, Jakarta - Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usul melakukan perombakan pada skema pensiun Pegawai Negeri Sipil (PNS) PNS atau aparatur sipil negara (ASN). Alasannya, skema pensiun PNS saat ini sangat membebani belanja anggaran pemerintah.
mantan Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Hadi Poernomo yang juga menjadi anggota Dewan Pembinaan Persatuan Pensiunan Para Pegawai Pajak (P5) pun memberikan usul untuk Sri Muyani.
Menurutnya, kontribusi ASN dan TNI/Polri jauh lebih besar dibandingkan belanja untuk membayar pensiunan yang mencapai Rp 136,6 triliun per tahun.
Advertisement
"Jika dikuantifikasikan nilai Rp 136,4 Triliun tiap tahunnya tersebut sebenarnya bukan apa-apa jika dibandingkan dengan sumbangsih pensiunan," katanya dikutip dari Belasting.id, Senin (29/8/2022).
Hadi menyebutkan kontribusi para pensiunan bisa lebih besar. Pasalnya, sistem perpajakan yang dibangun saat ini merupakan hasil sumbangsih para pensiunan ASN DJP.
Berdasarkan hasil penelitiannya, sistem pajak Indonesia perlu dilakukan perbaikan dengan mendudukkan hak dan kewajiban masing-masing baik dari warga pajak maupun dari negara melalui keseimbangan antara fasilitas dan kewajiban.
Salah satu usulannya adalah penerapan bank data sebagai CCTV perpajakan. Pengalaman sebagai fiskus di DJP menyebutkan bank data mampu mengeliminasi kesulitan petugas pajak yang sering mengeluh adanya batasan data dalam mengejar target pajak yang telah ditetapkan.
"Bahkan bank data sebagai CCTV Perpajakan akan mampu membuat penerimaan pajak melebihi target sehingga akan terjadi keleluasaan negara dalam mengatur keuangan baik untuk subsidi, operasional, bahkan investasi," ujar Hadi Poernomo.
Oleh karena itu, skema bank data sebagai CCTV perpajakan perlu dipertimbangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati sebagai solusi yang komprehensif. Hal tersebut tidak hanya untuk menutup kebutuhan membayar para pensiunan tetapi juga untuk mendukung kebijakan nasional dalam jangka panjang.
"Ide yang akan memberikan perubahan bagi Indonesia ke arah lebih baik kiranya perlu diuji oleh Menteri Keuangan, dalam hal ide tersebut memang dapat menghadirkan perubahan ke arah penerimaan perpajakan yang lebih baik sehingga selaras dengan kebijakan nasional," imbuhnya.
Hari raya Idul Fitri sebentar lagi tiba. Tunjangan Hari raya atau THR akan segera cair bagi PNS. Ini dia ketentuannya.
* Follow Official WhatsApp Channel untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.
Sri Mulyani Usul Skema Pensiun PNS Dirombak
![Usai Libur Lebaran, PNS Masuk Kerja Seperti Biasa](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/TXoRsyEd2GOL8vxEGUfnnEhJDAc=/640x360/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/1637902/original/065770100_1499055468-20170703-PNS-Masuk-Kerja-GM4.jpg)
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati usul melakukan perombakan pada skema pensiun PNS atau aparatur sipil negara (ASN). Pasalnya, beban belanja anggaran untuk itu memberikan beban berat tersendiri, dimana nilainya mencapai Rp 2.800 triliun.
Sri Mulyani mengatakan, belanja pensiun di dalam APBN tidak hanya ditujukan kepada para pensiunan PNS di instansi pemerintah pusat, maupun TNI/Polri.
"Bahkan ASN daerah pun kita juga membayarkan pensiun penuh, karena kita masih menggunakan prinsip defined benefit. Artinya, setiap yang sudah pensiun mendapatkan benefit atau manfaat yang sudah di defined," terangnya dalam rapat kerja bersama Komisi XI DPR RI, dikutip Kamis (25/8/2022).
Adapun skema pensiun PNS saat ini memakai sistem pay as you go. Perhitungannya, dana pensiun didapat dari hasil iuran PNS sebesar 4,75 persen dari gaji yang dihimpun PT Taspen, plus dana dari APBN.
Skema yang sama juga diterapkan untuk pengumpulan dana pensiun TNI/Polri, namun dikelola oleh PT Asabri.
