, Jakarta Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo optimis penerimaan pajak tahun 2024 bisa mencapai target sebagaimana yang disematkan dalam APBN 2024 sebesar Rp1.988,9 triliun.
Baca Juga
"Rp1.988.9 triliun di tahun 2024 ini. Insyaallah bu (Menteri Keuangan Sri Mulyani) dengan bantuan teman-teman dan para stakeholder yang ada disini, kami akan berupaya untuk mencapainya," kata Suryo Utomo dalam acara Spectaxcular 2024, di GBK, Jakarta, Minggu (14/7/2024).
Suryo pun mengakui bahwa untuk mencapai target penerimaan negara tersebut dibutuhkan bantuan dari pihak lain, utamanya wajib pajak.
Advertisement
"Jadi tidak ada kemampuan kami sendirian, kami sangat mengharapkan bantuan. Bukan hanya yang ada di Direktorat Jenderal Pajak Semata, tapi pun juga Bapak dan Ibu sekalian para pembayar pajak yang hari ini hadir," ujarnya.
Adapun dikutip dari paparan Menteri Keuangan Sri Mulyani terkait Kinerja APBN Semester I-2024, Kemenkeu mencatat pendapatan Negara selama Semester I-2024 tercatat sebesar Rp1.320, 7 triliun atau terkontraksi sebesar 6,2% (yoy).
Kemudian, penerimaan perpajakan tercatat hanya sebesar Rp1.028 triliun, turun 7% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Sementara PNBP mencapai Rp288,4 triliun atau turun 4,5% (yoy).
Penurunan pendapatan negara terutama disebabkan oleh turunnya harga komoditas, khususnya batubara dan CPO, yang mempengaruhi kondisi profitabilitas sektor korporasi sehingga berdampak pada penerimaan PPh Badan yang terkontraksi 35,5% (yoy).
Sementara itu, penerimaan PPN DN (dalam negeri), turun 11% (yoy). Namun demikian, secara bruto (tanpa memperhitungkan restitusi), PPN DN masih tumbuh positif sebesar 9,2% seiring dengan masih kuatnya aktifitas ekonomi domestik, tercermin dari pertumbuhan ekonomi Q1 yang mencapai 5,11%.
Penurunan penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terutama karena turunnya penerimaan SDA akibat turunnya harga komoditas dan kurang optimalnya lifting migas, sementa di sisi lain penerimaan dari Kekayaan Negara yang dipisahkan tumbuh positif 41,8% dengan membaiknya kinerja BUMN.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
400 ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP, Bagaimana Nasibnya?
Direktorat Jenderal Pajak (DJP) mencatat dari total 74,68 juta Wajib Pajak orang pribadi penduduk, tersisa sebanyak 400 ribu NIK-NPWP yang masih harus dipadankan.
"Tinggal 400.000 mungkin yang belum selesai kami padankan, dan InsyaAllah tetap terus akan kami jalankan pemadananya," kata Direktur Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Suryo Utomo dalam acara Spectaxcular 2024, di GBK, Jakarta, Minggu (14/7/2024).
Suryo mengatakan, meskipun saat inu sistem administrasi NIK-NPWP yang baru belum digunakan, melainkan akses untuk 16 digit NPWP dengan menggunakan NIK, untuk beberapa aplikasi layanan yang saat ini telah DJP buka, sudah dapat dimanfaatkan dengan baik.
"16 layanan sudah kami buka pada sempatan sampai dengan hari ini, mungkin ada beberapa layanan yang akan kami rilis sampai dengan akhir Juli 2024 ini," ujarnya.
Adapun Suryo memastikan pada Agustus mendatang seluruh layanan sistem administrasi terkait penggunaan NPWP baru yakni NPWP 16 digit bisa digunakan.
"InsyaAllah mulai bulan Agustus depan, seluruh layanan kepada masyarakat dapat kami lakukan secara baik dengan menggunakan NPWP baru, yaitu NPWP 16 digit, atau menggunakan NIK sebelum betul-betul kita menggunakan sistem administrasi yang baru InsyaAllah tahun ini dapat kita jalankan," ujarnya.
Advertisement
Implementasi Penuh
Diketahui, implementasi penuh Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai NPWP mulai berlaku pada 1 Juli 2024. Artinya Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dengan format 15 digit (NPWP lama) tidak dapat dipakai, karena batasnya hanya hingga 30 Juni 2024.
Kebijakan ini diterapkan oleh pemerintah dengan tujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan di Indonesia. Melalui integrasi NIK dan NPWP, diharapkan akan semakin mudah bagi warga negara untuk melaksanakan kewajiban perpajakan mereka.
Maka dengan NIK yang kini berfungsi ganda sebagai NPWP, masyarakat tidak perlu lagi mengurus dua nomor identitas yang berbeda. Selain memudahkan proses administrasi, kebijakan ini juga diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Disisi lain, DJP memberikan waktu kepada pihak lain, seperti perbankan dalam menerapkan penggunaan NIK sebagai NPWP hingga akhir tahun 2024.
Terkini Lainnya
Sri Mulyani Kumpulkan Pajak Rp 1.045 triliun per Juli 2024, Ini Rinciannya
Penerimaan Pajak Capai Rp 1.045 Triliun per Juli 2024
BRI Jadi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Atas Penerimaan Pajak
400 ribu Wajib Pajak Belum Padankan NIK-NPWP, Bagaimana Nasibnya?
