, Jakarta - Presiden Joko Widodo telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjdaitan untuk memimpin tim khusus guna mempelajari skema pendirian family office atau kantor keluarga. Pemerintah berencana membentuk family office dengan membebaskan pajak.
Family office diusulkan untuk mendorong devisa masuk dari para ultra kaya. Hal ini terinspirasi dari beberapa negara maju seperti Singapura, Abu Dhabi dan Cina (kota Hongkong).
Baca Juga
Family office merupakan perusahaan swasta yang bergerak di bidang pengelolaan kekayaan yang melayani individu ultra kaya. Family Office diyakini akan menguntungkan secara ekonomi karena adanya potensi investasi yang akan masuk dalam negara.
Advertisement
Luhut dalam pernyataan di sosial media pribadinya juga menjanjikan adanya insentif pajak yaitu bebas pajak bagi mereka yang mau menaruh uangnya di family office, dan akan dikenakan pajak apabila berinvestasi pada instrumen yang membuka lapangan pekerjaan.
Peneliti The Prakarsa Bintang Aulia Lutfi menjelaskan, meskipun pembebasan pajak dimaksudkan untuk menarik perhatian pemilik modal besar tetapi dapat menimbulkan ketidakadilan.
“Perlakuan pemerintah pada ragam kelas ekonomi saat ini tidak menjunjung asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana kebijakan yang dikatakan dapat membawa penerimaan negara justru tidak adil untuk masyarakat,” ujar Bintang dalam keterangan tertulis, Sabtu (13/7/2024).
Orang kaya akan semakin dimanja dengan fasilitas pembebasan pajak jika berinvestasi pada proyek-proyek pemerintah. Sementara, pemerintah berencana menetapkan pajak yang lebih tinggi pada kelas menengah-bawah seperti Pajak Penghasilan/PPh sebesar 12% pada 2025. Tentu saja ini akan memberatkan kelas menengah-bawah.
Bintang juga menyampaikan bahwa family office sebetulnya merupakan tawaran bagus jika mengatur kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik seperti temuan hasil riset Prakarsa.
“Sebenarnya pemerintah memiliki miskonsepsi bahwa investor akan tertarik dengan kelonggaran yang diberikan. Padahal, pada akhirnya, negara yang memberikan kemudahan-kemudahan dalam berusaha dan good governance yang baik, justru akan menjadi pemenangnya dalam menarik FDI seperti Singapura dan Brunei Darussalam.” imbuh Bintang.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Niat Buruk Cuci Uang
Prakarsa melihat skor rata-rata indikator good governance Indonesia baru pada angka 48,40 dan ini bisa dikatakan cukup rendah. Indikator tata kelola melihat pada aspek efektivitas pemerintahan, kontrol pada korupsi, stabilitas politik, kualitas regulasi, kepastian hukum, dan kebebasan bersuara.
Sehingga, jika pemerintah tetap memilih pembebaskan pajak sebagai nilai jual dibandingkan memperbaiki tata kelola negara, hal ini malah akan menarik investor-investor dengan niat buruk seperti pelaku money laundering (pencucian uang) untuk menanamkan uangnya di Indonesia.
Research and Knowledge Manager The Prakarsa Eka Afrina Djamhari juga menegaskan bahwa pemerintah harus menerapkan pajak yang lebih berkeadilan antara pekerja dengan orang super kaya.
Penelitian Prakarsa di 2023 tentang penerapan pajak kekayaan di Indonesia menemukan bahwa kelas pekerja justru dikenakan pajak yang lebih tinggi dibanding orang super kaya.
“Kelas pekerja dikenakan tarif pajak antara 0-35%. Sedangkan, orang super kaya hanya dikenakan pajak dengan tarif sebesar 0-25% untuk sumber pendapatan pasif, padahal orang super kaya umumnya memiliki passive income yang cukup besar.” Imbuh Eka
Jika pemerintah ingin menambah pendapatan negara, pajak kekayaan dapat menjadi sumber alternatif yang perlu diperhitungkan. Hasil penghitungan The Prakarsa menyebutkan pajak kekayaan dapat menyumbang sekitar Rp54 – 155,2 triliun atau sekitar enam kali lipat dibadingkan dengan realisasi pajak penghasilan orang pribadi pada tahun yang sama.
