, Jakarta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mengungkap masih banyak pemrakarsa sistem komunikasi kabel laut (SKKL) yang belum mematuhi aturan berlaku sehingga mengancam keberlangsungan operasi kabel dan bisa mengganggu kelestarian ekosistem.
"Pengaturan dimaksudkan agar penggelaran pipa maupun kabel dapat selaras dengan rencana tata ruang atau rencana zonasi. Namun dalam pelaksanaannya, terdapat berbagai kendala, baik karena faktor alam maupun teknis. Untuk itu, perlu kajian lebih dalam, sehingga penggelaran pipa maupun kabel dilaksanakan tanpa melanggar aturan yang berlaku," ungkap Dirjen Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan (PSDKP) KKP, Pung Nugroho Saksono saat membuka Forum Group Discussion (FGD) tentang Pengawasan Pemanfaatan Ruang Laut Kegiatan Instalasi SKKL di Jakarta, Rabu (17/7/2024).
Baca Juga
Penggelaran SKKL diatur dalam Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 14 Tahun 2021 tentang Alur Pipa dan/atau Kabel Bawah Laut.
Advertisement
Di dalamnya tertera peta dan daftar koordinat 43 segmen Alur Pipa Bawah laut, 217 segmen Alur Kabel Bawah Laut, dan 209 Beach Main Hole (BMH), termasuk empat lokasi landing stations yang ditetapkan yakni di Batam, Kupang, Manado, dan Jayapura.
Regulasi tersebut juga mewajibkan pemrakarsa SKKL untuk mengurus perizinan dasar, yakni Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL) ketika akan melakukan penggelaran di ruang laut. Selain itu, sebagai pemegang PKKPRL, pemrakarsa diwajibkan untuk menyerahkan laporan tahunan sebagai bagian dari pengendalian dan pengawasan oleh regulator.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Pemilik SKKL Belum Taat Aturan
![Penjagaan Ketat Gedung KKP usai OTT Menteri Edhy Prabowo](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/E91xUeH96FmFD0fyHlO-Gn02GzM=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3306398/original/096746400_1606280568-20201125-Penjagaan-Ketat-Gedung-KKP-Usai-OTT-Menteri-Edhy-Prabowo-6.jpg)
Asisten Khusus Menteri Kelautan dan Perikanan Bidang Media dan Komunikasi Publik Doni Ismanto menambahkan, pihaknya menemukan masih banyak pemilik SKKL yang belum memenuhi aturan. Di antaranya penggelaran kabel tanpa PKKPRL atau menggelar di luar koordinat yang telah ditetapkan di PKKPRL.
"Dari sekitar 22 PKKPRL yang dikeluarkan oleh KKP untuk kegiatan SKKL sepanjang periode 2021-2024, terdapat lima pelanggaran. Kalau dipersentase, sekitar 22% tingkat pelanggarannya, lumayan tinggi, makanya perlu ditingkatkan kepatuhan dari pemrakarsa terhadap komitmen di PKKPRL," ungkap Doni yang sekaligus menjadi narasumber dalam FGD itu. Diungkapkannya, saat ini KKP sedang menimbang adanya grading bagi setiap calon pemrakarsa yang akan mengajukan PKKPRL untuk SKKL dengan salah satu penilaian adalah kepatuhan terhadap regulasi.
“Misalnya kita berikan label hijau, kuning, merah. Jika merah, artinya calon pemrakarsa punya rekam jejak sering tidak patuh dan harus diwaspadai dalam pemberian izin,” ulasnya.
Advertisement
Tumpang Tindih
![Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) berhasil menghentikan aksi satu kapal asing pencuri ikan berbendera Malaysia di Selat Malaka](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/EmwtyTgIpPD4cdJJz7I28uxIx04=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3927618/original/039063500_1644317931-IMG-20220208-WA0018.jpg)
Lebih lanjut dijelaskannya, alasan pemerintah mengatur penggelaran SKKL agar tidak terjadi tumpang tindih kepentingan lantaran banyaknya aktivitas di ruang laut. Hal ini karena kabel yang digelar di luar ketentuan sejatinya berpotensi rusak, misalnya, terkena jangkar kapal dan lainnya.
