. Misalnya anggota keluarga berbisnis. Inipun harus benar-benar diatur secara detail dan jelas. Karena pada prakteknya, pebisnis yang memiliki anggota keluarga petinggi aparat bisa menelikung banyak aturan dengan menjual nama anggota keluarga yang berstatus petinggi militer atau polisi," ujarnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Urusan Pertahanan Itu Penting
![Jelang HUT ke-77, TNI AU Gelar Gladi Bersih di Lanud Halim Perdanakusuma](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/UBjOAhUTxEOx_9XNRduiANEfWN4=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4385503/original/040537700_1680760992-TNI-AU-Gelar-Gladi-Bersih-Jelang-HUT-ke-77-Faizal-2.jpg)
Terakhir, perlu dicatat bahwa urusan pertahanan membutuhkan keseriusan tingkat tinggi, apalagi dengan semakin kompleknya tingkat ancaman pertahanan saat ini.
Artinya, semestinya isunya adalah peningkatan kualitas dan profesionalisme TNI di satu sisi yang terjauhkan dari berbagai kepentingan ekonomi politik di satu sisi dan peningkatan kapasitas setta vitalitas pertahanan Indonesia itu sendiri.
"Lalu berapa anggaran yang dibutuhkan setiap tahun untuk mencapai itu. Harusnya itu topiknya, bukan malah menyodorkan wacana yang jelas-jelas preseden-nya tak baik di masa lalu. Sangat disayangkan sekali wacana ini muncul di hari ini," pungkasnya.
Advertisement
Timbulkan Potensi Korupsi
![Deretan Alutsista Dipamerkan di HUT ke-74 TNI](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/ApGC3g6o2UakyUTsamKbI7YtT2o=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/2931159/original/046178800_1570261398-20191005-Parade-Alutsista-HUT-TNI-juyo.jpg)
Pengamat Ekonomi Center of Economic and Law Studies (CELIOS) Nailul Huda, menilai jika abdi negara sebagai pengguna anggaran bersinggungan dengan dunia bisnis yang terkait, maka timbul potensi kecurangan penggunaan anggaran yang menguntungkan segelintir pihak saja.
Huda menjelaskan, dana APBN merupakan dana dari pajak masyarakat, kemudian masuk ke dalam BUMN melalui Penanaman Modal Negara.
Di sisi lain, dunia usaha juga sering berkaitan dengan negara melalui penyediaan barang untuk pemerintah baik Kementerian, Lembaga, Polisi, hingga TNI, sehingga berpotensi korupsi meningkat.
"Berpotensi koruptif juga meningkat. Yang pada akhirnya yang memenangkan project pemerintah dari internal sendiri. Ekonomi semakin terhambat, terutama dari sisi dunia usaha non abdi negara. Maka saya tidak setuju dengan usulan tersebut," kata Nailul Huda kepada , Rabu (17/7/2024).
Terkini Lainnya
Daerah Blankspot Jadi Tantangan Pelaksanaan Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Serang
5.500 Personel Militer Mulai Latihan Super Garuda Shield 2024 Kolaborasi Amerika Serikat dan Indonesia
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
Ganggu Iklim Usaha dan Politik
Urusan Pertahanan Itu Penting
Timbulkan Potensi Korupsi
TNI
bisnis
TNI Berbisnis
UU TNI
militer
Rekomendasi
5.500 Personel Militer Mulai Latihan Super Garuda Shield 2024 Kolaborasi Amerika Serikat dan Indonesia
2 Kapal Perang PT PAL Tuntaskan Misi Jelajahi Hawaii dan IKN, Ini Penampakannya
Sahroni DPR Minta Kasus TNI Diduga Aniaya Polisi di Batam Dituntaskan
Din Syamsuddin Bakal Audiensi dengan TNI, Lakukan Aksi Bela Palestina pada Oktober 2024
Beredar Video Viral di Medsos Anggota TNI di Batam Diduga Aniaya Polisi, Ini Penjelasannya
Soal Wacana Pembentukan Angkatan Siber, Dave Laksono: Lebih Baik Maksimalkan yang Sudah Ada
Eks Napiter Dukung Pengamanan Maksimal Peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di IKN
Bamsoet Dorong TNI Bentuk Angkatan Siber Sebagai Matra ke-IV di Sidang Tahunan MPR
Anies Baswedan
Batal Maju Pilkada Jakarta dan Jabar, Anies Baswedan Ucapkan Terimakasih ke Pendukung
Ono Surono Sebut 'Mulyono dan Geng' Tak Ingin Anies Maju Pilgub Jabar
PDIP Resmi Daftarkan Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja di Pilgub Jabar 2024
Anies Batal, PDIP Usung Jeje Wiradinata-Ronal Surapradja di Pilkada Jabar 2024
Ini Pertimbangan Anies Tolak Maju di Pilkada Jawa Barat
Jubir: Keputusan Final, Anies Tidak Maju Pilkada Jawa Barat
Rano Karno
Rano Karno Deg-degan Jalani Tes Kesehatan: Saya Paling Males Disuntik
Pilkada Jakarta 2024, Pramono-Rano Karno Jalani Tes Kesehatan di RSUD Tarakan
Makna Cukin yang Dipakai Ridwan Kamil-Suswono dan Pramono Anung-Rano Karno Saat Daftar Pilkada Jakarta 2024
Pilkada Jakarta 2024 Disebut Akan Tetap Seru Meski Tanpa Anies Baswedan
Monkeypox
Waspada Mpox Varian Clade 1b yang Merebak di Afrika, Apa Langkah Strategis Kemenkes?
