Kantongi PMN Rp 1 Triliun, DAMRI Kebut Pengadaan Bus Listrik di 2025

, Jakarta DAMRI secara resmi disetujui sebagai salah satu perusahaan BUMN penerima Penyertaan Modal Negara (PMN) tunai sebesar Rp 1 triliun untuk tahun anggaran 2025.

Dana PMN diproyeksikan untuk peremajaan bus angkutan perintis di 3TP (Tertinggal, Terluar, Terdepan, Perbatasan) hingga pengadaan bus listrik.

Corporate Secretary DAMRI Chrystian RM Pohan menjelaskan, PMN sebesar Rp 1 triliun yang diberikan kepada DAMRI akan alokasikan membeli alat produksi untuk dioperasikan di jalur perintis dan koridor PT Transportasi Jakarta.

Peremajaan bus angkutan perintis menggunakan dana PMN senilai Rp 490 miliar, sedangkan untuk pengadaan bus listrik senilai Rp 510 miliar.

"Terwujudnya peremajaan bus angkutan perintis akan membuka akses bagi masyarakat sehingga meningkatkan konektivitas di kawasan 3TP, membuka peluang pertumbuhan ekonomi, hingga pendidikan daerah melalui kemudahan pergerakan bagi manusia dan barang," kata Pohan, Kamis (11/7/2024).

Pohan melanjutkan, dana PMN tersebut juga diperuntukan pengadaan bus listrik dalam rangka mendukung program pemerintah menghasilkan Net Zero Emissions.

"Dengan memiliki bus listrik melalui penerimaan PMN turut memperkuat upaya DAMRI dalam mengakselerasi pemulihan kinerja perusahaan secara bertahap karena memiliki nilai tambah yang cukup besar," tutur dia.

Menurut dia, alokasi ini merupakan bentuk dukungan pemerintah kepada BUMN yang mendapat amanah mengembangkan inovasi sarana transportasi umum.

"Diterimanya dana PMN ini menjadi capaian bagi DAMRI sebagai BUMN Transportasi Jalan Tunggal dalam memberikan kontribusi optimal bagi masyarakat dengan menyediakan sarana transportasi yang aman, selamat, dan berdaya saing," pungkasnya.

2 dari 3 halaman

BUMN Ramai-Ramai Minta PMN hingga Rp 44 Triliun, Ada Apa?

Menteri BUMN Erick Thohir bersama Komisi VI DPR RI menggelar rapat dengar pendapat (RDP) terkait anggaran penyertaan modal negara (PMN) untuk perusahaan BUMN senilai Rp 44,24 triliun pada 2025.

Saat ditemui sebelum melaksanakan rapat, Erick Thohir mengatakan, anggaran PMN 2025 ini diberikan untuk memudahkan masa transisi pemerintah di bawah kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) menuju kepemimpinan Prabowo Subianto.

"Artinya lewat PMN atau penugasan ini, kita ingin pastikan supaya ke depan dalam transisi pemerintahan tidak kebingungan," ujar Erick Thohir di kompleks parlemen, Jakarta, ditulis Kamis (11/7/2024).Erick lantas mencontohkan pemberian suntikan modal negara tahun depan kepada PT Hutama Karya (Persero), yang akan melanjutkan pengerjaan proyek Jalan Tol Trans Sumatera.

"Ya ini bukan karena saya orang Lampung atau Sumatera, tapi ya keseimbangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia ya harus berlanjut di semua pulau," imbuh Erick.

3 dari 3 halaman

Dampak Positif

Erick Thohir Bahas Jiwasraya — Menteri BUMN, Erick Thohir memberikan paparan dalam rapat dengan Panitia Kerja (Panja) DPR RI untuk skandal di PT Asuransi Jiwasraya (Persero), di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (29/1/2020). Erick Thohir diundang untuk membahas penyelesaian sengkarut Jiwasraya. (/Johan Tallo)

Menurut dia, penyertaan modal negara ini juga bisa berdampak positif untuk pemasukan negara lewat realisasi dividen BUMN. Ia mencontohkan realisasi dividen per Mei 2024, yang sudah melampaui 50 persen dari target di seluruh tahun ini.

"Dividen kita ke negara sudah masuk bulan Mei ini Rp 56,7 triliun dari yang kita harapkan Rp 80 triliun lebih (2024). Dan tahun depan kita akan targetkan beri Rp 85 triliun lebih," ungkapnya.

Adapun Erick Thohir target memberikan PMN 2025 senilai Rp 44,24 triliun kepada 16 BUMN dari berbagai sektor. Paling banyak dialokasikan untuk PT Hutama Karya (Persero) Rp 13,86 triliun untuk kelanjutan proyek Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) tahap 2 dan tahap 3.

Kemudian, BUMN PT ASABRI sebesar Rp 3,61 triliun untuk perbaikan permodalan di perusahaan. Lalu untuk PT PLN (Persero) sebesar Rp 3 triliun untuk menjalankan program listrik desa. PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia (BPUI) atau IFG sebesar Rp 3 triliun untuk penguatan permodalan kredit usaha rakyat (KUR).