Selain itu, penggelaran kabel dikhawatirkan melintasi kawasan konservasi tanpa izin yang dapat mengganggu kelestarian ekosistem. Doni mengingatkan, besarnya potensi penggelaran SKKL dari luar negeri memanfaatkan perairan Indonesia seiring memanasnya hubungan geopolitik Amerika Serikat (AS) dan China karena Laut China Selatan tak mudah dilewati.
“Kita sebagai negara melihat peluang tersebut, dengan menjaga kepentingan dalam negeri yang mewajibkan pemilik SKKL dari luar negeri untuk bermitra dengan operator kabel lokal dan mewajibkan landing stations sesuai regulasi. Kehadiran landing stations secara teknis dan kedaulatan digital nilainya lebih tinggi ketimbang landing points, ini kita tegakkan dengan menjalankan Kepmen KP No14/21,” tegasnya.
Terkini Lainnya
Ketegangan AS-Tiongkok Meningkat Akibat Masalah Kabel Bawah Laut, Beijing Dituduh Lakukan Spionase
Pemilik SKKL Belum Taat Aturan
Tumpang Tindih
KKP
Kabel Bawah Laut
laut
Kabel Laut
Revisi UU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Jokowi Minta Polisi Segera Bebaskan Pendemo Kawal Putusan MK
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
Pendaftaran Semakin Dekat, KPU Sebut PKPU Sesuai Putusan MK Harus Segera Diundangkan
Putri Cak Imin Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada, Kritisi Kinerja DPR yang Serampangan
Alasan DPR Sahkan PKPU Pilkada soal Ambang Batas dan Usia Calon di Hari Libur
Bahlil Lahadalia
4 Pernyataan Ketum Golkar Bahlil Lahadalia saat Usung Airin Rachmi Diany-Ade Sumardi di Pilgub Banten 2024
Menteri ESDM Pangkas Volume BBM Subsidi di 2025, Harga BBM Bakal Naik?
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Golkar Mendadak Usung Airin di Pilgub Banten, Bahlil Bantah karena Pidato Megawati
Golkar Batal Usung Andra-Dimyati di Pilgub Banten, Bahlil Sudah Komunikasi ke KIM
Usung Kader PDIP Jadi Cawagub Airin, Bahlil: Jangan Khawatir, Kami Tak Minta Pak Ade Tukar Baju Kuning
Monkeypox
Kasus Parah Mpox Mayoritas Terjadi pada Anak dan Usia Muda, Ini 3 Upaya Penanggulangannya di Indonesia
Jokowi Perketat Pengawasan di Bali Antisipasi Monkeypox Jelang IAF
Pembesaran Kelenjar Getah Bening, Ciri Khas Mpox yang Membedakannya dengan Gejala Penyakit Lain
Soal Kasus Mpox di Indonesia, Menkes Budi Gunadi Sadikin: Masih Terkendali
Mpox adalah Penyakit Menular dari Hewan yang Bisa Serang Janin, Simak Penjelasan Pakar di Sini!
4 Cara Penularan Mpox, Salah Satunya dari Ibu ke Janin!
BRI Liga 1
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, Selasa 27 Agustus: Borneo FC vs Bali United
Mau Nonton Pertandingan BRI Liga 1? Beli Tiketnya Lewat BRImo Aja!
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Hajar Dewa United, PSM Makassar Masih Sempurna dan Pimpin Klasemen
Hasil BRI Liga 1 Semen Padang vs PSS Sleman: Taklukkan Super Elja, Kabau Sirah Petik Kemenangan Perdana
Beli Tiket Liga 1 Lewat Mobile Banking BRImo, Satset Nggak Perlu Ribet
TOPIK POPULER
Live Streaming
Live Streaming Pertamina Ideafest
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Warga Jakarta Diminta WFH Kamis 5 September 2024, Ada Apa?
