, Jakarta - Presiden Joko Widodo (Jokowi) buka suara terkait rencana pembatasan pembelian BBM subsidi mulai 17 Agustus 2024. Dia mengatakan, belum ada bahasan untuk hal tersebut.
Jokowi menegaskan belum ada rencana pembatasan beli BBM Subsidi dalam waktu dekat. Menyusul, rencana pembatasan yang bergulir beberapa waktu belakangan ini.
Baca Juga
"Ndak, ndak, ndak, belum ada," tegas Jokowi di Halim Perdanakusuma, Jakarta, dikutip siaran YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (16/7/2024).
Advertisement
Kepala Negara menegaskan lagi belum terpikirkan untuk melakukan pembatasan dalam waktu dekat. Di sisi lain, dia juga belum menggelar rapat dengan para kabinetnya.
"Belum ada pemikiran ke sana, belum, belum rapat juga," ucap Jokowi.
Rencana pembatasan konsumsi BBM Subsidi mencuat setelah disebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan. Dia bilang, proses itu diharapkan bisa dimulai 17 Agustus 2024 mendatang.
Diungkap Menko Luhut
Menteri Koordinator (Menko) Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkap rencana pembatasan penggunaan BBM bersubsidi. Dia memyebut pembatasan itu akan dimulai pada 17 Agustu 2024 mendatang.
Ada rencana untuk membatasi penggunaan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) Pertalite. Namun, kebijakan ini masih menunggu rampungnya regulasi, yang merujuk pada revisi Perpres 191/2014.
Dia mengatakan, pembatasan menjadi salah satu cara untuk mengurangi konsumsi dan polusi yang dihasilkan. Menurut dia, hal itu sejalan dengan peralihan dari BBM ke bioetanol.
Kemudian masalah penggunaan bensin, kita kan sekarang berencana ini mau mendorong segera bioetanol masuk menggantikan bensin," ujar Menko Luhut melalui akun Instagram @luhut.pandjaitan, dikutip Rabu (10/7/2024).
Tujuannya, untuk mengurangi jumlah polusi yang mencemari udara. Dia mengatakan, pada konteks ini akan tercipta sebuah efisiensi anggaran.
"Supaya polusi udara ini juga bisa dikurangi cepat, karena sulfur yang ini kan lebih dari 500 ppm ya, kita mau sulfurnya itu 50 ppm lah. Nah ini sekarang lagi diproses dikerjakan oleh Pertamina. Nah kalau ini semua berjalan dengan baik dari situ saya kira kita bisa menghemat lagi," ungkap Luhut.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Mulai 17 Agustus 2024
![Menko Luhut Resmikan PLTS di Bali untuk Perkuat G20 dalam Transisi Energi Terbarukan](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/QHkxnAiB03-jtnP-b5W1y-Zww5c=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4142109/original/013124100_1661933478-Energi-Terbarukan-G20-Tallo-6.jpg)
Menko Luhut mengatakan, PT Pertamina (Persero) sudah mulai menyiapkan penerapan pembatasan itu. Dia berharap pada 17 Agustus 2024 ini, orang yang tak termasuk penerima subsidi tak bisa lagi menggunakannya.
"Pemberian subsidi yang tidak pada tempatnya, sekarang Pertamina sedang menyiapkan dan saya berharap 17 Agustus ini kita sudah bisa mulai dimana orang yang tidak berhak dapat subsidi itu akan bisa kita kurangi, kita hitung di situ," kata dia.
Dengan pembatasan tadi, dia mengaku akan menurunkan tingkat sulfur yang jadi polusi udara. Alhasil, ikut juga mengurangi banyaknya orang yang menderita Infeksi Saluran Pernapasan Atas (ISPA).
"Dan itu juga akan menghemat (biaya) kesehatan sampai Rp 38 triliun ekstra pembayaran BPJS. Jadi sebenarnya banyak sekali efisiensi di negeri ini yang bertahap sekarang sedang dibereskan," tegas Menko Luhut.
Kata ESDM
Sebelumnya, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Arifin Tasrif membantah terkait pernyataan Menko Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan, yang menyebut Pemerintah akan ada pembatasan pembelian BBM pada 17 Agustus 2024.
"Enggak ada pembatasan-pembatasan, masih belum ini kok," kata Arifin Tasrif saat ditemui di kantornya Kementerian ESDM, Jumat (12/7/2024).
Arifin menegaskan, rencana tersebut masih dalam pembahasan lebih lanjut, baik itu skema maupun aturannya. Hal ini karena Pemerintah ingin BBM bersubsidi tepat sasaran penyalurannya.
"Yang subsidi, kita lagi mempertajam dulu, arahnya kan kita mau tepat sasaran jadi diperdalam lagi," ujarnya.