"Di sisi lain juga, untuk yang disebut policy mengenai pensiun, itu selain pemotongan dari gaji ASN TNI/Polri dan ASN daerah, pemerintah sebagai pemberi kerja seharusnya memberikan iuran juga," imbuh Sri Mulyani.
Advertisement
Kondisi saat Ini
Yang terjadi sekarang, ia menambahkan, baik PNS maupun TNI/Polri memang mengumpulkan dana pensiun di Taspen dan di Asabri. Namun untuk dana pensiunnya mereka tidak pernah membayarkan, tetapi yang membayarkan APBN penuh.
"Ketidak simetrian ini memang akan menimbulkan suatu risiko dalam jangka yang sangat panjang. Apalagi nanti kalau kita lihat jumlah pensiunan yang akan sangat meningkat," kecam Sri Mulyani.
Oleh karenanya, ia mengajak seluruh elemen pemerintah berpikir serius untuk merombak regulasi mengenai pembayaran dana pensiun. Pasalnya, itu merupakan produk hukum yang berusia cukup tua, yakni sekitar 60 tahun.
"Sampai sekarang kita belum memiliki UU pensiun. Makanya kami mengharapkan ini bisa menjadi salah satu prioritas untuk reform di bidang pensiunan di Indonesia," seru Sri Mulyani.
![Infografis Kenaikan Tunjangan PNS Jabatan Fungsional hingga Rp 1,7 Juta. (/Abdillah)](https://cdn1-production-images-kly.akamaized.net/msr_-C37GcXKqD3AwRT5R-tNuZ4=/640x853/smart/filters:quality(75):strip_icc():format(webp)/kly-media-production/medias/3463731/original/020594900_1621846434-Infografis_kenaikan_tunjangan_fungsional_pns-n.jpg)
Terkini Lainnya
Sri Mulyani Usul Skema Pensiun PNS Dirombak
Kondisi saat Ini
PNS
Pensiun
Pajak
Pensiun PNS
Hadi Poernomo
cctv
belasting
belasting.id
Monkeypox
Mpox adalah Penyakit Akibat Virus Monkeypox, Pria Penyuka Seks Sesama Jenis Paling Berisiko
WHO: Mpox Bukan COVID Baru
Waspada Mpox atau Monkeypox, Kemenkes Siapkan 4 Ribuan Dosis Vaksin
Reshuffle Kabinet
Reshuffle Kabinet Disebut Jokowi Beri Ruang Prabowo-Gibran Siapkan Landasan Pacu untuk Pemerintahan Berikutnya
Top 3 News: Jokowi Resmi Lantik 3 Menteri dan 1 Wakil Menteri Baru, Berikut Daftarnya
Rahmat Gobel Sebut Reshuffle Kabinet untuk Mendukung Transisi Pemerintahan
PDIP Duga Ada Masalah Besar Terjadi saat Jokowi Copot Menteri Ini
Jokowi Reshuffle Kabinet, IHSG Sentuh Posisi Tertinggi di 7.466
Jessica Wongso
Cara Jessica Wongso Ikhlas Terima Vonis 20 Tahun Penjara Terkait Kasus Pembunuhan
Ini yang Dilakukan Jessica Wongso Selama di Penjara yang Bikin Wajahnya Makin Glowing
4 Pernyataan Kuasa Hukum Usai Jessica Wongso Bebas Bersyarat pada Minggu 18 Agustus 2024
Otto Hasibuan Perdana Tanya Perasaan Jessica Wongso Saat Jalani Sidang Kasus Kopi Sianida pada 2016, Begini Jawabannya
Top 3 Berita Hari Ini: Makin Banyak Mal di Jepang Sediakan Musala, Tuai Sentimen Anti-muslim dari Warganet Asing
BRI Liga 1
BRI Liga 1: Persib Bandung Menghimbau Suporter Arema FC Tidak Datang ke SJH
Hasil BRI Liga 1 Dewa United vs Persib Bandung: Unggul 2 Kali, Pangeran Biru Harus Puas Petik 1 Poin
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Persija Gagal Kalahkan Persita
