, Jakarta - Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono mengungkap, aspek hak atas tanah bagi investor jadi hal penting di Ibu Kota Nusantara (IKN). Menyusul terbitnya aturan yang diteken Presiden Joko Widodo (Jokowi) soal percepatan IKN.
Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan IKN mengatur soal Hak Guna Bangunan (HGB) bagi pengusaha bisa mencapai 160 tahun. Basuki mengatakan, aspek ini juga menjadi perhatian.
Dia menuturkan, pengusaha tidak lantas langsung mendapatkan hak selama 160 tahun. Namun, itu dilakukan bertahap.
Advertisement
"Ya, cuma di Perpresnya satu siklusnya itu, ditetapkan. Satu siklus 80 tahun, ada HPL, ada HGB," ucap Basuki, di Kantor Kementerian PUPR, dikutip Senin (15/7/2024).
Dalam Perpres 75/2024 juga mengatur perjanjian pelaku usaha dan Badan Otorita IKN soal investasi dan hak atas bangunan atau lahan. Termasuk kemungkinan perpanjangan satu kali untuk pengelolaan kembali selama 80 tahun untuk HGB.
"Rata-rata hanya mengatur satu siklus, kalau HGB itu 80 tahun, bisa diperpanjang siklus kedua nanti. Hanya itu, yang utamanya itu," urainya.
Sebagaimana diketahui, aturan lainnya adalah kemungkinan pengusaha untuk mengelola lahan Hak Guna Usaha (HGU) hingga 190 tahun. Ini dilakukan dengan skema satu kali perpanjangan untuk jangka waktu 95 tahun.
Plt Kepala Otorita ini lantas menjelaskan mengenai ketentuan tarif hingga Rp 0 terkait kontribusi pengusaha atas hak tanahnya. Pembayaran kontribusi ini pun hanya dilakukan satu kali saat pengajuan. Dia menuturkan, ini hal yang lazim.
"Biasanya kalau ajukan hak atas tanah itu ada kontribusi ada tarifnya, ini diberikan kesempatan kepada Itorita (IKN) untuk bisa mendapatkan atau dia mau mencicil," jelasnya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Tarik Investasi
![Lapangan upacara di IKN (Foto: tim bisnis/istimewa)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/NOXDWxaCrJD3HRpk2YGKMfeI2SU=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4887894/original/049597800_1720592000-IMG-20240710-WA0037.jpg)
Basuki menjelaskan, sederet kemudahan yang diatur dalam Perpres 75/2024 itu merupakan cara untuk menarik investasi. Dia menuturkan, bukan menjadi tugasnya untuk berjualan lahan.
"Karena kita ini bukan jual tanah. OIKN itu prinsipnya bukan jualan tanah, tapi menarik investasi ke IKN," tegasnya.
Misalnya, terkait tarif kontribusi hingga Rp 0 tadi, Basuki mengatakan ada pertimbangan atas dampak ekonomi yang bisa tercipta dari pengelolaan lahan tadi. Bisa dibilang, manfaatnya akan lebih besar.
Pengusaha Bisa Kelola Lahan 190 Tahun
Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah merilis Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2024 tentang Percepatan Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Salah satu yang diatur adalah Hak Guna Usaha (HGU) lahan hingga 190 tahun.
Beleid yang diteken Jokowi pada 11 Juli 2024 itu salah satunya mengatur penggunaan atau pengelolaan lahan oleh pengusaha. Pelaku usaha di kawasan IKN bisa menggunakan lahan atas skema HGU dengan 2 kali perpanjangan.
Dalam Pasal 9 ayat (1) tertuang Otorita IKN bisa memberikan hak atas tanah kepada pelakubusaha dengan 2 siklus. Siklus pertama merupakan jaminan kepastian, dan siklus kedua merupakan perpanjangan yang diatur dalam perjanjian.
Lama waktu HGU yang didapat pengusaha bisa mencapai 190 tahun. Dengan rincian pemberian pada siklus pertama untuk pengelolaan 95 tahun, dan bisa diperpanjang dengan waktu yang sama.
"Hak guna usaha untuk jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali untuk 1 (satu) siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 95 (sembilan puluh lima) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi," tulis Pasal 9 ayat (2) poin a, dikutip Jumat (12/7/2024).
Advertisement
Hak Guna Bangunan
![Lokasi pembangunan proyek Rumah Susun ASN 3 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. (Istimewa)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/3i14L-0rZuS14eUgGba_Fp5liNc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4849559/original/007072800_1717197751-WhatsApp_Image_2024-05-31_at_14.59.38.jpeg)
Sementara itu, untuk hak guna bangunan untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
Selanjutnya, diatur juga mengenai hak pakai. Ini tertuang dalam Pasal 9 ayat (2) poin c. Aturan itu berbunyi: hak pakai untuk jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun melalui 1 (satu) siklus pertama dan dapat dilakukan pemberian kembali melalui satu siklus kedua dengan jangka waktu paling lama 80 (delapan puluh) tahun berdasarkan kriteria dan tahapan evaluasi.
"Pemberian hak atas tanah melalui 1 (satu) siklus pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agrarial pertanahan berdasarkan permohonan dari Otorita Ibu Kota Nusantara," sebagaimana dikutip dari Pasal 9 ayat (3).
