, Jakarta Anggota Komisi VI DPR RI, Darmadi Durianto meminta Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk menjelaskan dan memaparkan soal rencana penerapan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD) terhadap tujuh komoditas yakni tekstil dan produk tekstil (TPT), pakaian jadi, keramik, elektronik, kosmetik, barang tekstil jadi, dan alas kaki hingga sebesar 200 persen.
Hal ini seperti yang diusulkan Komite Anti Dumping Indonesia (KADI) dan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI).
Baca Juga
Terkait hal itu, lanjut dia, Kemendag mestinya melakukan konsultasi ke Komisi 6 DPR RI terlebih dahulu sebelum menerapkan kebijakan tersebut atas usulan KADI dan KPPI itu.
Advertisement
"Kami berharap Kemendag konsultasi ke Komisi 6 DPR RI atas hasil verifikasi KADI. Mendag sudah setujui koordinasi saat raker dengan komisi 6 DPR RI beberapa saat yang lalu," ungkapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (15/7/2024).
Darmadi juga menegaskan, konsultasi dengan DPR diperlukan agar implementasi kebijakan tersebut tidak salah arah nantinya.
"Supaya penerapan BMAD dan BMTP tidak salah dan berakibat negatif bagi perekonomian nasional. Sekali lagi Kami menekankan agar Kemendag koordinasi hasil verifikasi KADI dan KPPI nantinya," ujarnya.
Secara prinsip, lanjut dia, pihaknya men-support adanya rencana kebijakan tersebut, namun rencana kebijakan itu mesti didukung data yang valid dan kredible.
"Intinya kita setuju dikenakan bea masuk anti dumping. Hanya saja besarannya harus divalidasi dengan data yang kredible. Jangan sampai niat baik ini malah blunder karena abai terhadap akurasi data dan bisa berdampak luas ke sektor industri pada umumnya," ujarnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Rencana menaikkan BMAD
![Neraca Perdagangan RI Alami Surplus](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/aSnplZZ0e2o3nhgMVJcv2kqoaow=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3617285/original/012275200_1635503742-20211029-Neraca-perdagangan-RI-alamai-surplus-ANGGA-3.jpg)
Darmadi mengatakan, rencana kebijakan menaikkan BMAD juga mesti dilihat dari aspek persaingan usaha yang terjadi di lapangan.
"Kemendag harus melihat adanya dugaan data verifikasi KADI dimanipulasi oleh pihak pihak tertentu karena persaingan bisnis, sehingga hasil verifikasi tidak kredible. Maksud saya, saya khawatir Kemendag menerapkan kebijakan BMAD atas usulan KADI itu bukan atas dasar kajian tapi atas adanya desakan dari para entitas bisnis tertentu demi melindungi kepentingan bisnisnya. Jika fenomena ini yang jadi alasan menaikkan BMAD itu sama saja menambah keruwetan baru. Kami khawatir nantinya para pebisnis besar memanfaatkan BMAD dengan seenaknya menaikkan harga nantinya karena menganggap tidak ada pesaing lagi ketika impor distop," tandasnya.
Advertisement
Industri Keramik
![Pasar Keramik Nasional Mulai Meningkat](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/WrOel6EooASdCWZpkRdqqprMp00=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1420675/original/050202900_1480428315-20161129--Pasar-Keramik-Nasional-Mulai-Meningkat-Jakarta--Angga-Yuniar-02.jpg)
Darmadi mencontohkan, khusus untuk industri keramik misalnya, jika melihat data kebutuhan keramik yang ada skema impor masih sangat dibutuhkan di tengah tingginya permintaan dalam negeri.
"Untuk industri ini kapasitas produksi saat Pada Periode Penyelidikan Antidumping bahwa dalam negeri hanya mampu menyediakan +/- 70 juta m2 sedangkan kebutuhannya mencapai +/- 150 juta m2, jelas ada gap atau kekurangan sekitar +/- 80 juta m2 untuk keramik porcelain.Tentu skema impor merupakan pilihan sementara yang paling logis. Bayangkan jika BMAD diterapkan nanti untuk isi kekurangan itu bagaimana solusinya? Meminjam istilah jurnalis kelahiran Inggris berkebangsaan Kanada, Malcolm Gladwell "mengepel gladak Titanic tidak membuat kapal itu bisa terhindar dari tabrakan" artinya jika kebijakan dibuat tidak komprehensif keruntuhan industri keramik porcelain dalam negeri nantinya sulit dihindari," tegasnya.
Darmadi juga mengingatkan, data yang akurat dan komprehensif menjadi sangat fundamental dalam menyusun sebuah kebijakan.
"Saya dengar rencana Kemendag menerapkan BMAD atas usulan KADI hanya mengandalkan data yang sifatnya secondary dari dirjen bea cukai semata, bukan berdasarkan primary data (hasil verifikasi langsung sistem pembukuan dari perusahaan). Bukan berarti data dari dirjen bea cukai tidak kredible namun itu hanya sedikit dari keseluruhan data yang ada. Sekali lagi validasi data menjadi keharusan yang perlu dimiliki agar kebijakan BMAD nantinya tidak jadi bumerang bagi ekosistem tujuh industri yang dimaksud (keramik, elektronik, alas kaki, tekstil dan lainnya)" tegasnya.