Menteri Arifin juga menyoroti terkat wacana penggantian BBM subsidi dengan BBM jenis baru. Dia menuturkan, sejauh ini Pemerintah belum berencana membuat BBM jenis baru. Melainkan, Pemerintah tengah mencari cara untuk menurunkan polusi udara akibat kendaraan yang menggunakan BBM.
"Enggak, kita sekarang ini banyak bagaimana caranya biar hidup sehat alternatifnya menggunakan BBM yang rendah sulfur," ujarnya.
Advertisement
Anak Buah Erick Thohir Buka Suara soal Pembatasan BBM Subsidi
![Staf Khusus Menteri BUMM Arya Sinulingga menjelaskan alasan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Grace Natalie jadi Komisaris MIND ID. (Dok KBUMN)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/R6wfz9hM4Ca6NyqBGsLymyqIpxo=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4861342/original/073355000_1718184028-IMG-20240612-WA0004.jpg)
Sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya menunggu penugasan soal rencana pembatasan beli BBM subsidi. Menurutnya, PT Pertamina (Persero) sebagai operator penyalur BBM akan mengikuti kebijakan yang diputuskan pemerintah.
Arya mengatakan, ketentuan dari konsumsi BBM Subsidi menjadi ranah Kementerian ESDM. Maka, Pertamina akan mengikuti kebijakan yang diputuskan nantinya.
"Kami hanya melaksanakan apa yang diminta oleh regulator dalam hal ini (Kementerian) ESDM, ESDM bilang begini kebijakannya kami sebagai operator melaksanakan," kata Arya, ditemui di Kantor Perum Perhutani, Jakarta, Senin (15/7/2024).
Dia mengatakan, Pertamina tak berhak menentukan kategori konsumen yang berhak menggunakan BBM Subsidi. Namun, Pertamina berurusan dengan langkah teknis di lapangan nantinya.
"Jadi Pertamina itu tidak menentukan bagaimana, apakah ada subsidi yang tepat sasaran, artinya orang yang berhak yang mendapat subsidinya, gitu loh. Dan itu teknisnya baru di Pertamina, tapi soal kebijakan di Kementerian ESDM bukan di kita, kami hanya siap saja," jelasnya.
Terkait skema penyaluran BBM subsidi tepat sasaran sendiri, kata Arya, Pertamina sudah menyiapkannya. Misalnya, dimulai dengan pendataan konsumen BBM melalui aplikasi MyPertamina.
Skema ini memungkinkan petugas SPBU Pertamina untuk mendata kendaraan yang membeli BBM subsidi. Arya bilang, pendataan ini sudah dilakukan sejak lama. "Sudah lama, dari dulu juga kita sudah, selalu bikin pakai lewat MyPertamina, lewat mana sudah, sari dulu sudah, itu sudah proses," paparnya.
BPH Migas Bocorkan Mekanisme Pembatasan Beli BBM Subsidi
![Detik-Detik Kenaikan Harga BBM Bersubsidi di SPBU](https://cdn-production-assets-kly.akamaized.net/assets/images/blank.png)
Sebelumnya, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) telah mengantongi skema pembatasan pembelian BBM bersubsidi. Namun, regulasi pembatasan tak kunjung diteken pemerintah.
Lantas, bagaimana kriteria pembatasan BBM subsidi menurut skema BPH Migas?
Anggota Komite BPH Migas Saleh Abdurrahman mengatakan telah melakukan kajian beberapa skema pembatasan. Beberapa acuannya adalah jenis plat, hingga besaran CC pada kendaraan. Skema ini disusun untuk membantasi pembelian Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Pertalite.
"Kita sudah menyusun seperti ini, kita menyusun negative list. Misalnya kalau semua mobil plat hitam itu, Pertalite itu tidak bisa mengkonsumsi BBM JBKP, itu kira-kira jumlah konsumennya 21 juta ya diluar mobil penumpang," ujar Saleh dalam sebuah talkshow, Sabtu (13/7/2024).
Saleh mengatakan sudah ada hitung-hitungan mengenai penghematan jumlah volume yang digunakan. Pada saat yang sama, turut dihitung nilai kompensasi yang bisa dihemat dari anggaran negara.
"21 juta kendaraan, ini saving-nya sudah kita hitung kompensasinya berapa kita bisa saving kalau itu setahun, kalau itu misalkan 6 bulan berdasarkan hitung-hitungan," katanya.
Demikian pula dengan pembatasan penggunaan Solar sebagai BBM Subsidi. Dalam kajiannya mencuat kalau pembatasan dilakukan pada mobil plat hitam kecuali pick up.
"Solar itu misalnya semua plat hitam tidak boleh, kecuali pick up, ini contoh kajiannya, kemudian plat kuning, plat kuning ini solar apakah semua kendaraan boleh? Padahal (ada) mereka mengangkut barang-barang mewah misalnya," ucapnya.