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Bali United Hajar Semen Padang
Jadwal dan Link Live Streaming BRI Liga 1, Minggu 18 Agustus di Vidio: Bali United vs Semen Padang, Persita Tangerang vs Persija Jakarta
Hasil BRI Liga 1 2024/2025: Gol Dahsyat Dewangga Bikin PSIS Bunghkam Persis
TOPIK POPULER
INFO LOWONGAN KERJA
APS Buka Penerimaan Karyawan Baru di Bandara Ngurah Rai saat Mogok Kerja
Lagi Cari Kerja? Kemnaker Gelar Naker Fest 2024, Ada 110 Ribu Lowongan Pekerjaan
Bank Indonesia Buka Lowongan Kerja PCPM Hari Ini: Cek Link Daftar, Syarat dan Pendidikan
Populer
Pratama Arhan Ramai di Medsos, Intip Harga Pasar dan Gaji Fantastisnya di Sepak Bola
547 Instansi Pemerintah Buka Pendaftaran CPNS 2024, Cek Syaratnya
Kemenkeu Buka Lowongan CPNS 2024, Detail Formasi Cek di Sini
Jadi Syarat Daftar CPNS, Begini Cara Beli e-Meterai
Harga Emas Antam Lebih Murah, Cek Daftar Terbaru Hari Ini 21 Agustus 2024
Rupiah Dibuka Melemah, Pasar Menanti Hasil Rapat Dewan Gubernur BI
Pertama di Dunia, Indonesia Garap Proyek Amonia Hijau Hybrid
Jadi Biang Kerok Polusi Udara, Operasional 11 Perusahaan Ini Disetop
Sri Mulyani Harus Tahu, Ini Jurus Mendag Bikin Tax Ratio Melonjak
Jabar Buka Lowongan CPNS 2024, Usia Maksimal 35 Tahun
Putusan MK
Praktisi Hukum Sebut DPR dan Pemerintah Tak Ikuti Putusan MK karena Tidak Tegas
Riuh Putusan MK soal Pilkada, Jokowi Heran 'Si Tukang Kayu' Tetap Ramai di Medsos
Jokowi Hormati Putusan DPR dan MK soal Ambang Batas Pilkada dan Usia Calon Kepala Daerah
MK Ubah Ambang Batas Pencalonan Pilkada 2024, Zulhas: Lagi Kami Pelajari
Peringatan Darurat Jadi Trending Topic, Warganet Ramai-Ramai Kawal Putusan MK Terkait Pilkada 2024
Baleg DPR Tak Jalankan Putusan MK Soal Ambang Batas Pencalonan, Tapi Akomodasi Sebagian
Berita Terkini
Jokowi Berkemeja Kuning, Bahlil: Mas Gibran Warna Bajunya Gerindra, Enggak apa Bagi-Bagi
Jodoh Sudah Ditentukan 50 Ribu Tahun sebelum Kita Diciptakan Kata Ustadz Hanan Attaki, Lalu Sekarang di Mana?
Pesta Keluarga Berdarah, Nyawa Melayang usai Duel Kakak Adik
KPU DKI Umumkan 8,2 Juta Daftar Pemilih Sementara Pilkada Jakarta
Putrinya Diduga Selingkuhi Pratama Arhan, Ibunda Azizah Salsha Bagikan Kata-Kata Bijak dan Singgung Soal Pernikahan
Terbungkus Kain Merah, Jasad Pria Tak Dikenal Ditemukan di Sungai Pesawaran
5 Fakta Menarik Paus Kepala Kotak
Ngamuk Membabi Buta hingga Jatuh Korban Jiwa, Pria di Kupang Coba Bunuh Diri
Jadwal Sholat DKI Jakarta, Jawa dan Seluruh Indonesia Hari Ini Kamis 22 Agustus 2024
Bahlil Soal Jadi Ketua Umum Golkar: Jangan Anggap Semua Didesain Pemerintah
Gara-gara Kesal Ditagih, Pemuda Ini Nekat Bunuh PSK Online di Lampung Utara
Heboh Azizah dan Arhan, Buya Yahya Beri 2 Opsi bagi Pasangan yang Selingkuh
Ribut di Jalanan, Polisi Dibacok Pemuda Mabuk di Kupang
Kesal Tidak Diajak Selfie, Pria Ini Aniaya Kekasihnya di Lift Hotel Cengkareng
Putusan Sela Sidang Warga Dago Elos Melawan Muller: Hakim Tolak Eksepsi, Sidang Dilanjutkan