Terkini Lainnya
PMI Manufaktur Kontraksi, Ini Dia Pemicu dan Solusinya
2 Investor Bangun Pabrik Keramik Baru di Indonesia Berkat Bea Masuk, Investasi Tembus Rp 3 Triliun
Indonesia Bakal Terapkan Bea Masuk, Harga Keramik Bakal Tembus Segini
Rencana menaikkan BMAD
Industri Keramik
bea masuk anti dumping
Bea Masuk 200%
bea masuk
tekstil
elektronik
bea masuk impor
Bea Masuk Impor dari China
Perdagangan
anti dumping
industri
Rekomendasi
2 Investor Bangun Pabrik Keramik Baru di Indonesia Berkat Bea Masuk, Investasi Tembus Rp 3 Triliun
Indonesia Bakal Terapkan Bea Masuk, Harga Keramik Bakal Tembus Segini
Harga Keramik Impor Lebih Murah, Ternyata Begini Kualitasnya
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
Reaksi Tak Terduga Jessica Mila Lihat Suaminya Foto Bareng Jessica Wongso
Jessica Wongso Ajukan PK Usai Bebas Bersyarat, Kasus Kopi Sianida Dibuka Lagi?
Kejagung Siap Hadapi Kubu Jessica Wongso yang Akan Ajukan PK Kasus Kopi Sianida
IKN Nusantara
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
Jokowi Minta Rosan Roeslani Tarik Investasi Asing ke IKN
Pengusaha Usul Pemerintah Bentuk Banyak Koperasi ASN di IKN, Ini Fungsinya
Menteri Basuki: Tinggal di IKN, Umur Tambah Panjang 10 Tahun
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Borneo FC Tuntaskan Dendam pada Arema FC
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Waspada Penipuan Berkedok Rekrutmen KAI, Kenali Ciri-Cirinya
Populer
Negara ASEAN dengan Jumlah Miliarder Terbanyak: Siapa Teratas?
CPNS Kemenag 2024, Buka Formasi Terbanyak Sepanjang Sejarah
Inilah Wujud Apresiasi Bank Mandiri untuk 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat
Ketentuan Terbaru Bayar PBB di Jakarta, Wajib Ketahui Nih
Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Hari Ini: Catat Link, Cara Daftar hingga Syaratnya
Jadi Menteri Investasi, Berapa Gaji Rosan Roeslani?
Buka sscasn.bkn.go.id 2024, Bisa Cek Besaran Gaji PNS hingga Job Desk Sebelum Daftar CPNS
Tak Cuma di Jakarta, Demo Buruh Tolak Outsourcing Tanpa Batasan Berlangsung seluruh Indonesia
Demo Buruh Hari Ini, Kepung Mahkamah Konstitusi Desak UU Cipta Kerja Dicabut
Kementerian PANRB Buka 61 Formasi CPNS 2024, Syarat Diterima Mau Kerja di IKN
MK
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Golkar Bicara Potensi Perubahan Jagoan Pilkada 2024 Usai Putusan MK
Komisi II DPR dan KPU Akan Bahas Putusan MK Senin Pekan Depan
Sambut Putusan MK, Anies Baswedan Siap Maju Pilkada Jakarta dengan Siapapun
Ridwan Kamil Soal Putusan MK Terkait Pilkada: Serahkan kepada Institusi yang Memutuskan
Berita Terkini
Lirik Lagu Losers dari Post Malone, Ketika Rapper Hijrah Jadi Penyanyi Country
8 Alasan yang Membuatmu Sering Dianggap Awet Muda, Gaya Hidup Paling Utama
Respons Fahri Hamzah Usai Gugatan Partai Gelora Dikabulkan MK
2 Jenis Wasir atau Ambeien, Ketahui Perbedaan dan Penanganannya
Flyover Deltamas Diresmikan: Solusi Kemacetan di Bekasi
Nilai Tukar Mata Uang £ ke Rupiah, Memahami Dinamika Nilai Tukar GBP-IDR
SPKLU asal Jepang Ini Perluas Ekosistem Kendaraan Listrik Indonesia
7 Ciri-Ciri Kamu Memiliki Kepribadian yang Sederhana dan Selalu Bersyukur
8 Tips Efektif untuk Membantu Anak Menunjukkan Kasih Sayang Tanpa Rasa Malu
Hasil Visum Jasad Pria Tanpa Identitas di Perairan Pulau Pramuka, Polisi: Ada Luka di Perut
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
6 Alasan Banyak Minum Air Putih Membantu Menurunkan Berat Badan dan Mendukung Kesehatan Mental
Jokowi Naikkan Tunjangan Insentif Anggota KPU Sebesar 50 Persen