Mpox Clade 1b Belum Ditemukan di Indonesia, Epidemiolog: Bukan Berarti Aman
Jurus Kemenkes Cegah Mpox Clade 1b Masuk ke Indonesia
Kemenkes: Belum Ditemukan Kasus Mpox Clade 1b di Indonesia hingga Hari Ini
Waspada Monkeypox, Begini Alur Skrining Mpox di Bandara I Gusti Ngurah Rai Bali Jelang IAF
Jelang Indonesia-Africa Forum, Wamenkes Dante Pantau Kesiapan Skrining Mpox di Bandara I Gusti Ngurah Rai
BRI Liga 1
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025 usai Jeda Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Dunia 2026
Hasil BRI Liga 1 Borneo FC vs Bali United: Menang 2-0, Pesut Etam Jaga Rekor 100 Persen
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
TOPIK POPULER
Live Streaming
Virus Mpox Bakal Jadi Ancaman Global?
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Hati-Hati Penipuan Online Atas Nama BRI di Media Sosial! Begini Cara Antisipasinya
Indonesia Segera Teken Ekspor Listrik ke Singapura, Nilainya Miliaran Dolar
Nelayan Masih Tak Paham Energi Baru Terbarukan, Kok Bisa?
Indeks Kepercayaan Industri Agustus 2024 Melambat, Apa Penyebabnya?
Danamon Kenalkan Tabungan 9 Mata Uang, Tertarik?
Menhub Setuju Kesejahteraan Ojol Diatur dalam UU
Nasabah Kaya BCA Tembus 185.000, Segini Minimal Saldonya
3 Industri Ini Alami Tekanan Berat di Agustus 2024, Jumlah Karyawan Berkurang Banyak
Kena Banyak Sanksi, Ekonomi Rusia Masih Tumbuh Solid
Kementan Pastikan Pengadaan Alsintan Transparan
Pilkada 2024
Siap Lawan Petahana, Epyardi Asda - Ekos Albar Daftar ke KPU untuk Pilgub Sumbar
Daftar 14 Bakal Paslon di Pilkada 2024 Se-Bandung Raya, Ada Siapa Saja?
Pendaftaran Pilgub Jabar Ditutup, Total Ada 4 Bakal Paslon yang Daftar ke KPU
Ono Surono Sebut 'Mulyono dan Geng' Tak Ingin Anies Maju Pilgub Jabar
Mardani PKS: Jangan Sia-siakan Pilkada 2024, Pilihlah Pemimpin Terbaik
Maju Pilkada, Dr Rayendra Janjikan Pelosok Kota Bogor Glowing
Berita Terkini
Cara Toyota Cetak SDM Unggul yang Dibutuhkan Industri Otomotif Indonesia
8 Cara Mengontrol Emosi Agar Hidup Lebih Tenang
Mengenal 4 Pasang Bakal Calon Gubernur dan Wagub yang Maju di Pilkada Kalteng
Harga Minyak Dunia Kembali Perkasa Terdampak Sentimen Libya, Dipatok Jadi Segini
Mengintip Formasi Manchester United Bersama Manuel Ugarte, Siapa Tergusur ke Bangku Cadangan?
15 Makanan Protein Tinggi dan Murah untuk Membentuk Otot
[Kolom Pakar] Prof Tjandra Yoga Aditama: 9 Alasan Kenapa Mpox Kini Menyerang Anak-Anak
Jangan Sepelekan Wajah Pucat dan Pusing Selama Menstruasi, Bisa Jadi Gejala Anemia
Sarwendah Rayakan Ultah ke-35 Tanpa Ruben Onsu, Malah Jordi Onsu yang Hadir
Siap Lawan Petahana, Epyardi Asda - Ekos Albar Daftar ke KPU untuk Pilgub Sumbar
Rano Karno Deg-degan Jalani Tes Kesehatan: Saya Paling Males Disuntik
Batal Maju Pilkada Jakarta dan Jabar, Anies Baswedan Ucapkan Terimakasih ke Pendukung
Gagal Jadi Calon Independen, Heri Cahyono Diusung PDIP pada Pilkada Kota Malang 2024
KIM Plus Tak Satu Gerbong di Jabar, Ahmad Syaikhu: Enggak Ada Masalah
Harga Emas Melesat Tersengat Harapan Pemangkasan Suku Bunga The Fed