Terkini Lainnya
Luhut Mau Bawa Hakim Arbitrase dari Singapura-Abu Dhabi, Yakinkan Orang Super Kaya soal Family Office di RI
Family Office Bakal di Bangun di Bali atau IKN? Ini Kata Airlangga Hartarto
Menko Luhut Jamin Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser
Niat Buruk Cuci Uang
Pajak
Family Office
pemerintah
Kelas Menengah
Rekomendasi
Family Office Bakal di Bangun di Bali atau IKN? Ini Kata Airlangga Hartarto
Menko Luhut Jamin Family Office Terbentuk Sebelum Jokowi Lengser
Sri Mulyani soal Family Office: Ada yang Sukses, Ada yang Tidak
Luhut Berguru ke Abu Dhabi Soal Family Office, Bawa Oleh-Oleh Buat Jokowi
Luhut Lapor Family Office ke Jokowi dan Prabowo: Uang Bertaburan Pingin Masuk Indonesia
Selain Bali, Family Office Juga Bakal Diterapkan di IKN
Sudah Ada Keluarga Konglomerat Asing yang Mau Ikut Program Family Office
Faisal Basri Khawatir Family Office Malah Jadi Tempat Pencucian Uang
Faisal Basri Adu Mekanik dengan Menko Luhut, Begini Ceritanya
Reshuffle Kabinet
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Hanya 2 Bulan Jadi Menteri, Rosan Roeslani Pede Raih Target Investasi 2024
Jessica Wongso
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
Infografis Terpidana Jessica Wongso Bebas Bersyarat dan Kronologi Kasus Kopi Sianida
IKN Nusantara
Menteri Basuki Sebut Tinggal di IKN Bisa Menambah Panjang Usia Minimal 10 Tahun, Udara Bersih Nol Polusi
RS Hermina Nusantara, Menuju Smart Hospital Berbasis Eco Green di Jantung Ibu Kota Baru
Rusia Siap Bantu Indonesia Bangun IKN, Dubes Sergei: Nusantara Bisa Belajar Pembangunan Smart City dari Moskow
PTPP Ungkap Rahasia di Balik Upacara HUT ke-79 RI di IKN
Sukses Meriahkan Upacara 17 Agustus 2024 di IKN, Wishnutama Ucap Syukur
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
Live Streaming
Penerapan Teknologi dan Komitmen ESG PT Vale Melawan Stigma ‘Dirty Nickel’
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Ketentuan Terbaru Bayar PBB di Jakarta, Wajib Ketahui Nih
BKN Buka 529 Formasi CPNS 2024, Gajinya Tembus Rp 9 Juta
Asuransi Pertanian RI Mendunia, Bisa Jadi Solusi Ketahanan Pangan Global
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Rupiah Ditutup Perkasa Naik 114 Poin Jadi 15.436 per Dolar AS, Ini Penyebabnya
SGN Bidik Produksi Gula 13,5 Juta Ton, Bawa Indonesia Bebas dari Impor Gula
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Daftar Transfer Gagal Manchester United, Siapa Paling Rugi?
Ekonom Sebut Bank Indonesia Perlu Pertahankan Suku Bunga Acuan
Mantap! Bank Mandiri Tingkatkan Jaringan dan Layanan Digital untuk Kenyamanan Nasabah
MK
3 Fakta Terkait Putusan MK Kabulkan Parpol Bisa Usung Calon Gubernur Meski Tak Dapat Kursi DPRD
Infografis KIM Plus Usung Duet Ridwan Kamil-Suswono dan Peluang Anies Baswedan di Pilkada Jakarta 2024
Pengamat Nilai Putusan MK Soal Pilkada Bisa Cegah Monopoli Calon Kepala Daerah
MK Kabulkan Permohonan Uji Materi UU Pilkada, Kampanye di Perguruan Tinggi Diperbolehkan
PKS Tegaskan Tidak Akan Usung Anies Usai Putusan MK Soal Pilkada 2024
Putusan MK Ubah Peta Politik Pilkada 2024, Bikin KIM Plus Bubar Jalan?
Berita Terkini
Wujudkan Pembangunan Berkelanjutan, Pemkab Tangerang Ajak Masyarakat Lestarikan dan Lindungi Alam
4 Resep Ote-Ote Porong yang Enak dan Gurih, Jajanan khas Sidoarjo
Mendag: Indonesia Layak Jadi Negara Maju, Tapi Terkendala Hal ini
6 Metode Memilih Vitamin Rambut untuk Hasil Optimal, Tampilan Selalu Kece Maksimal
Pengolahan Agar-Agar yang Sehat, Bisa Mengurangi Risiko Kolesterol
Laba Indonesian Paradise Property Terbang 254,85% di Semester I-2024, Ini Pemicunya
Saksikan FTV Kisah Nyata Spesial di Indosiar, Rabu 21 Agustus Via Live Streaming Pukul 14.00 WIB
Benarkah Safar Bulan Sial? Buya Yahya Ungkap Faktnya
BPKP Buka Lowongan CPNS Buat 831 Orang, Daftarnya di Sini
Cara Membuat Tie Dye Sendiri di Rumah, Ketahui Manfaatnya untuk Memberikan Ketenangan
Kolaborasi Danilla Riyadi dan Rendy Pandugo Melalui Lagu Berjudul Wahai Kau, Gambarkan Arti Penting Sosok Bapak
Gatal pada Kulit, Mengetahui Faktor Penyebab dan Solusi Penanganan yang Efektif
Program Zero Waste to Landfill BRI Beri Dampak Besar untuk Menuju Zero Emission 2050