ASN Batal Pindah IKN September? Ini Penjelasan Menteri PANRB
Hore, Beli Rumah Bebas PPN Mulai 1 September 2024
BBM Subsidi Bakal Dibatasi Mulai 1 Oktober 2024, Siap-Siap!
Transaksi Kartu Debit di Luar Negeri Bank Muamalat Melonjak 121%, Ini Penyebabnya
Arahan Erick Thohir, PTPN Bikin Ekosistem Industri Kopi Hulu hingga Hilir
Tiket Konser Green Day Jakarta Dijual Sore Ini, Cek Harganya di Sini
Indonesia Swasembada Beras Meski Ada Impor, Kok Bisa?
Seluruh Bank Umum Wajib Umumkan Suku Bunga Dasar Kredit, Bisa Lewat Kanal Digital atau Media Elektronik
Roadmap IT LKPP: Langkah Strategis Menuju Transformasi Digital 2025-2029
OJK Luncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Industri Penjaminan
Pak Bas Pastikan Air Minum di IKN Lebih Baik Dibanding Air Kemasan
DPR Minta Pemerintah Ubah Asumsi Rupiah di RAPBN 2025, Jadi Berapa?
Bank DKI Sasar Layanan Pendaftaran Haji dan Umrah di Lembaga Pendidikan
OJK Rilis Peta Jalan Pengembangan Industri Penjaminan, Apa Isinya?
Cara War Tiket Konser Green Day Jakarta, Dijual Sore Ini Pukul 15.00 WIB
RUU Pilkada
Jokowi Puji Respons Cepat DPR Batalkan Revisi UU Pilkada, Desak RUU Perampasan Aset Segera Diselesaikan
Kawal Putusan MK, Ratusan Mahasiswa Unjuk Rasa di DPRD Sumbar
4.716 Personel Gabungan Kawal Demo di DPR dan KPU Hari Ini
Metro Sepekan: Pengendara Diimbau Hindari Jalur Puncak Bogor pada Senin 26 Agustus 2024
Video Viral Mahasiswi Minta Tanda Tangan Dosen yang Ikut Demo Menolak Revisi UU Pilkada
Bantah Hubungan dengan Jokowi Retak, Prabowo: Jangan Adu Domba
Berita Terkini
6 Karakteristik Orang yang Menyukai Gaya Hidup Minimalis dan Bijaksana
3 Resep Samosa Ayam, Camilan Khas India yang Gurih dan Renyah
Stoicism dan Manifestasi, Dua Pendekatan untuk Mencapai Kehidupan yang Lebih Seimbang
Koleksi Mobil Mewah Kim Jong Un Tambah Lagi Meski Korea Utara Kena Sanksi Internasional, Kok Bisa?
BI Promosikan 3 Proyek Investasi RI di Forum Bisnis AS, Ini Daftarnya
Lirik Lagu Untungnya Hidup Harus Tetap Berjalan dari Bernadya, Lagi Viral di TikTok
5 Cara Efektif untuk Menghindari Dipandang Remeh saat Mencari Penghasilan
Ampuh Tekan Konsumsi Batu Bara, Program Cofiring Bikin Ekonomi Lokal Bergeliat
7 Potret Mayangsari dan Suami Liburan di Villa, Gaun Motif Macan Curi Perhatian
Menurut Gus Baha Kebenaran Tak Tergantung Reputasi dan Moral, Analoginya Begini
Kesedihan Jennifer Coppen Jelang Ulang Tahun Pertama Kamari: Papa Dali di Mana?
Tak Mau Terus Jadi Pengiklan Alkes Impor, Kalbe Farma Sasar Industri Manufaktur
Ayu Ting Ting yang Selalu Memesona dengan Gaun, Ini Potret Menakjubkannya
Hore! Beli Tiket Pertandingan BRI Liga 1 Bisa Lewat Super Apps BRImo, Mudah dan Bebas Antri
Cerita Aline Jusria Gemetaran Setelah Diajak Totos Rasiti dan Stock Teater untuk Tampil di Pentas Placebo