"Ini yang kita lakukan simulasi, perhitungan, kalau misalkan ini disetop hanya mereka, tentu yang mengangkut sembako ini bagaimaan? Mitigasinya bagaimana di lapangan seperti apa risikonya apa," beber Saleh.
Advertisement
Batasi Besaran CC
![Pertamina Patra Niaga kembali menyesuaikan harga bahan bakar minyak (BBM) non subsidi. Harga BBM kembali turun mulai 1 Desember 2023. Dok Pertamina](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/ynavEfaNQD9bFL_52YssRg-qX_o=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4669866/original/099155500_1701359343-WhatsApp_Image_2023-11-30_at_10.37.24_PM.jpeg)
Selain itu, Saleh menuturkan ada kajian yang juga merujuk pada pembatasan menurut besaran CC mobil. Kajian itu telah dilakukan BPH Migas dan Pusat Studi Energi (PSE) Universitas Gadjah Mada.
"Itu dulu salah satu pemikiran atau hasil studi kami itu adalah itu tadi, lewat CC itu. Jadi kalau memang, tapi sekali lagi kita tidak tahu finalnya ya, ini yang saya sampaikan ini hasil kajian kita bersmaa PSE waktu itu," kata dia.
"Ini kan kelas menengah itu kan kita bisa mengklasifikasikan dalam bentuk CC-bya misalkan gitu, dia di bawah 1.400 cc misalnya dia masih boleh, setelah itu dia tidak boleh dan sebagainya," tambah Saleh.
Kendati begitu, skema final pembatasannya masih menunggu hasil revisi Peraturan Presiden Nomor 191 Tahun 2014. Aturan ini disebut-sebut tak kunjung diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi).
"Sekali lagi dari kami dari BPH Migas bisanya di sektor bagaimana pengendalian konsumsi JBKP itu adalah dengan mengatur konsumen pengguna," pungkasnya.
![Infografis Bank Dunia Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi Global Bakal Terjun Bebas. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/46wVw5JW8j1h6fzStswG-ag3rZY=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4059789/original/066135300_1655813997-Infografis_SQ_Bank_Dunia_Proyeksi_Pertumbuhan_Ekonomi_Global_Bakal_Terjun_Bebas.jpg)
Terkini Lainnya
Tawa Jokowi saat Ditanya Kaesang Tak Bisa Maju Pilgub Usai RUU Pilkada Batal Disahkan
Zulhas: Jokowi Sabar Meski Dicaci Maki Setiap Hari
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi Tegaskan Ikuti Putusan MK
Diungkap Menko Luhut
Mulai 17 Agustus 2024
Kata ESDM
Anak Buah Erick Thohir Buka Suara soal Pembatasan BBM Subsidi
BPH Migas Bocorkan Mekanisme Pembatasan Beli BBM Subsidi
Batasi Besaran CC
Jokowi
BBM
BBM Subsidi
Rapat
Rekomendasi
Zulhas: Jokowi Sabar Meski Dicaci Maki Setiap Hari
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi Tegaskan Ikuti Putusan MK
Jokowi Rencananya Pindah ke IKN September 2024
Pakai Kemeja Biru, Jokowi Hadiri Kongres ke-6 PAN
PAN Gelar Kongres ke-6 pada 23-24 Agustus 2024, Jokowi-Prabowo Disebut Bakal Hadir
Usai Putusan MK, KPU Konsultasi UU Pilkada ke DPR pada 26 Agustus 2024
Bukan Kaesang, KIM Plus Usung Luthfi-Gus Yasin di Pilkada Jateng 2024
Jokowi Masih Bungkam Usai DPR Batal Sahkan RUU Pilkada
Isu Jokowi Bakal Terbitkan Perppu Pilkada, MenkumHAM: Terlalu Dramatisir
Revisi UU Pilkada
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
HMI Blora Turun ke Jalan Ikut Kawal Putusan MK dan Tolak Politik Dinasti Jokowi
Soal Kisruh Revisi UU Pilkada, Bos Apindo Enggan Ikut Campur Politik
Rupiah Perkasa Usai DPR Batalkan Revisi UU Pilkada
Demo Tolak Revisi UU Pilkada, Mahasiswa dan Masyarakat Surabaya Kecam Sikap DPR
Hukum Demonstrasi dalam Islam, Gus Baha: Kalau Kita tidak Menyuarakan, Malah Disalahkan
Bahlil Lahadalia
Profil Sari Yuliati, Orang yang Ditunjuk Bahlil Lahadalia Jadi Bendahara Umum Partai Golkar
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Hasto PDIP Sentil Ucapan Bahlil soal Raja Jawa: Kita Sistem Presidensial
Bahlil Lahadalia: Golkar Siapkan Tempat Terbaik untuk Airlangga di Pemerintahan dan Partai
Monkeypox
Thailand Laporkan Kasus Mpox Clade 1b, Lebih Mematikan dari Strain Lain
Kasus Pertama Mpox Clade 1b Asia Terdeteksi di Thailand, Pasien Punya Riwayat Perjalanan dari Afrika
Mpox atau Monkeypox Mulai Menyebar di Indonesia, Kemenkes RI Siapkan Vaksin untuk Pencegahan
Wabah Mpox Bikin Sejumlah Negara Rilis Peringatan Perjalanan, Bagaimana dengan Indonesia?
