Kadin Siap Kerja Sama dengan AS Jika Joe Biden dan Donald Trump Menang Pemilu 2024

, Jakarta - Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia menyatakan, Indonesia memiliki politik bebas aktif. Seiring hal itu pihaknya selalu terbuka dan siap kerja sama ekonomi dan bisnis dengan Amerika Serikat (AS) siapapun presiden negara itu yang terpilih saat pemilihan umum (Pemilu) AS 2024.

Hal itu disampaikan Ketua Umum Kadin Indonesia Arsjad Rasyid saat konferensi pers di Jakarta, Senin (15/7/2024) seperti dikutip dari Antara. "Buat kita, itu mau Joe Biden, itu mau Donald Trump, mau Partai Demokrat AS, mau Partai Republik AS, kita bekerja sama dengan AS. Karena jelas Indonesia memiliki politik bebas aktif," tutur Arsyad seperti dikutip dari Antara.

Arsjad menuturkan, Kadin selalu ingin bekerja sama karena Kadin Indonesia mewakili sisi dunia usahanya.

"Kita fokus terhadap dunia usahanya. Apapun yang terjadi di negara manapun, perdagangannya bisa jalan terus," ujar dia.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Luar Negeri Shinta W. Kamdani menuturkan, Kadin berperan dalam menjembatani untuk memfasilitasi pengusaha Indonesia dan Amerika Serikat.

"Jadi mungkin saya jelaskan terlebih dahulu peran Kadin yang tadi disampaikan oleh Bapak Ketua Umum Kadin. Memang kita juga khusus menjembatani untuk memfasilitasi pengusaha Indonesia-Amerika. Tapi selain itu kami juga berperan di dalam kiprah Indonesia melalui Indo-Pacific Economic Framework atau IPEF," ujar Shinta.

IPEF seperti diinisiasi oleh AS, dan IPEF mencakup negara-negara Indo-Pasifik dan Indonesia, serta beberapa negara ASEAN lainnya juga bergabung.

Terkait IPEF, Pemerintah Indonesia menyelesaikan mengenai empat area yakni terkait dari segi supply chain perdagangan, kemudian digitalisasi, ekonomi hijau, dan dari sisi intellectual property dan lain-lain.

"Negosiasi yang dilakukan pemerintah ini kemudian hasilnya apa buat bisnis? Ini salah satu yang dilakukan Kadin Indonesia karena kami harus menjembatani dengan berbagai negara IPEF juga dan juga apa manfaat bisa didapatkan," kata Shinta.

2 dari 6 halaman

Bicara Peluang Bisnis dengan AS

Neraca Perdagangan RI Alami Surplus — Petugas beraktivitas di area bongkar muat peti kemas di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (29/10/2021). Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan neraca perdagangan Indonesia pada September 2021 mengalami surplus US$ 4,37 miliar karena ekspor lebih besar dari nilai impornya. (/Angga

Dia menuturkan, dalam IPEF itu terdapat banyak sekali capacity building, termasuk di dalamnya seperti diketahui Amerika Serikat sedang meningkatkan dari segi critical mineral dan lain-lain.

"Kalau di konteksnya Biden itu dia lebih secara regional. Jadi kalau kita lihat IPEF itu kan regional. Sedangkan kalau Trump itu kayaknya dia lebih spesifik, dia sangat pragmatis," ujar dia.

Berdasarkan pengalaman Kadin Indonesia saat Donald Trump menjabat sebagai Presiden AS periode 2017-2021, pragmatis dan kesepakatannya bisa lebih langsung atau transaksional. Walaupun dalam perundingan ekonomi dengan AS itu sangat kental dengan kepentingan AS.

"Tapi yang jelas kita sudah mulai pada waktu itu dengan limited trade deals. Yang kami harapkan nanti kalau Trump jadi ini bisa terus didorong limited trade deals," tutur Shinta.

Menurut dia, limited trade deals merupakan kesempatan bagi Indonesia dan AS.