Implementasi Penuh
Pajak
Sri Mulyani
Penerimaan Pajak
DJP
Target Pajak
Rekomendasi
Penerimaan Pajak Capai Rp 1.045 Triliun per Juli 2024
BRI Jadi Wajib Pajak Patuh dan Berkontribusi Besar Atas Penerimaan Pajak
Sri Mulyani Pamer Penerimaan Pajak Selalu Naik
Jessica Wongso
Kejagung Siap Hadapi Kubu Jessica Wongso yang Akan Ajukan PK Kasus Kopi Sianida
Potret Kedekatan Jessica Wongso dan Yakub Hasibuan, Momen Bercanda Curi Perhatian
Jessica Wongso: Saya Sudah Maafkan Semua, Tak Ada Dendam
Pengacara Jessica Wongso Ngaku Punya Bukti Baru untuk PK: Dulu Disimpan, Disembunyikan Seseorang
Bebas Bersyarat, Wajah Glowing Jessica Wongso Bikin Warganet Minta Spill Rutinitas Perawatannya
HUT RI ke-79
Meriahnya Karnaval Budaya HUT RI ke-79 di Ciracas, 5.000 Warga Ikut Deklarasikan Pahlawan Lingkungan
Arzeti Bilbina Soroti Peran Media dan Tantangan Ketenagakerjaan di HUT RI ke-79
Aksi Heroik Pelajar Madrasah di Ogan Ilir Sumsel Nekat Panjat Tiang Bendera Demi Merah Putih Berkibar
Gokil, Bendera Merah Putih Sepanjang 1 Km Membentang di Pantai Nusantara
6 Potret Seru Ayu Ting Ting 17-an Bareng Warga Depok, Sengaja Tak Ambil Job di HUT RI
IKN Nusantara
Relawan Prabowo-Gibran Bangga Ikut Upacara Kemerdekaan di IKN
Proyek IKN Nusantara Gunakan Semen Hijau, Apa Kelebihannya?
Kementerian PUPR Lanjutkan Pembangunan Infrastruktur di Pusat Pemerintahan IKN pada 2025
Sukacita Perjalanan Pembangunan IKN: Dari Awal hingga Peringatan HUT ke-79 RI, Jadi Ikon Baru Indonesia
BRI Liga 1
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Borneo FC Tuntaskan Dendam pada Arema FC
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Waspada Penipuan Berkedok Rekrutmen KAI, Kenali Ciri-Cirinya
Populer
Sah, Jokowi Angkat Bahlil Lahadalia Jadi Menteri ESDM Gantikan Arifin Tasrif
Ratusan Pekerja Bandara Ngurah Rai Mogok Kerja, Ini Gara-garanya
Punya Banyak Aset, Jangan Dibiarin! Kembangin Bareng Priority Relationship Manager BRI Prioritas Biar Lebih Terarah dan Terencana
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Profil Dadan Hindayana, Dosen Ilmu Serangga IPB Jadi Kepala Badan Gizi Nasional
Pendaftaran CPNS 2024 Mulai 20 Agustus, Cek Detail Formasi CASN di Sini
Jadi Menteri Investasi, Berapa Gaji Rosan Roeslani?
Buka sscasn.bkn.go.id 2024, Bisa Cek Besaran Gaji PNS hingga Job Desk Sebelum Daftar CPNS
Jadi Sasaran Boikot, Ternyata 5 Merek Ini Asli Punya Orang Indonesia Lho
Pendaftaran CPNS 2024 Dibuka 20 Agustus Pukul 17.08 WIB, Wajib Pantau SSCASN BKN!
Reshuffle Kabinet
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Bahlil Lahadalia jadi Menteri ESDM Cuma 2 Bulan, DPR: Apa yang Bisa Diharapkan?
Berita Terkini
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
Top 3 Berita Hari Ini: Menengok Rumah Menlu Retno Marsudi yang Asri dan Nyaman Meski Jarang Ditinggali Selama 12 Tahun
Hasil Undian Japan Open 2024: Banyak yang Mundur, Wakil Indonesia Terkena Dampak
Bertebaran Tempat Wisata di Bandung Barat, Keamanan Bencana jadi PR
Dokumen Pendaftaran CPNS 2024, Cek Berkas dan Ketentuannya di Sini
Resmi Gabung Oxford United, Marselino Ferdinan Tidak Ingin Membuang Kesempatan
Kejar Target Pertumbuhan Ekonomi 7%, Pengusaha Bakal Gelar Pameran Makanan dan Minuman
Pos Gunung Awu di Sangihe Catat Terjadi 9 Kali Gempa Vulkanik Dangkal
Fenomena Lingkaran Hitam Misterius Muncul di Langit Virginia AS, Portal ke Dunia Lain atau Jejak UFO?
6 Potret Cinta Kuya dan Logan Liburan di Jepang, Nikmati Romantisme Tokyo
Keseruan Panjat Pinang 79 Pohon hingga Lomba Balon Batita di Palembang
Pengusaha Minta Kenaikan PPN 12% Ditunda, Ini Alasannya
Demokrasi Merosot, Perlu Penataan Ulang Sistem Tata Kelola Pemerintahan
Kenapa Bayi Tidak Mau Menyusu? Begini Cara Mengatasinya