PLN Butuh Suntikan Modal Negara Rp 15,8 Triliun, Buat Apa Saja?

, Jakarta - PT PLN (Persero) membutuhkan suntikan dana segar dari negara dalam bentuk penyertaan modal negara (PMN) dengan total nilai Rp 15,86 triliun, untuk bisa mencapai target rasio desa berlistrik (RDB) 100 persen pada 2027.

Adapun rencana rasio desa berlistrik 100 persen ini harus mundur dari 2024 ke 2027, lantaran PLN tidak mendapat alokasi PMN pada kurun waktu 2023-2024. Kendati begitu, Direktur Utama PLN, Darmawan Prasodjo mengatakan, pihaknya tetap menjalankan program listrik desa dari kantong perseroan pada dua tahun tersebut.

"Untuk 2023, kita mengalokasikan Rp 4,75 triliun dan berbasis pada anggaran internal PLN. Ini meliputi 1.997 desa, 211.047 pelanggan, jaringan tegangan menengah 7.701,3 kms, jaringan tegangan rendah 4.788,19 kms, dan ada juga gardu distribusi 167.140 kVa," ujar dia dalam rapat dengar pendapat bersama Komisi VI DPR RI, Rabu (10/7/2024).

PLN juga mengalokasikan anggaran internal sebesar Rp 1,47 triliun pada 2024. Namun, karena nominalnya lebih sedikit dibanding tahun sebelumnya, jumlah pelanggan baru yang tersambung listrik pun turun jadi 149 desa dengan 20.428 pelanggan/rumah.

Dana tersebut juga dipakai untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) berkapasitas 20.695 kWp, jaringan tegangan menengah 7,07 kms, jaringan tegangan rendah 157,5 kms, dan gardu distribusi 800 kVa.

Demi mengejar target RDB 100 persen agar tak lagi tertunda, PLN lantas mengusulkan PMN Rp 15,86 triliun dalam 3 tahun ke depan. Dimulai pada 2025 dengan suntikan modal sebesar Rp 3 triliun.

"Kami mengajukan PMN untuk program Lisdes (listrik desa) senilai Rp 3 triliun di tahun 2025, untuk mendukung target rasio desa berlistrik 100 persen di tahun 2027," kata Darmawan.

Uang itu akan dipakai untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) 19.877 kWp, jaringan tegang menengah (JTM) 2.388 kms, jaringan tegangan rendah (JTR) 1.692 kms, dan gardu distribusi (GD) 54.930 kVa.

Sementara untuk 2026, usulan PMN yang diminta naik menjadi Rp 7 triliun. Dengan target penyaluran 1.379 desa dan 121.433 pelanggan, kapasitas PLTS 85.153 kWp, JTM 2.526 kms, JTR 2.617 kms, dan GD 69.195 kms.

Kemudian, PMN Rp 5,86 triliun pada 2027 untuk 1.963 desa dan 156.250 pelanggan. Dengan kapasitas PLTS 22.644 kWp, JTM 6.931 kms, JTR 4.037 kms, dan GD 113.505 kms.

2 dari 4 halaman

Erick Thohir: PMN Diberikan untuk Penugasan BUMN

Kejaksaan Agung Serahkan Aset Perkara Jiwasraya dan Asabri ke Kementerian BUMN — Menteri BUMN Erick Thohir (tengah) bersama Jaksa Agung ST Burhanuddin (kiri) saat menyampaikan keterangan usai pertemuan terkait penyerahan pengelolaan aset perkara Jiwasraya dan Asabri dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian BUMN di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (6/3/2023). Dalam pertemuan tersebut, Erick Thohir mengungkapkan ada penemuan kasus baru untuk diproses dan diselidiki oleh Kejaksaan Agung. (/Faizal Fanani)

Sebelumnya, Menteri BUMN Erick Thohir menegaskan kembali pemberian penyertaan modal negara (PMN) kepada perusahaan pelat merah yang menjalankan penugasan. Dia mencatat, ada 70 persen BUMN yang mendapat PMN diberikan mandat penugasan.

Diketahui, dalam porsi usulan PMN Tahun Anggaran 2025, ada sejumlah BUMN yang bakal mendapat suntikan modal. Misalnya, PT PLN (Persero) yang bertugas untuk melistriki desa-desa. Di sisi lain, ada pula PT Hutama Karya (Persero) yang menjadi garda terdepan membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS).