Kemenkes RI: Vaksinasi Mpox Massal Belum Diperlukan
Perusahaan India Kembangkan Vaksin Mpox, Targetkan Hasil Positif Setahun ke Depan
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Persebaya Surabaya vs Barito Putera: Lawan 10 Orang, Gol Telat Mohammed Rashid Pastikan Kemenangan Bajul Ijo
Hasil BRI Liga 1 PSIS Semarang vs PSBS Biak: Paulo Gali Freitas Bawa Laskar Mahesa Jenar Rebut 3 Poin
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Persebaya Surabaya vs Barito Putera
Jadwal BRI Liga 1 2024/2025, 23-27 Agustus: Dibuka PSIS Semarang vs PSBS Biak
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
Kemnaker Tawarkan 110 Ribu Lowongan Kerja, Intip Rinciannya di Sini
Lowongan Kerja bagi Lulusan S1 Jurusan Akuntansi, Cek Posisi dan Syaratnya
Populer
Panasnya Suhu Politik Bakar Rupiah
Buruh Batal Demo RUU Pilkada di Senayan Hari Ini, KSPI: Kita Lihat Dinamika di DPR
Revisi UU Pilkada Batal Disahkan DPR, Buruh Tak Jadi Geruduk Senayan Hari Ini
Baru Menjabat, Bahlil Langsung Setujui Proyek Hulu Migas Raksasa di Kaltim Senilai Rp 280 Triliun
Pantang Mundur Kawal Putusan MK, Buruh Kembali Geruduk DPR Jumat 23 Agustus 2024
Mayoritas Anak Muda Jarang Menabung
Harga Emas Antam Anjlok, Waktunya Borong?
Indeks Persaingan Usaha Pertambangan Rendah, KPPU Panggil MIND ID Cs
Kemenag Buka Ribuan Formasi CPNS 2024, Ini Rinciannya
Ribuan Sertifikasi Kompetensi Gratis Dibagikan di Naker Fest 2024, Simak Jadwalnya
RUU Pilkada
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
DPR Bentuk Tim untuk Cek Korban Luka Akibat Demonstrasi Tolak RUU Pilkada
50 Demonstran Tolak RUU Pilkada Di Polda Metro Dibebaskan, Dasco: Kami Sebagai Penjaminan
Keberhasilan Rakyat Batalkan Revisi UU Pilkada Jadi Sorotan Media Asing
Berita Terkini
Sudah Tidak Berambisi, Cak Imin Pasrah soal Jabatan Ketua Umum PKB
Window Dressing Adalah Strategi Mengelola Keuangan, Ketahui Cara Kerjanya
Diusung Gerindra Jadi Cagub, John Wempi Wetipo Berkomitmen Bangun Papua Tengah
Taliban Larang Suara dan Wajah Telanjang Perempuan Afghanistan
Zulhas: Jokowi Sabar Meski Dicaci Maki Setiap Hari
Demo Kawal Putusan MK di Palangka Raya sempat Ricuh, Mahasiswa Terobos Barikade Aparat dan Bawa 5 Tuntutan ke DPRD Kalteng
Saksikan Sinetron Di Antara Dua Cinta Jumat 23 Agustus 2024 Pukul 21.30 WIB di SCTV, Simak Sinopsisnya
DPR Batal Sahkan RUU Pilkada, Jokowi Tegaskan Ikuti Putusan MK
Terima B1 KWK Gerindra, Agustiar-Edy Bawa Program Prabowo Demi Keberlanjutan Kemajuan Kalteng
Waspada Penipuan Rekrutmen CPNS! Kenali Ragam Modusnya
Mengenal Kepribadian Seseorang yang Senang Mendengarkan Cerita Orang Lain
Hubungan Makanan dan Bau Ketiak, Panduan Lengkap Mengatasi Bau Badan yang Tak Sedap
Wanda Hamidah Serukan Mosi Tidak Percaya: Rakyat Bersatu Tak Bisa Dikalahkan, Panjang Umur Perlawanan!
Berlian Terbesar Kedua di Dunia Ditemukan, Nilainya Bikin Geleng-Geleng