Evaluasi Pengelolaan Tanah
![Kantor Kementerian Koordinator (Kemenko) 1 di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Ibu Kota Nusantara (IKN) akan digunakan sebagai salah satu akomodasi petugas upacara HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/Olw3QYuDZ1byoFb9ybf_5NrU65w=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4873640/original/018418400_1719274474-IMG-20240625-WA0001.jpg)
Pada Pasal 9 ayat (4) diatur mengenai ketentuan evaluasi Otorita IKN atas pengelolaan lahan atau bangunan oleh Pelaku Usaha tadi. Yakni, Otorita lbu Kota Nusantara melakukan evaluasi 5 tahun setelah pemberian hak siklus pertama terhadap pemenuhan beberapa persyaratan.
Pertama, tanahnya masih diusahakan dan dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan keadaan, sifat, dan tujuan pemberian hak.
Kedua, pemegang hak masih memenuhi syarat sebagai pemegang hak. Ketiga, syarat pemberian hak dipenuhi oleh pemegang hak. Keempat, pemanfaatan tanahnya masih sesuai dengan rencana tata ruang; dan kelima, tanah tidak terindikasi telantar.
![Infografis Menko Luhut Keluhkan Rumah Menteri di IKN Terlalu Kecil. (/Abdillah)](https://cdn0-production-images-kly.akamaized.net/noty7b-QC0CkMnTiJKm_3Qh0kIE=/640x640/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/4772323/original/095370700_1710403754-Infografis_SQ_Menko_Luhut_Keluhkan_Rumah_Menteri_di_IKN_Terlalu_Kecil.jpg)
Terkini Lainnya
Tarik Investasi
Pengusaha Bisa Kelola Lahan 190 Tahun
Hak Guna Bangunan
Evaluasi Pengelolaan Tanah
Kementerian PUPR
IKN Nusantara
Pengusaha
HGB
Hak Guna Bangunan
IKN
Lahan
HGU
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
Reaksi Tak Terduga Jessica Mila Lihat Suaminya Foto Bareng Jessica Wongso
IKN Nusantara
Menteri Basuki Sebut Tinggal di IKN Bisa Menambah Panjang Usia Minimal 10 Tahun, Udara Bersih Nol Polusi
RS Hermina Nusantara, Menuju Smart Hospital Berbasis Eco Green di Jantung Ibu Kota Baru
Rusia Siap Bantu Indonesia Bangun IKN, Dubes Sergei: Nusantara Bisa Belajar Pembangunan Smart City dari Moskow
PTPP Ungkap Rahasia di Balik Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Sukses Meriahkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Wishnutama Ucap Syukur
Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi IKN, Rosan Roeslani Jadi Ketua
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Ketentuan Terbaru Bayar PBB di Jakarta, Wajib Ketahui Nih
Inilah Wujud Apresiasi Bank Mandiri untuk 76 Anggota Paskibraka Tingkat Pusat
Negara ASEAN dengan Jumlah Miliarder Terbanyak: Siapa Teratas?
CPNS Kemenag 2024, Buka Formasi Terbanyak Sepanjang Sejarah
Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka Hari Ini: Catat Link, Cara Daftar hingga Syaratnya
Menteri Basuki: Tinggal di IKN, Umur Tambah Panjang 10 Tahun
BKN Buka 529 Formasi CPNS 2024, Gajinya Tembus Rp 9 Juta
Tak Cuma di Jakarta, Demo Buruh Tolak Outsourcing Tanpa Batasan Berlangsung seluruh Indonesia
Daftar Transfer Gagal Manchester United, Siapa Paling Rugi?
Demo Buruh Hari Ini, Kepung Mahkamah Konstitusi Desak UU Cipta Kerja Dicabut
MK
Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada 2024, Bikin KIM Plus Bubar Jalan?
Melihat Celah Hukum di Putusan MK soal Usia Calon Kepala Daerah
PKS Siap Ikuti Putusan MK di Pilkada 2024
Ke Mana Anwar Usman saat MK Putuskan Batas Usia Calon Kepala Daerah?
Pasca Putusan MK, PDIP Singgung Syarat Jika Usung Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Ini Suasana di Kantor DPP PDIP Usai Putusan MK soal Ambang Batas Pencalonan di Pilkada 2024
Berita Terkini
Waspada Mpox di Indonesia, Simak Gejala dan Penyebarannya
Persiapan Terbaik agar Seorang Muslim Tak Takut Mati, Diungkap Ustadz Adi Hidayat
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Kuasai 4 Langkah Ini Agar Mahir Berbahasa Inggris
Atasi Permukiman Kumuh di Jakarta, Ridwan Kamil Siapkan Program 1 Arsitek 1 Kecamatan
Warna Bulan Berubah-ubah, Ternyata Ini Warna Asli Bulan
Inilah 18 Tokoh Inspiratif Jawa Tengah
Akar Tradisi Rebo Wekasan Bulan Safar Diungkap Buya Yahya, Benarkah Bid'ah?
Deddy Sitorus PDIP: Kami Siap Sendirian, Kita akan Berkoalisi dengan Rakyat
Setahun Menikah dengan Pratama Arhan, Azizah Salsha Ramai Dirujak Warganet karena Dikabarkan Selingkuh
Mengenal Lokasi Syuting Video Musik Gala Bunga Matahari dari Sal Priadi
Dzikir Ini Hapus Dosa Sebanyak Buih di Lautan, Cukup Amalkan Tiap Hari Kata Syekh Ali Jaber
Taman Nasional Lore Lindu, Kawasan Healing Komplit di Kabupaten Poso
Arief Wismansyah Sebut Putusan MK Sesuai Suara Rakyat
Kisah Selebgram Asal Sukabumi Batal Nikah H-1 Padahal Sudah Gelar Acara Siraman