"Mungkin kalau kita punya perjanjian seperti Comprehensive Economic Partnership Agreement (CEPA) dan Free Trade Agreement (FTA) itu dengan AS tidak begitu mudahnya. Jadi kita biasanya dengan limited trade deal untuk specific area, kita membuat kesepakatan. Ini yang kesempatan yang kita mau ambil lagi mungkin nanti dengan Trump jika Trump terpilih seperti contohnya ekspor kita ke Amerika untuk tekstil, tekstil dan produk tekstil (TPT), tapi kita juga bisa mengimpor dari Amerika untuk kapas atau cotton," ujar dia.

"Jadi itu yang salah satu limited trade deal yang sebagai contoh. Jadi mungkin kalau Trump orangnya pragmatis, kita lebih banyak bisa transaksional. Tapi tentu sebagaimana disampaikan oleh Ketua Umum Kadin betul, fokusnya di Kadin ini adalah jelas ekonomi," Shinta menambahkan.

3 dari 6 halaman

Bereskan Impor Ilegal, Mendag dan Kadin Bentuk Satgas

Perdagangan Ekspor Impor di Masa Pandemi — Sebuah kapal bersandar di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (4/12/2020). Perbaikan kinerja ekspor dari Kuartal II sebesar minus 11,7 persen menjadi minus 10,8 persen di Kuartal III dan kuartal IV menjdi pijakan untuk perbaikan ditahun 2021. (merdeka.com/Imam Buhori)

Sebelumnya, Kementerian Perdagangan (Kemendag) berencana membentuk satuan tugas (Satgas). Keputusan ini diambil menyusul keluhan para pelaku usaha terkait banjirnya barang impor ilegal di pasar domestik tanah air.

Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan (Zulhas) menegaskan perlunya langkah tegas untuk menanggulangi masalah ini. Ia menyebut pembentukan satgas tersebut akan melibatkan asosiasi pengusaha dari berbagai sektor.

"Oleh karena itu kami sudah sepakat akan buat satuan tugas (satgas) bersama Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) dan kemendag dan dengan siapa lagi kita akan rumuskan," kata Zulhas dalam konferensi pers, Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Satgas ini direncanakan akan melakukan berbagai tindakan pencegahan, termasuk verifikasi langsung di lapangan untuk memastikan keberadaan barang-barang impor ilegal yang banyak disinyalir masuk ke Indonesia.

"Kita perlu memastikan bahwa data impor yang ada diluar dengan data impor dalam negeri tidak memiliki perbedaan yang signifikan. Misalnya, jika data kita mencatat impor sebesar 100 juta dolar, namun data dari sumber lain mencatat 300 juta dolar," jelas Zulhas.

Tinjau Ulang

Langkah-langkah konkret lainnya termasuk peninjauan ulang terhadap HS number produk yang sering disalahgunakan dalam impor ilegal.

"Kami akan memastikan bahwa semua proses impor berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku dan tidak merugikan produsen lokal," tambahnya.

Zulhas menuturkan satgas yang akan dibentuk ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mendalam mengenai masalah ini dan merumuskan strategi yang efektif untuk mengatasi banjirnya impor ilegal di Indonesia.

Dengan langkah proaktif ini, pihaknya berharap dapat mengembalikan keseimbangan pasar serta memberikan perlindungan yang lebih baik bagi pelaku usaha lokal dari persaingan yang tidak sehat akibat impor ilegal.

4 dari 6 halaman

Apa Upaya Pemerintah Tekan Impor?

Neraca Ekspor Perdagangan di April Melemah — Aktifitas kapal ekspor inpor di pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, Jumat (26/5). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat neraca perdagangan Indonesia mengalami surplus 1,24 miliar . (/Angga Yuniar)

Menteri Perindustrian (Menperin) Agus Gumiwang Kartasasmita mengungkap beban pelaku industri imbas gempuran barang impor. Dia pun mengaku telah menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberikan tindakan perlindungan.

Perlindungan yang dimaksud adalah penerapan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) dan Bea Masuk Anti Dumping (BMAD). Menyusul dampak penerapan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) Nomor 8 Tahun 2024 yang dianggap merugikan pelaku industri.

"Kita melihat bahwa dampak dari Permendag 8 cukup dalam terjadi banyak penutupan industri, terjadi banyak PHK," ujar Menperin Agus Gumiwang dalam Launching Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2024 tentang Perwilayahan Industri, di Jakarta, Selasa (9/7/2024).