"Waktu saya ketemu dengan Komisi VI (DPR RI), itu jelas hampir 70 persen BUMN yang disuntik itu karena penugasan, ada juga restrukturisasi," ujar Erick Thohir, ditemui di Sarinah, Jakarta, Jumat (5/7/2024).

BUMN di Bawah KemenkeuDi luar usulan dari Kementerian BUMN itu, Erick menyebut ada badan atau lembaga yang termasuk BUMN di bawah Kementerian Keuangan. Pihaknya turut menggandeng Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati.

Tujuannya, melakukan pemetaan terhadap BUMN di bawah Kementerian BUMN dan perusahaan pelat merah di bawah Kemenkeu.

"Itu yang kemarin saya dengan Ibu Sri Mulyani juga bersepakat, bagaimana kita juga memetakan mana BUMN yang ada di bawah Ibu Sri Mulyani, mana BUMN yang di bawah saya, kita saling sinergi. Kan ada beberapa BUMN memang di bawah Kemenkeu," bebernya.

"Kadang-kadang begitu bilang BUMN, langsung ke Kementerian BUMN. Tetapi itu menjadi bagian bagaimana kita dengan Menteri Keuangan selalu bekerjasama untuk melakukan perbaikan-perbaikan," imbuh Menteri BUMN.

3 dari 4 halaman

PMN untuk BUMN Sakit?

Staf Khusus Menteri BUMM Arya Sinulingga menjelaskan alasan Menteri BUMN Erick Thohir menunjuk Grace Natalie jadi Komisaris MIND ID. (Dok KBUMN)

Diberitakan sebelumnya, Staf Khusus Menteri BUMN Arya Sinulingga menegaskan penyertaan modal negara (PMN) bukan untuk BUMN sakit. Melainkan untuk menjalankan sejumlah penugasan dari pemerintah.

Sebagai contoh, PMN untuk PT Hutama Karya (Persero) untuk membangun Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS). Proyek itu digarap oleh BUMN karena belum ekonomis secara bisnis.

"Yang pasti PMN itu diberikan, biasanya kita minta, itu untuk penugasan, contoh BUMN ditugaskan untuk membangun jalan tol ke Sumatera, misalnya. itu penugasan. Kenapa? karena memang belum ekonomis, maka BUMN yang mengerjakan, maka dia ditugaskan," ujar Arya di Kementerian BUMN, Jakarta, Kamis (4/7/2024).

Kemudian, ada PMN untuk PT PLN (Persero) yang akan digunakan untuk melistriki desa-desa terpencil. Lalu, IFG diusulkan mendapat alokasi PMN untuk mendorong kredit usaha rakyat (KUR).

4 dari 4 halaman

Tak Ada Hubungannya Dengan Pinjol Indofarma

Staf Khusus Menteri sekaligus Juru Bicara Kementerian BUMN, Arya Sinulingga mencoba Kereta Cepat Jakarta Bandung dari Km 14 Bekasi Timur menuju Stasiun Tegalluar, Minggu (25/6/2023). Maulandy/)

Dia menanggapi sorotan PMN kepada Bio Farma yang dihubung-hubungkan dengan kasus yang terjadi di Indofarma, anak usaha. Arya menegaskan, PMN ke Bio Farma malah untuk pengembangan usaha.

"Bisa dibilang hampir 70-80 persen PMN kita itu penugasan, jadi bukan untuk rugi. Misalnya kemarin begitu ya ada Bio Farma, itu minta PMN langsung dihubungkan sama anaknya yang namanya Indofarma, urusan pinjol lagi, enggak ada urusannya, karena itu dipakai untuk pembuatan pabrik ataupun mesin baru untuk vaksin," paparnya.

"Jadi tahun ini misalnya, atau untuk tahun depan, itu 70 persen itu penugasan. Kemudian hampir 26 persen lebih itu untuk pengembangan usaha," Arya menambahkan.

Misalnya, PMN kepada PT Industri Kereta Api (INKA) untuk pengembangan pabrik di Banyuwangi. Ini dinilai bisa meningkatkan kapasitas INKA untuk membuat kereta api lokal.