Dia mengatakan, Presiden Jokowi telah memimpin langsung rapat terbatas menanggapi persoalan tersebut. Alhasil, akan segera diterbitkan BMTP dan BMD untuk melindungi produk lokal.

"Alhamdulillah bahwa dalam ratas tersebut kami memperjuangkan dan disetujui oleh Bapak Presiden untuk menetapkan BMTP dan BMAD, tentu dalam rangka kita melindungi industri dalam negeri," kata dia.

Dia menuturkan, dua aturan bea masuk impor itu bukan regulasi utama. Mengingat sudah ada penetapan perpanjangan BMTP dan BMAD untuk produk kain dan produk keramik. Di sisi lain, ada produk lain yang perlu diatur.

"Itu membutuhkan waktu dan kita tidak punya waktu yang cukup, kita hanya punya waktu yang sempit untuk menghadapi gempuran-gempuran dari barang-barang dari negara tertentu tersebut yang harganya jauh lebih murah," paparnya.

Reporter: Siti Ayu Rachma

Sumber: Merdeka.com

5 dari 6 halaman

Warga Negara Baru Amerika Serikat Siap Berikan Suara dalam Pilpres AS

Ribuan Bendera AS Sambut Pelantikan Joe Biden — Capitol AS terlihat di antara bendera-bendera yang ditempatkan di National Mall menjelang pelantikan Presiden terpilih Joe Biden di Washington, Senin (18/1/2021). Acara pengambilan sumpah Joe Biden akan berada dalam situasi berbeda dari pelantikan-pelantikan sebelumnya. (AP Photo/Alex Brandon)

Sebelumnya, Hari Kemerdekaan Amerika Serikat, yang diperingati setiap tanggal 4 Juli, tahun ini memiliki arti khusus bagi ratusan warga negara AS yang baru diambil sumpahnya.

Hampir 190 upacara naturalisasi berlangsung pada minggu ini ketika AS merayakan ulang tahun ke-248.

Momen tersebut merupakan hari yang emosional ketika upacara naturalisasi berlangsung di Los Angeles dan New York City pada Selasa (2/7/2024).

Bagi sebagian orang, salah satu pendorong mereka untuk menjadi warga negara adalah agar dapat menggunakan hak pilih dalam pilpres tahun ini.

Upacara naturalisasi diikuti penduduk dari beberapa negara di seluruh dunia. Sebagian dari mereka menunggu hampir 20 tahun untuk menjadi warga negara AS, dikutip dari VOA Indonesia, Jumat (5/7).

Salah seorang dari mereka yang mengikuti upacara itu adalah Elvira Gonzalez, kelahiran Meksiko, yang mengaku siap memberikan suaranya dalam pemilihan presiden pada November mendatang setelah resmi menjadi warga negara AS.

“Perekonomian kita sangat buruk. Saya merasa dua tahun terakhir ini, saya belum melihat ada perubahan. Segalanya tampak menjadi lebih buruk. Saya hanya ingin itu berubah,” ujarnya.

6 dari 6 halaman

Momen Haru

Warga lainnya adalah Edgar Velasquez, yang bermigrasi dari El Salvador ketika ia masih muda dan termasuk di antara 71 orang yang dinaturalisasi dalam upacara di Kapal Perang Iowa yang bersejarah. Ia mengaku tidak bisa berkata-kata sepanjang upacara.

“Saya merasa seperti bebas. Meskipun saya bebas ketika sampai di sini. Tetapi sekarang saya merasa, oke, saya merasakan kebebasan,” katanya.

Di Perpustakaan Umum New York, kelompok lain juga mengucapkan Sumpah Kesetiaan kepada AS. Di antara yang diambil sumpahnya pada hari itu adalah Nisha Nambiar. Ia mengatakan dia masih ragu-ragu tetapi condong memilih Partai Demokrat dalam pilpres mendatang.

“Inflasi dan pengangguran. Menurut saya ini adalah dua bidang yang sangat penting secara internal. Jika melihat secara eksternal, semua konflik yang kita dengar, menurut saya, kita juga perlu memiliki pendirian yang kuat mengenai isu itu.”